“Kita pada hari H pemilihan membuka loket-loket pelayanan khususnya kelurahan,” kata Kepala Suku Dinas (Sudin) Dukcapil Jakarta Selatan Muhammad Nurrahman saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (5/10/2024)

Nurrahman mengatakan pencetakan KTP ini khusus kepada warga yang berusia 17 tahun pada hari pencoblosan atau pemungutan suara.

Dia memastikan perekaman dan pencetakan KTP itu tersedia di kelurahan dengan waktu sehari jadi.

Mereka bisa langsung datang ke kelurahan tanpa adanya surat pengantar RT/RW.
“Prinsipnya kita mencetak untuk mereka yang pada hari H berusia 17 tahun, baik yang sudah merekam atau baru akan merekam,” ujarnya.

Kemudian, kemudahan lainnya, yakni jika masih ada warga yang belum terdaftar maka bisa mencoblos sesuai alamat di KTP.

“Jika belum terdaftar maka dapat mencoblos sesuai dengan alamat KTP di jam 12.00-13.00 WIB dan jika surat suara masih tersedia,” katanya.

Nurrahman mengatakan dari total Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di Jakarta Selatan berjumlah 1.777.357 jiwa, yang belum perekaman tinggal 1.875 jiwa.

Sedangkan yang sudah dilakukan perekaman KTP Elektronik sebanyak 1.775.482 jiwa.

Untuk mengejar target, perekaman itu dilakukan dengan melaksanakan pelayanan jemput bola ke sekolah-sekolah yang menjadi target perekaman. Pihaknya juga membuka pelayanan pada Sabtu dan Rabu petang.

KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9/2024).

Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

“Penonaktifan, yaitu kondisi data meninggal dan kondisi data RT yang sudah tidak aktif dengan totalnya baru 8.112 NIK,” kata Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Selatan Muhammad Nurrahman di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2024).

Nurrahman menuturkan, tujuan penonaktifan NIK sebagai langkah dalam penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai dengan domisili.

Penonaktifan NIK Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertuang dalam Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dijelaskan bahwa setiap warga yang sudah tinggal berdomisili di alamat baru lebih dari satu tahun atau terkait dengan kepemilikan administrasi lainnya, maka harus melakukan proses pindah.

Dia menuturkan, warga dalam kategori itu nantinya diarahkan menjalani pindah domisili lalu bertahap untuk diusulkan penonaktifan NIK.
“Itu menjadi dasar kami untuk melakukan proses terkait dengan data kependudukan,” ujarnya.

Pihaknya bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) dan dasawisma untuk melakukan proses pendataan.

Dalam proses itu, pihaknya juga menginformasikan kepada warga untuk melakukan proses verifikasi terhadap data kependudukan dan bisa memastikannya melalui laman https://jawara-dukcapil.jakarta.go.id/ secara daring.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92 ribu Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Jakarta ke Kemendagri.

Hingga Mei 2024, Dinas Dukcapil DKI Jakarta menyatakan sebanyak 213.831 warga yang tidak lagi tinggal di Jakarta telah memindahkan administrasi kependudukan sesuai dengan domisilinya.

Selain 213.831 warga tersebut, ada 1.170 warga berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 42 ribu warga lainnya yang Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya sudah dinonaktifkan dengan status meninggal dunia. (*/red/ant)