Peresmian Grha Banten bersamaan dengan perayaan HUT Bank Banten ke-9. Pesan Andra Soni, Bank Banten harus hadir sebagai lembaga keuangan yang adil, inklusif, dan melayani masyarakat.

Menurut Andra Soni, keberadaan Bank Banten merupakan wujud cita-cita besar masyarakat dan Pemerintah Provinsi Banten sejak berdiri pada tahun 2000. “Bank daerah bukan sekadar ambisi, melainkan kebutuhan strategis untuk mewujudkan kemandirian fiskal,” ucapnya.

“Peresmian ini bukan sekadar seremoni, tetapi bukti bahwa mimpi panjang masyarakat Banten untuk memiliki bank daerah kini terwujud. Bank Banten harus menjadi pilar penting pembiayaan pembangunan agar kita tidak bergantung pada sumber dana dari luar daerah,” ungkap Andra Soni.

Ditambahkan Gubernur Andra, Bank Banten harus hadir sebagai lembaga keuangan yang adil, inklusif, dan mampu melayani masyarakat hingga pelosok desa.

“Bank Banten harus inovatif, efisien, terpercaya, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

“Kami berkomitmen terus berupaya dengan inovasi dan kerja keras untuk mendorong Bank Banten sebagai motor penggerak ekonomi daerah agar pembiayaan pembangunan tidak lagi bergantung pada pihak luar,” tambah Andra Soni.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Banten, (Bank Banten), Muhammad Busthami mengatakan, peresmian kantor pusat, menjadi tonggak penting perjalanan sembilan tahun Bank Banten yang penuh tantangan, dengan mengusung tema Bangkit Menuju Kinerja Gemilang.

Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Banten dan DPRD Banten dalam penyertaan modal dan hibah aset, termasuk gedung kantor pusat yang baru.

Sementara itu, Tokoh Masyarakat Banten K.H. Embay Mulya Syarif dalam sambutannya menyoroti akar sejarah panjang perbankan dan perdagangan di Banten. Ia menyebut Bank Banten sebagai warisan sekaligus harapan rakyat untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi daerah.

Acara peresmian diakhiri dengan penandatanganan prasasti, pemotongan tumpeng HUT ke-9, dan meninjau ruangan serta fasilitas yang ada di kantor Grha Bank Banten yang kini menjadi pusat operasional. (*)

Andra Soni menyambut langsung para pemimpin redaksi dari berbagai media digital lokal maupun nasional. Dalam suasana akrab, diskusi mengalir cepat. Mulai dari transparansi anggaran, digitalisasi layanan publik, hingga upaya pemberdayaan UMKM.

“Media bukan sekadar penyampai informasi. Ia adalah mitra kritis, penyeimbang, sekaligus pengawal jalannya pemerintahan,” ujar Andra. Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan secara konstruktif akan selalu diterima sebagai bahan evaluasi.

Ketua Forum Pemred Multimedia Indonesia, Bernadus Wilson Lumi, memuji sikap terbuka Gubernur Banten terhadap media. Ia menyebut, forum ini bukan seremoni, melainkan bentuk nyata sinergi antara pemerintah dan pers.

“Kami hadir untuk memastikan publik mendapatkan informasi yang utuh dan proporsional. Media bukan hanya menyampaikan, tapi juga menjembatani suara rakyat kepada pengambil kebijakan,” tegas Bernadus.

Gubernur Banten, Andra Soni menyatakan kesiapan sebagai tuan rumah ulang tahun Forum Pemred Multimedia Indonesia yang ke-2. “Saya agendakan hadir,” ujarnya sembari meminta Kadis Kominfo agar memuat acara di media luar ruang milik Pemprov Banten.

Yang menarik, di tengah diskusi, muncul pengakuan personal dari Andra Soni yang tak biasa. “Awalnya saya hanya ingin maju sebagai wakil gubernur. Tapi takdir mengubah jalan saya. Saya justru diminta maju sebagai gubernur, dan menang. Rasanya seperti mengenakan baju yang terlalu besar,” katanya merendah. Kalimat itu disambut tawa ringan para peserta diskusi. Salah satu peserta menyebutnya sebagai ‘salah satu dari tujuh keajaiban dunia politik’: gubernur yang berhasil meruntuhkan dinasti.

Pertemuan berlangsung cair. Makanan ringan disajikan, sesi foto mengakhiri acara. Tapi yang lebih penting: komitmen untuk menjaga komunikasi, membangun kepercayaan, dan terus mengawal arah pembangunan Banten agar lebih transparan, demokratis, dan berpihak pada rakyat. (*)

Dalam keterangan resminya, Koordinator BEM Banten Bersatu, Bagas Yulianto, menyatakan bahwa keputusan gubernur tidak hanya mencederai tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga mengancam stabilitas birokrasi di lingkungan Pemprov Banten.

“Penunjukan ini dilakukan tanpa seleksi terbuka, tidak melibatkan lembaga terkait dan terindikasi melanggar prinsip – prinsip administratif. Ini bukan sekadar persoalan prosedur, melainkan bentuk pelecehan terhadap semangat reformasi birokrasi,” tegas Bagas Senin, (19/5/2025).

Selain mempertanyakan proses penunjukan, BEM Banten Bersatu juga menyoroti rekam jejak Deden Apriandhi saat menjabat sebagai Sekretaris DPRD Banten (Sekwan). Salah satu kasus yang disorot ialah dugaan markup pengadaan 10 unit kursi kerja berbahan kayu jati berlampu LED, yang dinilai melanggar Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahan Perpres No. 12 Tahun 2021.

Menurut BEM, temuan tersebut mengindikasikan potensi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), yang bertentangan dengan janji kampanye Gubernur Andra Soni soal “Banten Maju, Adil, Merata, dan Tidak Korupsi.”

Tuntutan Mahasiswa
BEM Banten Bersatu menyatakan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Banten:

1. Membatalkan penunjukan Plh Sekda dan membuka proses seleksi secara terbuka, akuntabel, dan berbasis kompetensi.

2. Meminta KASN dan Kemendagri turun langsung untuk mengaudit proses penunjukan.

3. Mendesak DPRD Banten menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

4. Menuntut transparansi nomenklatur program pendidikan gratis, agar benar-benar dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

BEM juga menyoroti dampak langsung dari krisis birokrasi ini, seperti terhambatnya koordinasi antardinas, melemahnya layanan publik, serta ketidakfokusan ASN dalam menjalankan tugas akibat konflik internal.

Jika dalam waktu tiga hari tidak ada tanggapan konkret dari Gubernur Banten maupun jajaran legislatif, BEM Banten Bersatu menyatakan siap turun ke jalan dengan aksi massa di depan kantor Gubernur dan DPRD Banten.

“Kami akan camping di depan KP3B maupun Pendopo Gubernur sebagai bentuk perlawanan terhadap birokrasi busuk. Banten harus bebas dari KKN” tegas Bagas.

Seruan ini merupakan bagian dari upaya mahasiswa untuk terus mengawal pemerintahan yang bersih, transparan dan berpihak kepada rakyat. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam mengawasi jalannya pemerintahan di Banten.

( Yuyi Rohmatunisa)