Menurut dia, keluarga Gus Dur menghargai siapapun yang ingin menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden yang dijuluki Bapak Pluralisme. Menurut dia, pihak keluarga pun menyerahkan sepenuhnya atas proses tersebut.

“Kita tidak pernah melakukan gerakan-gerakan untuk meminta Gus Dur dijadikan pahlawan, selalu bukan dari kita, keluarga berada dalam posisi yang pasif saja. Tapi kita tetap menghargai siapa dari mana pun, apalagi Presiden Prabowo,” kata Yenny usai menghadiri acara di Kantor GP Ansor, Jakarta, Minggu (22/12/2024) malam.

Bagi keluarga, menurut dia, Gus Dur telah menjadi pahlawan bagi masyarakat dan tidak berharap gelar tersebut diberikan secara formal dari pemerintah. Namun jika gelar pahlawan itu diberikan, anak-anak generasi muda akan bisa mempelajari lebih jauh sosok Gus Dur.

“Nanti anak turun kita belajar. Generasi-generasi ke depannya belajar. Siapa sih sosok-sosok pahlawan nasional Indonesia? Kebutuhannya lebih ke arah sana,” kata dia.

Walaupun begitu, dia mengatakan sejauh ini belum ada pembicaraan dari pemerintah dengan keluarga terkait usulan gelar pahlawan itu. Menurut dia, pihak keluarga akan menerima usulan itu secara natural.

Dia mengatakan nilai-nilai yang bisa dipelajari dari Gus Dur adalah soal nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai penghormatan terhadap keberagaman, hingga nilai-nilai ketuhanan.

“Karena itu menjadi salah satu prasyarat terciptanya masyarakat yang adil, terciptanya masyarakat yang rukun, terciptanya masyarakat yang maju,” katanya.

“Tiga hal yang ingin saya sampaikan mengenai sosok Gus Dur, bukan karena saya nomor tiga. Tapi tiga hal,” kata Pramono Anung di hadapan para tamu undangan Haul Gus Dur yang ke-15, Sabtu (21/12/2024).

Peristiwa pertama dalam mengenang Gus Dur yang tidak pernah terlupakan adalah ketika Megawati maju menjadi calon wakil presiden pada 1999. Menurut dia, majunya Megawati menjadi calon wakil presiden pada masa itu atas dasar perintah dari Gus Dur bersama dengan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dalam hal ini, Pramono Anung yang mempersiapkan segala administrasi bagi majunya Megawati menjadi calon wakil presiden sekaligus atas perintah suami Megawati yakni Taufiq Kiemas.

“Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Khofifah pada waktu itu, saya ingin menyambungkan pasalnya bahwa itu benar sepenuhnya adalah arahan dan permintaan Presiden Abdurrahman Wahid pada waktu itu,” ujar dia.

Kenangan kedua yang tidak juga bisa dilupakan oleh Pramono Anung adalah ketika terjadi ketidakharmonisan antara Gus Dur dan Megawati. Pada masa itu, begitu sulit untuk mempertemukan keduanya di meja yang sama.

Pada akhirnya, Taufiq Kiemas meminta kepada Pramono Anung yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP untuk mempertemukan Gus Dur dengan Megawati pada meja yang sama.

Gayung bersambut, Gus Dur juga menginginkan hal yang sama, yakni ingin bertemu dengan Megawati. Sehingga, keinginan Gus Dur untuk bertemu dengan Megawati langsung ia sampaikan kepada orang nomor satu di PDIP itu.

“Gus Dur menyampaikan, aku ingin ketemu Mbakmu, Mbak Mega. Pada waktu itu, kemudian saya ke Ibu Megawati untuk menyampaikan keinginan Gus Dur untuk bertemu,” ucap Pramono Anung.

Tidak berselang lama, Pramono menanyakan perihal keinginan perjumpaan tersebut kepada Gus Dur. Pada saat itu, Gus Dur ingin bertemu dengan Megawati untuk mencicipi nasi goreng buatan Megawati yang dimasaknya sendiri.

“Gus Dur ingin dimasakin nasi goreng, maka saya menyampaikan ke Mbak Mega bahwa Gus Dur ingin dimasakin nasi goreng yang dimasak oleh Mbak Mega sendiri. Dan saya menjadi saksi bahwa nasi goreng itu langsung dimasak oleh Ibu di Kebagusan. Akhirnya bertemulah Gus Dur dengan Ibu Mega setelah sekian waktu Gus Dur tidak bertemu dengan Ibu Mega,” kata dia.

Hal yang ketiga adalah pertolongan Gus Dur yang dinilainya tidak pernah lekang oleh waktu. Hal tersebut dialami oleh Pramono Anung ketika dirinya hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta. Dia diminta oleh Yenny Wahid dan juga orang yang tidak bisa dia sebutkan untuk berziarah ke makam Gus Dur di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.

“Saya diajak masuk ke ruangannya Mbak Yenny, dipertemukan seseorang, saya tidak sebut namanya, yang tahu hanya saya dan Mbak Yenny, dan orang ini mengatakan, Mas harus pergi ziarah, ke tempat Gus Dur. Jadi artinya, Gus Dur dengan berbagai cara tak lekang oleh waktu Untuk membantu saya pribadi,” tutur dia.

Dalam acara Silaturahim Kebangsaan di Jakarta, Jumat (13/12/2024), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai Gus Dur telah memperjuangkan kebhinnekaan, keragaman, persaudaraan, kemanusiaan, serta persatuan Indonesia dan sekarang masyarakat Indonesia menikmati berbagai keadaan tersebut yang merupakan hasil jerih payah dan pengorbanan Gus Dur untuk bangsa Indonesia.

“Maka saatnya di tempat ini pula, saya dengan berani dan kami semua menginisiasi untuk mengusulkan Gus Dur menjadi pahlawan nasional. Semoga tidak lama lagi terwujud bagi bangsa kita,” ucap Cak Imin, seperti dikutip dari keterangan di Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

Meskipun Gus Dur tidak membutuhkan gelar pahlawan nasional, kata dia, tetapi bangsa Indonesia membutuhkan sosok Gus Dur untuk terus menjadi inspirasi dan semangat guna meneruskan dan membawa cita-cita Gus Dur, yaitu perdamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dirinya bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB mengaku ingin terus melanjutkan semangat Gus Dur dan terus memperjuangkan kebhinnekaan, keragaman, persaudaraan, kemanusiaan, dan persatuan Indonesia, agar terwujud dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Cak Imin menuturkan PKB bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah meneguhkan kembali bahwa Gus Dur tidak pernah melakukan kesalahan konstitusional dalam memimpin pemerintahan.

“Justru Gus Dur telah berhasil membawa bangsa kita benar-benar menjadi bangsa yang berdaulat sesuai dengan konstitusi kita,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PKB Rusdi Kirana mengungkapkan Fraksi PKB MPR telah berinisiatif untuk mengembalikan nama baik Gus Dur melalui pencabutan Ketetapan atau Tap MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid.

Dengan mengembalikan nama baik Gus Dur, sambung dia, maka PKB akan terus memperjuangkan Gus Dur untuk bisa dikukuhkan sebagai pahlawan nasional.

“Walaupun sebenarnya dalam hati kami, termasuk saya, Gus Dur sudah merupakan pahlawan nasional,” kata Rusdi yang juga merupakan Wakil Ketua MPR itu.

Silaturahim Kebangsaan yang digelar mengusung tema Mengenang Guru Bangsa Gus Dur tersebut menampilkan berbagai pembicara, yakni Imam Katolik Romo Magnis; Ketua Umum FPP Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Xs. Budi Tanuwibowo; Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya; mantan Panglima Pasukan Berani Mati era Gus Dur, Gus Nuril, serta Kepala Wisma Sangha Theravada Indonesia YM Bhikku Dhammasubho Mahathera.

Kemudian, Kepala Biro Protokol Istana Kepresidenan semasa Gus Dur menjadi Presiden periode 1999-2001 Wahyu Muryadi, Wakil Ketua Harian DPP PKB Nadya Alfi Roihana, Ketua Umum Amir Nasional JAI Min Mirajudin Sahid.

Turut hadir Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid, Ketua Fraksi PKB MPR Neng Eem Marhamah, dan Ketua Umum DPP Badan Persaudaraan Antar Iman (Berani) Lorens Manuputty.

Dalam acara itu, DPP Berani bersama tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama menandatangani Rekomendasi Pahlawan Nasional untuk Guru Bangsa Gus Dur yang berisi usulan kepada pemerintah Indonesia melalui MPR agar mengangkat Gus Dur sebagai pahlawan nasional.

Rekomendasi itu kemudian diserahkan kepada Wakil Ketua MPR Rusdi Kirana.