Program ini dirancang dalam dua skema besar, yakni tematik dan transformatif; keduanya difokuskan untuk mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal, mulai dari ketahanan pangan hingga pengembangan desa wisata berkelas dunia.

Kepala Dinas DPMPD Dukcapil NTB, Lalu Hamdi, menegaskan bahwa Desa Berdaya bukan sekadar program bantuan; melainkan gerakan kolektif yang mengoptimalkan kekuatan sosial dan ekonomi masyarakat desa.

“Fokusnya adalah penguatan ketahanan pangan dan pengembangan wisata desa agar mampu bersaing hingga tingkat global,” ujarnya.

Skema Tematik: Suntikan Rp300 Juta per Desa

Melalui skema tematik, Pemprov NTB menargetkan 1.021 desa dan 145 kelurahan mendapat bantuan hingga 2029; khusus tahun 2026, sebanyak 256 desa dan kelurahan menjadi tahap awal dengan alokasi dana Rp300 juta per wilayah.

Namun, penggunaan anggaran tidak bisa sembarangan; pemerintah telah menetapkan petunjuk teknis yang wajib diikuti. Desa harus mengajukan proposal berbasis potensi unggulan; selanjutnya diverifikasi secara administrasi dan substansi sebelum ditetapkan.

“Ini untuk menciptakan lompatan ekonomi desa yang terukur dan tepat sasaran,” tegasnya.

Skema Transformatif: Rp7 Juta Langsung ke Warga

Sementara itu, skema transformatif menyasar langsung kepala keluarga (KK) miskin ekstrem; berdasarkan data DTSEN hasil sinkronisasi dengan BPS, sebanyak 6.711 KK di 40 desa akan menerima intervensi pada tahap pertama 2026.

Setiap KK akan memperoleh bantuan Rp7 juta; dana ini difokuskan untuk membangun kembali mata pencaharian produktif, bukan sekadar bantuan konsumtif.

Pendampingan Ketat, Usaha Warga Dihidupkan Kembali

Untuk memastikan program berjalan efektif, Pemprov NTB menyiapkan 144 pendamping desa; mereka akan menjalani pelatihan intensif pada 6–8 April sebelum turun langsung ke lapangan.

Pendamping bertugas mengidentifikasi potensi usaha warga; termasuk menghidupkan kembali keterampilan yang sempat terhenti, terutama pascapandemi.

“Kami ingin bantuan ini benar-benar menjadi modal usaha yang berkelanjutan; bukan habis untuk konsumsi sesaat,” tambahnya.

Melalui kolaborasi lintas sektor—pemerintah pusat, daerah, akademisi, hingga swasta—program Desa Berdaya diharapkan mampu mengubah wajah desa di NTB; dari kantong kemiskinan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan berkelanjutan.

(Yyt)