Pasalnya Haji Uma tidak menduga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Kabupaten Pidie melakukan kecurangan dengan menghilangkan suara dirinya lebih dari 70% di hampir semua kecamatan

Hal tersebut cukup terbukti dari perhitungan ulang terhadap Kecamatan Keumala, Tiro dan Mane hari Sabtu, 2 Maret 2024 dalam Pleno di DPRK Pidie setelah di komplain oleh saksinya

Untuk kecamatan kemala sendiri berdasarkan D-Hasil Kecamatan yang disampaikan oleh PPK Keumala, Haji Uma hanya memperoleh suara 805 suara, namun sesudah dihitung ulang atas komplain saksinya, suara Haji Uma berubah menjadi 3.344 suara

Lebih sadis lagi, di kecamatan Tiro suara Haji Uma hilang mencapai 90%, dimana rekap Kecamatan yang disampaikan oleh PPK suara Haji Uma hanya 231 suara, namun setelah dihitung ulang atas komplain saksinya, suara Haji Uma berubah menjadi 2.320 suara

Rapat Pleno hari Minggu sampai Selasa (03-05 Maret 2024) setelah saksi Utama Haji Uma, Muhammad Daud tidak lagi bersaksi, KIP Pidie meloloskan semua kecurangan yang dilakukan oleh PPK dalam Kabupaten Pidie untuk dilanjutkan ke Pleno KIP Aceh

“KIP Pidie telah mengkhianati suara rakyat, tidak boleh satupun suara saya atau dihilangkan atau dialih kepada calon lain, mereka membiarkan kecurangan yang dilakukan oleh PPK nya” ungkap Haji Uma geram

Haji Uma menambahkan KIP Pidie paling curang dalam Pemilu kali ini di Aceh, belum pernah terjadi Pleno calon anggota DPD RI tingkat provinsi memakan waktu hingga berhari-hari untuk ketuk palu

Terhadap Rekomendasi Panwaslih/Bawaslu Aceh yang memerintahkan Kip Aceh untuk melakukan perhitungan ulang di 16 Kecamatan dalam Kabupaten Pidie, Haji Uma menyambut baik dan sangat berterima kasih kepada Bawaslu dan calon anggota DPD RI selaku penggugat

“Saya menyatakan dukungan penuh dan berterima kasih kepada Panwaslih Aceh dan teman-teman calon anggota DPD RI Dapil Aceh yang telah berjuang melawan kecurangan yang dilakukan oleh KIP Pidie, saya yakin kebenaran akan berpihak kepada kita yang benar,” tutup Haji Uma. (hs)

Hal ini disampaikan senator yang populer disapa Haji Uma dikalangan masyarakat Aceh, menyikapi Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 1 tahun 2024 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H/2024 M.

Untuk diketahui, poin ketiga dari SE Menag tersebut turut menyebutkan bahwa dalam mengisi dan meningkatkan syiar islam, umat islam tetap berpedoman pada Surat Edaran Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

“Surat Edaran Menag ini yang melarang pengeras suara luar masjid saat ramadhan sangat mengganggu suasana hati umat islam jelang ramadhan”, ujar Haji Uma.

Haji Uma menambahkan, toleransi antar umat beragama telah terbangun kuat dan tadarus Alquran dan shalat tarawih adalah tradisi ramadhan yang telah ada sejak lama di Nusantara, bahkan sebelum Menag Yaqut lahir. Jauh sebelumnya tidak menjadi masalah hingga kemudian hal ini dipermasalahkan oleh Menag.

“Jangan karena hanya ingin tunjukkan prestasi dan kinerja malah secara sengaja merusak tatanan kerukunan dan toleransi umat beragama yang telah terbangun kuat sejak lampau, bahkan sebelum Menag Yaqut ini lahir”, pungkas senator yang membidangi Komite IV DPD RI.

Haji Uma juga menyebut bahwa toleransi bukanlah masalah ditingkat bawah yang telah lama hidup dalam tatanan kehidupan beragama yang penuh kerukunan serta toleran. Justru masalah ditingkat atas yang mempermasalahkan hal yang bukan masalah ditengah masyarakat.

Haji Uma juga mencontohkan Aceh yang mayoritas muslim dan menerapkan hukum syariah islam tapi saling menghormati minoritas. Bahkan, non muslim ikut saling mendukung saudara muslimnya dalam menyambut ramadhan. Kondisi relasi yang sama juga diyakini terjadi di daerah lain di nusantara dimana muslim sebagai kaum minoritas.

“Jadi sejatinya tidak ada masalah ditingkat bawah, justru masalah ditingkat atas yang mempermasalahkan sesuatu yang tidak jadi masalah ditingkat masyarakat, seperti kebijakan Menag ini yang kemudian hanya mengusik dan merusak tatanan kerukunan dan toleransi beragama yang telah hidup sejak lama ditengah masyarakat”, tutup Haji Uma.(hs)

Beredarnya video atraksi yang dipandang tidak menghormati syariah Islam di Aceh ini mendapat beragam komentar dari para pengguna aplikasi tiktok di Aceh.

Beredarnya cuplikan video atraksi fly board ini turut mendapat sorotan dari anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma.

Dalam keterangannya yang disampaikan kepada media, Kamis (7/3/2024), Haji Uma mengaku mendapat sejumlah pesan via whatsappnya berisi laporan atas hal ini yang disertai lampiran video terkait yang beredar dan tengah viral di aplikasi tiktok.

Menurut Haji Uma, jika apa yang terlihat di video itu benar faktanya demikian maka hal tersebut patut disesalkan karena telah mencoreng syariah islam yang berlaku di Aceh.

“Jika benar faktanya demikian serta pria dan wanita yang terlihat dalam video itu bukan muhrim, maka hal ini sangat kita sesalkan karena mencoreng nilai syariah islam yang berlaku di Aceh”, ujar Haji Uma.

Haji Uma melanjutkan bahwa kejadian ini sebagai sebuah kekeliruan penyelenggara Sabang Marine Festival 2024 yang kurang peka dalam memperhitungkan potensi dan mengantisipasi potensi terjadinya tindakan yang dapat mencoreng nilai syariah islam selama prosesi berlangsung.

“Ini adalah sebuah kekeliruan yang mesti kita jadikan pembelajaran agar prosesi serupa menjadi lebih baik dan tidak lepas dari upaya tetap menjaga nilai-nilai syariah yang berlaku di Aceh”, kata peraih suara terbanyak sementara calon anggota DPD RI periode 2024-2029 hasil Pemilu 2024 di Aceh.

Haji Uma juga menyampaikan jika dirinya dan masyarakat Aceh mendukung penuh upaya promosi dan pengembangan sektor pariwisata Aceh, khususnya Sabang. Karena akan berdampak bagi peningkatan dan kemajuan ekonomi masyarakat serta daerah sendiri. Namun tetap mesti selaras dan memperhatikan nilai dan norma dari syariah islam yang berlaku di Aceh. (hs)