Pantauan panitia menunjukkan seluruh cabang perlombaan di berbagai majelis berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti. Antusiasme peserta, dewan hakim, serta masyarakat yang memadati arena perlombaan menjadi warna tersendiri dalam perhelatan keagamaan terbesar di NTB tersebut.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB, H. Amir, S.Pd., M.M., mengungkapkan bahwa pelaksanaan MTQ sejak hari pertama hingga hari ketiga berlangsung lancar berkat sinergi seluruh pihak yang terlibat.

“Alhamdulillah, seluruh agenda berjalan aman, tertib, dan terkendali. Semua kegiatan terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Di setiap arena, lantunan ayat suci Al-Qur’an menggema dengan penuh penghayatan. Para qari dan qariah terbaik dari seluruh kabupaten/kota di NTB tampil maksimal di hadapan dewan hakim yang melakukan penilaian secara profesional dan objektif.

Tingginya partisipasi masyarakat juga menjadi daya tarik tersendiri. Warga dari berbagai daerah di Lombok Tengah hadir untuk menyaksikan langsung jalannya perlombaan, menjadikan MTQ bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah dan mempererat kebersamaan.

Panitia optimistis situasi kondusif ini akan terus terjaga hingga penutupan MTQ. Dukungan pemerintah daerah, aparat keamanan, relawan, dan masyarakat dinilai menjadi kunci sukses penyelenggaraan MTQ XXXI NTB 2026.

Melalui ajang ini, pemerintah berharap lahir generasi Qurani yang tidak hanya unggul dalam membaca dan memahami Al-Qur’an, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. MTQ pun diharapkan menjadi momentum memperkuat karakter religius dan akhlak mulia masyarakat NTB.

(Yyt)

Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, peringatan tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan di tengah berbagai tantangan global.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, yang bertindak sebagai inspektur upacara, menegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Menurutnya, momen 1 Juni merupakan refleksi bersama untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saat membacakan pidato Kepala BPIP, Miq Iqbal menyampaikan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi jangkar moral bangsa di tengah ketidakpastian dunia, disrupsi teknologi, dan dinamika geopolitik yang terus berkembang.

“Nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya menjaga keutuhan Indonesia, tetapi juga menjadi jawaban bagi terwujudnya perdamaian dunia yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Indonesia telah menunjukkan kepada dunia bahwa keberagaman suku, budaya, dan agama dapat dipersatukan dalam satu identitas kebangsaan yang kuat. Semangat musyawarah, gotong royong, dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila dinilai relevan untuk menjawab berbagai konflik global saat ini.

Gubernur juga menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, terutama bagi generasi muda. Ia mengingatkan agar setiap kebijakan publik selalu berpihak pada keadilan sosial dan menjamin hak-hak seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Jangan biarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Mari terus melawan intoleransi dan radikalisme demi menjaga harmoni serta persatuan bangsa,” tegasnya.

Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 ditutup dengan komitmen bersama seluruh peserta untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang kuat karena persatuan, kemanusiaan, dan semangat gotong royong.

(Yyt)

Dalam arahannya, Iqbal menyoroti posisi NTB yang hingga kini masih masuk dalam daftar 12 provinsi termiskin di Indonesia. Ia menilai kondisi tersebut terjadi karena selama ini program penanganan kemiskinan sering berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat.

“Kenapa kemiskinan kita sulit turun? Karena kita sering berjalan sendiri-sendiri atau lampak mesak-mesak; tidak ada orkestrasi dan kolaborasi yang solid,” tegas Iqbal.

Ia meminta para pendamping desa tidak memulai program dari nol; melainkan merangkul berbagai elemen yang sudah aktif di masyarakat seperti kader Posyandu, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Karang Taruna.

Menurutnya, pendekatan yang paling efektif adalah dengan memahami langsung kondisi warga dari pintu ke pintu atau per kepala keluarga. Cara ini dinilai penting untuk memetakan akar persoalan yang dihadapi masyarakat; mulai dari kondisi rumah tidak layak huni, rendahnya tingkat pendidikan, hingga persoalan gizi.

Iqbal menjelaskan, penanganan kemiskinan harus dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah memberikan perlindungan sosial agar masyarakat memenuhi standar hidup layak; kemudian dilanjutkan dengan program pemberdayaan ekonomi.

Pemerintah Provinsi NTB menargetkan setiap keluarga miskin ekstrem mampu mencapai pendapatan minimal Rp1.250.000 per bulan.

“Sekarang logikanya harus kita balik. Kita punya pasar besar melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG); kebutuhan telur saja masih 87 persen didatangkan dari luar daerah. Ini peluang besar bagi masyarakat desa untuk meningkatkan ekonomi,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur NTB juga meninjau langsung kondisi warga serta menyerahkan bantuan kepada anak-anak stunting dan keluarga miskin ekstrem di Desa Barebali. Pemerintah Provinsi NTB turut menyalurkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui BAZNAS NTB sebagai bagian dari intervensi nyata pemerintah daerah.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Desa Barebali, Salbi, mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi wilayahnya dengan jumlah penduduk mencapai 15.519 jiwa. Saat ini tercatat 84 kasus stunting dan sekitar 250 kepala keluarga masuk kategori kemiskinan ekstrem.

Untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, pihak desa mengusulkan pemekaran wilayah menjadi tiga desa persiapan, yakni Barebali Timur, Barebali Barat, dan Wira Surya.

“Berkas usulan pemekaran saat ini sedang diverifikasi di tingkat provinsi. Kami berharap dukungan Bapak Gubernur agar prosesnya dapat dipercepat demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

(Yyt)