Dalam sambutannya Penjabat Bupati Mesuji menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah berkesempatan untuk hadir dalam rangka Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi Mesuji Tahun 2024.

Kabupaten Mesuji saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan Pembangunan di segala sektor sehingga perlu dipikirkan kemana Orientasi pembangunan Kabupaten Mesuji diarahkan kedepannya.

“Salah satu orientasi pembangunan yang akan kita lakukan salah satunya adalah pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM)/Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sebagai icon Kabupaten Mesuji. KTM/KPB Transmigrasi di rancang menjadi pusat pertumbuhan yang berfungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan,” ujar nya.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu adanya kerja sama dari berbagai lintas sektoral, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, akademisi, swasta, masyarakat dan lain sebagainya.

Pada tahun 2013, telah disusun Dokumen Penyesuaian (Review) Masterplan KTM Mesuji dalam rangka mengoptimalisasi potensi yang ada dan mengatur pola perkembangan wilayah Transmigrasi Mesuji. Namun seiring berjalannya waktu maka perlu dilakukan penyesuaian masterplan berdasarkan arah pengembangan wilayah dan pembangunan daerah.

“Dokumen Kajian Teknis Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Mesuji juga perlu di susun sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar pembangunan Kawasan Transmigrasi lebih terarah,” lanjut nya.

Pembagunan KTM/KPB oleh Pemerintah Pusat telah menghasilkan aset-aset yang setelah melalui proses hibah seluruhnya telah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Mesuji. Agar aset tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik maka perlu dilaksanakan Fungsionalisasi dan Optimalisasi. Oleh karena itu perlu diinventarisir dan didistribusikan pengelolaannya ke Perangkat Daerah Teknis seperti:

• Rice Milling Plant (RMP) dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mesuji;
• Seed Center dikelola oleh Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji;
• Pasar KTM oleh Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan.
• Industri Pengolahan Pupuk Organik Granul dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji;
• SAB dikelola oleh PUPR Kabupaten Mesuji dan lainnya.

“Saya berharap seluruh perangkat daerah dan stakeholders dapat bahu membahu dan berkontribusi optimal dalam pengembangan kawasan KTM/KPB dengan terus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji, agar kedepannya kawasan transmigrasi Kabupaten Mesuji dapat menjadi kawasan yang berdaya saing dengan harapan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat sekaligus mengurangi angka kemiskinan,” tutup nya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Tim Institut Pertanian Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji, Peserta FGD Evaluasi Kawasan Transmigrasi Mesuji dan para tamu undangan.
(Okta)

“Pengukuran seluruh indeks [yang diinisiasi BSKDN] harus betul-betul didasarkan pada data yang yang ada di daerah. Jangan sampai terjadi praktik-praktik yang tidak objektif dalam pengukuran,” ungkap Yusharto saat menjadi Narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait IKPD, IKKD, dan IID yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Senin (27/5/2024).

Menurutnya, data yang akurat dalam pengukuran indeks merupakan modal utama untuk mengetahui kondisi daerah dari berbagai faktor, mulai dari kondisi keuangan daerah, kepemimpinan, hingga perkembangan inovasi suatu daerah. “Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik sedikit banyak dapat dilihat dari hasil pengukuran indeks. Kita bisa katakan, tanpa data yang valid, daerah akan kesulitan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah misalnya,” ungkap Yusharto.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga memaparkan beberapa langkah strategis yang perlu diambil untuk memastikan keakuratan data, di antaranya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di daerah, memaksimalkan kolaborasi antarinstansi guna memastikan konsistensi dan integritas data yang dibutuhkan dalam pengukuran indeks.

Berikutnya, Yusharto juga menekankan agar setiap instansi melakukan verifikasi data, terutama sebelum melaporkannya pada pemerintah pusat melalui BSKDN. “Penyelenggaraan pemerintahan yang baik ini harus menjadi komitmen bersama, sehingga dalam mewujudkannya kita semua harus ambil peran,” tambah Yusharto.

Sementara itu, hal serupa dikatakan Kepala BRIDA Provinsi Bali I Made Gunaja mengenai pentingnya kolaborasi antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah guna menyamakan persepsi terhadap pengukuran indeks, khususnya terkait keakuratan data. Kolaborasi tersebut satu di antaranya dilaksanakan melalui FGD terkait IPKD, IKKD, dan IID.

“Untuk menjalin sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan inovasi daerah, keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah,” pungkasnya.

(*/Rendy)

Dalam sambutannya, Gita menyoroti pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani masalah tersebut. Dia juga mengapresiasi peran aparat kepolisian dan TNI dalam menjaga kondusifitas daerah menjelang Pilkada 2024.

Kapolda NTB, Irjen Pol Drs. R. Umar Faroq, S.H., M.Hum, menjelaskan bahwa Provinsi NTB memiliki potensi besar dalam produksi jagung, namun masih dihadapkan pada masalah harga. Dalam FGD ini, pihaknya berharap dapat mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk OPD Pemerintah Provinsi NTB, Danrem 162 WB, KPU, Bawaslu, serta perwakilan tokoh masyarakat dan mahasiswa. Semua pihak berkomitmen untuk bekerja sama dalam mencari solusi terbaik bagi petani jagung dan masyarakat NTB secara keseluruhan.

(Yyt)