Hal tersebut, menurut Tito, harus dilakukan karena saat ini kenaikan harga beras kerap terjadi di daerah penghasil dan sekitarnya.

Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Terbatas Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Manipulasi Harga Beras dan Beras Oplosan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan seperti dikutip dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Tito menjelaskan tren jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras meningkat pada minggu ketiga Juli 2025 dibanding minggu kedua di periode yang sama.

Berdasarkan data yang dimiliki Tito, jumlah lokasi kenaikan harga beras bertambah dari 178 kabupaten atau kota menjadi 205 kabupaten atau kota.

Tito mengatakan ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk menekan harga beras yang tinggi. Salah satunya, yakni memangkas biaya transportasi.

“Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan adalah memberikan subsidi transportasi komoditas pangan,” kata Tito.

Selain itu, mantan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) ini juga menekankan pentingnya mendorong masyarakat mengkonsumsi pangan lokal agar tidak terlalu bergantung pada beras.

Dia berharap para penegak hukum dapat mengawasi para produsen beras agar tidak memainkan harga. Bahkan, dia meminta penegak hukum untuk menindak tegas produsen beras yang kedapatan menaikkan harga terlalu tinggi.

Dengan adanya ragam upaya tersebut, Tito berharap harga beras dapat dikendalikan, sehingga tidak membebani rakyat.

Hal itu disampaikan Tomsi setelah melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan secara nasional rerata harga beras medium dan premium pada minggu kedua Januari 2025 di atas HET. Secara umum, harga beras hingga minggu kedua Januari 2025 naik sebesar 0,10 persen dibanding Desember 2024.

“Ini yang perlu kita cermati. Kalau harga gabahnya di petani turun, tentunya harga berasnya juga turun,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Tomsi menekankan pentingnya mengendalikan harga komoditas termasuk beras yang masih di atas HET. Upaya ini, kata dia, memerlukan kerja sama lintas pihak terkait. “Nah, ini yang diperlukan kerja keras kita sendiri, kita bersama-sama yaitu berkaitan dengan beras tadi,” ujarnya.

Kerja sama tersebut, lanjut Tomsi, perlu melibatkan Bulog yang merupakan stabilisator harga komoditas seperti beras. Karena itu, dirinya mendorong Bulog untuk memberikan atensi terhadap harga beras di sejumlah daerah yang masih tinggi. “Di daerah-daerah yang harganya tinggi ini, Bu, kami mohon untuk Bulog fokus mendorong lebih besar SPHP-nya (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) sehingga harganya turun,” jelasnya.

Selain itu, Bulog juga dapat melakukan langkah penanganan terhadap harga gabah yang terlalu rendah. Upaya ini penting dilakukan Bulog agar para petani tidak merugi. “Di mana harga gabah jatuh, Bulog hadir mewakili pemerintah kita untuk menstabilkan harga. Di mana harga beras naik, Bulog hadir untuk menstabilkan harga menurunkan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog Epi Sulandari memaparkan berbagai upaya Bulog dalam mengendalikan harga gabah dan beras. Dalam merespons harga gabah yang turun, Bulog langsung melakukan peninjauan dengan melibatkan dinas terkait. “Dan kita melakukan upaya untuk penyerapan bagi gabah ataupun beras yang ada di daerah tersebut,” ujarnya.

(*/Rendy)

“Penjelasan dari Bulog bahwa stok beras kita di seluruh daerah merata dan cukup. Namun demikian dari laporan mingguan yang kita terima bahwa 196 daerah yang melaksanakan operasi pasar, jadi kurang lebih masih sekitar 250 daerah yang belum melaksanakan operasi pasar tersebut,” kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Pada Rakor yang dihadiri Kementerian/Lembaga (K/L) tersebut, secara khusus Tomsi meminta kepada pihak Bulog untuk melakukan jemput bola dalam berkoordinasi dengan kepala daerah. Dia pun menekankan agar kepala daerah tidak hanya menerima laporan dari staf, tetapi juga melakukan pengecekan kembali ke lapangan.

“Mayoritas 65 persen belum melaksanakan operasi pasar, ini 196 Pemda yang melaksanakan operasi pasar, mulai dari Aceh Singkil sampai dengan Pulau Taliabu. Daerah-daerah yang lain tidak melaporkan melaksanakan operasi pasar, padahal stoknya cukup, kemudian harga naik, mohon untuk teman-teman kepala daerah bisa menjadi lebih perhatian terhadap pelaksanaan operasi pasar ini,” tegasnya.

Tomsi mewanti-wanti seluruh Pemda agar jangan sampai dari minggu ke minggu mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali. Selain beras, menurut catatan BPS, berbagai komoditas lain yang juga mengalami kenaikan harga di antaranya cabai merah, cabai rawit, telur ayam, daging ayam, hingga minyak goreng. Terhadap hal itu perlu adanya langkah-langkah pengendalian.

“Bagi teman-teman yang khususnya kepala daerahnya Pj. (Penjabat) ini merupakan peringatan pertama dan kami akan evaluasi sampai tiga kali. Kalau memang berturut-turut tidak ada laporannya berarti teman-teman tidak bekerja di sana,” ungkapnya.

Tomsi berharap, pengawasan terhadap kenaikan harga bahan pokok penting semakin diperkuat. Satgas Pangan di daerah dibantu stakeholders terkait perlu terus berupaya untuk melaksanakan langkah-langkah pengendalian, mendeteksi kenaikan, dan melakukan tindakan secara langsung, termasuk dengan melakukan gerakan menanam.

“Terutama daerah-daerah yang cabainya pada hari ini sudah pada titik mendekati 100 ribu rupiah bisa dapat mengatasinya dan tidak terus berulang. Di situlah letak kepiawaian teman-teman kepala daerah untuk mengantisipasi dalam hal cabai ini,” tandasnya.

(*/Rendy)