Pertemuan tersebut membahas penguatan layanan kesehatan masyarakat di NTB, termasuk validasi data peserta JKN dan peningkatan keaktifan kepesertaan di seluruh kabupaten/kota.

Gubernur Iqbal menilai program JKN memberikan dampak nyata bagi masyarakat karena membantu warga memperoleh layanan kesehatan tanpa terbebani biaya medis.

“Pemerintah Provinsi NTB sangat mendukung keberlanjutan JKN karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Warga kini tidak perlu khawatir lagi saat membutuhkan pelayanan kesehatan,” ujar Iqbal.

Sementara itu, Sofyeni mengungkapkan capaian kepesertaan JKN di NTB secara administratif telah menyentuh angka 99 persen dari total penduduk. Namun, tingkat keaktifan peserta masih berada di angka 82 persen.

Menurutnya, masih ada sejumlah daerah yang perlu mendapat perhatian serius, terutama Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah yang tingkat keaktifan pesertanya masih di bawah 80 persen akibat penonaktifan peserta PBI APBN setelah proses validasi data pemerintah pusat.

“Di Lombok Timur saja, sekitar 100 ribu peserta dinonaktifkan. Ini menjadi tantangan bersama yang perlu segera ditangani,” jelas Sofyeni.

Untuk mengantisipasi terganggunya pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah menyiapkan sistem koordinasi cepat lintas sektor. Melalui mekanisme tersebut, peserta nonaktif yang membutuhkan layanan medis mendesak dapat diaktifkan kembali pada hari yang sama melalui skema PBPU Pemda.

BPJS Kesehatan juga mendorong keterlibatan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) guna membantu pembiayaan iuran masyarakat kurang mampu yang belum masuk dalam anggaran pemerintah daerah.

(Yyt)