“Beliau (Presiden Prabowo) menyampaikan, pengendalian inflasi, pengendalian barang dan jasa agar tidak memberatkan masyarakat sangat penting,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (28/10/2024).

Di samping itu, Presiden Prabowo juga memiliki perhatian tinggi dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan. Hal ini termasuk dalam bidang perumahan, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga koperasi. Sedangkan pada jangka menengah, Presiden juga bakal berfokus pada program swasembada pangan dan energi. Oleh karena itulah Mendagri mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk membantu menyukseskan program tersebut.

“Semuanya bukan hanya kepentingan pusat akan mendapat manfaat, tapi kepentingan rakyat. Dan itu akan membawa nama baik kepala daerah juga,” imbuhnya.

Dalam konteks pengendalian inflasi, Mendagri mengatakan, Kemendagri telah menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah sejak tahun 2022. Saat itu, Presiden Joko Widodo meminta agar penanganan inflasi dilakukan seperti pengendalian Covid-19. Dengan pengendalian tersebut, data inflasi di daerah dapat diketahui secara riil.

Mendagri mengungkapkan, saat ini angka inflasi lebih terkendali. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 6 Oktober 2024, inflasi year on year (yoy) September 2024 sebesar 1,84 persen. Angka tersebut, ujar Mendagri, masih berada dalam jangkauan target pemerintah pusat.

“Range inflasi yang ditarget adalah 2,5 persen +/- 1 persen. Artinya paling rendah 1,5 persen, paling tinggi 3,5 persen. Ini adalah strategi kita, strategi nasional, Indonesia,” imbuhnya.

Menurut Mendagri, ditetapkannya target tersebut lantaran Indonesia merupakan negara konsumen sekaligus produsen. Keseimbangan angka inflasi diperlukan untuk menjaga pengendalian harga yang tidak memberatkan konsumen dan produsen. Pasalnya, bila inflasi terlalu tinggi, masyarakat, khususnya yang berada pada kategori tidak mampu, akan mengalami tekanan. Sebaliknya, bila inflasi terlalu rendah, para produsen akan kesulitan dalam menutup biaya operasionalnya.

“Kita dari [angka inflasi yoy] 5,95 persen di September 2022 [mulai] penugasan, sekarang kita berhasil menurunkan di angka 1,84 persen,” pungkasnya.

(*/Rendy)

“Bagi produk-produk tertentu yang harganya masih naik kami mohon [stakeholder] sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, tolong betul-betul dapat dikritisi. Dicek betul [data di] daerahnya,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Di samping itu, Tomsi mengimbau stakeholder terkait untuk menindaklanjuti apabila masih menjumpai adanya kenaikan harga produk tertentu di daerah. Dirinya berharap, capaian angka inflasi yang relatif terkendali ini dapat dipertahankan.

Senada dengan itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, per September 2024 ini terjadi deflasi sebesar -0,12 persen secara month to month. Sedangkan data inflasi secara Year on Year (YoY) sebesar 1,84 persen. Dirinya merinci penyebab terjadinya deflasi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah komponen, khususnya dari sektor makanan, minuman, dan tembakau.

“Jadi dari pantauan kami, harga di tingkat konsumen ini menurun, atau terjadi deflasi secara month to month. Karena memang dipengaruhi oleh penurunan harga-harga komoditas yang suplainya sedang tinggi di pasar yang masuk dalam kategori volatile food,” katanya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan penyebab deflasi berikutnya dipicu oleh menurunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi. Amalia menambahkan, perkembangan harga BBM non-subsidi tersebut menyesuaikan dengan harga minyak internasional.

Pada kesempatan itu, Amalia menjelaskan perkembangan inflasi month to month per September 2024 berdasarkan wilayah untuk kategori provinsi. Dari total 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 14 provinsi mengalami inflasi. Sementara 24 provinsi mengalami deflasi. Adapun provinsi yang mengalami inflasi tinggi yakni Maluku Utara, Papua Barat Daya, dan Gorontalo. Sedangkan provinsi dengan deflasi tertinggi yakni Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

Amalia menjelaskan, dalam mengukur inflasi di Indonesia, BPS berkomitmen menjaga independensi dan terlepas dari intervensi pihak mana pun. Selain itu, BPS juga menggunakan metodologi yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan standar internasional.

“Oleh sebab itu, kami akan menjamin kualitas dan terus menjamin kualitas secara ketat dalam setiap tahapan proses penyediaan angka statistik tidak hanya angka inflasi, tetapi juga angka yang kami keluarkan itu harus dipastikan jaminan kualitasnya,” pungkasnya.

(*/Rendy)

Penjabat Gubernur NTB, Hassanudin, yang hadir didampingi jajaran Forkopimda dan pejabat terkait di Pendopo Gubernur NTB, menyambut baik capaian ini.

“Alhamdulillah, NTB kembali meraih TPID Awards sebagai Provinsi berkinerja terbaik 2024. Per Mei 2024, inflasi NTB tercatat sebesar 2,84% dengan pertumbuhan ekonomi 5,11%, salah satu yang terbaik di Indonesia,” ungkap Hassanudin dengan bangga.

Rakor yang mengusung tema “Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024” ini dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kemendagri RI, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si. Dalam paparannya, Tomsi Tohir mengungkapkan perkembangan positif terkini. “Angka inflasi di bulan Juni turun menjadi 2,51% dari 2,84% di bulan sebelumnya. Ini pencapaian yang sangat baik, meski belum menyamai capaian September 2023 yang mencapai 2,28%,” jelasnya.

Keberhasilan NTB dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global patut diapresiasi. Dr. Lalu Suparman, ekonom dari Universitas Mataram, menilai prestasi ini sebagai hasil dari sinergi yang baik antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pelaku usaha. “Koordinasi yang intensif antara TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) dengan berbagai stakeholder menjadi kunci keberhasilan NTB,” ujarnya.

Salah satu strategi unggulan NTB adalah program “Gempar” (Gerakan Membangun Pasar Rakyat) yang berhasil menstabilkan harga pangan di tingkat konsumen. Selain itu, inovasi teknologi pertanian dan penguatan rantai pasok juga berkontribusi signifikan dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan.

Namun, di balik prestasi ini, Hassanudin mengingatkan bahwa tantangan ke depan masih besar. “Kita harus tetap waspada terhadap potensi gejolak harga, terutama menjelang hari besar keagamaan dan tahun baru. Koordinasi dan antisipasi harus terus ditingkatkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Risky Destiana, menekankan pentingnya menjaga momentum ini. “Pengendalian inflasi bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dalam berbelanja cerdas dan mendukung produk lokal,” ujarnya.

Prestasi NTB ini diharapkan dapat menjadi contoh dan motivasi bagi provinsi lain dalam upaya pengendalian inflasi nasional. Dengan menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi, NTB tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga pada kestabilan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah ini menjadi momentum penting bagi NTB untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan ekonomi daerah, sekaligus membuktikan bahwa daerah ini mampu menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional di tengah dinamika global yang penuh tantangan.

(Yyt)

Terlihat hadir dalam Rakor tersebut, Pelaksana Harian Bupati Padang Lawas (Plh Bupati Palas), Arpan Nasution S.Sos bersama Kajari Palas Sinrang, S.H, M.H., Kadis peternakan, Plt Kadis Ketahanan pangan, Plt Kadinkes, Sekretaris Dinsos, Kabag Ekonomi, Sekretaris Inspektorat dan OPD terkait serta jajarannya

Plh Bupati Palas, mengatakan Hasil monitoring dan evaluasi terkait upaya yang dilakukan sejumlah daerah khususnya di Kabupaten Palas harus terus melakukan Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia.

Kemudian tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Palas harus menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, serta pencanangan gerakan menanam. Katanya.

Untuk itu kepadanya lanjut Plh Bupati Palas, kepada tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Palas untuk melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, dan melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.

“Juga berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, dan merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian inflasi, serta memberikan bantuan transportasi dari APBD,” pungkas Plh Bupati Palas. (081)

Mendagri mengatakan, saat ini Indonesia tengah menghadapi sejumlah tantangan besar, salah satunya adalah memaksimalkan bonus demografi. Ia menjelaskan, bonus demografi harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Sebab jika tidak, kondisi tersebut akan menjadi bencana di kemudian hari.

“Kita menghadapi usia kerja yang potensial dalam jumlah yang besar, tetapi ini akan menjadi bencana demografi kalau tidak bekerja,” katanya di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/6/2024).

Guna memberdayakan bonus demografi, lanjut Mendagri, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Upaya itu seperti dengan memberikan pendidikan, memperhatikan kesehatan, dan membuka lapangan kerja untuk mereka. “Jika ini dilakukan, kita akan menjadi mesin produksi yang hebat dan itu betul 2045 kita akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 terbesar di dunia,” tegasnya pada Rakernas yang dibuka oleh Presiden Jokowi tersebut.

Pasalnya, lanjut Mendagri, banyaknya angkatan kerja yang produktif merupakan salah satu syarat negara tersebut memiliki mesin ekonomi yang kuat. Syarat berikutnya adalah sumber daya alam (SDA) yang melimpah untuk mendukung produksi dan memiliki wilayah yang luas untuk menampung mesin produksi secara masif. Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki syarat tersebut.

“Kalau kita melihat 3 syarat itu, maka lebih dari 200 negara di dunia tidak akan lebih dari 10 negara yang memiliki 3 syarat itu,” ujarnya.

Karena itu, kata Mendagri, para kepala daerah harus memperhatikan bonus demografi yang merupakan modal besar dalam pembangunan. Dirinya mendorong kepala daerah agar fokus membangun kualitas angkatan kerja melalui bidang pendidikan dan kesehatan. “Tenaga kerja anak-anak muda ini mereka harus terdidik terlatih dan sehat,” jelasnya.

Selain bonus demografi, masalah inflasi juga menjadi atensi Mendagri. Kepala daerah diminta untuk menjaga inflasi agar tidak membebani daya beli masyarakat. Bahkan untuk menjaga laju inflasi, Mendagri meminta kepada kepala daerah untuk mengikuti pertemuan virtual yang rutin digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap minggunya.

“Kenapa kita ngotot [mengendalikan] inflasi, karena ini menjadi atensi publik nomor satu, barang-barang tersedia terutama pangan, yang kedua harga terjangkau analisisnya tidak boleh terlalu tinggi,” pungkasnya.

(*/Rendy)

“Dua minggu lagi kita akan menghadapi hari raya Iduladha, ini kami berharap para kepala daerah untuk bisa turun langsung mengecek, mendatakan, serta mengkoordinasikan dengan daerah-daerah lain, harga-harga yang di daerahnya nantinya akan cenderung naik,” katanya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Apalagi, tegas Tomsi, Kemendagri dengan sinkronisasi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) telah membuat penilaian terhadap seluruh pemerintah daerah (Pemda) terkait inflasi setiap minggu. “Kami akan mendatakan dari minggu ke minggu, apakah terjadi perubahan, pergeseran, atau tetap dengan inflasi-inflasi yang tinggi,” ujarnya.

Selain itu, Tomsi mendorong Pemda untuk memperkuat gerakan menanam sejumlah komoditas kebutuhan pokok, serta memperbanyak penyebaran lokasi penanaman. Tak kalah penting, beberapa komoditas impor tertentu juga diharapkan datang tepat waktu dengan pendistribusian yang juga tepat sasaran, sehingga persoalan kenaikan harga dapat diatasi.

“[Ketika] beberapa komoditas tertentu yang impor dapat hadir pada tepat waktu, maka kita akan dapat mengatasi gejolak-gejolak harga tersebut,” ungkapnya.

Karena itu, Tomsi pun meminta pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait guna menjaga ketepatan waktu barang yang masuk. Hal ini demi memudahkan masyarakat dalam memperoleh komoditas-komoditas yang dibutuhkan.

(*/Rendy)

Hal itu disampaikan Tomsi saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (4/6/2024).

“Tentunya ini merupakan suatu anugerah dan hasil jerih payah kita bersama. Namun demikian, masih terdapat beberapa jenis komoditas yang sebenarnya masih bisa kita atasi lebih baik lagi seperti cabai dan bawang,” katanya.

Meski inflasi periode ini menurun, Tomsi menekankan pemerintah pusat dengan bantuan Pemda untuk terus memantau distribusi atau penyebaran komoditas impor agar tepat sasaran. Selain itu, diminta pula agar para stakeholder terkait bekerja sama mengatasi masalah ketepatan waktu barang-barang komoditas impor yang masuk. Pasalnya, ihwal ketepatan waktu dan distribusi ini sangat berpengaruh terhadap dinamika inflasi Indonesia baik mingguan maupun bulanan.

“Oleh sebab itu, kita harus tetap merencanakan dan mengantisipasi perubahan situasi yang harus dengan segera kita mengambil langkah-langkahnya,” ujarnya.

Tomsi dalam kesempatan itu juga mewanti-wanti sepuluh pemerintah provinsi dengan angka inflasi yang terbilang tinggi untuk segera melakukan langkah pengendalian. Adapun sepuluh provinsi itu terdiri dari Papua Tengah (5,39 persen), Gorontalo (4,91 persen), Papua Barat (4,56 persen), Riau (4,41 persen), Sumatera Utara (4,26 persen), Papua Selatan (4,19 persen), Sumatera Barat (4,17 persen), Sulawesi Utara (4,15 persen), Bengkulu (3,71 persen), dan Kepulauan Riau (3,67 persen).

“Kami harapkan dalam minggu ini, gubernur dapat melaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi khususnya sepuluh tertinggi. Ditambah dengan daerah-daerah yang masih melebihi batas nasional,” ungkapnya.

(*/Rendy)

Dalam hal ini Mendagri meminta supaya segenap pimpinan daerah beserta jajaranya agar terus melakukan koordinasi dan komunikasi yang aktif untuk mencarikan solusi atau pun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dalam upaya mengatasi inflasi di daerahnya. Namun dalam rakor ini, sekali lagi Mendagri menegaskan kepada seluruh Pemerintah Daerah agar terus melakukan langkah – langkah konkrit yang telah direkomendasikan oleh Pemerintah Pusat.

Kemudian disampaikan juga bahwa ada beberapa hal dari minggu ke minggu yang perlu diperhatikan untuk Kepala Daerah sangat diharapkan bahwa upaya-upayanya bisa semakin membaik untuk menerapkan suatu perencanaan terutama berkaitan dengan penanaman yang tentunya direncanakan dengan baik sehingga bisa berkesinambungan dan terus menerus.

Tampak hadir mengikuti Zoom Meeeting Asisten II, Drs.Marza Jennova.MM, Kepala BPS Padang Lawas , Kadis Pertanian, Kadis Peternakan,Kadis Ketapang dan para undang lainnya. (081)

Dirinya mencontohkan Kabupaten Kerinci merupakan satu-satunya daerah di Provinsi Jambi yang inflasinya masuk dalam 10 kabupaten tertinggi. Begitu pula dengan Kabupaten Kampar yang merupakan daerah di Provinsi Riau yang inflasinya masuk dalam 10 kabupaten tertinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kabupaten dan kota lainnya dalam satu provinsi tersebut mampu mengendalikan inflasi.

“Dari data-data yang ada bisa kita melihat kalau tetangga kita tidak tinggi atau tidak naik berarti ada apa dengan daerah kita, kalau dalam satu provinsi itu angkanya tinggi tolong dicek kabupaten dan kotanya seperti apa,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Dalam kesempatan itu, Tomsi menyebutkan sejumlah daerah yang inflasinya tinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Mei 2024. Di tingkat provinsi yakni Gorontalo, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Papua Barat. Di tingkat kabupaten, yakni Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Tolitoli, Nabire, Kerinci, Kampar, Gorontalo, Labuhanbatu, Pasaman Barat, dan Lampung Timur. Sementara di tingkat kota, yaitu Padangsidimpuan, Kotamobagu, Sibolga, Denpasar, Gunungsitoli, Pematangsiantar, Medan, Bukittinggi, Dumai, dan Bengkulu.

Di lain sisi, Tomsi membeberkan sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan pada minggu keempat Mei 2024 tak jauh berbeda dibanding minggu ketiga Mei dengan sebaran jumlah daerah nyaris sama. Komoditas tersebut seperti bawang merah, cabai merah, gula pasir, bawang putih, dan telur ayam ras. “Ini menunjukkan minggu lalu dan minggu ini kita belum dapat mengatasi situasinya, belum ada perubahannya, belum ada perbaikannya, bagi daerah-daerah yang mengalami kenaikan ini coba dipelajari sampai detail,” jelas Tomsi.

Selain itu, dirinya juga menyoroti masih adanya 47 pemerintah daerah (Pemda) yang tidak menyampaikan laporan harian terkait upaya pengendalian inflasi kepada Kemendagri sepanjang minggu keempat Mei 2024. Meskipun dari seluruh daerah sekitar 70 hingga 80 persen kepala daerah telah memberikan perhatian yang cukup besar.

“Bagaimana mau berbuat, bagaimana kita tahu sudah melakukan usaha, kalau laporan saja tidak ada, laporan saja tidak ada, terus bagaimana kita mau menilai bahwa sudah melakukan satu kegiatan di kota atau kabupaten tersebut,” tegasnya.

(*/Rendy)

“Ada beberapa hal yang dari minggu ke minggu yang perlu kita perhatikan bahwa Bapak/Ibu sekalian kepala daerah, kami sangat berharap bahwa upaya-upayanya bisa dari minggu ke minggunya semakin baik untuk melakukan perencanaan, terutama berkaitan dengan penanaman,” ujarnya di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Tomsi menegaskan, gerakan menanam sejumlah komoditas harus direncanakan dengan baik agar dapat berjalan berkesinambungan. Dia mengatakan, beberapa daerah sudah melakukan penanaman, tapi hasilnya belum signifikan lantaran kurang terencana dengan baik. Hingga per 6 Mei 2024, baru 242 kabupaten/kota yang melaksanakan gerakan tersebut.

“Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mengimbau [Pemda] untuk bisa melakukan suatu perencanaan,” ujarnya.

Apabila dibutuhkan, lanjut Tomsi, Pemda dapat melibatkan pihak ketiga dalam menyusun perencanaan gerakan menanam. Ini khususnya terhadap penanaman sejumlah komoditas yang perlu menjadi perhatian, seperti bawang merah, cabai, dan jagung. Komoditas ini kerap mengalami kenaikan harga di banyak daerah, sehingga perlu upaya penanganan.

“Separuh lebih ya kita masih mengalami kenaikan-kenaikan harga cabai, bawang, yang secara teorinya harusnya teman-teman di daerah dapat mengatasi itu dengan melakukan gerakan menanam,” ujarnya.

Terlebih, kata Tomsi, pentingnya gerakan menanam tersebut terus ditekankan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang telah berlangsung kurang lebih dua tahun. Apabila dilakukan dengan baik, mestinya gerakan tersebut dapat membantu daerah dalam mengendalikan harga berbagai komoditas.

(*/Rendy)