Pernyataan itu disampaikan juru bicara Guterres, Farhan Haq, guna menanggapi rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih Gaza dan tidak akan mengizinkan penduduknya kembali ke daerah kantong Palestina itu.

“Jelas Sekretaris Jenderal tidak setuju dengan apa pun yang melibatkan pemindahan paksa penduduk,” kata Haq dalam pengarahan PBB, Senin (10/2/2025).

Pekan lalu, Guterres telah menegaskan posisinya bahwa tidak ada upaya menangani warga Palestina yang mengharuskan adanya “pembersihan etnis”, ujar Haq.

Sebelumnya, Trump mengatakan bahwa warga Palestina tidak akan diizinkan untuk kembali ke Gaza setelah mereka direlokasi ke komunitas baru di negara lain di Timur Tengah.

Ketika mengumumkan rencana kontroversialnya untuk Gaza, Trump mengeklaim bahwa dia bisa memaksa Mesir dan Yordania untuk menampung pengungsi Palestina—klaim yang secara terbuka dibantah oleh kedua negara itu maupun oleh rakyat Palestina.

Parlemen Arab pada Ahad (28/4/2024) menyatakan pembantaian dan kekejaman besar-besaran yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia di Jalur Gaza, menimbulkan keraguan terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pembantaian yang terus berlangsung oleh Israel membuat kemampuan PBB untuk melindungi warga sipil dipertanyakan, kata Parlemen.

Parlemen juga menekankan bahwa pembantaian yang dilakukan Israel merupakan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, juga pelanggaran terhadap semua resolusi yang menyerukan perlindungan bagi warga sipil selama konflik.

Parlemen Arab mendesak komunitas internasional, organisasi hak asasi manusia, PBB, dan Dewan Keamanan PBB untuk mengambil semua tindakan hukum yang diperlukan guna meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatan dan pembantaian yang mereka lakukan.

Seruan itu sekaligus mencakup kepatuhan terhadap standar hukum internasional dan hukum humaniter internasional dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab diadili sebagai penjahat perang.

Selama melakukan diskusi yang berlangsung selama satu jam, Retno menyampaikan pentingnya kesatuan sikap dan posisi dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina, serta memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung Palestina.

Untuk itu, menurut dia, Indonesia dan negara-negara Arab dapat fokus untuk memastikan implementasi Resolusi 2728 Dewan Keamanan PBB (DK PBB) 2024 –yang memuat isu gencatan senjata.

“Indonesia menyambut baik resolusi tersebut. Namun demikian, kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan resolusi tersebut dapat diimplementasikan dan dihormati oleh Israel,” kata Menlu Retno.

Ia menyinggung soal banyaknya resolusi DK PBB mengenai Palestina, yang menurutnya jika diimplementasikan situasi di Palestina tidak akan seperti saat ini.

Retno menyayangkan bahwa, setelah Resolusi 2728 tersebut dikeluarkan, Israel tetap melanjutkan serangannya.

Lebih lanjut, dia menegaskan dukungan Indonesia untuk keanggotaan penuh Palestina di PBB.

“Indonesia mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB dan mengajak para duta besar agar negaranya juga melakukan hal yang sama,” tuturnya.

Retno juga menyatakan dukungan Indonesia pada upaya internasional untuk menyelamatkan badan PBB bagi pengungsi Palestina (UNRWA). Ia mengingatkan bahwa UNRWA memiliki peran besar dalam membantu pengungsi Palestina.

Menlu Retno mengapresiasi negara-negara yang telah memutuskan untuk kembali memberikan dukungan keuangan.

Sebelumnya, sejumlah negara menangguhkannya dukungan itu akibat tudingan Israel bahwa beberapa anggota staf UNRWA terlibat dalam serangan kelompok pejuang Hamas Palestina terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

Dalam pertemuan itu, para dubes yang hadir menyampaikan penghargaan yang tinggi atas kepemimpinan Indonesia dalam isu Palestina.

Mereka mengaku memperhatikan dengan saksama semua langkah yang telah dilakukan selama ini oleh Indonesia terkait isu Palestina.

“Seluruh rakyat Indonesia terlibat dalam mendukung perjuangan Palestina. Saya hargai keaktifan Anda di berbagai organisasi internasional dalam memperjuangkan Palestina,” kata Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun.

Pertemuan Menlu RI dengan perwakilan negara-negara Arab dihadiri oleh tujuh dubes, yaitu dari Palestina, Yordania, Arab Saudi, Aljazair, Suriah, Oman, dan Mesir.

Selain itu, 13 pejabat perwakilan kedutaan besar Bahrain, Mauritania, Yaman, Lebanon, Uni Emirat Arab, Irak, Libya, Qatar, Kuwait, Tunisia, Sudan, Somalia, dan Maroko juga berpartisipasi dalam pertemuan itu. (*/red/ant)

Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa insiden tersebut terjadi di sekitar kawasan Bundaran Kuwait.

Pernyataan itu menyatakan bahwa serangan itu menunjukkan “niat Israel yang terencana untuk melakukan aksi pembantaian baru dan mengerikan.”

Proses evakuasi korban tewas dan luka-luka sedang berlangsung meski kondisi di wilayah itu cukup menantang, kata mereka.

Jumlah korban tewas bisa bertambah karena kondisi serius korban cedera yang kini dirawat di beberapa rumah sakit terdekat, tambahnya.

Kantor berita resmi Palestina WAFA mengonfirmasi bahwa puluhan orang tewas dan terluka.

Israel meluncurkan perangnya di Gaza menyusul serangan lintas batas yang dilakukan kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober. Serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 31.300 warga Palestina dan mendorong wilayah itu ke ambang kelaparan.

Israel juga memberlakukan blokade yang melumpuhkan di daerah kantong Palestina tersebut, menyebabkan penduduknya, khususnya warga di Gaza utara, berada di ambang kelaparan.

Perang tersebut juga telah memaksa 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kelangkaan akut bahan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara sebagian besar infrastruktur daerah itu telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Israel dituding melakukan aksi genosida di Mahkamah Internasional, yang dalam putusan sela pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan aksi genosida dan mengambil langkah untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan disalurkan kepada warga sipil di Gaza