“Kami menyadari keberhasilan program ini tidak terlepas dari kerja sama dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Deny Yusyulian dalam keterangan di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Dia meyakini dengan semangat kolaborasi yang kuat, DKI Jakarta dapat menjadi pionir dalam perlindungan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali memandang perlunya perhatian lebih untuk meningkatkan kesadaran dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.

Peran aktif ini mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga kelurahan untuk memperluas cakupan perlindungan Jamsostek, termasuk di antaranya perlindungan bagi pekerja informal dan pekerja rentan.

Marullah lalu mendorong agar kepatuhan dan kepedulian para pemberi kerja terhadap penyelenggaraan program Jamsostek dapat terus ditingkatkan, sebagai bagian dari kewajiban normatif dan tanggung jawab sosial.

“Mari jaga sinergi antara Pemprov DKI Jakarta, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Kolaborasi inilah yang menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan cakupan semesta Jamsostek di Jakarta,” ujar dia.

Dalam kesempatan itu, diadakan Penganugerahan “Paritrana Award 2025”. Ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha yang mendukung implementasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk mewujudkan universal “coverage Jamsostek” di Jakarta.

Hasil seleksi “Paritrana Award 2024” menunjukkan sebanyak 115.446 pemberi kerja/badan usaha telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta.

Adapun dalam ajang penghargaan tingkat Provinsi DKI Jakarta, total terdapat 17 pemberi kerja/badan usaha, 3 pemerintah kota dan 3 kelurahan yang berhasil meraih penghargaan juara 1 hingga 3.

Penghargaan diberikan dalam kategori pemerintah kabupaten/kota terbaik, usaha terbaik per sektor (5 sektor) yaitu keuangan, perdagangan dan jasa; pertambangan, manufaktur, dan konstruksi; pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan dan pendidikan.

Lalu, Usaha Kecil dan Mikro (UKM) terbaik dan pemerintah desa/kelurahan terbaik.

Melalui “Paritrana Award”, Sekda ingin mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat komitmen dan kolaborasi.

“Semoga pencapaian ini menjadi contoh dan inspirasi dalam mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, aman dan berkelanjutan,” ujar dia.

“Program ini harus memiliki anggaran yang jelas dan berkelanjutan. Kerja sama dengan pihak swasta, LSM atau donor internasional dapat membantu menutupi kekurangan anggaran,” kata Dicky di Jakarta, Selasa.

Dicky mengatakan bisa saja dalam melaksanakan program ditemui hambatan seperti pembiayaan yang tidak mencukupi.

“Sehingga dikhawatirkan pemerintah bisa membatasi jumlah anak yang mendapatkan makanan atau menurunkan kualitas makanan yang disediakan,” katanya.

Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu mempersiapkan pelaksanaan program tersebut lebih mendalam sehingga konkret untuk diwujudkan.

Kemudian, perlu juga adanya monitoring dan evaluasi memadai untuk program makan bergizi gratis yang berkelanjutan.

Dia menilai tanpa sistem monitoring dan evaluasi yang baik, sulit untuk mengetahui apakah program ini berhasil mencapai tujuan mengurangi kekurangan gizi atau perlu dilakukan perbaikan.

Solusinya, kata dia, harus ada sistem pemantauan yang terus-menerus untuk menilai dampak program terhadap status gizi anak-anak.

“Data yang dikumpulkan secara berkala dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyesuaikan program,” ujar ahli epidemiologi tersebut.

Program makan bergizi gratis bertujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi, meningkatkan kecerdasan anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan (stunting) dan pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di negara ini.

Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan anggaran untuk program makan siang bergizi gratis yang rencananya a
mulai dilakukan pada 2025 masih dalam tahap pembahasan.

Teguh mengatakan pihaknya sedang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) yang ditargetkan rampung sebelum 30 November 2024.

Adapun menu makan siang bergizi gratis yang diujicoba Pemerintah Provinsi DKI senilai Rp20-25 ribu.

Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp71 triliun atau 0,29 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk program tersebut.

Ketua Umum DPD IMM DKI Jakarta, Ari Aprian Harahap, mengatakan hal tersebut tidak lepas dari dedikasi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang menjadi kunci dari kemajuan yang diraih.

“Upaya dan komitmen Heru Budi dalam memacu pertumbuhan ekonomi Jakarta sangat terlihat dan memberikan dampak positif dan bukan hanya isapan jempol semata,” ujarnya di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Ari menilai bahwa Heru telah berhasil meluncurkan berbagai program pembangunan yang efektif, yang tidak hanya mendorong peningkatan investasi tetapi juga memperkuat infrastruktur kota.

“Dengan program yang beragam, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga peningkatan pelayanan publik membuktikan Heru Budi Hartono berhasil membawa Jakarta ke arah yang lebih baik,” tambah Ari.

Lebih lanjut, Ari menyoroti bagaimana Heru juga berhasil menjaga stabilitas ekonomi Jakarta di tengah tantangan global. Stabilitas ini, menurutnya, telah meningkatkan kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi ibu kota.

“Investasi yang masuk ke Jakarta tidak hanya meningkatkan perekonomian lokal, tetapi juga membuka banyak lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat,” kata Ari.

Dengan berbagai program pembangunan dan stabilitas ekonomi yang terjaga, Ari optimis bahwa Jakarta akan terus berkembang dan bersaing di kancah internasional, serta menunjukkan bahwa Jakarta memiliki semua potensi untuk menjadi kota global.

“Kami di IMM DKI Jakarta selalu siap bekerja sama dan mendukung setiap inisiatif yang dapat membawa perubahan positif bagi Jakarta. Dengan semangat kolaborasi, kami yakin Jakarta akan semakin maju dan siap bersaing di kancah internasional,” pungkasnya.(*/hel)

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan jumlah penggunaan surat suara pemilu presiden dan wakil presiden sudah cocok dengan jumlah pemilih yang hadir ke tempat pemungutan suara (TPS) serta jumlah suara sah dan tidak sah, yakni sebanyak 6.558.734 lembar.

“Untuk Provinsi DKI Jakarta, dapat diterima ya, bismillah sah,” kata Hasyim saat rapat pleno tersebut.

Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata mengungkapkan bahwa perolehan suara Anies-Muhaimin sebanyak 2.653.762 suara, pasangan Prabowo-Gibran sebanyak 2.692.011 suara, dan pasangan Ganjar-Mahfud 1.115.138 suara.

Dia menjelaskan jumlah pemilih yang tercatat pada daftar pemilih tetap (DPT) di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 8.252.897 orang. Dari angka DPT tersebut, jumlah yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 6.356.507 orang. Kemudian ada sebanyak 130.254 orang yang menggunakan hak pilihnya dari daftar pemilih tambahan (DPTb), serta ada 71.973 orang yang menggunakan hak pilihnya dari daftar pemilih khusus (DPK).

“Jumlah pengguna hak pilih, laki-laki 3.147.199 orang, perempuan 3.411.535 orang, jumlah total 6.558.734 orang,” papar Wahyu.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Kemudian pada pemilu legislatif diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha’at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024. (Red/ant)