Dokumen KUA-PPAS diserahkan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., mewakili Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam Rapat Paripurna DPRD NTB di Ruang Rapat Tambora, Mataram, Selasa (14/7/2026).

Mengawali penyampaiannya, Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda mengapresiasi masyarakat NTB yang terus menjaga stabilitas daerah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat kepercayaan pemerintah pusat sekaligus mempercepat pembangunan di NTB.

Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Pemprov NTB memproyeksikan kapasitas fiskal daerah semakin kuat sehingga membuka ruang lebih besar bagi percepatan program prioritas. Meski demikian, pengelolaan anggaran tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar setiap rupiah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Umi Dinda juga menegaskan sinergi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat. Salah satu buktinya adalah peresmian Bendungan Meninting oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menjadi bagian dari lima bendungan strategis nasional.

“Peresmian Bendungan Meninting semakin memperkokoh posisi NTB sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi nasional,” ujarnya.

Di sektor pariwisata, Pemprov NTB optimistis berbagai agenda nasional dan internasional akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Kesuksesan Pocari Sweat Run Lombok 2026 dinilai memberikan dampak positif bagi sektor perhotelan, transportasi, UMKM, dan ekonomi kreatif. Momentum tersebut akan berlanjut melalui MotoGP Mandalika 2026, Porprov XII NTB, hingga persiapan PON XXII Tahun 2028.

Adapun tema pembangunan APBD 2027 adalah “Akselerasi Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan dan Energi, Penyiapan Ekosistem Industri Agromaritim, serta Pembangunan Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan.”

“Tema ini mencerminkan arah pembangunan NTB yang berfokus pada program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata, baik dalam jangka pendek maupun berkelanjutan,” jelas Umi Dinda.

Ia menambahkan, penyusunan APBD 2027 tetap memprioritaskan belanja wajib, belanja earmarked, serta program-program strategis daerah dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Rancangan KUA-PPAS yang memuat proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah selanjutnya akan dibahas bersama DPRD NTB sebelum ditetapkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2027.

Pemprov NTB berharap pembahasan KUA-PPAS dapat diselesaikan tepat waktu sehingga APBD 2027 mampu menjadi instrumen percepatan pembangunan, pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan daya saing ekonomi, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat NTB.

(Yyt)

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur saat mewakili Gubernur NTB dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, Kamis (25/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Ummi Dinda menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan perhatian, masukan, serta berbagai saran kritis terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

“Seluruh pandangan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTB. Seluruhnya akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan daerah guna terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta pembangunan yang berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.

Wagub menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB sejalan dengan pandangan DPRD terkait pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan aset secara produktif, digitalisasi layanan perpajakan, serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurutnya, langkah-langkah tersebut menjadi strategi penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB.

Terkait pelaksanaan anggaran, Pemprov NTB terus melakukan berbagai pembenahan, mulai dari peningkatan kualitas perencanaan program, percepatan pengadaan barang dan jasa, hingga penguatan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Hal ini dilakukan agar setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD mampu menghasilkan manfaat yang maksimal.

Pemerintah juga menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi juga dari kualitas keluaran (output) dan dampak nyata (outcome) yang dirasakan masyarakat.

Menanggapi perhatian sejumlah fraksi terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Wagub menjelaskan bahwa SILPA Tahun Anggaran 2025 terbentuk dari efisiensi pelaksanaan belanja daerah, pelampauan target pendapatan tertentu, serta transfer pemerintah pusat yang diterima menjelang akhir tahun anggaran.

“SILPA bukan dana yang menganggur. Dana tersebut akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung pembiayaan berbagai program prioritas daerah melalui mekanisme APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Dalam rapat paripurna tersebut, Pemprov NTB juga menegaskan bahwa arah kebijakan APBD difokuskan pada agenda pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program-program prioritas meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan UMKM, ketahanan pangan, pengembangan sektor pariwisata, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTB.

Berbagai indikator pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), serta penguatan daya saing daerah, terus menjadi fokus pemerintah dalam memastikan manfaat belanja daerah benar-benar dirasakan masyarakat.

Di bidang tata kelola pemerintahan, Pemprov NTB berkomitmen untuk terus menyempurnakan pengelolaan aset daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan piutang, memperkuat pembinaan BUMD, serta menjaga konsistensi penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan hasil audit yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menutup penyampaiannya, Wakil Gubernur NTB menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD akan terus diperkuat demi mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin baik, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“APBD bukan sekadar dokumen anggaran. APBD adalah instrumen strategis untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia,” pungkasnya.

(Yyt)