Target tersebut disampaikan saat meninjau Training Center Kafilah MTQ Nasional XXXI NTB di Asrama Haji Kelas I Lombok, Mataram, Senin (13/7/2026). Kunjungan ini menjadi bentuk dukungan sekaligus motivasi bagi para peserta yang tengah menjalani pemusatan latihan.

Didampingi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, H. Amir, Miq Iqbal mengingatkan bahwa NTB pernah menjadi salah satu kekuatan utama MTQ Nasional. Menurutnya, kejayaan itu harus kembali diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah.

“Dulu setiap nama NTB disebut di ajang nasional, daerah lain merasa waswas karena kita hampir selalu masuk tiga besar. Martabat dan kehormatan itu harus kita rebut kembali,” tegasnya.

Ia menilai, kebangkitan prestasi MTQ bukan hanya soal meraih gelar, tetapi juga menghidupkan kembali tradisi melahirkan generasi Qur’ani yang menjadi kebanggaan NTB. Karena itu, Pemprov NTB terus memperkuat pembinaan melalui pembenahan organisasi LPTQ dan peningkatan kualitas pelatihan.

Miq Iqbal juga mengusung visi agar NTB tidak hanya dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid, tetapi juga menjadi Serambi Al-Qur’an Indonesia.

“Kami ingin orang datang ke NTB bukan hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga belajar Al-Qur’an. NTB harus menjadi pusat lahirnya generasi Qur’ani dan rujukan pembelajaran Al-Qur’an di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Harian LPTQ Provinsi NTB, TGH. Dr. Sabarudin, menyampaikan bahwa Training Center diikuti 58 peserta terbaik yang dibina oleh 16 pelatih pada delapan cabang musabaqah dan 21 golongan. Pembinaan dilakukan secara intensif dengan evaluasi harian dan akan berlanjut secara luring maupun daring hingga pelaksanaan MTQ Nasional.

Menutup kunjungannya, Gubernur berpesan agar seluruh peserta menjaga disiplin, kesehatan, dan kekompakan selama menjalani pemusatan latihan.

“Perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil. Berlatihlah dengan sungguh-sungguh, jaga kesehatan, dan yakinlah setiap ikhtiar terbaik akan membuahkan hasil yang terbaik pula,” pungkasnya.

(Yyt)

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi program kemanusiaan yang telah dijalankan selama delapan tahun terakhir sejak gempa bumi Lombok 2018. Fokus kerja sama meliputi penyediaan akses air minum layak, edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta pengelolaan sampah plastik menjadi fasilitas pendidikan.

Perwakilan ONG Balanced World, Rosa, menjelaskan bahwa organisasinya setiap tahun menjangkau sekitar 1.200 keluarga dan puluhan sekolah melalui distribusi filter air tanpa listrik, bantuan bagi panti asuhan, serta pendampingan masyarakat rentan. Seluruh program tersebut didukung pendanaan dari Pemerintah Kepulauan Canary, Spanyol.

“Kami berterima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi NTB sehingga program kemanusiaan ini dapat terus berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Rosa.

Gubernur Lalu Muhamad Iqbal mengapresiasi konsistensi NGO asal Spanyol tersebut dalam membantu masyarakat NTB, khususnya melalui penyediaan akses air bersih yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup warga.

Namun, Gubernur menilai berbagai program bantuan internasional selama ini belum memberikan dampak maksimal karena masih berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, diperlukan koordinasi yang kuat agar seluruh program saling mendukung dan tepat sasaran.

“Pemprov NTB akan menjadi penggerak kolaborasi agar seluruh program pembangunan memiliki arah yang sama dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Sebagai langkah strategis, Gubernur memperkenalkan program unggulan Desa Berdaya, yang difokuskan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di 106 desa dengan sasaran sekitar 114 ribu jiwa.

Tak hanya itu, Lalu Muhamad Iqbal juga mengusulkan pembentukan kerja sama resmi melalui skema Sister Province antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kepulauan Canary. Skema tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang memperkuat kolaborasi kedua pihak sekaligus memperluas peluang kerja sama di berbagai bidang.

Gubernur bahkan mengundang langsung Gubernur Kepulauan Canary untuk berkunjung ke NTB, meninjau pelaksanaan program di lapangan, serta membahas penandatanganan kerja sama resmi.

Audiensi turut dihadiri Kepala Bappeda NTB serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3A) NTB. Dalam kesempatan itu, kedua belah pihak mulai memetakan peluang kolaborasi di wilayah prioritas, seperti Kecamatan Lembar dan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai lokasi pengembangan program berikutnya.

(Yyt)

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, saat memimpin Pengambilan Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemprov NTB di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Kamis (11/6).

Menurut Abul Chair, pengambilan sumpah dan janji PNS bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan momentum penting untuk memperkuat integritas, tanggung jawab, dan semangat pengabdian kepada masyarakat, daerah, bangsa, dan negara.

“ASN harus memiliki komitmen dalam bekerja, loyalitas kepada organisasi dan negara, serta militansi untuk menghadapi tantangan dengan semangat pantang menyerah,” tegasnya.

Ia menjelaskan, keberhasilan berbagai program pembangunan di NTB sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Saat ini, Pemprov NTB terus mendorong pembangunan di berbagai sektor, mulai dari peningkatan kualitas SDM, pengentasan kemiskinan, penguatan desa berdaya, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, regulasi yang baik tidak akan berjalan optimal tanpa didukung aparatur yang kompeten, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

“Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh kualitas aparatur yang mengimplementasikan kebijakan. Karena itu, ASN harus terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri,” ujarnya.

Sekda juga mengingatkan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik kini semakin tinggi. Karena itu, ASN dituntut memberikan pelayanan yang cepat, tepat, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Ukuran keberhasilan ASN bukan hanya menyelesaikan pekerjaan administrasi, tetapi sejauh mana kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Menutup arahannya, Abul Chair mengajak seluruh ASN untuk menjadikan pengabdian sebagai bentuk kecintaan terhadap NTB dan Indonesia. Ia berharap para pegawai yang telah mengucapkan sumpah dan janji mampu menjadi ASN yang profesional, berakhlak, berintegritas, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia.

“Jadilah ASN yang memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan menjadikan amanah ini sebagai tanggung jawab yang dijalankan dengan penuh dedikasi,” pungkasnya.

(Yyt)

Komitmen itu ditandai dengan pelaksanaan Verifikasi Lapangan Rumah Sakit Pendidikan oleh tim verifikator Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 29 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi penentu penting bagi RSUP NTB dalam memperkokoh posisinya sebagai rumah sakit rujukan utama sekaligus pusat pendidikan tenaga kesehatan di Nusa Tenggara Barat.

Tim verifikator yang dipimpin dr. Else Mutiara Sihotang, Sp.PK, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek tata kelola, penyelenggaraan pendidikan, sumber daya manusia, sarana-prasarana, hingga sistem penjaminan mutu. Berbagai fasilitas pendidikan klinik turut ditinjau, mulai dari ruang belajar peserta didik, laboratorium keterampilan klinik, perpustakaan, hingga fasilitas pendukung lainnya.

Direktur RSUP NTB, drg. H. Asrul Sani, M.Kes., menegaskan bahwa verifikasi ini bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu layanan dan pendidikan.

“RSUP NTB ingin menjadi tempat belajar yang berkualitas bagi calon dokter dan dokter spesialis, sekaligus menghadirkan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Sebagai rumah sakit kelas A dengan akreditasi Paripurna dan status Rumah Sakit Pendidikan Utama, RSUP NTB saat ini didukung lebih dari 2.600 tenaga kesehatan dan 113 jenis layanan medis. Rumah sakit ini juga menjadi pusat pendidikan bagi dokter muda dan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. Ahsanul Halik, menegaskan bahwa Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal memberikan dukungan penuh terhadap proses transformasi yang sedang dijalankan RSUP NTB.

Menurutnya, semakin kuat kapasitas RSUP NTB sebagai rumah sakit pendidikan, semakin besar kontribusinya dalam mencetak dokter dan dokter spesialis berkualitas serta meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.

“Ini bukan sekadar memenuhi standar. Ini adalah investasi untuk masa depan kesehatan NTB. Pemerintah Provinsi NTB akan terus mendukung setiap langkah perbaikan dan transformasi yang dilakukan RSUP NTB,” tegasnya.

Melalui verifikasi ini, RSUP NTB optimistis mampu memperkuat reputasinya sebagai rumah sakit pendidikan unggulan yang tidak hanya melayani masyarakat, tetapi juga melahirkan generasi tenaga kesehatan profesional untuk Indonesia.

(Yyt)

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pentingnya peran aktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB dalam merespons persoalan tersebut secara lebih sensitif dan solutif. Ia mengingatkan agar kasus-kasus ini tidak memunculkan stigma negatif terhadap pondok pesantren.

“Banyak kasus justru terjadi di institusi pendidikan Islam; ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai muncul anggapan bahwa pesantren rentan terhadap kejahatan seksual,” tegasnya.

Pernyataan itu disampaikan saat pelantikan pengurus MUI NTB periode 2025–2030 di Auditorium UIN Mataram, Sabtu (11/04/2026), yang turut dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Nusron Wahid.

Selain isu moral, Gubernur juga menyoroti persoalan kemiskinan ekstrem yang masih membayangi NTB. Tercatat, sebanyak 114 ribu kepala keluarga di 106 desa masuk kategori tersebut; angka ini menjadi fokus utama pemerintah daerah, selain program ketahanan pangan dan pengembangan pariwisata berkualitas.

Menurutnya, pembangunan spiritual tidak dimasukkan sebagai program strategis karena sudah menjadi kewajiban dasar pemerintah; namun, justru menjadi fondasi penting dalam keberhasilan seluruh program pembangunan.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan bahwa kekuatan sebuah negara bertumpu pada ilmu ulama, keadilan hukum, serta kebijakan politik yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

“MUI sebagai wadah para ulama memiliki peran besar dalam menjaga arah bangsa,” ujarnya.

Ia juga mengutip pesan ulama besar Abdul Qodir Jaelani, bahwa ulama yang patut diikuti adalah mereka yang memiliki sanad keilmuan jelas hingga Nabi Muhammad SAW; mengabdikan hidup untuk ibadah; serta memiliki rasa takut kepada Allah SWT.

Di sisi lain, Ketua MUI Pusat Bidang Informasi, Komunikasi, dan Digital, KH Masduki Baidlowi, menyoroti tantangan besar yang dihadapi MUI saat ini, yakni menurunnya kepercayaan publik terhadap ulama.

Menurutnya, otoritas ulama kini mulai tergeser oleh algoritma media sosial yang lebih mengedepankan isu viral ketimbang substansi keilmuan.

Ketua MUI NTB terpilih, Dr TGH Badrun, menyatakan kesiapan lembaganya untuk berkontribusi dalam pembangunan umat. Dengan kekuatan 124 anggota yang terdiri dari guru besar, doktor, ulama, dan cendekiawan, MUI NTB siap bersinergi dengan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan keumatan di daerah.

(Yyt)