Hal tersebut disampaikan Jusuf Kalla usai menerima kunjungan Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa (19/6/2025) malam.

“Jadi, bagi kita semua, ini pembelajaran. Ini kasus yang pertama setelah 20 tahun yang lalu bahwa apabila ingin mengambil keputusan, kita membaca betul Undang-Undang Aceh, MoU Helsinki, karena di situ jelas. Apabila ingin membuat keputusan atau apa saja yang berhubungan dengan Aceh harus dengan sepengetahuan dan konsultasi serta persetujuan dengan pemerintah Aceh, tetapi ini tidak dilakukan,” kata JK, sapaan akrab Jusuf Kalla.

JK juga menekankan pentingnya memahami sejarah serta memahami undang-undang yang ada sebelum mengambil kebijakan atau tindakan.

Pada kesempatan itu, JK juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran yang telah bertindak cepat dalam penyelesaian persoalan polemik empat pulau tersebut.

“Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Presiden, terima kasih Mendagri, dan juga justru Wakil Ketua DPR Pak Dasco, yang memimpin pertemuan ini. Da tentu juga mempunyai pandangan yang baik tentunya,” tutur JK.

Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud mengunjungi kediaman JK setelah pemerintah mengembalikan status Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek ke dalam wilayah administratif Provinsi Aceh.

Pada kesempatan itu, Malik menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah bertindak cepat untuk menyelesaikan polemik antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara soal empat pulau tersebut.

“Saya sebagai Wali Nanggroe Aceh mengucapkan alhamdulillah, syukur alhamdulillah atas sudah selesainya masalah polemik empat pulau yang berlaku baru-baru ini. Dengan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Presiden, kepada petinggi-petinggi kita yang menyelesaikan masalahnya, termasuk juga Pak Mendagri,” ujar Tengku Malik.

Malik mengaku sempat khawatir pemerintah salah langkah dalam mengambil keputusan tersebut. Namun, hal yang dikhawatirkan itu tidak terjadi dan dia yakin masyarakat Aceh senang dengan keputusan Presiden soal empat pulau tersebut.

“Saya cukup senang sekali karena masalahnya sudah diselesaikan dan ini suatu keputusan yang bijaksana. Kalau tidak, saya yang khawatirkan bahwa ada kejadian gejolak lagi di antara Sumatera Utara dan Aceh,” tuturnya

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada JK yang telah membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jusuf Kalla sudah jauh-jauh hari berhubungan dengan kami. Beliau juga membantu menyelesaikan persoalan ini,” tuturnya. (*)

“Saya enggak tahu lagi, belum tahu,” ujar JK yang juga merupakan politikus Partai Golkar saat ditemui usai acara HUT Ke-75 Theo Sambuaga dan Peluncuran Buku di Jakarta, Sabtu (22/6/2024).

Terkait dengan Anies yang kembali maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, JK berpendapat langkah tersebut merupakan hak Anies.

“Silakan saja, semua punya pilihan masing-masing,” tuturnya seperti dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menegaskan bahwa dirinya tidak akan berduet dengan Anies Baswedan untuk maju pada Pilkada Jakarta.

“Sekedar info aja ya buat teman-teman semua dan saya kira sudah tahu, Pak Anies sama saya ‘kan beda,” kata Kaesang saat ditemui di Kantor Muhammadiyah DKI Jakarta di Jakarta Pusat, Jumat (21/6).

Hal tersebut dikatakan Kaesang ketika menjawab pertanyaan wartawan soal wacana dirinya yang akan dipasangkan dengan Anies.

Sesaat setelah mengatakan hal tersebut, Kaesang langsung pergi meninggalkan awak media yang sudah menunggu di halaman Kantor Muhammadiyah DKI Jakarta.

Kaesang sendiri juga enggan menerangkan secara perinci apa rencana yang akan dilakukan dirinya dengan PSI dalam pertarungan pada Pilkada 2024.

Wacana duet Anies-Kaesang bermula dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) DKI Jakarta yang membuka peluang menduetkan keduanya untuk maju pada Pilkada Jakarta pada bulan November 2024.

Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas, saat jumpa pers di Kantor DPW PKB DKI Jakarta, Rabu (12/6), mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Kami terbuka dengan siapa pun, termasuk Mas Kaesang memang mau mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI untuk mendampingi Anies Baswedan,” ujarnya.

Meski demikian, keputusan untuk menduetkan Anies dan Kaesang berada di tangan DPP PKB.

“Mudah-mudahan Anies-Kaesang,” ujarnya.