“Monitoring dilakukan bersama PT Pertamina ke agen dan pangkalan di lima wilayah kota,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo saat dihubungi di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Dia mengatakan gas elpiji 3 kg merupakan komoditas bahan penting yang penyalurannya disubsidi oleh pemerintah. Karena itu, Dinas PPKUKM DKI Jakarta, sambung dia, berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga selaku operator penyaluran gas elpiji 3 kg untuk memastikan pasokan di wilayah Jakarta mencukupi dengan 269 agen dan 5.476 pangkalan.

Pemantauan juga dilakukan guna menjamin pendistribusian dan ketersediaan elpiji 3 kg di masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu (yang berhak), serta untuk memastikan harga elpiji subsidi tidak melebihi yang ditetapkan yakni Peraturan Gubernur Nomor 4 tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET).

Adapun harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg di Jakarta di tingkat pangkalan di DKI Jakarta per tabung termasuk PPN, ongkos dan/ margin pangkalan/sub penyalur untuk setiap kota administrasi sebesar Rp 16.000 dan di kabupaten administrasi Pulau Seribu sebesar Rp 18.500–19.500.

Sementara terkait stok, jumlah usulan kuota penyediaan gas elpiji 3 kg sebanyak 433.933 metrik ton (MT), berdasarkan Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 29/ES.00.01 Tanggal 16 Januari 2025.

Jumlah usulan kuota tersebut, kata Elisabeth menggambarkan jumlah kebutuhan gas masyarakat termasuk di Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) seperti Ramadhan dan Idul Fitri.

Hari menjelaskan langkah tersebut bertujuan agar kuota elpiji di Jakarta dapat terjaga dan tidak bisa dibeli oleh warga luar Jakarta.

“Nanti kita atur. Begitu sudah kita atur berapa pengguna elpiji yang di Jakarta, siapa yang berhak terima, database-nya kita lengkap, nah nanti menurut dari Dinas Perdagangan mau dibikin kayak QRIS. Begitu di-tap, kayak RFID (Radio Frequency Identification), di-tap ternyata lho kok KTP-nya bukan DKI. Nah, berarti ketahuan,” jelas Hari di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Selama ini, jelas Hari,  pangkalan elpiji hanya menggunakan KTP untuk menjual elpiji 3 kg. Namun, mekanisme penggunaan KTP juga belum jelas sehingga kuota elpiji di Jakarta masih dapat dibeli oleh bukan warga Jakarta.

Nantinya, kode QR itu juga tak hanya menunjukkan status wilayah masyarakat. Namun, kode QR tersebut juga bisa menunjukkan apakah benar masyarakat tersebut tergolong dalam masyarakat yang membutuhkan elpiji subsidi.

Dengan adanya peraturan penggunaan kode QR, Hari menilai bahwa hal ini dapat membuat elpiji subsidi lebih tepat sasaran.

“Mau KTP dari mana, saya nggak ngerti kan. Nah sekarang alokasi DKI ya orang DKI yang nerima. Siapa DKI-nya? Ya orang miskin. Orang miskin itu siapa? Ya rumah tangga yang desil (pengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)) satu, desil dua, sampai berapa tadi itu. Jangan sampai saya beli melon, boleh. Itu kan nggak boleh. Kita sudah 12 kilo atau yang jaringan gas,” kata Hari.

Kendati demikian, belum dipastikan kapan mekanisme penggunaan kode QR itu diterapkan. Sehingga, kata Hari, alokasi elpiji subsidi di Jakarta hanya bisa dinikmati masyarakat Jakarta yang membutuhkan.