“So far, kinerja beliau baik. Memang masih banyak PR yang belum terselesaikan karena waktu 100 hari belum cukup untuk menyelesaikan semua problem di Jakarta,” ujar Rani Mauliani, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta.

Rani menyoroti beberapa program yang sudah mulai dijalankan dan mendapat respons positif dari publik. Salah satunya adalah imbauan penggunaan transportasi umum setiap hari Rabu bagi ASN dan masyarakat. Menurutnya, program ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengubah budaya mobilitas warga ke arah yang lebih ramah lingkungan.

“Program imbauan menggunakan angkutan umum pada hari Rabu cukup seru bila dijalankan konsisten. Ini bisa jadi langkah awal membangun budaya naik transportasi publik,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi kebijakan sekolah gratis serta penambahan rute transportasi publik sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan layanan dasar bagi warga.

“Sekolah gratis dan penambahan rute transportasi publik menunjukkan keberpihakan pada masyarakat. Harapannya, program-program ini bisa diperluas dan dipertajam ke depan,” tambah Rani.

Pramono Anung dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada awal Februari 2025, menggantikan Heru Budi Hartono. Dalam masa transisi menuju Jakarta sebagai kota global pasca-ibu kota negara pindah ke IKN Nusantara, Pramono didampingi Rano Karno, akrab disapa Bang Doel, mengemban amanah untuk menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus mendorong reformasi kebijakan di berbagai sektor.

Dalam 100 hari pertamanya, sejumlah inisiatif langsung digulirkan, mulai dari pembenahan sistem transportasi, penguatan identitas budaya Betawi, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penataan tata ruang perkotaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan kolaborasi lintas sektor.

Rani menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal dan memberikan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Ia berharap kepemimpinan Pramono–Rano bisa menghadirkan solusi konkret atas tantangan klasik Jakarta seperti kemacetan, banjir, dan kesenjangan sosial.

“Kami di DPRD siap mendukung kebijakan yang berbasis pada kebutuhan riil warga Jakarta. Kolaborasi adalah kunci,” tutupnya. (*)

“Kalau kita ingat James Bond, pasti langsung teringat London. Sama halnya dengan film Joko Anwar di Pangalengan atau Laskar Pelangi yang membuat Bangka Belitung menjadi terkenal luas,” kata Farah di Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Menurut dia, selama ini Jakarta telah menjadi pusat produksi berbagai film di Indonesia, bahkan lebih dari 100 persen film Indonesia diproduksi di Jakarta.

Farah mengatakan Jakarta bisa semakin dikenal masyarakat luas melalui media film dan bisa menjadi sarana promosi yang efektif untuk memperkenalkan dan memajukan kota.

Kesuksesan sebuah film, ungkap dia, seringkali memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata.

Karena itu Farah berharap banyak sudut kota Jakarta yang bisa dijadikan ikon baru melalui karya-karya perfilman lewat dukungan Pemprov DKI.

“Ke depan, harapannya kita bisa menyeleksi film-film yang berpotensi menjadi ikon baru Jakarta,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berkeinginan agar Jakarta memiliki festival film yang bertaraf internasional.

“Ada keinginan saya, Jakarta harus memiliki festival film bertaraf internasional. Saya tidak menganggap Jakarta Film Week tidak internasional, Itu juga internasional, tapi mungkin dia bukan blockbuster,” ucap Rano saat ditemui usai nonton bareng Film Jumbo di Epicentrum XXI, Jakarta Selatan, Sabtu (12/4/2025).

Rano menjelaskan festival yang dimaksud bukan hanya film pendek tetapi film yang berkualitas dengan standar internasional.

“Selain ada film yang dikompetisikan juga ada kritik film dan film nya juga masuk di blockbuster (film yang populer dan sukses secara finansial),” ucapnya.

“Saya bersama segenap jajaran eksekutif menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan, serta para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta atas kecermatan, ketelitian, dan kesungguhan dalam menelaah seluruh substansi materi Raperda ini,” kata Pj. Gubernur Teguh dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin (23/12).

Pj. Gubernur Teguh mengatakan, berbagai saran, komentar, dan rekomendasi yang disampaikan selama proses pembahasan, penyelesaian, dan persetujuan Peraturan Daerah ini akan dijadikan catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh jajaran eksekutif.

“Eksekutif berharap, semangat kemitraan dan sinergi yang telah terjalin baik antara DPRD DKI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat terus diperkuat dan dioptimalkan untuk menghasilkan berbagai program kerja strategis yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta di masa mendatang,” ujarnya.

Terkait Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pj. Gubernur Teguh menyampaikan, pengelolaan air limbah domestik menjadi salah satu isu penting yang dihadapi kota-kota besar dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, seperti Jakarta. Beberapa hal penting yang menjadi fokus dalam Raperda ini yaitu penguatan sistem pengelolaan, peningkatan kapasitas masyarakat, penerapan sanksi dan insentif, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan.

“Dengan disetujui Raperda ini, diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat, sekaligus bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pengelolaan air limbah domestik yang lebih baik, terpadu, dan berkelanjutan di DKI Jakarta,” terangnya.

Terkait Raperda tentang Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah), Pj. Gubernur Teguh mengatakan, rencana pengembangan strategis PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) diharapkan dapat meningkatkan peluang investasi di Jakarta. Hal itu didukung dengan inisiatif ekonomi berbasis lingkungan, pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta penyediaan dukungan infrastruktur untuk memperkuat daya saing industri Jakarta dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di DKI Jakarta.

Sedangkan terhadap Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Perseroan Terbatas JIEP (Perseroan Daerah), Pj. Gubernur Teguh mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta berupaya menjadi pemegang saham mayoritas sekaligus pemegang saham pengendali PT JIEP dalam rangka pengamanan aset, serta mendukung ekspansi usaha ke depan.

Dengan disetujui raperda ini, diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan PT JIEP (Perseroda) untuk melakukan berbagai pengembangan program strategis, seperti penyelesaian proses pengurusan sertifikasi Hak Pengelolaan Lahan di Kawasan Industri Pulogadung, hingga menyerap investasi pada sektor teknologi dan industri kreatif guna menciptakan pembangunan Jakarta yang berkelanjutan.

Terhadap Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang PT MRT Jakarta, Pj. Gubernur Teguh menerangkan, pengembangan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui perluasan pembangunan MRT diharapkan dapat mendukung akselerasi transformasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global dengan mengembangkan kawasan berorientasi transit dan digital.

“Dengan disetujui raperda ini, diharapkan dapat memberi dampak signifikan, di antaranya mendukung upaya perluasan usaha PT MRT Jakarta hingga ke luar wilayah administrasi DKI Jakarta,” terang Pj. Gubernur Teguh.

Selain itu, diharapkan dapat memperkuat permodalan PT MRT Jakarta untuk melanjutkan pembangunan MRT Lin Utara-Selatan dan memulai pembangunan Lin Timur-Barat Fase 1 Tahap 1, memberikan agilitas bagi PT MRT Jakarta dalam pengembangan usaha dan bertransformasi sebagai lembaga pemadu sistem untuk mewujudkan sistem angkutan umum massal yang terintegrasi, dengan tetap mempertahankan perannya sebagai operator sistem Mass Rapid Transit, sebagaimana mandat yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Eksekutif berharap semangat kemitraan dan sinergi yang telah terjalin baik antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta dapat terus diperkuat dan dioptimalkan untuk menghasilkan berbagai program kerja strategis yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta di masa mendatang,” pungkasnya. (*/hel)

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Heru mengatakan, dokumen RTRW dan RPJPD disusun untuk mewujudkan cita-cita besar Jakarta menjadi Kota Global. RTRW ini merupakan hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis, serta segenap unsur terkait. Lalu, batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif yang menjadi acuan arah kebijakan penataan ruang Jakarta untuk jangka waktu 20 tahun.

“Sementara, RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RTRW. Jadi, kedua dokumen ini memiliki peran dan keterkaitan yang sangat besar antara satu sama lain dalam rangka mewujudkan cita-cita Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing,” ujar Pj. Gubernur Heru.

Pj. Gubernur Heru menjelaskan, penyusunan dokumen RTRW dan RPJPD telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota berbatasan, pakar, stakeholder lainnya di berbagai forum konsultasi publik, Focus Group Discussion, serta forum pembahasan lainnya, seperti forum lintas sektor untuk penyusunan RTRW dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan RPJPD, guna menghasilkan perencanaan pembangunan yang komprehensif.

“Dengan begitu, secara substansi RTRW Jakarta telah mengakomodir kewenangan khusus terkait ruang yang diberikan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Sedangkan substansi dokumen RPJPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025-2045 telah selaras dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045,” jelas Pj. Gubernur Heru.

Proses penyusunan RPJPD mengikuti ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dimana RPJPD Provinsi harus mengikuti ketentuan yaitu:

a. Visi harus mengandung kata “Maju” dan “Berkelanjutan”;

b. 5 (lima) sasaran visi yang sudah ditetapkan;

c. 8 (delapan) misi yang sudah ditetapkan;

d. 17 (tujuh belas) arah pembangunan Indonesia Emas yang sudah ditetapkan; serta

e. 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan yang juga telah ditetapkan.

Perlu diketahui, RTRW Provinsi DKI Jakarta tahun 2024-2044 mengusung Visi “Jakarta Sebagai Kota Bisnis Berskala Global yang Berketahanan, Berbasis Transit, dan Digital” yang dijabarkan dalam beberapa tujuan pembangunan sebagai berikut:

1. Menciptakan pembangunan kota yang berorientasi transit dan digital dengan mendorong 70 persen pemusatan kegiatan dan penduduk di sekitar titik simpul transportasi massal, mewujudkan 55 persen perjalanan penduduk menggunakan transportasi publik, serta mendukung pergeseran pola mobilitas dan aktivitas kota ke arah digital.

2. Menciptakan hunian yang layak huni dan berkeadilan, serta lingkungan permukiman yang mandiri dengan pengembangan hunian vertikal, merevitalisasi RW kumuh, serta memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Jakarta.

3. Mewujudkan ruang dan pelayanan kota yang berketahanan dan terintegrasi dengan wilayah Bodetabekpunjur melalui perwujudan kota yang adaptif terhadap ancaman perubahan iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan pangan Jakarta, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta peningkatan konektivitas sarana dan prasarana antarwilayah.

4. Menciptakan penataan ruang Jakarta yang mendukung peran Jakarta sebagai kota bisnis berskala global melalui peningkatan daya saing bisnis dan investasi Jakarta, serta pengembangan sistem logistik yang efisien dan terkoneksi dengan sistem logistik regional juga global;

5. Mewujudkan pengembangan kawasan pesisir, perairan dan kepulauan seribu yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan peningkatan konektivitas dan sarana prasarana di kawasan pesisir pengembangan ekonomi kelautan, serta pengembangan wisata maritim.

6. Menciptakan penataan ruang Jakarta sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melalui pengembangan kawasan khusus, melestarikan, dan meningkatkan fungsi cagar budaya, serta mengembangkan budaya perkotaan di Jakarta yang setara dengan kota-kota besar lain di dunia.

RPJPD Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2025-2045 mengusung Visi “Jakarta Kota Global yang Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”, yang dijabarkan dalam delapan misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia Jakarta yang unggul, produktif, dan sejahtera;

2. Mewujudkan ekonomi Jakarta yang inklusif, berdaya saing global, dan berkelanjutan;

3. Mewujudkan regulasi dan tata kelola pelayanan publik Jakarta yang berkualitas, harmonis, adaptif, dan berintegritas;

4. Mewujudkan stabilitas Jakarta yang tangguh dan berpengaruh di kancah global;

5. Mewujudkan Jakarta yang layak huni melalui ketahanan sosial budaya dan ekologis;

6. Mewujudkan pembangunan wilayah Jakarta yang merata dan berkeadilan;

7. Mewujudkan infrastruktur Jakarta yang berkualitas dan ramah lingkungan; serta

8. Mewujudkan pembangunan Jakarta yang sinergis dan berkesinambungan.

Perwujudan visi tersebut tercermin dalam lima Sasaran Visi Jakarta 2045 yang juga telah diselaraskan dengan Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045, yakni:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui peningkatan Indeks Modal Manusia menjadi 0,84 pada tahun 2045;

2. Penurunan tingkat kemiskinan hingga 0 sampai dengan 0,5 persen yang juga akan diikuti oleh penurunan ketimpangan dengan Rasio Gini pada rentang 0,363 – 0,386;

3. PDRB per kapita Jakarta diperkirakan setara dengan kota-kota global lain yaitu berada pada rentang 1.464,62 sampai dengan 2.405,05 juta Rupiah;

4. Perwujudan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing melalui peningkatan peringkat kota global menjadi top 20 global city; serta

5. Keberlanjutan lingkungan melalui reduksi emisi Gas Rumah Kaca hingga 88,47 persen.(*/hel)

“Karakter Pak PJ Heru Budi Hartono sebagai birokrat sangat menjunjung tinggi etika sosial Jawa. Beliau tidak berusaha mencari kesalahan-kesalahan pendahulunya, namun justru menginginkan semua program sebelumnya lebih tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan aturan dan tatanan yang ada,” jelas Mujiono.

Belanja Bansos DKI Jakarta
Menyoal belanja bantuan sosial (bansos) DKI Jakarta yang mencapai Rp18,1 triliun atau sekitar 22% dari total APBD Tahun 2024, Mujiono menekankan pentingnya memastikan bahwa bansos tersebut tepat sasaran.

“Bansos atau subsidi harus dipastikan tepat sasaran. Siapapun yang tidak berhak selayaknya dihapuskan dari daftar penerima bansos. Penerima bansos ini sumbernya dari DTKS, apabila data DTKS clear maka subsidi akan lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Mujiono menjelaskan bahwa Dinas Sosial DKI Jakarta melakukan pemadanan data bagi penerima bantuan Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ). Hasil pemadanan tersebut dapat menghemat anggaran sebesar Rp111 miliar.

“Dengan demikian, DKI Jakarta memiliki anggaran atau kemampuan fiskal yang lebih baik untuk membiayai berbagai program strategis lainnya, termasuk belanja modal pembangunan dan pemeliharaan jalan, pengendalian banjir, dimana belanja modal tersebut bisa mencapai angka 20% yang merupakan proporsi tertinggi dalam 7 tahun terakhir,” tambahnya.

Kepemimpinan Heru Budi Hartono
Mujiono juga memuji keberanian Heru Budi Hartono dalam mengambil langkah yang tidak populis demi menata Jakarta. Menurutnya, Heru adalah pemimpin yang selalu berorientasi pada hasil, bukan pada pemberitaan media.

“Heru Budi adalah tipikal seorang pemimpin yang sekaligus birokrat. Langkah kinerjanya senantiasa berorientasi pada hasil yang nyata dan dapat dicapai, bukan hingar bingar pemberitaan media. Kerja-kerjanya didasarkan pada data yang valid, bukan atas dasar asumsi-asumsi,” ujar Mujiono.

Dukungan Partai Demokrat
Lebih lanjut, Mujiono mengungkapkan bahwa Partai Demokrat tertarik dan melirik Heru Budi Hartono sebagai calon pemimpin Jakarta berikutnya. Ia mengingatkan prestasi Fauzi Bowo, mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga berasal dari kalangan birokrat dan bagian dari keluarga besar Partai Demokrat.

“Kita pernah punya birokrat yang menjadi Gubernur, yaitu Pak Fauzi Bowo. Banyak prestasi spektakuler yang dicapai pada era kepemimpinan beliau. Hampir semua program besar Jakarta yang ada saat ini pondasinya dibangun pada era tersebut,” pungkasnya.

Dengan demikian, menurut Mujiono, kepemimpinan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta patut diapresiasi dan dilanjutkan untuk terus membawa perubahan positif bagi ibu kota.

Dukungan dan apresiasi dari Ketua Komisi A DPRD, Bapak Mujiono, mencerminkan kepercayaan terhadap kepemimpinan Heru Budi Hartono. Dengan fokus pada efisiensi, ketepatan sasaran, dan hasil yang nyata, diharapkan Jakarta akan terus berkembang dan menghadapi tantangan dengan lebih baik. (*/hel)