Dalam pertemuan itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memaparkan perkembangan ekonomi daerah yang dinilai semakin positif. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi NTB kini tidak lagi hanya bertumpu pada sektor pertambangan, tetapi mulai diperkuat oleh pertanian dan pariwisata.Salah satu indikatornya terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) NTB yang mencapai 132, meningkat dari sebelumnya 123 dan berada di atas rata-rata nasional sebesar 127.

Menurut Iqbal, capaian tersebut menunjukkan sektor pertanian semakin memberikan prospek ekonomi bagi petani, terutama pada subsektor hortikultura dan perkebunan.
“Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian kita memberikan return yang cukup baik bagi petani. Hortikultura dan perkebunan juga tumbuh cukup baik,” ujar Iqbal.

Untuk meningkatkan manfaat ekonomi, Pemprov NTB mendorong hilirisasi agar komoditas daerah tidak hanya diproduksi, tetapi juga diolah di dalam daerah sehingga memberikan nilai tambah.Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah perikanan, khususnya udang vaname. Sebagian produksi komoditas tersebut masih dikirim ke luar NTB untuk diproses dan diekspor.

“Prioritas kami adalah mendorong investasi hilirisasi di NTB. Minimal sampai proses packing, sehingga dokumen dan status ekspornya dapat tercatat atas nama NTB,” jelasnya.

Di sektor peternakan, pemerintah juga mendorong pengembangan pakan mandiri berbasis potensi lokal untuk menekan biaya produksi. Jagung menjadi salah satu bahan utama, sementara kelor dikaji sebagai bahan alternatif karena ketersediaannya melimpah dan memiliki kandungan nutrisi.

“Kita ingin melihat bagaimana kelor dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan pakan dari luar,” katanya.

Selain pengembangan industri pakan skala lokal, Pemprov NTB juga mendorong kawasan percontohan sapi perah terintegrasi di Sembalun. Konsep tersebut mencakup penyediaan pakan, pembibitan, produksi susu hingga pengolahan berbagai produk turunannya.

Fokus pada Pariwisata Berkualitas
Di sektor pariwisata, Iqbal menyampaikan kunjungan wisatawan ke NTB terus menunjukkan tren positif. Namun, pemerintah tidak hanya mengejar jumlah wisatawan, tetapi mulai mengarahkan pengembangan pariwisata pada konsep quality tourism.
Konsep tersebut menitikberatkan pada lama tinggal wisatawan, peningkatan belanja, keberlanjutan lingkungan, serta pelestarian budaya lokal.

“Yang kita kejar bukan hanya jumlah wisatawan, tetapi kualitas wisatawan, lama tinggal, dan belanjanya. Pada saat yang sama, kita harus memastikan budaya lokal dan daya dukung lingkungan tetap terjaga,” tegasnya.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Gili Tramena, yang meliputi Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air.
Iqbal menegaskan, pengembangan kawasan tersebut harus diikuti penyelesaian sejumlah persoalan mendasar, termasuk status kawasan, lahan, ketersediaan air bersih, dan pengelolaan sampah.

Pemprov NTB bersama pemerintah pusat dan sejumlah lembaga terkait kini mengupayakan penyelesaian status kawasan secara menyeluruh.

“Kami ingin persoalan ini selesai pada akhir tahun. Penyelesaiannya harus one for all, semua kita selesaikan, baik dari sisi hukum maupun konservasi,” jelas Iqbal.

Untuk mendukung pengembangan kawasan, Pemprov NTB juga menyiapkan solusi penyediaan air bersih melalui sistem beach well. Sementara itu, pengelolaan sampah diarahkan menggunakan teknologi yang sesuai dengan karakter wilayah kepulauan.
Komisi VII Siap Kawal Aspirasi NTB
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi paparan Gubernur NTB. Ia menilai Gili Tramena memiliki daya tarik kuat bagi wisatawan mancanegara dan berpotensi menjadi salah satu destinasi yang memperluas pemerataan kunjungan wisatawan di luar Bali.

“Wisatawan yang datang dari luar negeri jangan hanya mengenal Bali. Destinasi seperti Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan juga harus kita arahkan menjadi bagian dari perjalanan wisata mereka,” kata Saleh.

Saleh memastikan berbagai aspirasi Pemprov NTB akan menjadi bahan pembahasan Komisi VII bersama kementerian dan lembaga mitra.
Aspirasi tersebut mencakup pengembangan pariwisata, infrastruktur, lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, penguatan industri pakan lokal, hingga pengembangan UMKM.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar potensi NTB tidak berhenti sebagai sumber daya mentah, tetapi mampu diolah menjadi nilai tambah, investasi, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui hilirisasi, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkualitas, NTB terus membangun fondasi ekonomi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
(Yyt)

Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan seluruh peserta harus terus meningkatkan kemampuan dan tidak cepat merasa puas. Menurutnya, kemajuan harus terlihat dari aspek fisik, keterampilan, disiplin, hingga kemampuan berbahasa Jepang.

“Ke depan semua harus terus berkembang. Jangan sampai mengalami penurunan. Yang membuat seseorang mundur adalah merasa puas sebelum waktunya. Jadi jangan cepat puas, teruslah belajar dan bekerja,” tegas Iqbal saat membuka pelatihan di Ruang Kompetensi BPSDM NTB, Senin (3/8/2026).

Iqbal menjelaskan, dukungan Pemerintah Provinsi NTB terhadap program pemagangan bukan sekadar untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan di luar negeri. Ia berharap para peserta mampu memanfaatkan hasil kerja mereka sebagai modal membangun masa depan yang lebih baik setelah kembali ke daerah.

“Penghasilan yang diperoleh harus digunakan untuk membangun keluarga. Keluarga yang sebelumnya miskin ekstrem bisa keluar dari kemiskinan, yang sudah sejahtera menjadi lebih maju,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan peserta agar mengelola waktu dan keuangan dengan bijak. Menurutnya, setiap rupiah yang diperoleh harus dipandang sebagai investasi untuk masa depan, bukan dihabiskan untuk memenuhi gaya hidup konsumtif.

“Gunakan uang untuk masa depanmu, keluargamu, dan anak-anakmu nanti. Jangan sampai habis hanya karena gaya hidup,” pesannya.

Selain itu, Gubernur berharap para peserta membawa pulang budaya kerja Jepang, terutama etos kerja, disiplin, dan sopan santun, lalu menularkannya kepada masyarakat di NTB.

“Semakin banyak orang mencintai dan menghargai disiplin, maka disiplin akan menjadi budaya di tengah masyarakat,” katanya.

Iqbal juga mendorong para calon PMI meningkatkan literasi keuangan serta memanfaatkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) PMI yang tersedia di Bank NTB Syariah untuk membangun usaha produktif setelah kembali dari Jepang.

“Ketika pulang nanti, kondisi kalian harus lebih baik. Punya rumah, tanah, atau usaha yang produktif. Jangan gunakan hasil kerja hanya untuk hal-hal konsumtif,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Dr. Aidy Furqan, mengatakan pelatihan tahap pertama bertujuan membekali peserta dengan kemampuan dasar bahasa Jepang, pemahaman budaya dan etika kerja, pengenalan jenis pekerjaan, serta meningkatkan kesiapan fisik, mental, disiplin, kompetensi, dan etos kerja.

Ia menjelaskan, selama pelatihan peserta akan menjalani evaluasi bahasa, fisik, dan kompetensi. Karena itu, seluruh peserta diminta mengikuti setiap tahapan dengan sungguh-sungguh.

“Kami berharap seluruh peserta dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya agar tidak tereliminasi,” ujar Aidy.

Peserta yang lulus Pelatihan Nasional Tahap II dijadwalkan berangkat ke Jepang pada akhir 2026 atau paling lambat awal 2027 untuk mengikuti program magang selama tiga tahun. Peserta dengan prestasi dan potensi luar biasa berpeluang memperoleh perpanjangan masa magang hingga lima tahun.

“Mereka diharapkan menjadi duta NTB yang membawa nama baik daerah sekaligus mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia,” tutup Aidy.

(Yyt)

Penegasan itu disampaikan saat membuka Rapat Pembahasan Konflik Agraria Desa Karangsidemen dan Desa Lantan, Kabupaten Lombok Tengah, yang dirangkaikan dengan penyusunan data potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) di Hotel Astoria, Mataram, Kamis (30/7).

“Reforma agraria adalah kewajiban negara, bukan karena tekanan demonstrasi. Negara wajib memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” tegas Miq Iqbal.
Gubernur menjelaskan, reforma agraria memiliki tiga tujuan utama, yakni memberikan kepastian hukum atas tanah yang dikelola masyarakat, mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemprov NTB menetapkan empat prinsip utama, yaitu data yang akurat dan terintegrasi, mencegah spekulasi lahan, menjaga keseimbangan antara keadilan sosial dan kelestarian lingkungan, serta mengedepankan kompromi dalam penyelesaian konflik.

Miq Iqbal menegaskan, kawasan Lantan dan Karangsidemen merupakan daerah penyangga hutan lindung dan kawasan tangkapan air sehingga penyelesaian reforma agraria harus tetap mengutamakan aspek konservasi lingkungan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Dr. Ir. Embun Sari, S.H., M.Si., M.H., mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Ia menegaskan, penerima manfaat TORA diprioritaskan bagi petani penggarap dan masyarakat setempat yang belum memiliki lahan sesuai Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023. Pemerintah juga menyiapkan skema Hak Pengelolaan (HPL) Bank Tanah untuk mencegah praktik jual beli lahan hasil redistribusi.

Melalui sinergi bersama Kementerian ATR/BPN, Pemprov NTB berkomitmen menjadikan penyelesaian konflik agraria di Desa Lantan dan Desa Karangsidemen sebagai model reforma agraria yang memberikan kepastian hukum, menjaga kelestarian lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(Yyt)

Atas arahan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, kegiatan ini dirancang bukan sekadar menyaksikan laga puncak sepak bola dunia, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi yang mempertemukan pemerintah dan masyarakat dalam suasana hangat, aman, nyaman, dan penuh kebersamaan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB, Safrudin, SH., MH., usai rapat persiapan yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Abul Chair, di Ruang Rapat Sekda, Jumat (17/7). Rapat dihadiri sejumlah perangkat daerah terkait bersama TVRI guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan optimal.

Safrudin mengatakan, Sekda menekankan agar seluruh persiapan dilakukan secara maksimal mengingat kegiatan tersebut akan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemerintah Provinsi NTB, serta masyarakat dari berbagai daerah di Pulau Lombok.

«”Atas arahan Bapak Gubernur, nonton bareng ini harus dipersiapkan sebaik-baiknya agar masyarakat dapat menikmati Final Piala Dunia dengan nyaman, aman, dan penuh kebersamaan,” ujar Safrudin.»

Untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih berkesan, Pemprov NTB akan memasang layar lebar di Halaman Bumi Gora. Suasana juga akan dimeriahkan dengan hiburan yang dimulai sejak pukul 02.00 WITA, sehingga masyarakat dapat menikmati berbagai rangkaian acara sebelum pertandingan dimulai.

Tak hanya menjadi hiburan, kegiatan ini juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Pemprov NTB melibatkan Dinas Perindustrian serta Dinas Koperasi dan UMKM untuk menghadirkan pelaku UMKM, pedagang kaki lima, dan pedagang asongan di sekitar lokasi acara.

«”Momentum ini bukan hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan melalui aktivitas ekonomi yang tumbuh selama acara berlangsung,” jelasnya.»

Demi menjamin keamanan dan kenyamanan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Dinas Perhubungan Provinsi NTB akan melakukan pengamanan kawasan, pengaturan lalu lintas, serta penataan area parkir. Masyarakat diimbau memarkir kendaraan di lokasi yang telah disediakan dan memastikan kendaraan terkunci dengan baik.

Sekda juga meminta seluruh perangkat daerah memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat dapat menikmati acara dengan aman dan nyaman sejak tiba hingga kegiatan berakhir.

Menurut Safrudin, nobar Final Piala Dunia 2026 merupakan milik seluruh masyarakat NTB. Karena itu, siapa pun dipersilakan hadir tanpa membedakan latar belakang, profesi, maupun status sosial.

«”Sepak bola adalah olahraga yang menyatukan semua kalangan. Tidak ada kelas dalam nonton bareng ini. Pimpinan daerah, Forkopimda, ASN, dan masyarakat akan berbaur bersama menikmati pertandingan. Inilah semangat kebersamaan yang ingin dibangun Bapak Gubernur melalui kegiatan ini,” katanya.»

Pemprov NTB berharap nobar Final Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi tontonan bersama, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, memperkuat persatuan, serta menggerakkan perekonomian melalui aktivitas UMKM.

Safrudin pun mengajak seluruh masyarakat NTB untuk hadir bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas sepak bola dan menyemarakkan pesta sepak bola dunia di Halaman Bumi Gora.

«”Mari kita jadikan Final Piala Dunia ini sebagai momentum mempererat persaudaraan, menikmati hiburan yang sehat, menjaga ketertiban, serta menunjukkan kepada dunia bahwa NTB adalah daerah yang ramah, aman, dan penuh semangat kebersamaan,” tutupnya.

(Yyt)

Pembukaan Porprov XII ditandai dengan penyalaan api Porprov oleh Gubernur Miq Iqbal didampingi Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, Ketua KONI NTB H. Mori Hanafi, Wakil Ketua Umum KONI Pusat, serta atlet-atlet kebanggaan NTB. Acara dihadiri jajaran Forkopimda, para bupati dan wali kota se-NTB, pimpinan DPRD, kepala OPD, pengurus KONI, serta ribuan atlet dan ofisial dari seluruh kabupaten/kota.

Suasana pembukaan semakin meriah dengan parade kontingen, tari kolosal Raga Budaya, serta pertunjukan seni yang menggambarkan semangat persatuan masyarakat NTB.

Ketua KONI NTB, H. Mori Hanafi, menegaskan seluruh pelaksanaan Porprov XII dirancang sebagai simulasi menuju PON XXII 2028. Berbagai aspek teknis telah disesuaikan dengan standar nasional, termasuk penerapan sistem digital dalam pendaftaran atlet guna mewujudkan tata kelola olahraga yang modern dan transparan.

“Porprov ini menjadi latihan bersama menuju PON 2028. Karena itu, kami mulai menerapkan sistem yang lebih profesional, efisien, dan transparan agar seluruh perangkat penyelenggara terbiasa dengan standar nasional,” ujarnya.

Porprov XII mempertandingkan 51 cabang olahraga yang diikuti 4.860 atlet, didampingi 1.088 ofisial, serta 519 wasit, hakim, dan juri. Kompetisi berlangsung hingga 26 Juli 2026 di enam daerah penyelenggara, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Selain menjadi ajang pembinaan prestasi, Porprov XII juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Perputaran ekonomi selama penyelenggaraan diperkirakan menembus lebih dari Rp100 miliar, didorong meningkatnya okupansi hotel, sektor transportasi, kuliner, hingga aktivitas UMKM. Lebih dari 4.200 kamar hotel diperkirakan terisi, sementara jumlah penonton diproyeksikan mencapai lebih dari 150 ribu orang sepanjang pelaksanaan.

Mori Hanafi menyebut keberhasilan penyelenggaraan Porprov merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, sponsor, dan masyarakat dalam memajukan olahraga daerah.

Sementara itu, Gubernur Miq Iqbal menegaskan Porprov bukan sekadar agenda olahraga empat tahunan, melainkan fondasi lahirnya atlet-atlet masa depan NTB.

“Porprov ini bukan sekadar soal siapa yang menang dan kalah. Ini adalah embrio pembinaan atlet masa depan NTB. Dari sinilah kita menyiapkan generasi yang akan mengharumkan nama daerah pada PON maupun berbagai kejuaraan nasional dan internasional,” tegasnya.

Menurut Gubernur, ada dua misi besar yang ingin dicapai melalui Porprov XII. Pertama, meningkatkan kualitas pembinaan agar prestasi atlet NTB pada PON XXII Tahun 2028 melampaui capaian sebelumnya. Kedua, menguji kesiapan NTB sebagai tuan rumah PON yang profesional, akuntabel, dan berstandar nasional.

“Kita ingin menjadi tuan rumah terbaik. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, bersih, transparan, akuntabel, dan tidak menyisakan persoalan hukum maupun administrasi,” kata Miq Iqbal.

Ia juga mengingatkan seluruh atlet agar menjunjung tinggi sportivitas dan menjadikan Porprov sebagai wadah membangun karakter.

“Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, kejarlah prestasi setinggi mungkin, tetapi jangan pernah mengorbankan sportivitas. Kita boleh bersaing di arena, tetapi setelah pertandingan usai, kita tetap satu keluarga besar Nusa Tenggara Barat,” pesannya.

Porprov XII NTB 2026 diharapkan menjadi titik awal lahirnya atlet-atlet berprestasi yang siap bersaing di PON XXII 2028. Di sisi lain, ajang ini juga menjadi bukti kesiapan NTB sebagai tuan rumah yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing, sekaligus mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui sektor olahraga.

(Yyt)

Dokumen KUA-PPAS diserahkan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., mewakili Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam Rapat Paripurna DPRD NTB di Ruang Rapat Tambora, Mataram, Selasa (14/7/2026).

Mengawali penyampaiannya, Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda mengapresiasi masyarakat NTB yang terus menjaga stabilitas daerah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat kepercayaan pemerintah pusat sekaligus mempercepat pembangunan di NTB.

Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Pemprov NTB memproyeksikan kapasitas fiskal daerah semakin kuat sehingga membuka ruang lebih besar bagi percepatan program prioritas. Meski demikian, pengelolaan anggaran tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar setiap rupiah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Umi Dinda juga menegaskan sinergi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat. Salah satu buktinya adalah peresmian Bendungan Meninting oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menjadi bagian dari lima bendungan strategis nasional.

“Peresmian Bendungan Meninting semakin memperkokoh posisi NTB sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi nasional,” ujarnya.

Di sektor pariwisata, Pemprov NTB optimistis berbagai agenda nasional dan internasional akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Kesuksesan Pocari Sweat Run Lombok 2026 dinilai memberikan dampak positif bagi sektor perhotelan, transportasi, UMKM, dan ekonomi kreatif. Momentum tersebut akan berlanjut melalui MotoGP Mandalika 2026, Porprov XII NTB, hingga persiapan PON XXII Tahun 2028.

Adapun tema pembangunan APBD 2027 adalah “Akselerasi Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan dan Energi, Penyiapan Ekosistem Industri Agromaritim, serta Pembangunan Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan.”

“Tema ini mencerminkan arah pembangunan NTB yang berfokus pada program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata, baik dalam jangka pendek maupun berkelanjutan,” jelas Umi Dinda.

Ia menambahkan, penyusunan APBD 2027 tetap memprioritaskan belanja wajib, belanja earmarked, serta program-program strategis daerah dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Rancangan KUA-PPAS yang memuat proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah selanjutnya akan dibahas bersama DPRD NTB sebelum ditetapkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2027.

Pemprov NTB berharap pembahasan KUA-PPAS dapat diselesaikan tepat waktu sehingga APBD 2027 mampu menjadi instrumen percepatan pembangunan, pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan daya saing ekonomi, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat NTB.

(Yyt)

Media Analis Indonesia.Mataram, NTB – Kemiskinan ekstrem tidak dapat diputus hanya dengan bantuan sosial. Ia membutuhkan strategi yang mampu membangun kemandirian keluarga, menggerakkan potensi lokal, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Berangkat dari pemahaman tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadirkan Program Desa Berdaya, sebuah pendekatan pembangunan yang memadukan pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, penguatan ekonomi desa, dan kolaborasi lintas sektor sebagai strategi graduasi kemiskinan ekstrem menuju NTB Makmur Mendunia.

Bagaimana strategi tersebut bekerja dapat dilihat dari kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, ke Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Kunjungan itu bukan sekadar agenda peninjauan program, melainkan upaya memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengevaluasi berbagai persoalan yang masih menghambat pembangunan desa.

Di Desa Mekarsari, Gubernur berdialog dengan keluarga penerima manfaat, meninjau rumah yang sedang direhabilitasi, melihat usaha-usaha produktif yang mulai tumbuh, hingga menyusuri jalan menuju Dusun Malaka yang masih sempit dan rusak. Dari pertemuan langsung dengan masyarakat itu tampak bahwa bantuan pemerintah telah menumbuhkan harapan, tetapi masih memerlukan dukungan infrastruktur,p pelayanan dasar, dan pendampingan agar benar-benar menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.

Kunjungan tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan tidak pernah berdiri sendiri. Modal usaha akan sulit berkembang apabila akses jalan masih terbatas. Rumah yang layak huni akan lebih bermakna apabila diikuti kesempatan memperoleh penghasilan. Potensi desa pun tidak akan menghasilkan nilai tambah apabila belum didukung kelembagaan ekonomi, akses pasar, dan tata kelola yang baik.

Mekarsari menjadi gambaran kecil dari wajah pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Dari desa ini terlihat bahwa upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, menghubungkan pembangunan manusia, pemberdayaan ekonomi, penyediaan infrastruktur dasar, dan pengembangan potensi lokal dalam satu ekosistem yang saling menguatkan. Gagasan inilah yang menjadi fondasi Program Desa Berdaya.

Membangun Jalan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap pekerjaan produktif, pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak, infrastruktur dasar, dan permodalan. Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB mengembangkan Desa Berdaya Transformatif sebagai strategi graduasi untuk membangun keluarga yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.

Program ini dilaksanakan melalui empat pilar utama, yaitu perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan. Keempat pilar tersebut saling melengkapi sehingga bantuan yang diberikan tidak berhenti sebagai intervensi jangka pendek, tetapi menjadi fondasi peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Pada tahap pertama, Program Desa Berdaya Transformatif dilaksanakan di 40 desa dengan sasaran 6.337 kepala keluarga miskin ekstrem yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat. Setiap desa memperoleh Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp300 juta, sementara setiap kepala keluarga sasaran memperoleh bantuan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp7 juta dalam bentuk aset produktif sesuai rencana usaha yang telah diverifikasi. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan bantuan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp200 juta per desa untuk rehabilitasi delapan unit rumah.

Antusiasme masyarakat terhadap program ini tercermin dari tingginya partisipasi dalam penyusunan rencana usaha. Dari 6.337 kepala keluarga yang menjadi sasaran, sebanyak 5.277 keluarga atau 83,27 persen telah mengajukan proposal usaha. Setelah melalui verifikasi berjenjang, 5.024 proposal atau 79,28 persen dinyatakan layak memperoleh dukungan. Sebanyak 209 proposal masih memerlukan penyempurnaan, sedangkan 1.104 keluarga yang belum mengajukan proposal menjadi prioritas pendampingan pada tahap berikutnya.

Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi memosisikan diri sebagai penerima bantuan semata. Mereka mulai memanfaatkan program sebagai peluang membangun usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Di sisi lain, pemerintah memilih memastikan setiap bantuan benar-benar tepat sasaran sehingga memiliki peluang berhasil dalam jangka panjang.

Sebaran proposal yang telah disetujui memperlihatkan kesiapan masyarakat di berbagai daerah. Kabupaten Lombok Barat mencatat jumlah proposal terbesar dengan 1.443 proposal, disusul Lombok Tengah sebanyak 1.234 proposal, Lombok Timur 935 proposal, Kota Mataram 421 proposal, dan Kabupaten Sumbawa 304 proposal. Sebaran ini menjadi dasar penyusunan pola pendampingan dan pengembangan usaha sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Jenis usaha yang dipilih masyarakat juga menunjukkan arah pembangunan ekonomi desa. Dari 5.024 proposal usaha yang disetujui, 2.481 proposal atau hampir 50 persen memilih peternakan unggas sebagai usaha utama. Selanjutnya 1.588 proposal bergerak di sektor perdagangan, 360 proposal pada pertanian dan perkebunan, sedangkan sisanya tersebar pada sektor perikanan, jasa, industri rumah tangga, dan berbagai usaha produktif lainnya.

Dominasi usaha peternakan unggas dan perdagangan menunjukkan bahwa masyarakat memilih sektor yang telah mereka kuasai. Pemerintah kemudian memperkuat potensi tersebut melalui bantuan aset produktif dan pendampingan usaha agar mampu berkembang menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan.

Selain usaha utama, masyarakat juga mengajukan 2.016 usulan usaha kedua sebagai sumber pendapatan tambahan. Diversifikasi ini menjadi indikator tumbuhnya ketahanan ekonomi keluarga, karena penghasilan tidak lagi bergantung pada satu jenis usaha.

Untuk mendukung seluruh usaha tersebut, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan Rp35,144 miliar dalam bentuk transfer aset produktif. Sebesar Rp30,296 miliar atau 86,2 persen dialokasikan untuk usaha utama, sedangkan Rp4,848 miliar atau 13,8 persen digunakan untuk mendukung usaha kedua. Skema ini menegaskan perubahan pendekatan pemerintah, dari bantuan yang bersifat konsumtif menjadi investasi produktif yang mampu menghasilkan nilai ekonomi bagi keluarga penerima manfaat.

Meski demikian, prinsip kehati-hatian tetap menjadi bagian penting pelaksanaan program. Masih terdapat 208 proposal yang belum dapat disetujui dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp1,456 miliar, sebagian besar merupakan usulan pada sektor peternakan ternak besar yang masih memerlukan penyempurnaan dan verifikasi lebih lanjut. Langkah ini menunjukkan bahwa kecepatan pelaksanaan tetap diimbangi dengan ketepatan sasaran dan kualitas program.

Lebih jauh lagi, hasil pendataan menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem memiliki dimensi yang lebih luas daripada persoalan pendapatan. Dari 6.337 keluarga miskin ekstrem, masih terdapat 4.809 rumah tidak layak huni, 1.064 keluarga yang belum memiliki akses air bersih yang memadai, 2.424 keluarga yang belum memiliki listrik mandiri, 2.985 keluarga yang belum menerima bantuan sosial, serta 1.570 keluarga dengan 2.074 anak yang belum memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Di bidang perlindungan sosial, masih terdapat 2.801 keluarga atau 44,2 persen yang belum menerima bantuan sosial dan 1.506 keluarga atau 23,8 persen yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. Fakta tersebut menegaskan bahwa peningkatan pendapatan harus berjalan seiring dengan pemenuhan layanan dasar agar keluarga benar-benar mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Karena itu, Program Desa Berdaya dikembangkan sebagai platform kolaborasi lintas sektor. Data menjadi dasar penyusunan kebijakan, sementara setiap persoalan diterjemahkan menjadi intervensi yang saling melengkapi, mulai dari rehabilitasi rumah, penyediaan air bersih, akses listrik, perlindungan sosial, layanan kesehatan, hingga pendidikan. Tujuan akhirnya bukan sekadar meningkatkan pendapatan, tetapi meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

(bersambung)

(Yyt)

Komitmen tersebut ditegaskan dalam peluncuran Program BKOW KUAT (Komunitas Unggul Anak Tangguh) yang dirangkaikan dengan penguatan Program Desa Berdaya di Desa Barabali, Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (25/6/2026).

Kegiatan yang dipimpin Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, didampingi Ketua TP PKK Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal, menjadi bagian dari strategi Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun ekosistem pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta ketahanan keluarga.

Wakil Gubernur NTB yang akrab disapa Ummi Dinda menegaskan, Program Desa Berdaya merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah daerah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui intervensi yang menyentuh langsung akar persoalan masyarakat.

“Tujuan utama Desa Berdaya adalah memperkuat tiga pilar penting, yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Karena itu, kami hadir memastikan seluruh program yang telah dianggarkan benar-benar berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Ummi Dinda, persoalan stunting tidak berdiri sendiri. Faktor sosial, pola pengasuhan, hingga minimnya pendampingan orang tua akibat tuntutan pekerjaan turut memengaruhi tumbuh kembang anak.

Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB mendorong peran aktif pemerintah desa, kader Posyandu, serta Tim Penggerak PKK sebagai ujung tombak dalam mendeteksi persoalan sejak dini sekaligus mendampingi keluarga agar mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan anak.

“Kita harus memetakan berbagai hambatan yang dihadapi masyarakat, baik dari sisi kepedulian orang tua maupun akses terhadap pelayanan. Pencegahan harus menjadi prioritas agar angka stunting terus menurun,” tegasnya.

Selain itu, pendekatan preventif diperkuat melalui edukasi kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan usia dini, serta pembiasaan pola hidup sehat. Menurut Ummi Dinda, langkah preventif jauh lebih efektif dibandingkan hanya menangani stunting setelah terjadi.

Senada dengan hal tersebut, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal, menekankan bahwa keberhasilan membangun keluarga tidak hanya bergantung pada peran ibu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seorang ayah dalam proses pengasuhan.

Ia menyoroti fenomena fatherless parenting, yaitu kondisi ketika ayah hadir secara fisik, tetapi kurang terlibat dalam kehidupan anak. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan serius yang perlu mendapat perhatian bersama.

“Permasalahan Desa Berdaya tidak semata-mata soal kesehatan. Pola pengasuhan sangat menentukan masa depan anak. Kehadiran ayah, meski hanya meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita atau menemani anak sebelum tidur, mampu memberikan dampak besar terhadap tumbuh kembang mereka,” ujar Sinta.

Ia juga mengingatkan pentingnya melakukan pemantauan terhadap anak-anak yang mulai menunjukkan gejala kekurangan gizi agar tidak berkembang menjadi kasus stunting.

Desa Barabali dipilih sebagai lokasi peluncuran Program BKOW KUAT karena merupakan desa binaan BKOW Provinsi NTB. Dari sekitar 6.000 kepala keluarga yang dilayani oleh 115 kader di 23 Posyandu, masih terdapat 100 anak stunting berdasarkan data per 18 Juni 2026.

Pelaksanaan program tidak berhenti pada seremoni semata. Berbagai layanan langsung diberikan kepada masyarakat, di antaranya senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian tablet tambah darah bagi pelajar, penyaluran bantuan sembako untuk lansia, bantuan telur bagi anak stunting, hingga pelatihan pengolahan makanan bergizi melalui kolaborasi BKOW NTB bersama IKABOGA Lombok Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTB bersama Ketua TP PKK Provinsi NTB juga meninjau bazar UMKM masyarakat serta melakukan penanaman pohon sebagai simbol komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

Melalui sinergi antara Program Desa Berdaya dan BKOW KUAT, Pemerintah Provinsi NTB menghadirkan model pembangunan yang menyentuh akar persoalan masyarakat secara menyeluruh. Pengentasan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, penguatan ekonomi keluarga, serta perbaikan pola asuh dipandang sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan.

Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB optimistis mampu melahirkan generasi yang lebih sehat, unggul, tangguh, dan produktif sebagai fondasi mewujudkan NTB Makmur Mendunia.

(Yyt)

Penguatan tata kelola data tersebut menjadi langkah strategis dalam mendorong peningkatan Indeks Satu Data Indonesia sekaligus mewujudkan pemerintahan yang lebih terintegrasi, transparan, akuntabel, dan berbasis data.

Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Dr. Ahsanul Halik, menegaskan bahwa Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tidak bertumpu pada banyaknya data yang dimiliki pemerintah daerah, melainkan pada kualitas tata kelola, penerapan standar, serta bukti implementasi yang telah dijalankan.

“Evaluasi ini bukan menilai seberapa banyak data yang dimiliki pemerintah daerah. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana data tersebut dikelola dengan baik, memiliki standar yang jelas, didukung bukti pelaksanaan, serta benar-benar dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” tegas Halik.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan predikat Sangat Baik pada Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2026. Sementara itu, seluruh pemerintah kabupaten dan kota di NTB didorong untuk meraih minimal predikat Baik.

Menurut Halik, pencapaian target tersebut memerlukan penguatan tata kelola internal, penyempurnaan regulasi, serta kelengkapan dokumen pendukung yang menjadi komponen utama dalam proses evaluasi.

“Yang perlu diperkuat bukanlah menambah jumlah data baru, melainkan memastikan setiap data memiliki standar yang jelas, metadata yang lengkap, didukung regulasi yang memadai, serta disertai bukti pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Dalam sosialisasi tersebut, masih ditemukan sejumlah tantangan yang dihadapi beberapa pemerintah kabupaten dan kota. Di antaranya, belum tersedianya regulasi daerah mengenai penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta belum terbentuknya tim pelaksana secara formal. Kondisi ini dinilai perlu segera ditindaklanjuti agar tidak memengaruhi hasil evaluasi.

Selain itu, peserta juga mendapatkan pendalaman terkait berbagai indikator penilaian SDI, mulai dari perencanaan dan penetapan data prioritas daerah, proses pengumpulan data oleh perangkat daerah, pemeriksaan standar data dan metadata statistik maupun geospasial, mekanisme penyebarluasan data, hingga penguatan kepemimpinan data melalui pemanfaatan, dukungan pembiayaan, serta pengelolaan data yang berkelanjutan.

Halik optimistis seluruh kabupaten dan kota di NTB memiliki peluang besar untuk meningkatkan capaian Indeks Satu Data Indonesia apabila mampu memperkuat aspek administrasi, regulasi, dan tata kelola secara konsisten.

“Satu Data Indonesia bukan sekadar mengumpulkan data, melainkan membangun ekosistem tata kelola data yang berkualitas sebagai fondasi pengambilan kebijakan yang tepat, efektif, dan akuntabel. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, kami optimistis target peningkatan Indeks Satu Data Indonesia dapat dicapai bersama,” pungkasnya.

(Yyt)

Mewakili Gubernur NTB, Asisten I Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si., menyampaikan salam hormat sekaligus permohonan maaf dari Gubernur NTB yang berhalangan hadir secara langsung pada acara tersebut.

Dalam sambutannya, Fathul Gani menegaskan bahwa pergantian Tahun Baru Islam harus dimaknai lebih dari sekadar pergantian angka dalam kalender. Berbeda dengan perayaan Tahun Baru Masehi yang identik dengan pesta, kembang api, dan berbagai bentuk hiburan, masyarakat NTB justru menyambut Tahun Baru Hijriah dengan penuh kekhusyukan, refleksi diri, dan semangat memperbanyak amal kebaikan.

“Pergantian tahun adalah momentum penting untuk merenungkan kembali apa yang telah kita lakukan selama tahun 1447 Hijriah sebagai bekal menata langkah yang lebih baik pada tahun 1448 Hijriah,” ujar Fathul Gani.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjaga persatuan, serta mempererat tali persaudaraan. Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan berbagai program pembangunan daerah.

Salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi NTB pada tahun ini adalah upaya pengentasan kemiskinan. Fathul Gani menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, pemerintah berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan yang masih menjadi tantangan serius bagi daerah.

“Insyaallah, jika pada tahun 1447 Hijriah angka kemiskinan kita masih tergolong tinggi, maka pada tahun 1448 Hijriah ini mari kita bersama-sama berikhtiar dan bekerja keras untuk menguranginya,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Fathul Gani mengajak masyarakat menjadikan momentum 1 Muharram sebagai titik awal untuk meningkatkan kepedulian sosial. Ia menekankan pentingnya menebar manfaat kepada sesama, terutama kepada tetangga, kerabat, dan masyarakat yang membutuhkan uluran tangan.

Pada kesempatan tersebut, tausiah disampaikan oleh Drs. TGH. Munajib Khalid. Dalam ceramahnya, ia mengajak jemaah untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT, baik nikmat iman, kesehatan, maupun kesempatan untuk terus beribadah dan berbuat kebaikan.

Menurutnya, rasa syukur merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan kualitas hidup sekaligus mendekatkan diri kepada Allah SWT.

TGH. Munajib Khalid juga mengisahkan perjalanan hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah, yang menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Melalui peristiwa tersebut, jemaah diajak meneladani keteguhan hati, kesabaran, keberanian, dan tawakal Rasulullah SAW dalam menghadapi berbagai tantangan serta ancaman dari kaum Quraisy.

Nilai-nilai hijrah tersebut, menurutnya, tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern sebagai pedoman menghadapi berbagai tantangan zaman.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya memperkuat semangat persaudaraan dan kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan oleh kaum Muhajirin dan Anshar. Sikap saling membantu, berbagi, serta mengutamakan kepentingan bersama merupakan teladan yang perlu terus dihidupkan dalam kehidupan bermasyarakat guna menciptakan lingkungan yang harmonis, damai, dan penuh keberkahan.

Melalui peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah ini, Pemerintah Provinsi NTB berharap masyarakat dapat menjadikan semangat hijrah sebagai sarana untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama.

Dengan semangat kebersamaan dan nilai-nilai keislaman yang kuat, NTB diharapkan terus bergerak menuju daerah yang lebih maju, sejahtera, religius, dan berdaya saing.

(Yyt)