“Kan dari dulu saya tolak,” kata Ahok saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Ahok menilai, jika wacana itu terwujud, maka Indonesia akan kembali ke zaman Orde Baru. Menurut dia, masa Orde Baru sudah pernah dirasakan dan merugikan masyarakat luas.

Jika kembali ke Orde Baru, maka rakyat tidak lagi memiliki hak suara karena pemilihan gubernur diwakilkan oleh para legislator sehingga kepala daerah bukan dipilih berdasarkan aspirasi rakyat, melainkan kesepakatan antara partai politik.

“Kita harus mengalami zaman Orde Baru. Hasilnya apa? Rakyat cuma jadi penonton, nggak peduli. Kita cuma ‘deal-deal‘-an sesama ketua umum partai. ‘Deal-deal‘-an juga bisa pakai duit juga,” katanya.

Oknum DPRD dibagi, diatur atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan. “Kita pernah ngalamin kok, zaman Orde ba6ru,” kata Ahok.

“Supaya tidak ada lagi polemik, harus sudah sampaikan pengunduran diri pada 22 September 2024,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Doli menjelaskan hal itu telah disepakati bersama dalam rapat kerja bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Kami sudah memutuskan soal pengunduran diri calon anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR RI dan DPD terpilih. Mereka harus sudah menyampaikan pengunduran dirinya pada saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah,” katanya menegaskan.

Lanjut dia, aturan itu juga dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait dengan Peraturan Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota pada Pilkada Serentak 2024.

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menegaskan bahwa tidak ada celah bagi calon anggota legislatif (caleg) DPR, DPD, dan DPRD terpilih untuk dilantik jika mereka sudah terdaftar maju pada Pilkada Serentak 2024.

Menurut dia, jika sudah memutuskan maju menjadi calon kepala atau wakil kepala daerah, maka caleg terpilih itu tidak bisa dilantik lagi sebagai anggota dewan.

“Kalau berdasarkan substansi yang kita sepakati hari ini, tidak bisa lagi. Karena yang bersangkutan harus mundur statusnya sebagai calon terpilih. Kalau dia sudah mundur sebagai calon terpilih, berarti kan enggak bisa dilantik lagi,” jelasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Heri Purnomo, mengingatkan hingga tahun 2023, baru 62 SMP negeri berdiri dari total 315 sekolah dasar (SD) negeri dan 62 SMP negeri di Kota Bekasi.

Masalah belum meratanya penyebaran SMP negeri kerap menjadi sorotan, terutama saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Purnomo menekankan pentingnya pembangunan SMP negeri di seluruh kelurahan hingga tahun 2026 sebagai target yang realistis. Namun, pembangunan ini harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk lahan, bangunan, dan prioritas wilayah.

Dia menyoroti kebutuhan akan adanya skala prioritas berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan, mengingat adanya 12 kecamatan dan 56 kelurahan di Kota Bekasi.

Wilayah Kecamatan Pondok Melati menjadi contoh, di mana hanya ada dua SMP negeri, salah satunya masih menggunakan Unit Sekolah Baru (USB) yang belum memiliki bangunan sendiri.

Purnomo menilai pembangunan gedung SMP negeri di sana menjadi penting dalam konteks infrastruktur pendidikan. Dia juga mengingatkan agar Pemerintah Kota Bekasi tidak hanya berfokus pada kota pusat, tetapi juga memperhatikan pinggiran kota.

Selain Pondok Melati, keberadaan SMP negeri juga belum merata di kecamatan lain. Purnomo menekankan pentingnya pemerintah kota untuk memastikan keadilan dalam pendistribusian SMP negeri, dengan memperhatikan wilayah pinggiran.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Warsim Suryana, menyampaikan, beberapa USB SMP negeri sudah berdiri, tetapi masih menggunakan fasilitas yang ada, bahkan ada yang masih berbagi bangunan dengan SD.

Untuk mencapai target pembangunan SMP negeri hingga 2026, pihaknya tengah merencanakan pembangunan gedung, termasuk di SMPN 59, Kelurahan Bantargebang.

Pada Kick Off Meeting Rapat Perencanaan Pembangunan Daerah (RPPD) tahun 2025, Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad, menekankan 10 aspek prioritas pembangunan, termasuk kesehatan, pemberantasan stunting, layanan publik, penanggulangan kemiskinan ekstrem, inflasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penyerapan anggaran, perizinan, kegiatan unggulan, dan pengangguran. (ADV/Setwan

Pj Bupati Palas didampingi Perangkat Daerah terkait Dalam pertemuan silaturahmi ini, disambut secara langsung dan di ulosi oleh Ketua DPRD Amran Pikal S.Sos.i dan Wakil ketua Sahrun Hasibuan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Palas.

Dalam rangka mempererat hubungan Silaturahmi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Pertemuan ini membahas strategis yang akan menjadi fokus kerjasama antara eksekutif dan legislatif dalam rangka mewujudkan kemajuan daerah Kabupaten Palas.

Pj Bupati Palas juga memanfaatkan agenda silaturahmi ini untuk sharing serta meminta berbagai saran dan masukan dalam menjalankan tugasnya dalam menjalankan roda pemerintahan. (081)