Melalui Subsatgas Sat Reskrim Satgas Ops Mantap Praja Rinjani 2024 dengan masif melakukan langkah preventif dengan meningkatkan patroli siber dan memantau perkembangan media sosial untuk mendeteksi dan menanggulangi potensi penyebaran informasi palsu serta ujaran kebencian.

Selain itu, Polresta Mataram juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah dan melaporkan konten yang mencurigakan.

Kapolresta Mataram melalui Kasat Reskrim Kompol I Made Yogi Purusa Utama, SE, SIK, MH menegaskan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap informasi yang tersebar di dunia maya yang dapat menimbulkan perpecahan melalui isu yang belum pasti kebenarannya.

” Kami mengajak masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, serta tidak terpancing emosi oleh konten yang bersifat provokatif atau bernuansa kebencian,” ucapnya

Dalam upaya mendukung kesadaran masyarakat menghadapi Pilkada Serentak 2024 harus lebih cermat dalam menyaring informasi yang diterima, imbuhnya.

Lanjut Kompol Yogi menjelaskan upaya preventif juga dilakukan patroli-patroli dialogis, penyuluhan di lapangan dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang risiko dan dampak negatif dari penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian.

“Kami akan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku penyebaran hoax dan hate speech yang dapat merugikan ketertiban umum dan persatuan serta berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk informasi palsu dan ujaran kebencian,” ungkapnya.

“Sekali lagi kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif, bekerja sama dengan kepolisian dalam menciptakan lingkungan bermedia sosial yang positif, sejuk, aman dan damai,” tutupnya. (Yyt)

Komisioner KPID Provinsi NTB Husna Patayati mengatakan selain menegur stasiun televisi, KPID juga mengawasi media non-televisi.

“Setiap pelanggaran yang ditemukan akan mendapatkan teguran keras, meskipun pelanggaran tersebut tidak berasal dari media kaca. Hal ini menunjukkan komitmen KPID dalam menjaga etika dan kualitas penyiaran di semua platform,” ujarnya saat ditemui di Mataram, Jumat (17/5/2024).

Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang membahas Rencana Undang-Undang Penyiaran yang baru. RUU ini diharapkan dapat mengatur lebih ketat tentang penyiaran di Indonesia, termasuk memperkuat peran pengawasan KPID.

“Pembahasan ini melibatkan berbagai pihak untuk memastikan regulasi yang komprehensif dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat,” jelasnya lagi.

Dirinya juga mengimbau masyarakat untuk memahami dan menelaah berita yang diterima dengan baik.
“Penting untuk membandingkan informasi yang didapatkan dengan berita dari media-media besar lainnya, guna memastikan keakuratan dan kebenarannya,” ucapnya.

Selain itu, ia menilai menyebarkan berita atau video yang sumbernya tidak jelas sangat tidak dianjurkan. “Hal ini penting untuk mencegah penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat merugikan banyak pihak,” kata Husna panggilan akrabnya.

Dengan berita ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam mengonsumsi informasi dan turut serta dalam menjaga ekosistem penyiaran yang sehat dan informatif. (Yyt)