Pertama, kata Mendagri, memastikan solidaritas dan inklusivitas di antara seluruh negara dan pemangku kepentingan terkait air. Mendagri menekankan, Forum Air Dunia ke-10 harus mendorong upaya inovatif untuk menjamin keberlanjutan sektor air.

“Kita harus terus memberikan hasil nyata terkait pengelolaan sumber daya air terpadu, serta akses terhadap air minum yang bersih dan aman serta sanitasi yang memadai,” kata Mendagri saat memimpin pertemuan tingkat menteri tersebut.

Kedua, lanjut Mendagri, membangun sinergi dalam berbagai proses yang terkait dengan pengelolaan air. Untuk itu, dalam Forum Air Dunia ke-10 ini, ia meminta keterlibatan seluruh pihak, mulai dari tingkat internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tingkat regional, nasional, bahkan hingga tingkat lokal. Proses-proses ini akan memastikan implementasi nyata dari target dan tujuan global terkait air, termasuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) tahun 2030.

Ketiga, sambung Mendagri, mengarahkan komitmen politik yang membawa hasil nyata. Mendagri menegaskan, pemerintahan di seluruh dunia perlu menjalankan dengan sungguh-sungguh apa yang diucapkan, dan mengubah diskusi menjadi tindakan. Pembuatan kebijakan yang efektif dan komitmen jangka panjang terhadap solusi air akan menentukan keberhasilan pembahasan saat ini dan seterusnya.

“Oleh karena itu, Forum Air Dunia ke-10 harus menjadi mercusuar, yang memandu jalan kita menuju kerja sama yang inklusif, berdampak, dan saling menguntungkan, untuk melindungi generasi mendatang,” ujarnya.

Mendagri juga menyampaikan, permasalahan air tidak hanya menjadi tanggung jawab para profesional dan akademisi, namun juga memerlukan kepemimpinan yang kuat dari para pembuat kebijakan, yang menekankan bahwa air bersifat politis.

“Ini adalah saat yang mendesak bagi umat manusia, karena pemerintah harus menunjukkan solidaritas dan berkolaborasi dalam mengatasi krisis air,” tuturnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan menyampaikan, suatu kehormatan bagi Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Forum Air Sedunia (WWF) ke-10 untuk meneguhkan komitmen bersama dan merumuskan aksi nyata pengelolaan air yang inklusif dan berkelanjutan. Presiden menegaskan, tanpa air tidak ada makanan, tidak ada perdamaian, dan tidak ada kehidupan. Oleh sebab itu, air harus dikelola dengan baik karena setiap tetesnya sangat berharga.

“Sebagai negara dengan luas perairan yang mencapai 65 persen, Indonesia kaya kearifan lokal dalam pengelolaan air. Mulai dari sepanjang garis pantai, pinggiran aliran sungai, sampai tepian danau. Masyarakat kami memiliki budaya terhadap air, salah satunya adalah sistem perairan subak di Bali, yang dipraktikkan sejak abad kesebelas yang lalu dan diakui sebagai warisan budaya dunia,” ungkapnya.

Presiden melanjutkan, bagi masyarakat Bali, air adalah kemuliaan yang mengandung nilai-nilai spiritual dan budaya yang harus dikelola bersama-sama. Hal tersebut sejalan dengan tema WWF ke-10 yaitu “Air Bagi Kemakmuran Bersama”. Tema ini dapat dimaknai menjadi tiga prinsip dasar, yaitu menghindari persaingan, mengedepankan pemerataan dan kerja sama inklusif, serta menyokong perdamaian dan kemakmuran bersama.

“Di mana ketiganya hanya bisa terwujud dengan sebuah kata kunci, yaitu kolaborasi. Di Indonesia kolaborasi telah menjadi kunci keberhasilan dalam merestorasi Sungai Citarum, serta pengembangan energi hijau, solar panel terapung di Waduk Cirata yang menjadi terbesar di Asia Tenggara dan ketiga di dunia,” tuturnya.

Presiden berharap dunia bisa bergandengan tangan secara berkesinambungan untuk dapat memperkuat komitmen kolaborasi dalam mengatasi tantangan global terkait air. Sebab, air adalah sumber kehidupan, air merupakan simbol keseimbangan dan keharmonisan. Namun ketika tidak dikelola dengan baik, juga bisa menjadi sumber bencana.

“Bisa kita bayangkan, dari 72 persen permukaan bumi yang tertutup air, hanya 1 persen yang bisa diakses dan digunakan sebagai air minum dan keperluan sanitasi. Bahkan di tahun 2050, 500 juta petani kecil sebagai penyumbang 80 persen pangan dunia diprediksi paling rentan mengalami kekeringan,” tandasnya.

Sebagai informasi, selain Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri, pembukaan KTT World Water Forum ke-10 di Bali tersebut turut dihadiri oleh CEO Tesla Elon Musk, Head of The Government of the Kingdom Morocco H. E. MR. Aziz Akhannouch, dan President of The World Water Council Loïc Fauchon. Berdasarkan siaran pers Tim Media dan Komunikasi WWF ke-10, forum air terbesar dunia tersebut akan dihadiri sebanyak 13.448 orang dari 148 negara. Adapun delegasi VVIP terdiri dari 8 kepala negara dan wakil kepala pemerintahan, 3 utusan khusus, dan 38 menteri.

(*/Rendy)

Instruksi yang dialamatkan kepada gubernur dan bupati/wali kota tersebut terbit dalam rangka mewujudkan ketahanan air, serta ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim. Di dalamnya terdapat sejumlah poin penting yang perlu dilakukan oleh Pemda.

Pertama, Pemda diarahkan untuk melaksanakan kebijakan di bidang sumber daya air yang berorientasi mewujudkan ketahanan. Hal itu meliputi peningkatan kualitas air, konservasi dan pemulihan ekosistem air tawar dan keanekaragaman hayati, penghematan dan efisiensi air, hingga penyediaan akses air minum dan sanitasi yang aman untuk masyarakat sebagai hak asasi manusia yang utama.

“Termasuk pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah dan limbah padat serta pelayanan kebersihan di perkotaan, penyediaan air untuk pangan/pertanian, dan pemanfaatan sumber daya air untuk energi,” demikian bunyi Inmendagri tertanggal 3 Mei 2024 tersebut.

Kedua, Pemda diminta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola, kerja sama, dan diplomasi air. Upaya ini melalui peningkatan dialog, kerja sama, partisipasi, dan koordinasi semua pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan wilayah sungai, lintas batas wilayah sungai, danau, lahan basah (gambut/rawa), pulau-pulau kecil, serta akuifer air tanah. Sedangkan upaya lainnya melalui pengembangan budaya dan kearifan lokal yang mendukung tata kelola air di wilayah masing-masing.

Selain itu, Pemda perlu mengembangkan institusi dan penegakan kerangka hukum yang transparan dan akuntabel. “Serta peningkatan integritas dan penguatan, kesetaraan gender, keterlibatan pemuda, dan penghormatan terhadap hak-hak kelompok minoritas dan komunitas lokal/masyarakat adat,” sambungnya.

Ketiga, Pemda diimbau untuk mewujudkan ketangguhan bencana hidrometeorologi melalui kebijakan dan program pencegahan serta pengelolaan banjir yang terpadu. Hal ini meliputi mitigasi kejadian cuaca ekstrem, pengendalian banjir, perlindungan zona pesisir, penanganan sedimentasi, dan pengembangan sistem peringatan dini.

Selain itu Pemda perlu menerapkan kebijakan dan program pencegahan kekeringan. Langkah ini melalui penyusunan rencana adaptasi, pemilihan tanaman tahan kekeringan, serta restorasi lahan gambut dan bakau. Program lainnya, penerapan pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem melalui restorasi dataran banjir dan hutan bakau serta infrastruktur hijau, juga perlu dilakukan.

“Peningkatan ketahanan infrastruktur air terhadap kejadian cuaca ekstrem, dan pengembangan sistem peringatan dini, termasuk rencana kesiapsiagaan dan analisis skenario bencana, serta mengurangi kerentanan masyarakat terhadap risiko bencana,” lanjutnya.

Keempat, dukungan Pemda ini juga diminta untuk diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan didukung alokasi anggaran yang memadai, serta peningkatan investasi pembiayaan infrastruktur kebencanaan.

Tak hanya itu, terbitnya Inmendagri ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan Forum Air Sedunia (World Water Forum) ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024 mendatang. Karena itu, Pemda diminta untuk mendukung pelaksanaan World Water Forum (WWF) ke-10 tersebut melalui publikasi secara masif dan serentak di daerah sejak April 2024 hingga 31 Mei 2024.

Adapun publikasi tersebut dilakukan melalui website, media sosial, videotron, baliho, dan berbagai kanal informasi publik yang dikelola oleh Pemda dengan menggunakan tagar resmi #Waterforsharedprosperity. Untuk materi publikasi dapat diunduh melalui tautan https://bit.ly/MateriPromosi10thWWF. Sedangkan terkait hasil penayangan materi, Pemda diminta untuk mengunggah bukti tayang pada tautan https://s.id/BuktiTayangPemda.

Terakhir, Pemda diminta untuk melaporkan pelaksanaan instruksi tersebut kepada Mendagri melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda).

(*/Rendy)