Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi Terbatas Tindak Lanjut Arahan Presiden Terkait Manipulasi Harga Beras dan Beras Oplosan di Kantor Kementerian Koodinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (25/7/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Mendagri mengungkapkan, beras menjadi komoditas ketiga pendorong inflasi setelah bawang merah dan cabai rawit. Bahkan, tren jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras meningkat pada minggu ketiga Juli 2025 dibanding minggu kedua di periode yang sama. Hal itu dari semula kenaikan terjadi di 178 kabupaten/kota menjadi 205 kabupaten/kota.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya memikirkan distribusi beras di daerah kepulauan dan pegunungan yang aksesnya banyak mengandalkan transportasi udara. Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan adalah memberikan subsidi transportasi komoditas pangan. Langkah ini diyakini dapat mengendalikan harga beras di daerah tersebut.

“Untuk masalah transportasi kita pikirkan Pak, untuk membantu daerah-daerah kepulauan, daerah-daerah gunung yang sulit-sulit ini,” ujarnya.

Mendagri juga menekankan pentingnya menggalakkan pangan lokal yang mengandung karbohidrat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengandalkan beras sebagai bahan pangan.

Di lain sisi, Mendagri juga menyinggung terkait dengan penegakan hukum yang akan dilakukan untuk mengendalikan harga beras. Ia menekankan agar penindakan lebih fokus pada pelaku usaha atau oknum yang melanggar secara bertahap. Sebelum itu perlu juga memberikan peringatan kepada para pelaku usaha untuk segera menurunkan harga sesuai ketentuan.

Mendagri mewanti-wanti jangan sampai penegakan hukum menganggu stabilitas ketersediaan pasokan di pasar yang akan berdampak terhadap naiknya harga beras. Karena itu, langkah yang perlu ditekankan adalah penurunan harga beras bukan ke arah penyegelan komoditas.

“Sehingga kalau mau ditindak orangnya, tapi barangnya harus diturunkan harganya, barangnya tetap bisa sampai ke masyarakat,” ujarnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Hadi, Kabareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Ardiansyah, serta pejabat terkait lainnya.

(*/Rendy)

“Karena setiap tantangan mobilitasnya, baik darat, laut, udara, itu berbeda-beda dari satu ke wilayah ke wilayah lain,” katanya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dirangkaikan dengan Pembahasan Persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2025. Rapat berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Dirinya membeberkan tantangan masing-masing daerah dalam menghadapi mobilitas arus mudik. Misalnya daerah Jawa, Sumatera, Bali, dan Sulawesi yang perlu fokus menangani arus mudik di jalur darat.

Hal serupa juga perlu dilakukan daerah lain yang mengandalkan transportasi laut dan udara. Pemda perlu memastikan agar jalur tersebut dalam kondisi baik dan dapat dilalui oleh pemudik. Termasuk mendorong harga tiket transportasi seperti pesawat tidak terjadi kenaikan terlalu tinggi dan berdampak terhadap inflasi.

Guna mendukung kelancaran arus mudik, Mendagri menambahkan, dirinya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.6.1/749/SJ tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Arus Mudik Lebaran Tahun 2025. Surat yang diarahkan kepada seluruh kepala daerah tersebut diteken Mendagri pada tanggal 17 Februari 2025.

Mendagri menerangkan, SE ini untuk memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi arus mudik Lebaran. Selain itu juga meningkatkan koordinasi terpadu antarpemangku kepentingan di tingkat daerah.

Melalui SE tersebut, Mendagri mengarahkan kepala daerah agar mengambil langkah-langkah terkait kesiapan sistem transportasi, infrastruktur pendukung, ketenteraman, dan ketertiban umum. Ini termasuk memitigasi risiko bencana, serta menyediakan pelayanan pendukung lainnya.

“Semua daerah kita mohon mendukung langkah-langkah dari kebijakan pemerintah pusat khususnya [dari] Pak Menteri Perhubungan. Dan nanti Surat Edaran ini juga tolong ditindaklanjuti,” tambahnya.

Di lain sisi, Mendagri juga meminta Pemda mengecek kondisi seluruh infrastruktur transportasi, baik di darat, laut, maupun udara. Pemda juga perlu bertindak ketika mendapati infrastruktur yang membutuhkan perbaikan. Ini terutama infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Pemda. “Jalan-jalan yang bisa membuat macet atau lalu lintas menjadi terhambat, ini perlu diperbaiki,” ujarnya.

Tak hanya itu, Pemda juga perlu memastikan agar pengelola transportasi dapat memperhatikan keamanan. Ini misalnya ketersediaan pelampung pada trasportasi laut, sungai, maupun danau. “Kalau tidak ada pelampung yang mahal silakan buat inovasi pelampung yang pakai stirofoam, dibuat rumahan itu tidak apa-apa,” tegasnya.

Selain itu, Mendagri juga mengimbau kepada daerah yang memiliki bandar udara (bandar) perintis untuk mengecek kesiapannya. Menurutnya, saat ini banyak daerah yang memberikan subsidi penerbangan, sehingga dapat meringankan beban masyarakat. “Saya ingat di Toraja misalnya, Toraja itu menggunakan subsidi sehingga kalau tidak penuh [pesawatnya] tetap disubsidi oleh pemerintah daerah setempat,” pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, rapat ini dihadiri langsung oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, dan pejabat terkait lainnya. Rapat ini juga diikuti secara virtual oleh jajaran Pemda termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

(*/Rendy)

Imbauan itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dirangkaikan dengan Sosialisasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Hari Ulang Tahun. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (20/1/2025).

Lebih lanjut, Mendagri membeberkan sejumlah provinsi yang inflasinya tinggi, di antaranya Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, Bali, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Banten, dan Papua Barat Daya.”Meskipun sekali lagi yang di atas target 3,5 persen hanya satu, yaitu Papua Pegunungan, ini harus diatensi,” jelasnya.

Kemudian, di tingkat kabupaten, yakni Jayawijaya, Mimika, Sorong Selatan, Labuhanbatu, Meulaboh, Tanah Laut, Banggai, Berau, Sikka, dan Indragiri Hilir. Sementara itu, kota dengan inflasi tertinggi antara lain Gunungsitoli, Sibolga, Pematangsiantar, Lhokseumawe, Denpasar, Sukabumi, Padangsidimpuan, Dumai, Serang, dan Bima.

Meskipun tidak semua kabupaten/kota tersebut inflasinya di atas target nasional, sikap waspada tetap perlu dilakukan. Pemerintah daerah (Pemda) perlu mencari penyebab tingginya inflasi di wilayahnya masing-masing. Misalnya, apakah disebabkan suplai komoditas yang kurang atau distribusinya yang terganggu.

Mendagri juga mengingatkan Pemda agar melakukan gerakan menanam untuk menambah sentra produksi komoditas. Hal ini mengingat adanya beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, seperti cabai merah dan cabai rawit. “Ini (gerakan menanam) kalau dilaksanakan sebetulnya kalau kepala daerahnya peduli mengerjakan ini, Kepala Dinas Pertanian sebetulnya bisa diatasi karena cabai ini mudah untuk ditanam, cepat juga untuk dipanen,” ujarnya.

Upaya serupa juga perlu dilakukan terhadap komoditas bawang merah yang masih bergantung pada sentra produksi di daerah tertentu seperti Kabupaten Brebes. “Sepertinya ada kemampuan daerah lain untuk memproduksi, ini (bawang merah) penyumbang inflasi,” jelasnya.

(*/Rendy)

“Ini saya kira dirintis di pemerintahan Pak Joko Widodo dan ini sebetulnya merupakan suatu inovasi atau suatu terobosan yang mungkin tidak diajarkan di sekolah-sekolah,” ujar Presiden Prabowo saat memberikan arahan pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Karena itu, Presiden meminta agar forum yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) tersebut dapat terus digelar. Dirinya meyakini suatu saat nanti Indonesia bakal menjadi rujukan bagi negara lain untuk belajar mengendalikan inflasi. Terlebih, mengendalikan inflasi di negara seperti Indonesia tidak mudah lantaran wilayahnya begitu luas dengan bentuk kepulauan. Kondisi ini membuat distribusi logistik pangan menjadi tantangan tersendiri. Namun, Indonesia justru mampu mengendalikan inflasi melalui berbagai upaya yang dilakukan.

“Saudara-Saudara, apa yang sudah dicapai, saya kira adalah sesuatu yang patut kita syukuri,” ujarnya.

Selain meneruskan Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Presiden juga menekankan pentingnya swasembada pangan yang merupakan kunci bagi masa depan Indonesia. “Artinya, kita swasembada secara nasional, iya, tapi kita juga harus swasembada secara pulau-pulau besar, dan kita juga harus swasembada per kabupaten, bahkan idealnya per kecamatan,” ujarnya.

Presiden menjelaskan, leluhur bangsa Indonesia telah mengajarkan bahwa tiap desa harus memiliki lumbung pangan. Karena itu, swasembada pangan menjadi strategi jitu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. “Apakah kita akan mencapainya dalam waktu yang lama atau waktu yang sedang, itu nanti tergantung upaya kita secara keras, kerja keras, atau tidak. Saya yakin kita mampu mencapai itu,” tegasnya.

Dirinya berharap, dengan swasembada pangan tersebut ke depan berbagai komponen yang masih menjadi penyebab naiknya inflasi dapat dikendalikan, seperti bawang merah, bawang putih, dan jagung. Presiden meminta semua pihak terkait agar mendukung upaya mewujudkan swasembada pangan tersebut.

“Jadi saya minta semua unsur, para gubernur, para wakil gubernur, bupati, wakil bupati, panglima, para Kapolda, para Kapolres, semua unsur dari semua tingkatan, terima kasih sudah fokus ke sini (pengendalian inflasi). Tapi sekarang kita ke arah produksi, produksi, dan produksi,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi kehadiran langsung Presiden Prabowo pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah. “Kami semua mengucapkan terima kasih, kehadiran Bapak ini sangat menaikkan motivasi kami [dalam mengendalikan inflasi],” ujarnya.

Sesuai arahan, Mendagri bersama jajaran pemerintah pusat termasuk Pemda bakal melanjutkan Rakor tersebut setiap minggu. “Sampai ada perintah dari Bapak [Presiden] untuk selesai,” jelasnya.

(*/Rendy)

Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Surat Edaran Bersama tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan, pemerintah telah menargetkan angka inflasi terendah 1,5 persen dan tertinggi 3,5 persen. Angka tersebut dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan produsen dan konsumen. Apabila angka itu di bawah 1,5 persen, maka akan menyulitkan produsen seperti nelayan dan petani dalam menutupi ongkos produksi.

“Sebaliknya tidak boleh di angka 3,5 persen di atas itu, karena menyenangkan produsen, petani, pabrik, nelayan, tapi menyulitkan masyarakat, konsumen terutama masyarakat yang miskin, rentan miskin,” jelasnya.

Kendati demikan, Mendagri mengingatkan meski rerata angka inflasi nasional rendah, tapi kondisi di daerah masih beragam. Dirinya membeberkan 10 daerah yang angkanya masih di atas rerata nasional. Di tingkat provinsi misalnya, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Maluku Utara, Bali, Papua, Papua Barat Daya, Maluku, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan.

Kemudian di tingkat kabupaten, yakni Nabire, Sorong Selatan, Mimika, Jayawijaya, Minahasa Utara, Banggai, Berau, Minahasa Selatan, Manokwari, dan Aceh Barat. Kemudian di tingkat kota, yakni Pematangsiantar, Denpasar, Ternate, Ambon, Bima, Jayapura, Kotamobagu, Sibolga, Serang, dan Banda Aceh.

“Meskipun angka [inflasi provinsi] yang tidak bisa ditoleran adalah Papua Tengah dan Papua Pegunungan karena di atas 3,5 persen,” ujarnya.

Dirinya menekankan kepada pemerintah daerah (Pemda) agar memperhatikan berbagai komoditas yang mengalami kenaikan harga. Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu IV November 2024 beberapa komoditas perlu diatensi. Hal ini seperti bawang merah yang mengalami kenaikan di 322 kabupaten/kota, bawang putih di 225 kabupaten/kota, dan minyak goreng di 215 kabupaten/kota.

Komoditas lain yang perlu diwaspadai yaitu daging ayam ras dan telur ayam ras. Sikap waspada ini penting terlebih menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang bakal berdampak terhadap permintaan komoditas pangan.

Sebagai informasi, Rakor tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, serta Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Yusra Egayanti,

Hadir pula secara daring sejumlah narasumber lainnya dari perwakilan kementerian dan lembaga. Hal ini di antaranya dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, TNI, dan Bulog. Adapun Rakor tersebut juga diikuti secara daring oleh kepala daerah atau yang mewakili dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

(*/Rendy)

Kegiatan blusukan pasar bertujuan memantau harga kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Palas) melakukan monitoring ke pasar tradisional Pasar Subuhuan untuk pengendalian harga dan mengendalikan inflasi.

Pj Bupati Palas, Ir Ardan Noor, MM mengatakan, kunjungan blusukan ke pusat pasar tradisional untuk mengetahui kondisi riil harga kebutuhan bahan pokok, Apa masih normal dan ada lonjakan harga.

Ditengah blusukan, ia juga mengecek sejumlah komoditas harga kebutuhan pokok dan berdialog dengan pedagang.

Ardan Noor menyinggung terkait situasi ekonomi sehingga mengecek langsung untuk memastikan tidak ad inflasi harga di pasar.

Blusukan untuk monitoring harga secara langsung untuk mengecek harga komoditas dan kondisi pusat pasar tradisional Sibuhuan.Selain itu, juga berdialog dengan sejumlah pedagang pasar yang ditemui baik pedagang sembako dan sayur mayur.

“Pemerintah Kabupaten Palas melakukan monitoring harga di pasar ini guna antisipasi pengendalian inflasi,” ungkapnya.

Disela kesempatan blusukan pasar, Pj Bupati Palas juga menyampaikan, khusus harga cabai merah sedikit mengalami penurunan dari biasanya Rp 40 ribu perkg, saat ini menjadi Rp 35 ribu perkg.

Secara langsung Pj Bupati juga menanyakan kepada para pedagang terkait harga bahan pokok.

Ia mendapati saat ini harga bahan pokok masih stabil. Harga bahan pokok menjadi acuan utama untuk monitoring harga-harga di pasar, sekaligus mengevaluasi kondisi ekonomi nasional.

“Harga bahan pokok masih stabil, tidak ada kenaikan atau penurun drastis,” terangnya.

Selain mengecek harga, ia juga mendengarkan keluhan dari para pedagang terkait kondisi pasar yang becek dan berair.

Ia berharap situasi pasar terus ramai, harga stabil, dan pasar ini bisa menjadi salah satu pusat perbelanjaan bagi warga Kabupaten Palas.

Pj Bupati juga meminta, para pedagang untuk menjaga keamanan sekaligus juga kebersihan lingkungan pasar.

Turut mendampingi Pj Bupati blusukan pasar tradisional dilokasi pusat pasar Sibuhuan, Sekda, Arpan Nasution, S.Sos, Kasat Satpol PP dan Damkar, Agus Saleh Saputra Daulay, Kadis Pertanian, Falah Alfitri Daulay, Kadis Peternakan,Agus Salim Hasibuan, Plt kadis Perindagkop, Imron Soleh Siregar dan Asisten I, H. Panguhum Nasution dan sejumlah Kabid lainnya. (081)

“Kalau [daerah] tetangganya bisa [inflasinya terkendali], kenapa sebelahnya tidak bisa? Jadi mohon perhatiannya untuk bisa kerja kerasnya memperbaiki angka inflasi ini dengan turun ke lapangan dan melakukan upaya-upaya,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Dia menyebutkan sejumlah daerah yang inflasinya masih terbilang tinggi. Di tingkat provinsi, daerah itu yakni Gorontalo, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Papua Barat. Di tingkat kabupaten, yakni Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Tolitoli, Nabire, Kerinci, Kampar, Gorontalo, Labuhanbatu, Pasaman Barat, dan Lampung Timur. Sementara di tingkat kota, yaitu Padangsidimpuan, Kotamobagu, Sibolga, Denpasar, Gunungsitoli, Pematangsiantar, Medan, Bukttinggi, Dumai, dan Bengkulu.

Lebih lanjut, Tomsi mencatat, masih ada 42 daerah yang tidak menyampaikan laporan harian pengendalian inflasi sepanjang minggu ketiga Mei 2024. Hal ini mengindikasikan daerah tersebut belum melakukan upaya pengendalian. “Saya minta teman-teman kepala daerah perhatikan ini,” ujarnya.

Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.

“Banyak komoditi yang tidak bisa dipenuhi oleh lokal, oleh sebab itu harus melaksanakan koordinasi dengan daerah penghasil komoditi tersebut,” jelasnya.

(*/Rendy)

“Ada beberapa hal yang dari minggu ke minggu yang perlu kita perhatikan bahwa Bapak/Ibu sekalian kepala daerah, kami sangat berharap bahwa upaya-upayanya bisa dari minggu ke minggunya semakin baik untuk melakukan perencanaan, terutama berkaitan dengan penanaman,” ujarnya di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Tomsi menegaskan, gerakan menanam sejumlah komoditas harus direncanakan dengan baik agar dapat berjalan berkesinambungan. Dia mengatakan, beberapa daerah sudah melakukan penanaman, tapi hasilnya belum signifikan lantaran kurang terencana dengan baik. Hingga per 6 Mei 2024, baru 242 kabupaten/kota yang melaksanakan gerakan tersebut.

“Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mengimbau [Pemda] untuk bisa melakukan suatu perencanaan,” ujarnya.

Apabila dibutuhkan, lanjut Tomsi, Pemda dapat melibatkan pihak ketiga dalam menyusun perencanaan gerakan menanam. Ini khususnya terhadap penanaman sejumlah komoditas yang perlu menjadi perhatian, seperti bawang merah, cabai, dan jagung. Komoditas ini kerap mengalami kenaikan harga di banyak daerah, sehingga perlu upaya penanganan.

“Separuh lebih ya kita masih mengalami kenaikan-kenaikan harga cabai, bawang, yang secara teorinya harusnya teman-teman di daerah dapat mengatasi itu dengan melakukan gerakan menanam,” ujarnya.

Terlebih, kata Tomsi, pentingnya gerakan menanam tersebut terus ditekankan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang telah berlangsung kurang lebih dua tahun. Apabila dilakukan dengan baik, mestinya gerakan tersebut dapat membantu daerah dalam mengendalikan harga berbagai komoditas.

(*/Rendy)

Hal ini disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (22/4/2024).

“Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, dan itu dampaknya Rusia itu energinya ke Eropa, sehingga yang terpukul inflasi karena energi itu lebih banyak negara-negara Eropa yang mengimpor dari Rusia,” ujar Mendagri.

Adapun untuk Indonesia dampaknya lebih kepada persoalan pangan, terutama terkait dengan pasokan gandum. Pasalnya, sebagai salah satu negara produsen gandum terbesar di dunia, Ukraina merupakan pemasok gandum terbesar bagi Indonesia. Dengan demikian, perang kedua negara itu berdampak terhadap harga gandum dan produk olahannya.

Selain itu, Mendagri juga mengkhawatirkan ketegangan antara Israel dan Iran di kawasan Timur Tengah akan berpengaruh terhadap situasi dalam negeri. Salah satunya terkait keberadaan Selat Hormuz yang menjadi choke point penting di dunia. Hal ini lantaran sekitar 30 persen dari total konsumsi minyak dunia diangkut melewati selat tersebut.

Dengan memanasnya situasi di kawasan Timur Tengah, kelancaran operasional di Selat Hormuz dikhawatirkan akan ikut terganggu. Kondisi itu tentunya akan berimbas terhadap stabilitas perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Situasi ini, kata Mendagri, tidak hanya berimbas pada aspek politik, tetapi juga berdampak pada dinamika perekonomian dan perdagangan dunia.

Adapun inflasi nasional pada bulan Maret 2024 yakni sebesar 3,05 persen secara Year on Year (YoY). Angka ini dinilai masih sesuai dengan target pemerintah. Namun demikian, mengingat ketidakstabilan perekonomian global tersebut, Mendagri kembali menekankan seluruh pihak untuk terus menjaga tingkat inflasi agar tetap berada dalam batas yang telah ditetapkan.

Dalam konteks ini, koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemda menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas inflasi tersebut. “Oleh karena itulah semua daerah sekali lagi saya menekankan untuk tolong betul-betul menjaga tingkat inflasi masing-masing, dan rumus-rumusnya sudah pernah kita sampaikan,” tandas Mendagri.

(*/Rendy)

Pj. Bupati Palas Dr. Edy Junaedi Harahap, S.STP., M.Si ikut menghadiri Zoom Meeting dari Jakarta dan turut hadir di Kantor Bupati Palas Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Arpan Nasution S.Sos, Asisten II Drs, Marza Jennova, MM, Asisten III Drs Amir Soleh, Kepala Bappeda, Perum Bulog, Ketapang, BPS Padang Lawas, Diskoperindag dan Peternakan serta para undangan lainnya.

“Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai respons terhadap pentingnya kerja sama lintas sektor dan lintas daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan mencegah terjadinya lonjakan inflasi yang dapat merugikan masyarakat khususnya kita masyarakat Kabupaten Palas”. Demikian dikatakan Pj Bupati Palas.

Kemudian pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan strategi pengendalian inflasi yang efektif. Melalui rapat koordinasi, kita dapat saling bertukar informasi, pengalaman, dan strategi dalam menghadapi tantangan pengendalian inflasi di tingkat daerah. Pungkasnya. (081)