Dalam pidato pengukuhannya yang berjudul “Manajemen Risiko K3 untuk Mengantisipasi Future Risk karena Perkembangan Teknologi dan Gap Generation” pakar K3 ini menyarankan bahwa motivasi utama dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah mencegah kecelakaan kerja dan penyakit yang ditimbulkan oleh pekerjaan.
K3 menurutnya erat kaitannya dengan bahaya dan risiko.

Bahaya, lanjutnya, merupakan sesuatu yang berpotensi untuk terjadinya insiden yang berakibat pada kerugian, sedangkan risiko merupakan kombinasi dari peluang dan konsekuensi suatu kejadian yang berbahaya dan dapat menimbulkan dampak yang merugikan.
“Tempat kerja yang aman dan sehat menjadi penting karena mendukung setiap pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif dan efisien,” tegas Ketua Dewan Pakar Gerbang Betawi ini.

Sebaliknya, lajut Zulkifli, jika tempat kerja tidak terlindungi dan banyak terdapat bahaya dan risiko K3, kerusakan dan absen karena sakit menjadi tak terhindarkan yang pada gilirannya dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan bagi pekerja dan produktivitasnya menjadi berkurang bagi perusahaan.

“Manajemen risiko K3 menjadi salah satu pengawal proses operasi dalam mewujudkan tempat kerja yang aman dan sehat,” tegas Prof. Zulkifli yang juga aktif sebagai Konsultan Senior Lembaga Pendidikan dan Pengabdian Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ini.

Mengutip data dari laporan ILO yang berjudul Safety and Health at the Heart of the Future of Work, Prof Zulkifli menyoroti risiko keselamatan dan kesehatan yang dapat muncul akibat perubahan pada beberapa aspek seperti teknologi, demografi, perubahan iklim dan perubahan dalam organisasi kerja.

Dalam pidatonya Prof Zulkifli menguraikan bagaimana peran manajemen risiko K3 dan bagaimana posisinya dalam keilmuan K3. Menurut mantan aktivis Keluarga Mahasiswa Betawi (KMB) ini keilmuan K3 merupakan ilmu terapan. Keilmuan K3 mempunyai tujuan untuk menciptakan sistem kerja yang aman atau safe work system. Karena itu, menurut anak keempat dari delapan bersaudara pasangan Alm. H. Djunaidi Amin dan Hj Nani Djunaidi ini, metode yang dikembangkan adalah manajemen risiko yang berbasis pada problem solving method dengan tahapan-tahapan mulai dari identifikasi, analisis dan pengendalian.

Sebagai sebuah ilmu, lajut Zulkifli, tentu saja manajamen risiko K3 ini juga terus mengalami perkembangan. “Inilah yang terkait dengan future risk sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan adanya gap generation serta perubahan-perubahan dari segi sosial dan ekonomi saat ini,” ujar suami dra Hj Siti Zulaiha ini.

Ia menambahkan yang dipelajari dalam manajemen risiko K3 juga mengalami perkembangan yang menyebabkan terjadi perkembangan pula dalam metode dan pendekatan dalam manajemen risiko K3. “Pendekatan dalam identifikasi proses-proses pekerjaan tidak lagi secara konvensional tetapi dilakukan secara futuris dengan adanya penggunaan Artifical Intelligence (AI) yang semakin marak dan penggunaan teknologi yang semakin canggih yang akibatnya mempengaruhi pola kerja,” tegasnya.

Pola kerja sekarang tidak hanya terkait dengan dimensi ruang dan waktu, tetapi sudah menembus dimensi ruang dan waktu. Demikian pula yang terkait dengan strata manajemen di tempat kerja, katanya lagi, kini bukan lagi berupa struktur organisasi yang bersifat konvensional dengan adanya pembagian tugas sebagai direktur, manajer, supervisor atau operator, tetapi saat ini semua pekerjaan tersebut melebur yang dilakukan oleh satu orang.

“Seseorang yang menggunakan teknologi saat ini bisa menjadi direktur, menjadi manajer, supervisor bahkan sebagai operator sekaligus,” tegas ayah 2 orang anak ini.

Selain itu, urai Prof Zulkifli, perkembangan teknologi juga menyebabkan terjadinya gap generation antara generasi yang biasa disebut dengan generasi kolonial, dengan generasi milenial. Gap generation ini, menurut Prof Zulkifli, akan menghasilkan resiko sosial yang juga harus diantisipasi dalam manajemen risiko K3. Karena itu, menurutnya untuk mengantisipasi perkembangan tersebut setiap identifikasi terhadap future risk harus dilakukan secara bijak, bukan hanya terkait dengan pekerjaan tetapi juga berkait dengan fitrah kemanusiaan.

“Manusia harus dijadikan sentral, karena sekarang ini ada kecenderungan manusia sering disamakan dengan teknologi itu sendiri alias sebagai robot,” tegasnya.

Profesor Zulkifli Djunaidi yang lahir di Jakarta pada 27 November 1959 merupakan Guru Besar Tetap ke 36 yang dikukuhkan Universitas Indonesia sepanjang tahun 2024 ini. Saat ini Universitas Indonesia memiliki 337 Guru Besar Tetap dan 126 Guru Besar Tidak Tetap sehingga seluruh Guru Besar yang dimiliki UI saat ini berjumlah 463 orang.

Di lingkungan Gerbang Betawi, Prof Zulkifli Djunaidi merupakan Guru Besar kesepuluh yang kini dimiliki Gerbang Betawi. (*/hel)

Dalam kesempatan ini, Dr Chairil Anwar selaku Direktur Eksekutif didampingi jajaran pengurus Gerbang Betawi, antara lain Prof Dr Zulkifli Djunaidi, M.AppSc (Dewan Pakar ), Bahruddin Latief Saleh, SH, MH (Dewan Pakar), dan Drs Abusudja Samsuri, MSi (Sekretaris Eksekutif) membacakan beberapa point penting terkait klarifikasi tersebut.

“Mencermati perkembangan dan dinamika dalam proses kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024-2029, khususnya yang terkait dengan gerakan dan sikap dukungan berbagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Betawi kepada para Calon Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang semakin marak terjadi saat ini, maka Gerakan Kebangkitan Betawi (Gerbang Betawi) yang merupakan wadah berkumpulnya para intelektual Betawi dari berbagai profesi, menganggap perlu untuk menyampaikan beberapa sikap,” kata Chairil Anwar.

Gerakan dan sikap dukungan yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Betawi kepada para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan hal yang wajar, sejauh tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Dirinya menambahkan, setiap elemen masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan tersebut memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menentukan sikap dukungannya kepada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dianggap sesuai dengan aspirasi dan kehendak Organisasi Kemasyarakatan tersebut.

“Dalam proses kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024-2029, Gerakan Kebangkitan Betawi (Gerbang Betawi) menyatakan bersikap netral dan secara resmi tidak memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon tertentu,” katanya.

Berdasarkan pemantauan kami terhadap pemberitaan/liputan media yang beredar luas di masyarakat, terdapat salah satu Ormas Betawi yang secara terbuka telah menggunakan nama Gerbang Betawi dalam memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam proses kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024-2029.

“Sikap dan dukungan secara terbuka dengan menggunakan nama Gerbang Betawi tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi pelanggaran hukum karena telah menyalahgunakan nama Gerbang Betawi sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang sah dan dilindungi hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No.02/Tahun 2017 dan telah disahkan melalui Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: AHU-0016380.AH.01.07.Tahun 2017,” lanjut Chairil.

Berdasarkan hal tersebut maka sejak Pernyataan Sikap ini dibuat kami meminta kepada Organisasi Kemasyarakatan Betawi maupun Organisasi Kemasyarakatan lainnya untuk tidak lagi menggunakan nama Gerbang Betawi dengan segala atributnya dalam memberikan dukungan terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertentu.

“Apabila sejak Pernyataan Sikap ini dibuat dan disebarluaskan ke khalayak melalui berbagai media, masih ada Organisasi Kemasyarakatan yang menggunakan nama Gerbang Betawi tanpa persetujuan dan seizin Pengurus Gerakan Kebangkitan Betawi (gerbang Betawi) untuk tujuan apa pun, khususnya yang terkait dengan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Khusus Jakarta, maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum yang tersedia sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Kami mengimbau agar semua pihak, khususnya Organisasi Kemasyarakatan Betawi agar dalam memberikan sikap dan dukungan terhadap pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024-2029 hendaknya dilakukan dengan itikad baik, menghormati sikap organisasi lain, dan selalu menjunjung tinggi martabat organisasi kemasyarakatan Betawi lainnya, sehingga suasana dalam proses kontestasi ini tetap kondusif dan membawa dampak positif bagi seluruh warga Jakarta pada umumnya, dan masyarakat Betawi pada khususnya.

“Kami menaruh harapan yang tinggi bahwa dengan proses kontestasi Pilkada kali ini kiranya dapat terpilih pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta periode 2024-2029 yang amanah, jujur dan selalu berjuang untuk membawa aspirasi, cita-cita dan harapan masyarakat Betawi sebagai inti dari masyarakat Jakarta,” pungkas Direktur Eksekutif Gerbang Betawi Chairil Anwar. (*/hel)