Sidang sempat memanas saat kuasa hukum tergugat melontarkan pertanyaan yang dinilai menggiring opini mengenai legitimasi kepengurusan PWI hasil Kongres Luar Biasa (KLB). Majelis hakim pimpinan , Achmad Rasyid Purba, pun langsung menegur dan mengingatkan agar hal tersebut disampaikan dalam kesimpulan, bukan dalam pemeriksaan saksi.

Taty yang kini berusia 75 tahun menegaskan bahwa Ketua Umum PWI Pusat adalah Hendry Ch Bangun, hasil Kongres PWI di Bandung. Ia menyatakan tidak mengetahui detail soal KLB selain dari pemberitaan di media.

“Saya hanya tahu PWI yang sekarang dipimpin Pak Hendry, sesuai hasil Kongres Bandung. Soal KLB, saya hanya dengar dari berita saja,” ujar Taty dalam kesaksiannya.

Dalam keterangannya, Taty juga mengungkapkan sejarah panjang keberadaan PWI di Gedung Dewan Pers. Ia menyebut, sejak mulai bekerja di PWI pada tahun 1970, kantor sempat berpindah dari Jalan Veteran ke Gedung Dewan Pers di Jalan Kebon Sirih pada tahun 1982. Sejak saat itu, PWI berkantor di gedung tersebut tanpa pernah mengalami penyegelan hingga tahun 2024.

“Selama saya bekerja, tidak pernah ada penyegelan kantor,” ujarnya.

Taty juga menceritakan dampak langsung penyegelan terhadap pekerjaannya. Ia hanya diperbolehkan masuk ke kantor pada 30 Oktober 2024 untuk mengambil kop surat, amplop, dan beberapa pakaian, tanpa diberi akses lebih lanjut.

Selain tidak dapat menjalankan aktivitas organisasi seperti biasa, PWI juga dilarang mengadakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) selama penyegelan berlangsung

Kuasa Hukum PWI Kritik Ketidakadilan

Tim kuasa hukum PWI Pusat dari ‘O.C. Kaligis & Associates’ menyampaikan bahwa penyegelan kantor PWI di Gedung Dewan Pers tidak pernah terjadi sebelumnya, bahkan terhadap organisasi lain yang juga berkantor di sana.

“Selama puluhan tahun, tak pernah ada penyegelan seperti ini. Ini tentu menjadi perhatian karena mengganggu kegiatan organisasi,” ujar Muhammad Faris usai sidang.

Anggota tim kuasa hukum lainnya, Faisal Nurrizal menambahkan bahwa saksi Taty dihadirkan karena pengalamannya yang panjang dan pemahaman historis mengenai keberadaan PWI.

“Beliau tahu betul sejarah PWI. Kalau tadi ada pertanyaan yang melebar, wajar saja kalau beliau tidak tahu. Bahkan majelis hakim tadi sudah menilai banyak pertanyaan tidak relevan,” ungkapnya didampingi penasihat hukum lainnya Umi Sjarifah, Rukmana dan Victor.

Tim kuasa hukum PWI mengapresiasi sikap objektif majelis hakim dalam mengarahkan jalannya persidangan agar tetap fokus pada substansi perkara. Mereka juga memastikan akan menghadirkan dua saksi tambahan pada sidang berikutnya yang dijadwalkan pada Rabu (16/7/2025) mendatang.(*)

Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP2 Lid) diterbitkan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya dengan nomor B/1609/VI/RES.1.11/2025/Direskrimum, tertanggal 10 Juni 2025. Dokumen itu ditandatangani oleh Kasubdit Kamneg, AKBP Akta Wijaya Pramasakti.

“Penyelidik telah melakukan gelar perkara terhadap laporan tersebut. Hasilnya, belum ditemukan adanya peristiwa pidana, sehingga penyelidikan dihentikan terhitung sejak 10 Juni 2025,” demikian bunyi keterangan resmi dalam SP2 Lid.

Menanggapi hal ini, Hendry Ch Bangun menyampaikan rasa syukurnya. Ia menyebut keputusan ini sebagai bentuk kerja profesional aparat penegak hukum.

“Saya berterima kasih kepada penyidik Polda Metro Jaya. Mereka bekerja sesuai SOP, memeriksa saksi-saksi, menggelar perkara, dan menyimpulkan tidak ada peristiwa pidana,” kata Hendry dalam Rapat Pleno PWI yang digelar secara luring dan daring, Jumat, 20 Juni 2025.

Ia menegaskan, tuduhan penggelapan dan korupsi yang sebelumnya dialamatkan kepadanya telah mencemarkan nama baik pribadi dan organisasi. Dengan dihentikannya penyelidikan, Hendry berharap reputasi PWI bisa pulih.

Sebelumnya, Hendry Ch Bangun bersama Sayid Iskandarsyah dilaporkan atas dugaan penipuan dan/atau penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 374 KUHP. Namun tuduhan itu kini telah gugur setelah penyidik menyatakan tak ditemukan unsur pidana.

“Konflik internal di tubuh PWI bermula dari tuduhan ini. Nama saya dan nama organisasi menjadi rusak. Dengan terbitnya surat penghentian penyelidikan, saya berharap semuanya kembali jernih,” ujarnya.

“Saya lagi memikirkan langkah untuk melapor balik. Lagi saya pertimbangkan,” lanjut Hendry.(***)

“Surat itu palsu. PWI Pusat tidak pernah menerbitkannya. Itu dibuat oleh kelompok yang mengaku sebagai pengurus PWI, padahal mereka tidak memiliki dasar hukum,” tegas Hendry Ch Bangun di Jakarta, Selasa (27/5).

Menurut Hendry, satu-satunya dasar hukum yang sah adalah SK Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nomor: AHU-0000946.AH.01.08.Tahun 2024 tertanggal 9 Juli 2024. Dalam SK tersebut, Hendry Ch Bangun tercatat sebagai Ketua Umum dan Muhammad Iqbal Irsyad sebagai Sekretaris Jenderal PWI Pusat.

“Legalitas kami jelas. Tidak ada satu pun pengajuan dari pihak yang mengklaim KLB Jakarta yang disahkan negara. Bahkan setelah sembilan bulan berlalu, mereka tidak berani menggugat ke PTUN. Karena mereka tahu pasti akan kalah,” lanjutnya.

SK Masih Berlaku, Blokir Bukan Pencabutan

Menanggapi isu pemblokiran SK AHU oleh Kemenkumham, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Hendra J Kede, menjelaskan bahwa pemblokiran hanya mencegah perubahan, bukan mencabut SK tersebut.

“Blokir itu bukan pencabutan. SK AHU masih sah dan berlaku penuh. Tidak bisa diubah, tetapi tetap legal,” jelas Hendra, yang juga merupakan pengurus LKBPH PWI Pusat.

Ia juga menyebut bahwa kelompok KLB Jakarta memelintir informasi seolah-olah SK PWI sudah tidak berlaku. “Itu tafsir serampangan. Semua ahli hukum tahu bedanya blokir dan cabut,” ujarnya.

Putusan Sela PN Jakpus Akui Kepengurusan Hendry-Iqbal

Lebih lanjut, Hendra menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lewat Putusan Sela perkara Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Jak.Pst menyebutkan Noeh Hatumena sah sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat. Hal ini memperkuat SK PWI Pusat yang menonaktifkan Sasongko Tedjo dan mengangkat Noeh Hatumena sebagai Plt DK PWI sejak 5 Agustus 2024.

“Kami mengacu pada putusan pengadilan. Majelis Hakim secara eksplisit menerima Noeh Hatumena sebagai Plt Ketua DK yang sah. Berarti, pengadilan menolak mengakui Sasongko sebagai Ketua DK,” ujar Hendra.

Putusan sela lainnya terkait perkara Nomor 355/Pdt.G/2024/PN Jak.Pst juga menolak eksepsi Dewan Pers yang menyebut Hendry sudah diberhentikan sebagai anggota PWI. Majelis hakim memutuskan bahwa Hendry Ch Bangun dan Iqbal Irsyad memiliki legal standing menggugat, sekaligus menolak dalil bahwa Hendry tidak lagi sah memimpin PWI.

Polisi Naikkan Status Kasus Pemalsuan Surat DK PWI

PWI Pusat juga melaporkan dugaan pemalsuan surat oleh Sasongko Tedjo dan Nurcholis ke Polda Metro Jaya. Laporan dibuat oleh Tatang Suherman selaku Sekretaris Dewan Kehormatan dan telah naik ke tahap penyidikan. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterbitkan Polres Jakarta Pusat tertanggal 17 Maret 2025.

“Sudah ada dua alat bukti yang cukup. Artinya, penyidik meyakini telah terjadi peristiwa pidana. Selanjutnya tinggal tunggu penetapan tersangka,” jelas Hendra J Kede.

Kepengurusan Sah dan Diakui Negara

Hendry Ch Bangun menegaskan, tidak ada dualisme dalam tubuh PWI Pusat. Kepengurusan yang sah tetap mengacu pada SK Kemenkumham dan telah diperkuat putusan pengadilan. Susunan resmi pengurus PWI Pusat saat ini adalah:

Ketua Umum: Hendry Ch Bangun

Sekretaris Jenderal: Muhammad Iqbal Irsyad

Bendahara Umum: Muhammad Nasir

Plt. Ketua DK: Noeh Hatumena

Wakil Ketua DK: Mahmud Matangara

Sekretaris DK: Tatang Suherman

Ketua Dewan Penasehat: Irjen Pol (Purn) Anton Charliyan

Sekretaris Dewan Penasehat: Zulkifli Gani Ottoh

“Kami imbau semua pihak tidak terprovokasi oleh informasi dan surat palsu. Semua data hukum dan putusan pengadilan sudah sangat jelas,” tutup Hendry Ch Bangun. (*)

“PWI Pusat memberikan apresiasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mendukung Liga Jakarta U-17 yang melibatkan PWI Jaya dan SIWO Jaya. Ini merupakan suatu terobosan baru dalam upaya membangun kembali prestasi sepak bola DKI Jakarta di ajang nasional,” kata Ketua PWI Pusat, Hendry CH Bangun yang bersama Plt Ketua PWI Jaya, Ariandono Dijan Winardi dan Plt Ketua SIWO Jaya yang juga Ketua Panpel, Azhari Nasution mendampingi Pramono.

Menurut Hendry CH Bangun, PWI Jaya dan SIWO Jaya memang harus terlibat dalam membangun prestasi olahraga. Makanya, dia memuji konsep Liga Jakarta U-17 yang mengedepankan pembinaan sepak bola muda.

“Liga Jakarta U 17 yang menggelar 306 pertandingan ini benar-benar sebagai ajang mengasah kemampuan dan menambah jam terbang pemain muda. Dan, saya yakin lewat Liga Jakarta U-17 ini akan lahir pemain berkualitas yang bukanya hanya mampu mengangkat prestasi sepak bola DKI Jakarta tetapi juga menembus Timnas Indonesia,” jelas Hendry.

Ariandono menambahkan Liga Jakarta U 17 ini dilahirkan dalam upaya membangkitkan pembinaan sepak bola di DKI Jakarta. Bahkan, panitia juga akan menyiapkan data base dan menyusun peringkat pemain untuk disumbangkan bagi Asprov PSSI DKI Jakarta dan juga Dispora DKI Jakarta.

“Liga Jakarta U-17 hadir sebagai pengobat dahaga pemain-pemaim muda yang merindukan jam terbang. Di sini, setiap klub akan menjalani 34 laga (home and away). Karena, konsepnya adalah pembinaan maka peserta dibebaskan biaya pendaftaran,” ujar Ariandono. (*)

“(Dukungan PWI–Red) Ini tercermin dari kegiatan HPN 2025 yang telah disepakati antara Panitia Pelaksana (Panpel) HPN Pusat dan Daerah,”ujar Ketua Umum (Ketum) PWI Pusat Hendry Ch Bangun pada Rapat Persiapan HPN 2025 di Jakarta, Senin (13/1). Rapat dipimpin Ketua Panpel HPN 2025 Pusat, Raja Pane.

Rapat juga mendengarkan laporan kegiatan “soft launching” HPN 2025 di Banjarmasin, Jumat (10/1/2025) lalu. Kegiatan itu ditandai penyerahan foto logo dan maskot HPN 2025 dari Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun kepada Sekdaprov Kalsel Dr Roy Rizali Anwar ST MT.

Sektor pertanian adalah salah satu mesin pertumbuhan ekonomi Kalsel. Saat ini, Kalsel bersama Kementerian Pertanian tengah menyiapkan lahan pertanian sekitar 500 ribu hektar untuk mendukung program swasembada pangan— Program unggulan Presiden Prabowo. Ini juga program prioritas Pemprov Kalsel menuju daerah lumbung pangan di Kalimantan. HPN 2025 diharapkan dapat berkontribusi positif dalam menyukseskan program pemerintah tersebut.

Ketua Panpel Pusat HPN 2025 Pusat, Raja Pane menyatakan sejumlah program sudah disepakati akan mengisi kegiatan HPN 2025. Di antaranya seminar “Pers Mendorong Terwujudnya Ketahanan Pangan Nusantara” yang dijadwalkan akan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor pertanian, mulai dari Menko Pangan Zulfikli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Nasution, Gubernur Kalsel H Muhidin, akademisi dari Universitas Lumbung Mangkurat hingga Kelompok Tani Andalan di Kalsel.

Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun menegaskan PWI mendukung program pemerintah bukan untuk “menjilat”. Ini untuk menjaga kedaulatan negara. Ini untuk menegaskan kembali bahwasanya ideologi PWI adalah Merah Putih. NKRI. Sesuai spirit Kongres PWI pertama di Surakarta tahun 1946 lalu.

“Oleh karena itu, selain memberikan dukungan positif, PWI tetap akan bersikap kritis dan melakukan kontrol sosial,”ujar Hendry Bangun.

Setelah menghadiri “soft launching” HPN 2025 di Banjarmasin dan melihat langsung dukungan Pemprov Kalsel, Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menyatakan bersyukur. Kalsel, tambahnya, memang pantas jadi tuan rumah HPN 2025. Persiapannya luar biasa. “Ini keputusan yang tepat,”katanya.

Hendry Bangun meminta Panpel HPN 2025 Pusat memanfaatkan sisa waktu jelang peringatan HPN 2025 secara optimal. Presiden Prabowo diharapkan hadir dalam acara puncak HPN 2025 yang mengambil tema “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa”.

HPN 2025 juga memiliki sejumlah program lainnya, baik yang didedikasikan untuk kemajuan pers nasional maupun pembangunan Indonesia. Seperti seminar nasional bertajuk “Ekonomi Pancasila Prabowonomics”.

Setiap tahun, peringatan HPN dilaksanakan pada 9 Februari, yakni hari kelahiran PWI. Terkait HPN 2025, peringatan HPN-nya akan disesuaikan dengan dinamika yang ada.

“Tapi tanggal berapa pun diadakan, HPN adalah PWI. PWI adalah HPN sesuai Keppres tahun 1985,”demikian penegasan Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun. (*)

Apresiasi ini diungkapkan Hendry Ch Bangun saat meninjau kebun yang berlokasi di Jalan Pelita V Landasan Ulin Utara, bersama jajaran PWI Pusat serta Pengurus PWI Provinsi Kalsel, di Banjarbaru, Jumat (10/1/2025).

Hendri menegaskan, program ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden RI dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Menurutnya, program ini merupakan aksi nyata PWI Kalsel ini dalam ikut mendukung program nasional.

Di kebun milik salah satu pengurus PWI Kalsel tersebut sudah ada persemaian cabai, pepaya, jagung, tomat, serta jeruk. Rencananya hasil panen nanti akan dibagikan untuk wartawan saat pelaksanaan HPN.

“Saya sangat mengapresiasi PWI Kalsel. Program ini patut dijadikan percontohan untuk diterapkan pengurus PWI se-Indonesia,” ungkap Hendry yang kedatangannya didampingi Sekjen PWI M Iqbal, Bendahara Umum PWI Pusat M Nasir, Wakil Sekjen Raja Parlindungan Pane yang juga Ketua Panitia HPN 2025, Sekretaris Panitia HPN 2025 M Sarwani dan Wakil Ketua Bidang Seminar HPN 2025 Christiana Chelsia Chan.

Lebih jauh dijelaskannya, wartawan tak hanya memproduksi karya jurnalistik, tetapi juga bisa terlibat dalam aksi-aksi nyata mendukung program ketahanan pangan.

“PWI Kalsel betul-betul memanfaatkan lahan yang dimiliki. Ini menjadi contoh positif bagi PWI provinsi lain nantinya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua PWI Provinsi Kalimantan Selatan, Zainal Helmie menjelaskan, kegiatan wartawan menanam ini merupakan rangkaian kegiatan dalam menyemarakkan Hari Pers Nasional.

PWI Kalsel sudah menyiapkan lahan untuk menanam sayur-sayuran hingga buah-buahan.

“Lahan ini milik wartawan PWI, kita tanami cabai, timun hingga sayur-sayuran lainnya agar lahan tersebut bisa produktif,” kata Zainal Helmie.

Selain di kawasan Banjarbaru, PWI Kalsel juga akan mengerahkan seluruh anggotanya untuk memanfaatkan lahan milik PWI seluas lima hektare di Jejangkit, Barito Kuala.

Program Kelompok Wartawan Menanam ini juga sejalan dengan program Presiden RI Prabowo Subianto dalam program swasembada pangan.

Upaya ini juga dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada Kalimantan Selatan yang telah ditetapkan sebagai lumbung pangan wilayah Kalimantan terutama IKN.

“Kita sangat mendukung program Pemprov Kalsel dalam sektor pangan, menyusul Kalimantan Selatan telah ditetapkan sebagai lumbung pangan,” ungkapnya.

Terkait dengan puncak peringatan Hari Pers Nasional yang dijadwalkan akan digelar di Kalimantan Selatan pada Februari mendatang, PWI Kalsel mengajak seluruh masyarakat pers bisa menyukseskan hajatan besar yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

“Mudah-mudahan Presiden Prabowo Subianto bisa hadir dalam acara Puncak Hari Pers Nasional nanti,” kata Helmie.

Lomba tahunan sejak 1974 ini memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah untuk lima juara kategori utama dan dua pemenang penghargaan khusus.
“Anugerah Adinegoro adalah ajang penghargaan jurnalistik tertinggi di Indonesia. Pemenang Adinegoro mencerminkan karya jurnalistik nomor satu,” ujar Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun di Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.

Terpisah dari HPN

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2024 digelar terpisah dari Hari Pers nasional (HPN) yang diselenggarakan setiap 9 Februari. Menurut Hendry Ch Bangun, penyelenggaraan terpisah dari HPN, bertujuan menonjolkan karya jurnalistik terbaik di tengah disrupsi yang terus berlangsung.

“Anugerah Adinegoro 2024 memang diadakan terpisah dengan HPN untuk lebih menghidupkan spirit jurnalistik Adinegoro, tidak hanya di kalangan wartawan muda, tapi juga masyarakat luas,” kata Hendry Ch Bangun.

Untuk wartawan Indonesia dan Pers Kampus

ANUGERAH JURNALISTIK ADINEGORO 2024 terbuka untuk semua wartawan Indonesia yang menerbitkan karyanya di media massa Indonesia pada kurun waktu 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jadi, Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2024 akan memperlombakan lima kriteria karya jurnalistik utama, yaitu:
1. Karya Jurnalistik Media Cetak
2. Karya Jurnalistik Media Daring/Siber
3. Karya Jurnalistik Media Video
4. Karya Jurnalistik Media Audio
5. Karya Jurnalistik Foto

Bahkan pada tahun ini, untuk pertama kali Anugerah Jurnalistik Adinegoro mengajak pers kampus di Indonesia untuk meraih Penghargaan Khusus. Penghargaan ini untuk menyambut gairah jurnalisme di kampus-kampus dan mendorong minat kaum milenial serta Generasi Z terhadap jurnalisme dan kepedulian terhadap kehidupan di sekitarnya.

Pemenang masing-masing kategori akan mendapat Piala Adinegoro dan penghargaan dalam bentuk lainnya.
PWI Pusat juga untuk pertama kalinya mengundang karya dari jurnalisme masyarakat (citizen journalism) melalui unggahan di media sosial. Dua kategori itu memperebutkan Penghargaan Khusus dan hadiah uang Rp25 juta.

“Agar gaung event Anugerah Adinegoro lebih bunyi dan tetap update mengikuti tren, PWI juga memberikan penghargaan khusus untuk pers kampus dan jurnalisme warga,” ujar Hendry Ch Bangun.

Tema Anugerah Jurnalistik Adinegoro adalah Pers dan Demokrasi, sedangkan untuk pers kampus dan jurnalisme warga adalah Gen Z Peduli Jadi Warga Dunia.

Peserta bisa mengirimkan karyanya mulai 1 Agustus hingga 31 Desember 2024 di https://s.id/ADINEGORO2024. Pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada 15 Januari 2025.

Kriteria Lomba
Karya peserta harus berupa karya jurnalistik mendalam (indepth news) yang memenuhi kriteria “Investigasi, Kolaborasi, dan Inovasi,” yang menitikberatkan pada karya jurnalistik investigatif yang inovatif dan kolaboratif.

Karya Jurnalistik Investigasi Kolaborasi Inovasi merujuk pada proyek jurnalistik yang melibatkan penyelidikan mendalam tentang sebuah isu atau topik, dilakukan secara kolaboratif oleh berbagai pihak, dan memanfaatkan inovasi dalam metodologi, teknologi, atau cara penyajian.

Karya ini bisa menggabungkan upaya dari beberapa jurnalis, outlet media, dan kadang-kadang organisasi nonprofit atau akademisi untuk mengungkap fakta yang kompleks atau tersembunyi yang memiliki dampak sosial signifikan.
Inovasi dapat berupa penggunaan alat data canggih, platform interaktif untuk menampilkan informasi, atau teknik penceritaan baru yang meningkatkan pengalaman audiens dan pemahaman terhadap topik yang diselidiki.

Adapun karya jurnalistik pers kampus/mahasiswa lebih mengutamakan kepedulian Generasi Z menjadi warga dunia. Hal ini sejalan dengan spirit Adinegoro yang awal kariernya dari kampus STOVIA, kemudian melanglang dunia untuk menceritakan satu semangat bahwa orang Indonesia bisa setara dengan warga dunia. (*/hel)

Pesan tersebut disampaikan saat peringatan HUT ke-63 IKWI di Kantor IKWI PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2024).

“IKWI yang terbentuk pada tanggal 19 Juli 1961 memiliki sejarah panjang. IKWI lahir didorong oleh semangat menjalin hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan di lingkungan keluarga pers,” ujar Andi Dasmawati.

Ia mengucapkan rasa syukur sampai hari ini IKWI baik tingkat pusat maupun daerah tetap kompak menjalankan visi misi organisasi melalui berbagai program kerjanya.

“Organisasi kita harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. IKWI akan terus aktif menjalankan program dengan mengadakan kegiatan-kegiatan positif,” terang Andi.

Pada kesempatan itu, ia mengajak semua yang hadir untuk mendoakan para tokoh IKWI yang telah berpulang.

“Mari kita doakan untuk para pendahulu kita yang telah berpulang, para tokoh IKWI yang telah menjaga eksistensi IKWI sampai saat ini,” ajak wanita kelahiran Makassar itu.

Andi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara HUT ke-63 IKWI. Secara khusus, ia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak panitia dan pengurus serta semua yang mendukung acara.

“Terima kasih semuanya, tetap kompak bersatu bersama IKWI,” pungkas lulusan Universiti Teknologi Malaysia itu.

Sekjen IKWI Pusat, Novi Enebelty, menambahkan, acara ini menjadi bukti bahwa IKWI masih solid sampai saat ini.

“Acara HUT ke-63 IKWI ini merupakan bukti nyata bahwa kami tetap kompak dan solid. Tak hanya menjaga silaturahmi, berbagai program telah kita agendakan, salah satunya agenda rutin IKWI berbagi,” ucap Novi.

Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun yang menghadiri acara mengatakan, HUT ke-63 IKWI adalah ulang tahun yang luar biasa.

“Untuk maju, IKWI harus mampu melakukan kegiatan yang positif bagi anggota, khususnya terkait keluarga dan kesejahteraan wartawan,” ucapnya.

“Saya sebagai pengurus pusat, akan terus mendorong dan membantu semampu kami, karena awal kelahiran IKWI selalu bersama dengan PWI,” sambung Hendry.

Penyemangat Suami

Hadir secara daring tokoh IKWI Sri Romadhiyati Harmoko dan Dr. (H.C) Prita Kemal Gani dalam acara yang mengusung tema “Mengenal Lebih Dekat Tokoh Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI)”.

Dalam sambutannya Sri Romadhiyati Harmoko berpesan bahwa menjadi istri wartawan harus mampu menjadi penyemangat suami karena tugasnya yang memang tak mengenal waktu.

“Kalau dulu, media masih cetak. Untuk tayang di atas jam 10.00, maka kadang suami pulang sampai larut,” tutur istri Menteri Penerangan era Presiden Soeharto itu mengenang.

Sementara itu, tokoh IKWI Prita Kemal Gani, menceritakan pengalaman ketika mendampingi suami dan mendidik anak-anak.

Selain diskusi, acara HUT ke-63 IKWI ditandai dengan pemotongan tumpeng.

HUT ke-63 IKWI terselenggara berka kerja sama dengan Pertamina, BJB, Sinar Mas Land, Fiesta, Djarum Foundation, FIF Group, Sudut Pandang, RoyalMediaComm dan LSPR Institut of Communication & Business. (*)

Dalam siaran persnya, Ketua Dewan Kehormatan PWI Sasongko Tedjo mengatakan Hendry telah menyalahgunakan jabatannya dengan bertindak secara sepihak dan sewenang-wenang dalam merombak susunan Dewan Kehormatan dan Pengurus Pusat PWI, serta menggelar rapat pleno yang diperluas secara menyalahi aturan.

Hendry juga dinilai melanggar Kode Perilaku Wartawan (KPW), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Peraturan Dasar (PD), dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI, dan dinilai melakukan pelanggaran itu secara berulang.

Dalam pertimbangannya, Dewan Kehormatan menyebutkan bahwa pengurus, terutama Ketua Umum, seharusnya menunjukkan keteladanan dalam melaksanakan kewajiban menaati PD, PRT, KEJ, dan KPW PWI sebagai Konstitusi Organisasi PWI.

Sebelumnya melalui Surat Keputusan Nomor :20/IV/DK/PWI-P/SK-SR/2024 tertanggal 16 April 2024, Dewan Kehormatan juga telah memberikan sanksi peringatan keras kepada Hendry.

Pada 11 Juli 2024 Dewan Kehormatan juga memberi peringatan agar Hendry membatalkan/mencabut keputusan perombakan Pengurus PWI Pusat yang menyangkut Pengurus Dewan Kehormatan.

Lalu, Hendry pun tidak memenuhi undangan klarifikasi dari Dewan Kehormatan pada 15 Juli 2024.

Dengan demikian, Dewan Kehormatan PWI menugaskan Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Zulmansyah Sekedang untuk mengadakan Rapat Pleno Pengurus Pusat untuk menunjuk Pelaksana Tugas guna menyiapkan Kongres Luar Biasa. (*/red/ant)

Menurut Hendry, DK telah bertindak melampaui kewenangannya. “Keputusan tersebut bukan hasil rapat resmi DK. Lima anggota DK bahkan tidak mengetahui hal ini dan sudah bersurat kepada Sasongko Tedjo,” jelas Hendry di Kantor PWI Pusat, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Juli.

Ia menambahkan bahwa permintaan Ketua DK untuk menyiapkan Kongres Luar Biasa (KLB) juga tidak berdasar. “Menurut PD PRT Pasal 28, KLB hanya bisa dilakukan jika Ketua Umum menjadi terdakwa kasus yang merendahkan martabat wartawan dan diminta oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah provinsi,” tegasnya.

Berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor 218-PLP/PP-PWI/2024 tanggal 27 Juni 2024, susunan Dewan Kehormatan PWI periode 2023-2028 telah berubah. Ketua Dewan Kehormatan saat ini adalah Sasongko Tedjo, dengan Mahmud Matangara sebagai Wakil Ketua dan Tatang Suherman sebagai Sekretaris. Anggota lainnya adalah Diapari Sibatangkayu, Akhmad Munir, Fathurrahman, M. Noeh Hatumena, Hendro Basuki, dan Berman Nainggolan.

Dengan perubahan tersebut, Nurcholis tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris DK. “Nurcholis sudah tidak memiliki legal standing untuk bertindak atas nama DK. Oleh karena itu, surat keputusan yang dikeluarkan menjadi batal demi hukum,” ujar Hendry Ch Bangun. Lebih lanjut, Hendry mengatakan bahwa segala keputusan DK hanya bisa diambil oleh rapat yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DK sesuai Surat Keputusan PWI Nomor 218-PLP/PP-PWI/2024.

Hendry juga menyoroti permintaan DK kepada Ketua Bidang Organisasi untuk segera melakukan KLB sebagai tindakan ngawur. “Yang berwenang memerintahkan Ketua Bidang Organisasi hanya Ketua Umum,” tegasnya.

Menurut Hendry, tindakan Sasongko Tedjo yang menyelenggarakan rapat DK tanpa mengikuti aturan tersebut tidak memiliki landasan hukum. “Tindakan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat,” ujarnya. Sasongko Tedjo juga dinilai telah menyalahgunakan kop surat dan cap DK tanpa tanda tangan Sekretaris yang sah, sehingga merupakan pelanggaran hukum dengan implikasi pidana.

Atas dasar ini, Pengurus Pusat PWI memberikan peringatan pertama dan terakhir kepada Sasongko Tedjo untuk tidak lagi menggunakan atribut dan nama DK sejak ditetapkannya perubahan tersebut. Sasongko juga diberi waktu tiga hari untuk meminta maaf kepada Ketua Umum PWI Pusat dan mencabut pernyataan yang ia keluarkan dalam rilis. “Jika peringatan ini tidak diindahkan, kami akan menempuh proses hukum,” tegas Hendry Ch Bangun. (*)