Dalam rapat tersebut, Wagub yang akrab disapa Ummi Dinda menegaskan bahwa perubahan regulasi ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan dinamika ekonomi, sosial, serta regulasi nasional yang terus berkembang.

Menurutnya, NTB saat ini menghadapi tantangan sekaligus peluang besar. Di satu sisi, pemerintah mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor pariwisata, pertanian, perikanan, UMKM, hingga industri kreatif. Kawasan strategis seperti Mandalika bahkan telah menjadi motor baru penggerak ekonomi daerah.

“Namun di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan berupa fluktuasi pendapatan daerah; kebutuhan pembiayaan infrastruktur; peningkatan kualitas layanan publik; serta tuntutan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Ummi Dinda.

Ia menjelaskan, perubahan Perda ini juga merupakan tindak lanjut dari implementasi Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Regulasi tersebut menjadi dasar dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak serta retribusi daerah.

Dalam skema baru ini, pemerintah daerah akan melakukan restrukturisasi pajak melalui penyesuaian objek pajak, penambahan sumber pendapatan baru, serta pengaturan ulang tarif maksimal pajak daerah. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tambahan penerimaan melalui opsen pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, hingga opsen mineral bukan logam dan batuan.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan kegiatan pertambangan di daerah sekaligus meningkatkan kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan daerah.

Tak hanya itu, pemerintah juga membuka peluang penerimaan baru dari iuran pertambangan rakyat (Ipera) yang merujuk pada kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pedoman penyelenggaraan izin pertambangan rakyat. Skema ini berpotensi meningkatkan retribusi pelayanan dan pengawasan, khususnya dalam pengelolaan tambang yang ramah lingkungan serta program rehabilitasi dan reklamasi pascatambang.

Ummi Dinda menegaskan, pajak dan retribusi daerah bukan sekadar kewajiban masyarakat, tetapi merupakan bentuk partisipasi nyata dalam pembangunan daerah.

“Setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, penguatan ketahanan pangan, hingga perlindungan sosial,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi NTB juga berkomitmen memastikan pengelolaan pendapatan daerah berjalan transparan dan akuntabel. Reformasi birokrasi serta digitalisasi pelayanan perpajakan akan terus dipercepat agar sistem pajak daerah semakin modern, efisien, dan terpercaya.

(Yyt)

Mewakili Gubernur Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, Sekretaris Daerah Drs. HL Gita Ariadi, M.Si. menyampaikan usulan tegas agar Raperda tentang Perlindungan Pekerja Migran ditunda pembahasannya hingga selesainya perubahan UU 18/2017 oleh DPR RI. Hal ini untuk mengantisipasi potensi dualisme kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait pengaturan perlindungan pekerja migran.

“Ketentuan dalam UU bahwa kewenangan pemerintah provinsi adalah memberikan perlindungan pekerja migran sebelum dan setelah bekerja, karena pengaturan perlindungan selama bekerja menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat,” jelas Sekda.

Terkait Raperda Penyelenggaraan Perizinan Daerah yang menjadi delegasi atas UU Cipta Kerja, Sekda Gita menekankan bahwa Raperda harus memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara khusus, beliau menyoroti substansi materi, penggunaan istilah asing, serta penggunaan tanda baca dalam draft Raperda.

Sementara untuk Raperda tentang percepatan penyediaan keselamatan jalan yang telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Properda) 2022, Sekda menyatakan harus segera ditetapkan dengan catatan pasal-pasal dalam Raperda dapat dicermati mendalam agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kendala dalam aspek kewenangan, penerapan, sanksi, serta tidak bertentangan dengan nilai budaya lokal masyarakat.

Dalam rapat paripurna sebelumnya di tempat dan hari yang sama tentang restrukturisasi birokrasi, delapan fraksi dewan masing-masing memberikan dukungan namun dengan catatan memperhatikan kajian pemisahan, penggabungan, maupun pembentukan organisasi perangkat daerah agar birokrasi efisien dan efektif tercapai. Secara khusus, Fraksi Golkar mengingatkan agar efisiensi memperhatikan penataan tenaga kontrak Pemprov NTB sebagai bagian dari masyarakat.

(Yyt)

“Tugas utama Penjabat Gubernur sesuai arahan Presiden adalah mengawal inflasi, Pilkada, hilirisasi industrialisasi, dan program pemerintah pusat,” ungkap Hassanudin dengan tegas.

Di bawah kepemimpinannya, NTB berhasil meraih berbagai prestasi membanggakan. Pertumbuhan ekonomi daerah ini konsisten berada di atas rata-rata nasional, didukung oleh pembangunan smelter dan peningkatan investasi yang signifikan.

Prestasi gemilang NTB semakin dikukuhkan dengan diraihnya TPID Award 2024 kategori TPID Provinsi Berkinerja Baik. Tak hanya itu, provinsi ini juga menyabet peringkat pertama dalam keterbukaan informasi dan predikat provinsi paling inovatif.

Yang lebih menggembirakan, angka kemiskinan di NTB per Maret 2024 menunjukkan penurunan drastis sebanyak 42,22 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kemiskinan ekstrem pun berhasil ditekan hingga 0,58 persen dalam rentang waktu Januari hingga September 2024.

Capaian mengesankan juga terlihat dari penurunan angka stunting yang semula 32 persen menjadi 24,6 persen, turun signifikan sebesar 8,1 persen. Keberhasilan ini didukung oleh pertambahan jumlah kader Posyandu dan implementasi Sistem Sanitasi Berbasis Masyarakat yang efektif.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB mencatatkan kenaikan 1,01 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan menjadi 2,73 persen, turun 0,07 persen dibandingkan Agustus 2023.

Transformasi digital menjadi salah satu fokus utama Pemprov NTB dalam meningkatkan pelayanan publik. Sistem berbasis digital kini telah diterapkan di berbagai sektor, menghasilkan tingkat kepuasan masyarakat mencapai 80 persen. (Yyt).