Dalam arahannya, Iqbal menyoroti posisi NTB yang hingga kini masih masuk dalam daftar 12 provinsi termiskin di Indonesia. Ia menilai kondisi tersebut terjadi karena selama ini program penanganan kemiskinan sering berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat.

“Kenapa kemiskinan kita sulit turun? Karena kita sering berjalan sendiri-sendiri atau lampak mesak-mesak; tidak ada orkestrasi dan kolaborasi yang solid,” tegas Iqbal.

Ia meminta para pendamping desa tidak memulai program dari nol; melainkan merangkul berbagai elemen yang sudah aktif di masyarakat seperti kader Posyandu, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Karang Taruna.

Menurutnya, pendekatan yang paling efektif adalah dengan memahami langsung kondisi warga dari pintu ke pintu atau per kepala keluarga. Cara ini dinilai penting untuk memetakan akar persoalan yang dihadapi masyarakat; mulai dari kondisi rumah tidak layak huni, rendahnya tingkat pendidikan, hingga persoalan gizi.

Iqbal menjelaskan, penanganan kemiskinan harus dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah memberikan perlindungan sosial agar masyarakat memenuhi standar hidup layak; kemudian dilanjutkan dengan program pemberdayaan ekonomi.

Pemerintah Provinsi NTB menargetkan setiap keluarga miskin ekstrem mampu mencapai pendapatan minimal Rp1.250.000 per bulan.

“Sekarang logikanya harus kita balik. Kita punya pasar besar melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG); kebutuhan telur saja masih 87 persen didatangkan dari luar daerah. Ini peluang besar bagi masyarakat desa untuk meningkatkan ekonomi,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur NTB juga meninjau langsung kondisi warga serta menyerahkan bantuan kepada anak-anak stunting dan keluarga miskin ekstrem di Desa Barebali. Pemerintah Provinsi NTB turut menyalurkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui BAZNAS NTB sebagai bagian dari intervensi nyata pemerintah daerah.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Desa Barebali, Salbi, mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi wilayahnya dengan jumlah penduduk mencapai 15.519 jiwa. Saat ini tercatat 84 kasus stunting dan sekitar 250 kepala keluarga masuk kategori kemiskinan ekstrem.

Untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, pihak desa mengusulkan pemekaran wilayah menjadi tiga desa persiapan, yakni Barebali Timur, Barebali Barat, dan Wira Surya.

“Berkas usulan pemekaran saat ini sedang diverifikasi di tingkat provinsi. Kami berharap dukungan Bapak Gubernur agar prosesnya dapat dipercepat demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

(Yyt)

Rakor yang digelar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menegaskan satu hal penting; penanganan stunting tak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi lintas sektor menjadi harga mati.

Ketua TP PKK NTB, Sinta Agatia M. Iqbal, secara terbuka mengakui evaluasi tahun lalu menunjukkan gerakan penurunan stunting belum maksimal. Menurutnya, selama ini OPD dan pemangku kepentingan masih bekerja secara parsial; padahal persoalan stunting jauh lebih kompleks dari sekadar asupan gizi.

“Tidak semua anak stunting harus diberi telur. Ada yang justru butuh perbaikan rumah, ventilasi, sanitasi, hingga pola asuh,” tegasnya.

Ia mencontohkan hasil intervensi di salah satu wilayah Lombok; ditemukan kasus stunting dipicu kondisi rumah yang tidak sehat, bukan semata-mata kekurangan makanan bergizi. Faktor pernikahan usia dini, lingkungan, hingga kualitas hunian disebut berkontribusi signifikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri, memaparkan dua sumber data utama, yakni e-PPGBM dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Berdasarkan SKI 2024, prevalensi stunting NTB mencapai 29,8 persen; namun data by name by address melalui e-PPGBM mencatat angka kumulatif 13,8 persen dari sekitar 388 ribu balita.

“Kalau kita keroyok bersama lintas sektor dan intervensi tepat sasaran, angka ini bisa ditekan. Kuncinya data akurat dan gerak cepat,” ujarnya.

Lombok Timur masih tercatat sebagai daerah dengan prevalensi tertinggi; sementara Kota Mataram termasuk terendah. Penguatan partisipasi posyandu dengan target minimal 80 persen menjadi strategi utama 2026.

Tak hanya itu, isu pernikahan anak, bayi berat lahir rendah (BBLR), kepesertaan JKN nonaktif, serta rendahnya cakupan ASI eksklusif turut menjadi fokus intervensi. Pemerintah juga memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita; saat ini cakupannya baru sekitar 40 persen dan ditargetkan tembus 100 persen pada 2026.

“Kita ingin mencegah kasus baru. Intervensi pada anak berisiko jauh lebih efektif dibanding menangani yang sudah stunting,” jelas Fikri.

Rakor tersebut turut dihadiri perwakilan BKKBN NTB, Badan Gizi Nasional, tim ahli gubernur, praktisi gizi, serta berbagai pemangku kepentingan. Pemprov NTB menargetkan seluruh strategi berjalan optimal sebelum survei nasional April–Agustus 2026; sehingga capaian penurunan stunting dapat terukur dan berkelanjutan.

Kini, pertanyaannya: mampukah NTB menekan angka 29,8 persen itu sebelum survei nasional berikutnya? Waktu terus berjalan; kolaborasi nyata menjadi kunci.

(Yyt)