Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, saat membuka Edukasi dan Sosialisasi Program JKN serta Pendampingan Pembelajaran melalui Penguatan Kapasitas Da’i/Da’iyah di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (23/7).

“Jika hari ini ada warga yang tiba-tiba sesak napas, apakah kita harus memeriksa isi dompetnya dulu sebelum menolong? Tentu tidak. Kita akan menyelamatkannya terlebih dahulu. Itulah semangat gotong royong yang menjadi roh Program JKN,” ujar Abul Chair.

Menurutnya, JKN telah mengubah paradigma pelayanan kesehatan di Indonesia. Kini, layanan kesehatan berkualitas menjadi hak seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang ekonomi.

“Melalui JKN, bangsa Indonesia memilih jalan peradaban yang lebih berkeadilan. Tidak boleh ada satu pun warga kehilangan kesempatan hidup sehat hanya karena tidak memiliki biaya,” tegasnya.

Abul Chair menjelaskan, filosofi JKN sejalan dengan budaya gotong royong dan nilai ta’awun dalam ajaran Islam, yakni saling tolong-menolong dalam kebaikan. Iuran yang dibayarkan peserta sehat akan membantu mereka yang sedang sakit, sementara saat peserta membutuhkan layanan kesehatan, sistem yang sama akan memberikan perlindungan.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan ratusan da’i dan da’iyah dari seluruh NTB sebagai mitra edukasi JKN. Menurutnya, tokoh agama memiliki peran strategis membangun kesadaran masyarakat bahwa menjadi peserta JKN bukan hanya memenuhi kewajiban, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap sesama.

Selain itu, Sekda mengingatkan bahwa kemajuan teknologi dan fasilitas kesehatan harus diimbangi dengan pelayanan yang humanis.

“Teknologi boleh semakin maju, tetapi senyum, keramahan, dan kepedulian tenaga kesehatan tetap menjadi obat pertama yang dirasakan pasien,” pesannya.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, mengatakan Program JKN menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung Asta Cita Presiden RI, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor kesehatan.

Ia mengakui masih terdapat tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, belum meratanya akses informasi, serta belum optimalnya pemanfaatan layanan digital. Untuk itu, BPJS Kesehatan menghadirkan program TASBIH JKN dengan melibatkan para da’i sebagai Garda Terdepan JKN guna menyampaikan edukasi langsung kepada masyarakat.

Hingga 31 Mei 2026, jumlah peserta JKN telah mencapai 285,25 juta jiwa atau 98,94 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 82,78 persen.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua Umum MUI Pusat, jajaran Direksi BPJS Kesehatan, Ketua Umum MUI NTB, para tuan guru, akademisi, serta ratusan da’i dan da’iyah dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat memahami bahwa JKN bukan sekadar kartu berobat, melainkan bentuk gotong royong nasional untuk menjamin hak setiap warga Indonesia memperoleh layanan kesehatan yang layak.

(Yyt)

Ucapan terima kasih disampaikan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik.

Ahsanul Khalik atau Aka mengatakan antusiasme masyarakat jauh melampaui perkiraan. Ribuan warga dari Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, hingga Lombok Timur memadati kawasan Bumi Gora tanpa mengurangi suasana yang tertib dan kondusif.

“Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Pendukung Spanyol maupun Argentina menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas, saling menghormati, dan menjaga suasana tetap damai. Ini menunjukkan masyarakat NTB mampu merayakan perbedaan dalam semangat persaudaraan,” ujarnya.

Menurut Aka, nobar tersebut tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola dunia, tetapi juga menjadi ruang publik yang mempererat kebersamaan. Pejabat pemerintah, Forkopimda, ASN, komunitas sepak bola, hingga masyarakat umum berbaur tanpa sekat.

Selain menghadirkan hiburan, kegiatan ini juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Ratusan pedagang kaki lima, pedagang asongan, dan pelaku UMKM memanfaatkan momentum tersebut untuk berjualan dan merasakan peningkatan pendapatan.

“Kami ingin setiap kegiatan pemerintah tidak hanya menghadirkan kebersamaan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran UMKM menjadi bagian penting dari keberhasilan acara ini,” kata Aka

Pemprov NTB berharap semangat persatuan yang tercipta melalui nobar Final Piala Dunia FIFA 2026 dapat terus terjaga dan menjadi modal sosial dalam membangun NTB yang semakin maju, harmonis, dan mendunia.

“Bagi kami, kemenangan terbesar bukan hanya milik Spanyol, tetapi ketika ribuan masyarakat dapat berkumpul dengan damai, saling menghargai, dan menikmati kebersamaan tanpa sekat. Semangat inilah yang ingin terus kita rawat untuk membangun NTB yang makmur dan mendunia,” tutupnya.

SEO Title: 8.000 Warga Padati Nobar Final Piala Dunia di Kantor Gubernur NTB, Berlangsung Aman dan Penuh Kebersamaan

Meta Description: Sekitar 8.000–9.000 warga memadati Halaman Bumi Gora untuk nobar Final Piala Dunia FIFA 2026. Pemprov NTB mengapresiasi antusiasme masyarakat yang menjaga suasana tetap aman, tertib, dan kondusif.

(Yyt)

Kebijakan tersebut disampaikan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, di Mataram, Ahad (19/7).

Menurut Pria yang akrab disapa Aka ini, Bapak Gubernur menyambut baik langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukan penyempurnaan tata kelola sebelum operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kembali berjalan. Dan SPPG di NTB pasti akan taat azas, sehingga perbaikan tersebut diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program sekaligus memastikan manfaat MBG benar-benar diterima oleh masyarakat sesuai tujuan yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

“Bapak Gubernur juga memandang penyempurnaan tata kelola ini sebagai langkah positif. Program sebesar MBG harus dibangun di atas tata kelola yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat, sekaligus memberi dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Aka.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTB telah meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat pengawasan melalui perangkat daerah terkait dan satuan tugas (Satgas) yang telah dibentuk. Pengawasan dilakukan mulai dari kualitas bahan pangan, pemenuhan standar gizi, proses distribusi, hingga kepatuhan setiap SPPG terhadap ketentuan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.

Selain memastikan kualitas layanan, pengawasan juga diarahkan untuk membangun rantai pasok pangan yang lebih adil. Pemerintah daerah didorong agar kebutuhan bahan baku MBG semakin banyak melibatkan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal sehingga manfaat ekonomi program dapat dirasakan secara lebih luas.

“Jangan sampai ada praktik yang justru mengurangi manfaat program, termasuk mencari keuntungan yang tidak wajar dari harga bahan pangan. Program ini harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi penerima manfaat sekaligus membuka ruang ekonomi bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal,” tegas Aka.

Ia menambahkan, Gubernur NTB juga menginstruksikan agar pemerintah kabupaten dan kota tidak ragu mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang tidak menjalankan operasional sesuai ketentuan. Apabila masih ditemukan pelanggaran yang dapat diperbaiki, pembinaan harus menjadi langkah pertama. Namun apabila pelanggaran terus berulang dan tidak menunjukkan perbaikan, pemerintah daerah diminta segera melaporkannya kepada Badan Gizi Nasional untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut.

“Kalau masih bisa dibina, lakukan pembinaan. Tetapi kalau tetap tidak mematuhi ketentuan, laporkan kepada Badan Gizi Nasional agar dilakukan evaluasi. Jika memang tidak layak lagi beroperasi, pemerintah daerah dapat mengusulkan penghentian operasional sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.

Aka menambahkan, usulan penyempurnaan tata kelola tersebut merupakan bagian dari masukan yang telah disampaikan Asosiasi SPPG kepada pemerintah pusat dan saat ini tengah ditindaklanjuti oleh Badan Gizi Nasional. Pemerintah berharap, setelah proses penyempurnaan selesai, seluruh SPPG yang beroperasi benar-benar memenuhi standar pelayanan, tata kelola, dan akuntabilitas yang telah ditetapkan.

Pemerintah Provinsi NTB optimistis Progra Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi instrumen peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga penggerak ekonomi daerah melalui penguatan rantai pasok pangan lokal. Dengan pengawasan yang lebih ketat, tata kelola yang semakin baik, serta sinergi pemerintah pusat dan daerah, MBG diharapkan berjalan lebih berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat.

(Yyt)

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Dr. Drs. Wahyudin, M.M., mengatakan berbagai indikator ekonomi hingga Juni 2026 memperlihatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang terus meningkat.

“Daya beli petani meningkat, sektor pariwisata terus bergerak, mobilitas masyarakat bertambah, dan perdagangan luar negeri masih memberikan kontribusi positif bagi perekonomian NTB,” ujar Wahyudin saat menyampaikan Berita Resmi Statistik (BRS), Rabu (1/7).

BPS mencatat inflasi tahunan (year-on-year) NTB pada Juni 2026 sebesar 3,55 persen, inflasi bulanan 0,37 persen, dan inflasi tahun kalender 2,12 persen. Inflasi dipicu kenaikan harga BBM non-subsidi, terutama Pertamax dan Pertamax Turbo, yang berdampak pada tarif angkutan udara, serta naiknya harga bawang merah, bawang putih, cumi-cumi, dan kubis.

Meski demikian, kenaikan inflasi masih terkendali berkat turunnya harga cabai rawit, daging ayam ras, dan emas perhiasan, didukung meningkatnya pasokan hasil panen di sejumlah daerah.

Di sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) NTB naik menjadi 130,95, atau meningkat 0,39 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh membaiknya harga gabah, jagung, tomat, kacang tanah, dan bawang putih. Empat subsektor utama, yaitu tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan, mencatatkan NTP di atas 100 yang menunjukkan usaha tani masih menguntungkan.

Sektor pariwisata juga mencatat kinerja menggembirakan. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada Mei 2026 mencapai 41,07 persen, naik 5,01 poin dibandingkan April. Sementara itu, jumlah wisatawan nusantara mencapai 1.332.393 orang, meningkat 10,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan 13,20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Peningkatan tersebut didorong momentum libur panjang serta penyelenggaraan berbagai ajang nasional dan internasional, seperti GT World Challenge Asia di Pertamina Mandalika International Circuit dan Rinjani 100 Ultra 2026 di Sembalun.

Mobilitas masyarakat juga terus meningkat. Penumpang angkutan laut pada Mei 2026 tumbuh lebih dari 15 persen, sedangkan penumpang penerbangan domestik melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid naik 4,23 persen, mencerminkan aktivitas ekonomi yang semakin bergairah.

Di sektor perdagangan luar negeri, kinerja ekspor NTB melonjak tajam. Nilai ekspor periode Januari–Mei 2026 mencapai US$1,27 miliar, atau meningkat 1.045,94 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Komoditas utama ekspor meliputi tembaga, ikan dan udang, serta perhiasan dengan tujuan utama Tiongkok, Thailand, dan Amerika Serikat.

Sementara itu, nilai impor tercatat US$36,48 juta, turun 71,70 persen akibat berkurangnya impor barang modal dan bahan baku.

Wahyudin menegaskan, meski inflasi tetap perlu diwaspadai, penguatan sektor pertanian, pariwisata, transportasi, dan perdagangan menjadi sinyal kuat bahwa ekonomi NTB masih berada di jalur pertumbuhan yang sehat.

“Aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak. Stabilitas harga harus tetap dijaga agar pertumbuhan sektor produktif semakin berdampak pada kesejahteraan masyarakat NTB,” tutupnya.Jika diinginkan, saya juga dapat membuat versi yang lebih viral, lebih SEO Google Discover, atau format berita Kantor Berita Indonesia (LKBN ANTARA).

(Yyt)

Tiga agenda prioritas tersebut meliputi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan pariwisata kelas dunia.

“Ketika Pak Gubernur menyampaikan program unggulannya, itu menjadi concern kita untuk mencapainya bersama-sama, tidak bergerak sendiri-sendiri,” kata Abul Chair usai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) bersama seluruh Pejabat Eselon II lingkup Pemprov NTB di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, pola kerja birokrasi saat ini harus berbasis kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta tidak hanya fokus pada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap program mampu memberikan dampak nyata.

“Arahnya sudah jelas, bagaimana menurunkan kemiskinan, bahkan menuju nol kemiskinan ekstrem. Ukurannya harus jelas, dan yang paling penting adalah dampaknya,” ujarnya.

Desa Berdaya Harus Melahirkan Perubahan Nyata

Abul Chair secara khusus menyoroti program Desa Berdaya yang menjadi salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di NTB.

Ia menegaskan, keberhasilan program tidak diukur dari banyaknya kunjungan ke desa atau besarnya anggaran yang dihabiskan, melainkan dari perubahan kondisi masyarakat setelah menerima intervensi pemerintah.

“Jangan sampai yang dihitung hanya berapa kali kita datang atau berapa uang yang sudah dihabiskan. Desa Berdaya bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi memberdayakan. Sebelum dibantu seperti apa, setelah dibantu menjadi seperti apa, itu yang harus terlihat,” tegasnya.

Menurut Abul Chair, bantuan yang disalurkan melalui program Desa Berdaya harus menjadi pengungkit peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap program wajib memiliki indikator keberhasilan yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara objektif.

Pengawasan Anggaran Dilakukan Sejak Awal

Terkait penggunaan anggaran, Sekda memastikan pengawasan tidak hanya dilakukan setelah kegiatan selesai, tetapi dimulai sejak tahap perencanaan.

Inspektorat dilibatkan untuk melakukan pemantauan secara berkelanjutan, mulai dari verifikasi usulan, penyaluran bantuan, hingga pelaksanaan program di lapangan.

“Pengawasan itu bukan di ujung setelah kegiatan selesai. Sejak pra-perencanaan, perencanaan, penyaluran bantuan hingga pelaksanaannya terus dipantau. Jadi, pengawasan merupakan bagian dari proses yang berjalan terus-menerus,” katanya.

Ia menambahkan, aspek paling krusial dalam pengawasan adalah memastikan bantuan digunakan sesuai proposal yang telah diverifikasi dan dinilai layak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Pastikan usaha yang dijalankan dan penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan proposal yang telah diajukan,” ujarnya.

Desa Berdaya Jadi Pengungkit Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Meski bantuan Desa Berdaya diberikan satu kali dalam setahun dengan nilai sekitar Rp300 juta per desa, Abul Chair menegaskan program tersebut tidak bekerja sendiri dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem.

Menurutnya, Desa Berdaya merupakan salah satu instrumen strategis yang akan diperkuat oleh berbagai program intervensi pemerintah lainnya.

“Pemerintah memiliki banyak program intervensi. Desa Berdaya adalah salah satu pengungkit untuk mengurangi kemiskinan ekstrem. Semua program itu harus bergerak bersama menuju tujuan yang sama,” katanya.

Di akhir arahannya, Sekda NTB meminta seluruh pejabat Eselon II memperkuat kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral dalam menjalankan program pembangunan daerah.

Sinergi antar-OPD dinilai menjadi kunci utama untuk mewujudkan target pembangunan dan program prioritas Gubernur NTB Muhamad Iqbal serta Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri.

“Keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai sendiri-sendiri. Kolaborasi adalah kunci agar seluruh program prioritas pemerintah dapat berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat NTB,” pungkasnya.

(Yyt)

Iqbal menyebut, Program MBG tidak hanya berperan dalam pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi daerah. Dalam waktu sekitar 10 bulan, program ini tercatat telah menyerap 31.509 tenaga kerja lokal di seluruh wilayah NTB.

“Capaian ini tergolong luar biasa. Biasanya, penyerapan tenaga kerja sebanyak itu membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun, tetapi melalui MBG dapat tercapai dalam waktu singkat,” ujar Iqbal.

Hingga kini, Program MBG di NTB telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat, didukung oleh 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG) yang aktif serta melibatkan 2.719 mitra pemasok, termasuk pelaku usaha dan petani lokal.

Menurut Iqbal, dampak ekonomi program ini juga dirasakan petani yang sebelumnya kesulitan memasarkan hasil panen. Kini, produk pertanian mereka terserap dengan harga yang lebih layak.

Namun demikian, ia mengakui tantangan distribusi pangan di NTB cukup kompleks, mengingat wilayah ini memiliki lebih dari 200 pulau berpenghuni, termasuk daerah terpencil dan tertinggal (3T).

“Kami melakukan intervensi langsung untuk menjaga stabilitas pasokan agar peningkatan permintaan tidak memicu inflasi, terutama di wilayah kepulauan dan 3T,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, pembahasan Program MBG dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Pemerintah daerah, kata Iqbal, kini memiliki gambaran utuh untuk mempercepat pelaksanaan program yang menjadi prioritas nasional.

“Ke depan, NTB akan terus mendukung percepatan. Bahkan, capaian kita sudah melampaui target awal,” pungkasnya.

(Yyt)

Kegiatan yang dihadiri Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) itu berlangsung hangat dan penuh keakraban. Dalam kesempatan tersebut, Miq Iqbal—sapaan akrab Gubernur NTB—menekankan pentingnya kesiapan kesehatan sebelum melakukan perjalanan lintas negara.

Sebagai mantan Duta Besar RI, Miq Iqbal menjelaskan bahwa setiap negara memiliki risiko kesehatan yang berbeda. Timur Tengah, misalnya, pernah menghadapi kasus Middle East Respiratory Syndrome (MERS), sementara Afrika dikenal dengan risiko penyakit tertentu, sehingga kewaspadaan dan perilaku hidup bersih menjadi keharusan.

“Ada tiga hal utama sebelum ke luar negeri: baca bismillah, lengkapi vaksinasi, dan pastikan memiliki asuransi perjalanan,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur NTB juga menyarankan agar pelaku perjalanan memilih penerbangan langsung (direct flight) serta mengunduh aplikasi Safe Travel milik Kementerian Luar Negeri RI.

“Aplikasi Safe Travel sangat membantu WNI di luar negeri dalam kondisi darurat,” jelasnya.

Ia pun membagikan pengalaman nyata seorang mahasiswa Indonesia di Jepang yang mengalami gangguan jantung. Berkat aplikasi tersebut, pihak KBRI dapat segera melacak lokasi dan memberikan pertolongan bersama otoritas setempat.

Pesan Miq Iqbal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat NTB, khususnya jamaah umrah dan pelaku perjalanan internasional, agar lebih siap, sehat, dan aman saat berada di luar negeri.

(Yyt)

Tim yang dikoordinatori oleh Lalu Madahan, SKM., MPH melaksanakan pelayanan kesehatan di Puskesmas Simpang Tiga Utara dan sejumlah posko pengungsian terdampak banjir. Melalui gotong royong bersama tenaga kesehatan setempat dan warga, puskesmas kembali beroperasi secara bertahap dan melayani 35 pasien dengan keluhan ISPA, infeksi kulit, serta gangguan kesehatan pascabencana.

Selain layanan statis, tim kesehatan bergerak diterjunkan ke Posko Pengungsian Matang Keutapang dan berhasil melayani 62 pengungsi, terutama dengan keluhan pernapasan dan pencernaan.

Tak hanya fokus pada kesehatan fisik, Tim Medis NTB juga memberikan dukungan psikososial dan trauma healing bagi anak-anak terdampak banjir. Kegiatan terapi bermain dan pendampingan kelompok digelar di Puskesmas Simpang Tiga Utara dan Posko Krung Lingka, menjangkau 34 anak dan remaja, serta mendapat respons positif dari peserta.

Dalam upaya memperkuat koordinasi, Tim Medis NTB turut mendukung Health Emergency Operations Center (HEOC) Aceh Utara dengan menyusun Peta Respons Bencana Digital berbasis Google MyMaps. Peta ini memuat data fasilitas kesehatan, titik pengungsian, sebaran layanan medis, hingga jalur distribusi logistik, sehingga mempercepat pengambilan keputusan di lapangan.

Secara keseluruhan, pada hari keempat penugasan, 131 warga telah menerima layanan kesehatan dan dukungan pemulihan psikologis.

Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk melanjutkan bantuan dengan memperluas jangkauan tim medis, menambah jam layanan puskesmas, melakukan kunjungan rumah bagi kelompok rentan, serta memperbarui data kebencanaan secara real-time bersama instansi terkait.

Pemprov NTB juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat atas sinergi dalam penanganan bencana banjir ini.

(Yyt)

Gubernur Iqbal mengungkapkan, angka kemiskinan NTB menunjukkan tren menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kemiskinan NTB turun dari 11,91 persen pada 2024 menjadi 11,78 persen pada kuartal II 2025. Menariknya, penurunan signifikan justru terjadi di wilayah pedesaan.

“Ini menandakan program berbasis desa mulai memberikan dampak nyata. Kemiskinan desa turun, sementara kota mengalami kenaikan,” ujar Lalu Iqbal.

Menurutnya, penurunan kemiskinan di desa didorong berbagai kebijakan, seperti penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) hasil pertanian yang lebih baik, optimalisasi lahan pertanian seluas lebih dari 10.700 hektare, serta perbaikan distribusi pupuk bersubsidi. Dampaknya, biaya produksi petani menurun, pendapatan meningkat dan Nilai Tukar Petani (NTP) NTB naik dari 126,23 menjadi 128.

Iqbal menegaskan, Desa Berdaya merupakan momentum membangun NTB dari desa dengan dukungan penuh pemerintah pusat hingga daerah. Provinsi, kata dia, berperan sebagai orkestrator yang menyinergikan seluruh kekuatan pembangunan.

“Desa Berdaya adalah milik bersama; pemerintah pusat, daerah, desa, dunia usaha, akademisi, NGO, dan masyarakat. Target kita jelas, kemiskinan ekstrem nol persen paling lambat 2029,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menyambut baik peluncuran Desa Berdaya di wilayahnya. Ia menyatakan, program ini sejalan dengan kebijakan Pemkab Lombok Barat yang mengalokasikan anggaran Rp1 miliar per desa.

“Desa Berdaya akan kami sinergikan dengan seluruh program kabupaten. Kuncinya ada pada data yang akurat dan intervensi tepat sasaran,” ujarnya.

Peluncuran Desa Berdaya diharapkan menjadi langkah strategis memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus mempercepat terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia dengan kesejahteraan masyarakat sebagai fondasi utama.

(Yyt)

Dinas Kesehatan Provinsi NTB memberikan pendampingan penuh dalam proses ini, mulai dari verifikasi hingga validasi dokumen di lapangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 14 Tahun 2021 tentang pembinaan dan pengawasan fasilitas pelayanan kesehatan.Rabu (10/12/2025).

Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS., menjelaskan bahwa kenaikan kelas tersebut bukan sekadar pemenuhan persyaratan administratif, tetapi merupakan lompatan besar dalam memperkuat sistem layanan kesehatan di NTB, khususnya bagi masyarakat di Pulau Sumbawa. Ia menegaskan pentingnya komitmen RS Manambai untuk terus menjaga mutu pelayanan dan meningkatkan profesionalitas tenaga kesehatan.

“Dengan naik kelas menjadi Tipe B, RS Manambai akan mampu memberikan layanan yang lebih lengkap, respons yang lebih cepat terhadap pasien emergensi, serta penanganan lebih baik terhadap penyakit kronis. Ini langkah strategis untuk mendekatkan layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat,” ujarnya.

Kenaikan kelas Rumah Sakit Manambai juga disebut menjadi kado istimewa untuk perayaan Hari Ulang Tahun ke-67 Provinsi NTB pada 17 Desember 2025 mendatang. Hadirnya layanan kesehatan tingkat lanjut di Pulau Sumbawa dinilai sebagai hadiah bermakna bagi masyarakat sekaligus bukti nyata komitmen pemerintah dalam pemerataan pelayanan kesehatan.

Selain sebagai capaian penting, status Tipe B membawa tanggung jawab besar. Rumah sakit harus memenuhi standar nasional, memastikan ketersediaan dokter spesialis, serta menjaga kelayakan fasilitas medis. Konsistensi pelayanan, peningkatan kualitas SDM, dan pembaruan sarana menjadi faktor kunci keberlanjutan.

Dengan dukungan penuh dari manajemen rumah sakit, pemerintah daerah, serta masyarakat, RS Manambai diharapkan mampu menjadi rumah sakit rujukan utama di Pulau Sumbawa dan memperkuat visi “NTB Sehat dan Cerdas”.

(Yyt)