Gubernur Pramono menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghormati sepenuhnya proses hukum yang tengah berjalan dan memastikan tidak akan ada intervensi terhadap penyidikan.

“Sambil menunggu surat penetapan resmi dari Kepolisian, saya sudah menerima laporan terkait surat pengunduran diri dari Direktur Utama PT Food Station. Ini adalah bentuk tanggung jawab pribadi yang kami hargai. Pemerintah Provinsi DKI tetap mendukung proses hukum berjalan dengan baik dan transparan,” ujar Gubernur Pramono di Balai Kota Jakarta, pada Jumat (1/8/2025).

Lebih lanjut ia menekankan bahwa kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas di tubuh BUMD DKI. Ia pun meminta seluruh jajaran direksi BUMD agar mengedepankan tata kelola yang profesional dan menjunjung tinggi integritas.
“BUMD adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Maka akuntabilitas dan integritas harus menjadi fondasi utama,” tegasnya.

Meski sejumlah pejabat Food Station telah ditetapkan sebagai tersangka, Pemprov DKI memastikan, layanan distribusi pangan untuk masyarakat tetap berjalan normal. “Yang paling penting adalah layanan publik tidak boleh berhenti. Distribusi pangan strategis tetap harus berjalan lancar, karena ini menyangkut kepentingan jutaan warga Jakarta,” tambahnya.

Gubernur Pramono telah meminta jajaran manajemen Food Station untuk meningkatkan pengawasan internal serta membuka kanal pengaduan publik. Masyarakat dapat melaporkan temuan beras yang tidak sesuai standar ke nomor 0821-3700-1200.

Sebagai informasi, tiga pejabat PT Food Station telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Pangan Polri, yakni Dirut Karyawan Gunarso, Direktur Operasional Ronny Lisapaly, dan Kepala Seksi Quality Control berinisial RP. Ketiganya diduga memperdagangkan beras yang tidak sesuai dengan SNI 6128:2020 dan melanggar sejumlah peraturan terkait mutu pangan. (*/hel)

Dalam paparannya, Gubernur Pramono menegaskan, transformasi Jakarta sebagai salah satu dari 50 kota global pada 2030 tidak terpisahkan dari upaya penerapan pembangunan berkelanjutan.

“Hal ini membutuhkan perubahan mendasar dalam daya tarik kota, penyediaan infrastruktur, transformasi birokrasi, dukungan politik, komunikasi publik yang transparan, serta kualitas sumber daya manusia. Upaya pembangunan berkelanjutan yang kami lakukan membentuk Jakarta menjadi kota global yang sejalan dengan agenda kami pada 2030,” jelasnya.

Gubernur Pramono juga menyoroti sejumlah pencapaian Pemprov DKI dalam pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang, seperti kesehatan, keamanan kota bagi perempuan, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor. Ia kembali menegaskan komitmennya terhadap kesetaraan gender melalui penyediaan ruang publik yang aman dan inklusif bagi perempuan.

“Pada 2024, Jakarta mencatat Indeks Ketimpangan Gender terendah secara nasional. Beberapa upaya yang mendukung capaian tersebut antara lain penyediaan bus khusus perempuan, kampanye antipelecehan di bus TransJakarta, serta perpanjangan jam operasional taman yang dilengkapi dengan penerangan dan pengawasan yang lebih baik,” urainya.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono menegaskan, kemajuan Jakarta sebagai kota global harus disertai dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat. “Mari kita posisikan Jakarta sebagai pelopor pembangunan nasional yang tangguh, inklusif, dan terintegrasi secara global. Jakarta harus menjadi tempat di mana setiap orang memiliki ruang, dan tidak ada satu pun yang tertinggal,” tutupnya.(*/hel)

“Satu hal lagi yang menjadi perhatian kami adalah pemenuhan kebutuhan tempat bermain anak, karena salah satu hal yang kurang di Jakarta sekarang ini adalah tempat bermain anak,” kata Pramono usai menanam pohon di Kolong Tol Cakung, Jakarta Timur, Selasa (27/5/2025).

Pramono juga sudah memerintahkan Kepala Dinas Pertamanan dan Huta Kota DKI Jakarta M Fajar Sauri dan jajaran untuk memperbanyak taman-taman yang di dalamnya termasuk kawasan untuk anak bermain.

“Saya minta kepada Pak Fajar dan juga tim diperbanyak taman-taman yang seperti ini, untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak kita bermain,” ujar Pramono.

Menurut Pramono, pembangunan fasilitas bermain anak menjadi wadah interaksi sosial untuk menikmati ruang terbuka hijau sehingga fasilitas taman juga harus diperhatikan demi kenyamanan anak.

“Fasilitasnya juga, jika memungkinkan, harus diperbaiki, termasuk ketersediaan air bersih. Saya harapkan semakin banyak tempat yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk bermain dan berekreasi secara produktif,” jelas Pramono.

Selain itu, Pramono menyebut, RPTRA menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk bermain, belajar dan berinteraksi dengan teman-teman.

“Adanya RPTRA, kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak, dapat meningkat melalui kegiatan yang positif dan bermanfaat,” ucap Pramono.

Lalu, RPTRA juga menyediakan ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati oleh warga Jakarta dan sekitar untuk berolahraga, bersantai dan menikmati kesejukan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menanam sebanyak 163 pohon tabebuya hingga jatimas di kolong Tol Cakung, Jakarta Timur sebagai salah satu upaya konsisten untuk menciptakan kota lebih hijau.

Jenis pohon yang ditanam meliputi 103 tabebuya kuning (tabebuia chrysantha), 40 jatimas (cordia sebestena), 10 buni (antidesma bunius) dan 10 salam (syzygium polyanthum).

Merujuk laman resmi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPPA) DKI Jakarta, sejak 2015 hingga 2023, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah mendirikan 324 RPTRA yang terdapat di 44 kecamatan dan 173 kelurahan.

Jumlah tersebut sudah melampaui target yang awalnya berjumlah 267. Dari total RPTRA tersebut, 253 RPTRA dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 71 lokasi dibangun menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

Data yang dihimpun menyebutkan, hingga 2023, luas RTH di DKI Jakarta baru mencapai sekitar 5,18 persen hingga 5,36 persen dari total luas wilayah, atau setara dengan 33,33 hingga 34,45 juta meter persegi.

Angka ini masih jauh dari target ideal sebesar 30 persen sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Distribusi RTH per wilayah kota administrasi (2023) adalah Jakarta Timur baru 26,2 persen dari total RTH DKI, Jakarta Selatan (24,87 persen), Jakarta Utara (20,93 persen), Jakarta Pusat (12,69 persen) dan Jakarta Barat (8,64 persen).

“Alhamdulillah, hari ini kita luncurkan layanan kesehatan masyarakat atau Pasukan Putih. Ini bukan hanya untuk melayani lansia, tetapi juga untuk anak di atas 18 tahun yang memiliki persoalan kesehatan dengan tingkat ketergantungan berat, dalam artian tidak bisa menjalani aktivitas dasar secara mandiri, apakah itu stroke dan sebagainya,” terang Gubernur Pramono, didampingi Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Dinas Kesehatan DKI, Ani Ruspitawati, di Rusun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, pada Rabu (14/5/2025).

Lebih lanjut, Gubernur Pramono menjelaskan, JakCare merupakan inovasi layanan kesehatan mental bagi warga Jakarta berupa telekonsultasi daring 24 jam dengan psikolog klinis. Warga Jakarta bisa menghubungi 0800 1500 119 atau melalui aplikasi JAKI.

“Semua biaya konsultasi ditanggung oleh JakCare, sehingga layanan ini gratis. Ini adalah bentuk pemenuhan kebutuhan kesehatan mental bagi warga Jakarta,” imbuhnya.

Gubernur Pramono juga menerangkan, program JakAmbulans dihadirkan dengan penambahan unit Tim Medis Gerak Cepat. Tim tersebut terdiri atas tenaga kesehatan profesional yang mampu memberikan layanan pre-hospital care hingga proses evakuasi ke fasilitas kesehatan. Saat ini, telah tersedia 86 ambulans advance dan 17 motor ambulans. Gubernur Pramono mengatakan, warga yang membutuhkan layanan JakAmbulans bisa menghubungi nomor 112 atau 1119, atau melalui aplikasi JAKI.

“Program JakAmbulans hadir sebagai bentuk perlindungan dasar bagi warga Jakarta. Kami menambah unit Tim Medis Gerak Cepat yang terdiri atas tenaga kesehatan profesional. Layanan ini gratis. Apabila ada pihak yang mencoba memungut bayaran, maka segera laporkan,” urainya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati menjelaskan, program layanan kesehatan yang diluncurkan hari ini turut menggandeng berbagai pihak. “Layanan JakCare ini didukung oleh call center. Di dalam call center itu, yang menerima telepon adalah tenaga psikolog klinis yang kami sediakan dalam tiga shift per hari. Jadi, selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu, selalu ada tenaga psikolog klinis yang akan menerima konsultasi dari masyarakat,” ungkapnya.

Call center tersebut, kata Ani, sudah terhubung dengan rumah sakit. Ia menambahkan, DKI Jakarta memiliki rumah sakit khusus untuk kesehatan jiwa yang terhubung dengan seluruh layanan kesehatan jiwa di puskesmas.

“Sebanyak 28 dari 44 puskesmas yang ada di DKI sudah memiliki tenaga psikolog. Begitu juga 31 RSUD, semuanya sudah menyediakan layanan kesehatan jiwa. Layanan ini juga menjadi pintu masuk untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, mengapresiasi peluncuran tiga program kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, dengan penggunaan teknologi yang tepat, masyarakat bisa hidup lebih sehat dan berumur panjang.

“Karena dengan teknologi sekarang, pertama, masyarakat tahu bagaimana cara hidup sehat, bahasa kesehatannya promotif. Kedua, masyarakat melakukan cek kesehatan gratis, itu namanya preventif. Kalau melakukan dua hal ini—promotif dan preventif—mereka tahu bagaimana cara hidup sehat dan melakukan cek kesehatan gratis, insyaallah usianya bisa sama dengan rata-rata, yaitu 74 tahun,” pungkasnya.(*/hel)

“Saya sudah melihat hingga lantai 12. Fasilitasnya sangat bagus, dan pemandangannya luar biasa. Nanti saya akan berbicara dengan Menteri Perhubungan agar fasilitas ini terkoneksi dengan LRT, MRT, dan KRL,” ujar Gubernur Pramono.

Gedung Transport Hub dirancang multifungsi, mulai dari hotel, perkantoran, ritel, pusat kebugaran, hingga simpul layanan transportasi publik. Sebagai ruang yang inklusif, kawasan ini turut menampilkan pertunjukan musik Betawi oleh sahabat disabilitas. Ke depan, fasilitas ini diharapkan menjadi contoh bangunan yang mendukung integrasi transportasi publik dan bisa direplikasi di kawasan lain.

Sebagai bagian dari Kawasan Berorientasi Transit (KBT), Dukuh Atas mengusung tema “Kolaborasi Gerak” yang menggambarkan integrasi berbagai moda transportasi dalam satu sistem terpadu. Konsep ini diharapkan menjadikan kota lebih ramah bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi umum, sekaligus mendukung penyediaan ruang terbuka hijau sebagaimana ciri kota global.

Pada acara yang sama, Gubernur Pramono juga meresmikan pencanangan program digitalisasi dan integrasi layanan angkutan umum massal gratis bagi 15 golongan masyarakat.

“Secara khusus hari ini saya mencanangkan pembebasan tarif bagi 15 golongan. Ke depan, bukan hanya bebas di Transjakarta, tetapi juga Transjabodetabek. Saya sudah instruksikan Kepala Dinas Perhubungan membuka lima trayek baru setelah Alam Sutera–Blok M, yang sejauh ini mendapat respons luar biasa dari masyarakat,” katanya.

Adapun 15 golongan penerima manfaat tersebut yaitu ASN dan pensiunan Pemprov DKI, tenaga kontrak Pemprov DKI, siswa penerima KJP Plus, karyawan bergaji UMR melalui Bank DKI, penghuni rusunawa, kader PKK, warga ber-KTP Kepulauan Seribu, penerima raskin di Jabodetabek, anggota TNI/Polri, veteran RI, penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pengurus rumah ibadah, pendidik PAUD, dan jumantik.

Dengan tingkat integrasi transportasi yang telah mencapai 91 persen, Gubernur Pramono berharap penggunaan transportasi umum tahun ini dapat meningkat 5–10 persen untuk menekan kemacetan di Jakarta. Ia juga menargetkan Jakarta masuk dalam 50 besar kota global.

“Saya menargetkan pada 2025, Jakarta bisa masuk peringkat 50 besar kota global. Kemacetan berkurang drastis, dan yang terpenting, kebiasaan menggunakan transportasi publik semakin membudaya,” pungkas Pramono.(*/hel)

Helikopter jenis AgustaWestland (AW) 169 itu lepas landas pukul 08.30 dan kembali pukul 09.19 WIB. Pada kesemaptan tersebut Pramono  ditemani Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Pol Mohammad Yasin Kosasih, Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Erdi Chaniago, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jakarta Maruli Sijabat, dan Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air Ika Agustin.

“Saya ingin mengumumkan  permukaan air Manggarai sekarang sudah turun menjadi 600 cm dan untuk itu Jakarta sudah siaga 4. Artinya Alhamdulillah bahwa kemarin yang sempat 850 sekarang sudah 600 cm,” kata Pramono saat dijumpai di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2025).

Lebih lanjut Pramono menjelaskan jika dilihat dari atas, kehidupan Jakarta sudah mulai normal kembali.

Kemudian berdasarkan hasil pantauan tersebut, akan ada beberapa hal yang nanti akan segera ditindak lanjuti dan diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Terutama untuk normalisasi Sungai Ciliwung yang ada di Pangadegan, Cawang, dan Bidara Cina. Karena itulah yang kemudian kemarin memberikan dampak banjir yang luar biasa ketika di atas intensitas atau pun curah hujannya tinggi dan itu akan kita tangani,” kata Pramono.

Pramono juga menyampaikan jika penanganan banjir harus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) maka Pemprov DKI Jakarta segera akan melakukannya.

Di sisi lain, Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Pol Mohammad Yasin Kosasih menjelaskan patroli udara tadi tak hanya memantau Jakarta saja tetapi juga Pondok Gede, Jati Asih, hingga Babelan.

Dia mengatakan hari ini sebanyak 200 personel Polairud (Kepolisian Perairan dan Udara) dikerahkan. Meski beberapa wilayah sudah surut, namun personel yang diterjunkan tetap ingin membantu pascabanjir. Sebab akibat banjir kemarin banyak rumah yang rusak, perabotan pecah, dan kerugian lainnya.

Yasin mengatakan Polairud akan membantu warga yang menjadi korban banjir di beberapa ruas Kota Jakarta, yang kondisinya saat ini sudah mulai surut.