“Semua dari Sabang sampai Merauke, semua menggunakan hak pilihnya untuk memilih kepala daerah. Jadi, kami di sini membantu agar Bapak/Ibu semua bisa menggunakan hak pilihnya,” katanya saat berkunjung di Posko Lewolaga, Flores Timur, NTT, Minggu (24/11/2024).

Bima menambahkan, Penjabat (Pj.) Gubernur NTT beserta para Pj. bupati juga telah berkoordinasi dalam menyiapkan sarana dan prasarana termasuk Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dirinya mengingatkan kepada masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi untuk memastikan data dirinya masing-masing terdaftar.

“Tadi diinformasikan ada beberapa TPS yang sudah disiapkan di sini. Jadi bagi yang belum nanti silakan menghubungi. Ada Pak Kades (Kepala Desa) ya, Pak Kades ini nanti akan menyiapkan apa yang dibutuhkan,” ujarnya.

Bagi yang belum terdata atau membutuhkan bantuan, sekali lagi Bima mengingatkan warga untuk menghubungi kepala desa setempat dalam rangka mendapatkan informasi dan dukungan yang diperlukan. Masyarakat diimbau untuk aktif menggunakan hak pilihnya.

“Ada ditunjukkan juga TPS-nya di sebelah mana. Karena itu, silakan gunakan hak pilih Bapak/Ibu semua. Terima kasih Bapak/Ibu, terima kasih Pak Kades,” pungkasnya.

(*/Rendy)

Bima dalam kesempatan itu menekankan pendekatan yang berhati-hati dan berbasis budaya dalam menyelesaikan konflik. Selain mempertimbangkan aspek legal formal, dia menggarisbawahi pentingnya memastikan setiap keputusan yang diambil memiliki dasar kesepakatan kultural yang kuat.

“Itu harus kuat sekalilah di situ. Berkali-kali Pak Menteri (Dalam Negeri) titip, jangan terburu-buru,” katanya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana Erupsi di Flores Timur dan Konflik Sosial di Pulau Adonara, di Kantor Bupati Flores Timur, NTT, Minggu (24/11/2024).

Pihaknya menekankan, pendekatan yang terburu-buru dikhawatirkan dapat memicu ketegangan yang tidak diinginkan. Dia juga mengusulkan pembagian tugas bersama yang melibatkan para tokoh adat untuk merumuskan penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat legitimasi keputusan di masyarakat, terutama dalam konteks sensitif menjelang Pilkada.

“Kalau diperlukan mungkin juga bisa dibuat task force bersama antara tokoh adat, tahapan-tahapan secara kultural supaya lebih kuat lagi. Apalagi ini ada tahapan-tahapan Pilkada dan lain-lain,” ujarnya.

Di sisi lain, Menko PMK Praktikno mengungkapkan sejumlah poin penting yang perlu menjadi perhatian. Pertama, pelayanan dan bantuan kepada para pengungsi diimbau terus dilanjutkan, baik untuk pengungsi terpusat maupun pengungsi mandiri. Kedua, dia menekankan agar pembangunan hunian sementara (Huntara) perlu segera dipercepat. Hunian ini menurutnya tidak semata-mata membangun rumah, tetapi juga membuat lingkungan kehidupan yang lebih baik secara fisik serta penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial.

“Selain Huntara, kita juga harus segera untuk bersama-sama menyiapkan yang hunian tetap (Huntap). Sekali lagi, belajar dari pengalaman sebelumnya, masalah pembangunan Huntap ini bukan semata-mata masalah membangun rumah, membangun konstruksi, tetapi membangun kehidupan masyarakat yang baru,” ungkapnya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto yang hadir dalam kegiatan tersebut menambahkan, kondisi pengungsian saat ini sudah semakin membaik. Dia mengimbau masyarakat agar tetap tenang meskipun erupsi masih terjadi. Selain itu, kondisi logistik juga terpenuhi dan bantuan untuk para pengungsi masih terus berdatangan. Mereka yang tinggal di pengungsian terpusat juga sudah mulai berkurang.

“Setelah hari ini kami dapat laporan yang pengungsian terpusat itu tidak ada penambahan, bahkan cenderung berkurang. Artinya masyarakat terdampak di pengungsian ini sebagian sudah menjadi pengungsi mandiri,” tandasnya.

(*/Rendy)

Bima Arya menyebutkan, dalam pelaksanaan Pilkada tersebut akan dilakukan penyesuaian berdasarkan situasi yang terjadi di lapangan. Hal ini seperti proses verifikasi pemilih yang dilakukan dengan lebih sederhana, mengingat adanya situasi darurat bencana.

“Kita juga lakukan koordinasi terkait dengan antisipasi yang harus dilakukan apabila memang ada persoalan-persoalan yang sekiranya bisa [berpotensi] melanggar atau tidak sesuai dengan aturan-aturan,” ujar Bima Arya di hadapan awak media usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana dan Kesiapan Pilkada di Provinsi NTT yang berlangsung di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Bima Arya memastikan, meski dalam situasi bencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat bakal memberikan pelayanan dengan sigap dan prima, salah satunya dengan melakukan jemput bola. Di samping itu, Kemendagri juga akan terus bekerja keras mendorong peningkatan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada pemilih pemula setempat. Selanjutnya, data pemilih tersebut akan disampaikan kepada KPU untuk diverifikasi.

Dirinya menambahkan, saat ini konsolidasi antar-pemangku kepentingan terus dimatangkan. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan mendatang juga terus disusun dan dikaji lebih intensif. Dirinya bersyukur, dampak erupsi Gunung Lewotobi tidak mengganggu proses distribusi logistik Pilkada.

Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya mengungkapkan, saat ini Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada pemerintah daerah (Pemda) yang mengatur penundaan distribusi bantuan sosial (bansos) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama Pilkada. Bima Arya menegaskan, aturan tersebut dikecualikan kepada daerah yang mengalami bencana, seperti Provinsi NTT.

“Jadi intinya bansos yang bersumber dari dana APBD ditunda sampai waktu pemungutan suara,” tandasnya.

Seperti diketahui, Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT mengalami erupsi sejak Minggu (3/11/2024) lalu. Peristiwa ini mengakibatkan masyarakat setempat terpaksa mengungsi. Merespons hal tersebut, pemerintah bersama pihak terkait terus melakukan upaya penanganan penanggulangan bencana.

(*/Rendy)