Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada sejak 10 Agustus 2015 sampai 29 Januari 2020, Irjen Pol (Purn) Ronny F. Sompie mengambil langkah berani dan inovatif sehingga berhasil mencegah puluhan ribu WNI menjadi korban eksploitasi.

Kebijakan ini melibatkan pengawasan ketat terhadap penerbitan paspor dan perlintasan calon PMI. Langkah Pria bernama lengkap Ronny Franky Sompie kelahiran Manado, 17 September 1961 ini terbukti mampu melindungi ribuan nyawa warga negara Indonesia.

Kebijakan Ketat demi Perlindungan WNI

Dalam upaya melindungi WNI, Ronny F. Sompie menerapkan dua langkah strategis:

1. Menolak penerbitan paspor bagi calon PMI yang tidak memenuhi prosedur resmi.

2. Melarang perlintasan calon PMI yang telah memiliki paspor tetapi tidak memiliki visa kerja.

Langkah ini menargetkan modus umum perdagangan manusia, di mana pelaku kerap mengirimkan calon PMI menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan untuk masuk ke Malaysia atau negara ASEAN lainnya.

Hasil Nyata dalam Angka

Hingga akhir 2017, kebijakan ini berhasil mencegah:

5.000 calon PMI yang mengajukan paspor secara tidak sah.

1.000 calon PMI yang mencoba keluar negeri tanpa visa kerja.

Pada akhir 2019, angka ini melonjak drastis. Total 20.000 calon PMI yang tidak memenuhi prosedur dicegah keluar negeri melalui bandara, pelabuhan, dan perbatasan darat.

Penghargaan Bergengsi

Langkah ini mendapat apresiasi luas. Ronny F. Sompie sebagai Ditjen Imigrasi dianugerahi The Hassan Wirayuda Award dari Kementerian Luar Negeri atas kontribusi mengurangi jumlah WNI bermasalah hukum di luar negeri.

Puncaknya, Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan Bintang Jasa Utama pada 15 Agustus 2019 di Istana Negara kepada Ronny F. Sompie. Penghargaan ini menjadi bukti nyata pentingnya kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Paspor Bukan Sekadar Hak, tetapi Alat Perlindungan

Mantan Dirjen Imigrasi menegaskan bahwa paspor tidak sama dengan KTP.

“Paspor adalah dokumen perjalanan untuk melindungi WNI di luar negeri. Jika diberikan untuk pekerjaan yang melanggar UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, maka pejabat imigrasi turut melanggar hukum,” tegas Ronny F. Sompie. Rabu, 4 Desember 2024.

Komitmen terhadap Akuntabilitas

Setiap kali ada kasus PMI bermasalah di luar negeri, Ronny F. Sompie melakukan investigasi hingga ke kantor Imigrasi penerbit Paspor. Sanksi tegas diberikan kepada pejabat yang lalai mengikuti kebijakan pencegahan TPPO.

Harapan untuk Masa Depan
Ronny F. Sompie berharap dengan kebijakan yang terukur dan kolaborasi antar lembaga, Indonesia diharapkan bisa terus memerangi TPPO, melindungi hak-hak pekerja migran, dan menjaga martabat bangsa di mata dunia.

Langkah berani ini tidak hanya menyelamatkan ribuan calon PMI, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam pemberantasan TPPO di Indonesia. (*)

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 72, Tetty Helena Tampubolon. Beliau menyambut kedatangan tim dari Kantor Imigrasi Jakarta Utara dengan terbuka dan berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pengetahuan terkait keimigrasian, terutama bagi para siswa. Selanjutnya Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Rizki Ramadhan membuka sosialisasi dengan memberikan penjelasan singkat mengenai materi yang akan diberikan. “Semoga saja nanti setelah disampaikan materi ini, akan membuka wawasan, memberikan pemahaman mengenai imigrasi, dan dapat memberikan manfaat kepada Adik-adik semua,” pungkas Rizki Ramadhan.

Materi yang disampaikan oleh tim mencakup informasi singkat mengenai keimigrasian, layanan di kantor imigrasi, dan juga mengenai paspor. Tidak lupa disampaikan kepada para peserta, informasi mengenai sekolah kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia. Penjelasan ini membuka wawasan kepada para siswa kelas XII yang menjadi peserta bahwa imigrasi juga memiliki sekolah kedinasan sebagai salah satu opsi bagi mereka melanjutkan pendidikan dan karir.

Para peserta menyimak penjelasan dengan cermat dan bersemangat. Terlihat dari antusiasme pada sesi tanya jawab yang dibuka setelah paparan materi. Pertanyaan-pertanyaan bagus dan kritis terlontar dari para siswa kepada tim dari Kantor Imigrasi Jakarta Utara, diantaranya mengenai tips untuk lolos seleksi sekolah kedinasan hingga terkait pengawasan keimigrasian yang dilakukan baik terhadap WNI maupun WNA. (*)

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang, Uray Avian mengatakan, Upaya pengamanan tersebut bedasarkan laporan masyarakat dan melangsungkan pengawasan keimigrasian pada Jumat, 21 Juni 2024 lalu di wilayah Pantai Indah Kapuk 2, Kabupaten Tangerang.

“Kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdapat WNA yang meresahkan masyarakat. Kami mengerahkan anggota pada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
untuk melakukan pengawasan keimigrasian,” ujar Uray Avian menjelaskan kronologinya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/7/2024).

“Pada hari Jumat, 21 Juni 2024, anggota kami melakukan pengawasan pada Pantai Indah Kapuk 2, Kabupaten Tangerang dan mendapati 3 (tiga) WNA yang diduga berkewarganegaraan Nigeria.”

“Dari hasil pemeriksaan lapangan dilakukan anggota Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian didapati informasi 2 (dua) orang asing di duga overstay kemudian 1 (satu) orang
asing tidak dapat menunjukan paspor namun setelah kami beri kesempatan, WNA tersebut dapat menunjukan paspor dan setelah diperiksa sudah Izin tinggalnya sudah overstay.

“Ketiganya kami amankan ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang untuk pemeriksaan lebih lanjut.” ucapnya.

SFO (33), CUD (23) dan JPC (31) diduga melanggar Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu “Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang
telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian
berupa Deportasi dan Penangkalan”.

Ketiganya saat ini berada di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang dan akan segera dipulangkan ke negara asalnya yaitu Nigeria.

Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Banten, Dadan Gunawan menambahkan, “Saya
mengapresiasi atas kinerja Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang yang sudah berhasil mengamankan Warga Negara Asing yang menyalahgunakan Izin Tinggal, serta kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menjadi mata dan telinga bagi kami yang telah bersedia melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing yang diduga telah
melakukan pelanggaran hukum.”
Tangerang. (Gm)

Pasalnya, pelayanan imigrasi sempat lumpuh akibat gangguan pada Pusat Data Nasional (PDN) sejak Kamis (20/6/2024).

“Hari ini kita sudah memastikan seluruh layanan keimigrasian dari perlintasan, kemudian visa online, izin tinggal, dan paspor sudah recover 100 persen,” ujar Silmy dalam konferensi pers di kawasan Pakubuwono, Jakarta, Jumat (29/6/2024).

Ia menjelaskan layanan paspor menjadi yang terakhir dipulihkan lantaran jumlah layanan tersebut yang paling banyak dikerjakan imigrasi.

Selain itu, dia juga bercerita bagaimana kronologi serangan ransomware ke PDN juga berdampak ke imigrasi.

“Kamis kira-kira jam setengah lima pagi atau tepatnya pukul 4.20, itu terjadi gangguan kesisteman. Awalnya dari pihak kita mengecek apakah itu jaringannya, apakah itu ada interupsi yang disebabkan oleh hal teknis,” jelasnya.

“Itu dulu kan biasanya di lapangan, melaporkan ke Direktorat IT, ini ada kendala. Karena kita memang memiliki help desk yang 24 jam, untuk mendukung kesisteman,” sambung dia.

Silmy menyampaikan imigrasi adalah lembaga atau institusi pemerintah yang sangat bergantung teknologi.

Oleh karena itu, serangan ransomware sangat berdampak pada pelayanan imigrasi.

Hal ini membuat sistem pelayanan imigrasi yang belum pulih justru meluas hingga pelayanan di bandara.

“Kemudian saya dilaporkan lagi sekitar jam setengah enam pagi (Kamis). Ini di bandara sistem mati. Biasanya itu 30 menit itu cepat beres. Di internal kan langsung cek, apa? Oh, PDN. Dari situ belum ada informasi mengenai cyber attack,” kata Silmy.

“Kemudian pagi saya cek, biasanya saya cek belum lagi tiga jam. Kemudian di jam keenam dari gangguan, belum benar juga,” tambahnya.

Pada saat itu, Silmy masih meyakini jika gangguan teknis pelayanan imigrasi tidak mungkin memakan waktu lebih dari 6 jam.

Pihaknya pun menunggu waktu enam jam ke depan dengan harapan PDN pulih kembali.

“Kita tambah lah 6 jam lagi, 12 jam. Tidak ada konfirmasi. Maka saya langsung mengontak Menteri Hukum dan HAM selaku atasan kami. Mohon izin untuk kita menyiapkan data center alternatif,” ucap Silmy.

“Karena kalau saya biarkan, keputusan itu tidak dilakukan cepat, maka layanan akan terganggu. Langsung kita persiapkan itu memakan waktu kurang lebih 24 jam untuk menyiapkan data center baru untuk kesisteman kita bisa di-install,” tuturnya.

Waktu satu hari dibutuhkan untuk melakukan pengaturan atau setting pada data center alternatif. Sistem imigrasi pun berangsur pulih pada Sabtu (22/6/2024).

“Makanya perlintasan itu baru recover pada hari Sabtu malam. Jadi dari Kamis sore ke Sabtu malam,” pungkas dia.

Sejumlah layanan publik pada Kamis (20/6/2024) sempat mengalami kendala akibat adanya gangguan pada PDNS 2. Salah satu layanan yang sangat terdampak ialah sistem Autogate milik Ditjen Imigrasi yang membuat mobilitas masyarakat terganggu.

Setelah ditelusuri didapatkan fakta bahwa PDNS 2 mengalami serangan siber berupa ransomware bernama Brain Cipher sebuah varian baru dari ransomware Lockbit 3.0.

Hingga Selasa (25/6/2024) teridentifikasi ada sebanyak 282 instansi yang terimbas dari insiden PDNS 2. Pemerintah pun segera fokus melakukan pemulihan beragam layanan publik yang terdampak dan sekaligus melakukan investigasi forensik digital.