Dalam kunjungan tersebut, Miq Iqbal didampingi Kepala Dinas Sosial NTB, Direktur RSUP NTB, Kepala Dinas PUPRPKP NTB, jajaran Pemkab Lombok Tengah, Baznas, serta sejumlah pemangku kepentingan.

Pasien pertama yang dikunjungi adalah Ahmad Yani, pria berusia lebih dari 40 tahun yang menderita hidrosefalus sejak kecil. Kondisinya membuat ia tidak pernah mengenyam pendidikan dan hingga kini hanya bisa terbaring di rumah.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Baru kali ini seorang gubernur datang langsung melihat kondisi anak kami. Semoga ini menjadi jalan bagi Ahmad Yani mendapatkan penanganan yang lebih baik,” ujar ayahnya, Safi’i.

Gubernur kemudian mengunjungi Nadira Oktavany Putri, bayi berusia delapan bulan yang telah menjalani operasi hidrosefalus di RSUP NTB. Kondisinya kini terus membaik dan rutin menjalani kontrol dua kali setiap pekan.

Sambil menggendong Nadira, Miq Iqbal berpesan agar keluarga terus menjaga asupan gizi dan kesehatan sang bayi.

“Alhamdulillah kondisinya jauh lebih baik. Kepalanya tidak lagi membesar. Tetap dijaga makanannya, harus bergizi. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap senyum,” pesannya.

Dalam kesempatan itu, Miq Iqbal mengungkapkan, sedikitnya 15 kasus hidrosefalus ditemukan di NTB dalam kurun waktu sekitar satu tahun terakhir. Temuan tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah daerah.

“Ini menjadi atensi kami. Kami akan berkoordinasi dengan para ahli dan Dinas Kesehatan untuk mengkaji penyebabnya sehingga langkah pencegahan dan penanganannya lebih tepat,” tegasnya.

Direktur RSUP NTB, drg. H. Asrul Sani, M.Kes., menjelaskan kasus Ahmad Yani sudah berlangsung lebih dari empat dekade sehingga tindakan operasi memiliki risiko sangat tinggi. Karena itu, penanganan difokuskan pada perawatan suportif (palliative care) untuk menjaga kualitas hidup pasien.

Menurutnya, RSUP NTB kini telah memiliki dokter spesialis bedah saraf dan fasilitas yang memadai. Karena itu, deteksi dini serta penanganan sejak bayi menjadi kunci utama keberhasilan terapi hidrosefalus.

Selain meninjau pelayanan kesehatan, Gubernur juga mengecek pelaksanaan Program Desa Berdaya. Kepala Desa Pandan Indah, Maksum, S.Pd.I., mengatakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) telah dimanfaatkan untuk program penggemukan 10 ekor sapi dan budidaya 525 ekor ayam petelur yang dikelola masyarakat.

Kunjungan ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Desa Berdaya.

(Yyt)

Komitmen tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah, Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat, bersama Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, serta dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-NTB di Aula Bank NTB Syariah, Mataram, Selasa (7/7/2026).

Menteri Lingkungan Hidup memperkenalkan Agenda Aksi Pertobatan Ekologis Nasional yang berfokus pada rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai (DAS), pemulihan ekosistem pesisir, pengelolaan sampah dari sumbernya, pengendalian pencemaran, rehabilitasi lahan kritis, hingga penguatan ekonomi sirkular dan pasar karbon.

Menurut Menteri, sebagian besar bencana hidrometeorologi dipicu oleh kerusakan lingkungan. Karena itu, pola pengelolaan sampah harus berubah dari angkut dan buang menjadi pilah, olah, guna ulang, dan daur ulang sejak dari sumbernya.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa kerusakan hutan dan persoalan sampah telah menjadi tantangan serius di NTB. Ia menyoroti banjir yang terus berulang di Pulau Sumbawa akibat rusaknya kawasan hulu, serta kondisi TPA Regional Kebon Kongok yang kini menampung hampir satu juta ton sampah dengan tambahan sekitar 400 ton per hari.

“Kami berkomitmen melakukan rehabilitasi kawasan tangkapan air dan memperkuat sistem pengelolaan sampah agar risiko bencana dapat ditekan sekaligus menjamin keberlanjutan lingkungan,” tegas Gubernur.

Menteri juga menyatakan siap membantu NTB memperkuat pengelolaan TPA Kebon Kongok melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dan sistem ekonomi sirkular.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov NTB tengah menyiapkan Peraturan Gubernur terkait pengawasan aktivitas tambak di kawasan pesisir serta kebijakan Corporate Environment Responsibility (CER) untuk mendorong dunia usaha, khususnya sektor pariwisata, berkontribusi dalam pelestarian lingkungan.

Komitmen tersebut mendapat dukungan seluruh kepala daerah di NTB. Bupati Sumbawa melaporkan keberhasilan penanaman sekitar 1,15 juta pohon, sementara kepala daerah lainnya meminta dukungan pemerintah pusat untuk rehabilitasi kawasan hulu dan penguatan fasilitas pengelolaan sampah.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Kementerian Lingkungan Hidup akan mengalokasikan program penanaman pohon nasional, memperkuat pendampingan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, serta menyerahkan 200 unit komposter kepada Pemerintah Provinsi NTB.

Rapat ditutup dengan kesepakatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk menjadikan penyelamatan lingkungan sebagai gerakan bersama demi mewujudkan pembangunan NTB yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

(Yyt)

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur saat mewakili Gubernur NTB dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, Kamis (25/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Ummi Dinda menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan perhatian, masukan, serta berbagai saran kritis terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

“Seluruh pandangan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTB. Seluruhnya akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan daerah guna terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta pembangunan yang berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.

Wagub menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB sejalan dengan pandangan DPRD terkait pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan aset secara produktif, digitalisasi layanan perpajakan, serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurutnya, langkah-langkah tersebut menjadi strategi penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB.

Terkait pelaksanaan anggaran, Pemprov NTB terus melakukan berbagai pembenahan, mulai dari peningkatan kualitas perencanaan program, percepatan pengadaan barang dan jasa, hingga penguatan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Hal ini dilakukan agar setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD mampu menghasilkan manfaat yang maksimal.

Pemerintah juga menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi juga dari kualitas keluaran (output) dan dampak nyata (outcome) yang dirasakan masyarakat.

Menanggapi perhatian sejumlah fraksi terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Wagub menjelaskan bahwa SILPA Tahun Anggaran 2025 terbentuk dari efisiensi pelaksanaan belanja daerah, pelampauan target pendapatan tertentu, serta transfer pemerintah pusat yang diterima menjelang akhir tahun anggaran.

“SILPA bukan dana yang menganggur. Dana tersebut akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung pembiayaan berbagai program prioritas daerah melalui mekanisme APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Dalam rapat paripurna tersebut, Pemprov NTB juga menegaskan bahwa arah kebijakan APBD difokuskan pada agenda pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program-program prioritas meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan UMKM, ketahanan pangan, pengembangan sektor pariwisata, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTB.

Berbagai indikator pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), serta penguatan daya saing daerah, terus menjadi fokus pemerintah dalam memastikan manfaat belanja daerah benar-benar dirasakan masyarakat.

Di bidang tata kelola pemerintahan, Pemprov NTB berkomitmen untuk terus menyempurnakan pengelolaan aset daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan piutang, memperkuat pembinaan BUMD, serta menjaga konsistensi penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan hasil audit yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menutup penyampaiannya, Wakil Gubernur NTB menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD akan terus diperkuat demi mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin baik, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“APBD bukan sekadar dokumen anggaran. APBD adalah instrumen strategis untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia,” pungkasnya.

(Yyt)

Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Manajemen Transformasi Layanan Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Fahmi Alusi, dalam Focus Group Discussion (FGD) Uji Coba Pedoman dan Kertas Kerja Manajemen Layanan Digital Pemerintah Batch 2 yang digelar di Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Senin (22/6/2026).

Menurut Fahmi, pemerintah saat ini sedang mematangkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemerintahan Digital yang akan menggantikan regulasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Transformasi ini tidak lagi hanya berfokus pada prosedur layanan, tetapi lebih menitikberatkan pada kualitas pelayanan dan pengalaman pengguna (user experience).

“Jika sebelumnya fokus kita adalah perbaikan prosedur layanan, kini yang menjadi perhatian utama adalah kualitas layanan dan pengalaman pengguna,” ujar Fahmi.

Ia menjelaskan, regulasi baru tersebut akan diperkuat melalui empat pilar utama, yakni identitas digital, sistem pertukaran data, portal pemerintah, serta sistem pembayaran digital yang terintegrasi.

Salah satu perubahan paling mendasar adalah penyederhanaan area manajemen. Jika sebelumnya terdapat delapan area manajemen dalam SPBE yang dikelola secara terpisah oleh berbagai instansi, kini disederhanakan menjadi lima Area Manajemen Layanan Digital Pemerintah yang dikoordinasikan langsung oleh Kementerian PANRB.

Kelima area tersebut meliputi Manajemen Risiko yang berkolaborasi dengan Bappenas, BPKP, dan BSSN; Manajemen Pengetahuan bersama BRIN; Manajemen Perubahan; Manajemen Keberlangsungan; serta Manajemen Relasi Pengguna.

Fahmi menegaskan bahwa aspek penting seperti keamanan informasi tidak dihapus, melainkan diperkuat melalui bab khusus mengenai Ekosistem Keamanan. Sementara itu, manajemen aset akan disesuaikan dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), sedangkan pengelolaan data diintegrasikan ke dalam ekosistem data nasional.

Selain regulasi, pemerintah juga menyiapkan target ambisius di bidang sumber daya manusia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sebanyak 90 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) ditargetkan memiliki kompetensi digital yang optimal.

“Pada tahun 2029, ditargetkan 90 persen ASN Indonesia memiliki kompetensi digital yang memadai. Kami akan menetapkan parameter yang jelas untuk mencapai target tersebut,” tegasnya.

FGD Batch 2 di NTB melibatkan Pemerintah Provinsi NTB bersama pemerintah kabupaten/kota, antara lain Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, dan Bima. Para peserta dibagi dalam sejumlah tim untuk menguji langsung pengisian kertas kerja manajemen layanan digital.

“Kami sangat berterima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik karena NTB akan menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan nasional. Kami membutuhkan masukan nyata dari daerah mengenai hal-hal yang memungkinkan maupun yang masih menjadi tantangan dalam implementasi,” kata Fahmi.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H., menyambut baik kepercayaan yang diberikan kepada NTB. Menurutnya, transformasi digital tidak boleh sekadar menghasilkan aplikasi baru, tetapi harus mampu mengubah proses bisnis dan budaya kerja pemerintahan secara menyeluruh.

“Transformasi digital bukan hanya mengubah pelayanan manual menjadi elektronik, tetapi bagaimana seluruh sistem pemerintahan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Dr. Aka, sapaan akrabnya.

Komitmen Pemprov NTB terhadap digitalisasi telah dibuktikan melalui capaian Indeks SPBE tahun 2025 yang mencapai 4,20 dari skala 5 dengan kategori memuaskan. Bahkan, sektor layanan publik berhasil meraih nilai sempurna 5,00.

Berbagai layanan digital juga telah terintegrasi melalui platform NTB Satu Data, JDIH, SP4N-LAPOR!, hingga portal NTB DigiFest. Untuk mengatasi fragmentasi layanan dan ego sektoral, seluruh pengembangan aplikasi di lingkungan Pemprov NTB kini diarahkan melalui satu pintu di bawah koordinasi Dinas Kominfotik NTB.

Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ini, diharapkan lahir standar manajemen layanan digital yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sekaligus menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya pemerintahan digital Indonesia yang lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada masyarakat.

(Yyt)

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Jumat (5/6/2026).

Menurut Isma Yatun, berbagai langkah pembenahan yang dilakukan Pemprov NTB berhasil menjawab sejumlah persoalan mendasar yang sebelumnya menjadi catatan BPK. Bahkan, NTB dinilai mampu menunjukkan arah perubahan yang jelas dengan hasil nyata dalam pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu capaian penting adalah keberhasilan Pemprov NTB menuntaskan persoalan utang belanja dan utang bank pada RSUD Provinsi NTB yang seluruhnya telah dilunasi pada 2025. Permasalahan yang sebelumnya menjadi sorotan dalam pemeriksaan tahun 2024 kini tidak lagi ditemukan.

Tak hanya itu, BPK juga mengapresiasi kebijakan penghapusan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) bagi siswa SMA dan SMK negeri sejak Semester II Tahun 2025. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya memperkuat tata kelola pendidikan sekaligus memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat.

Atas kinerja tersebut, BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemprov NTB untuk yang ke-15 kalinya secara berturut-turut. Meski masih terdapat beberapa catatan terkait pengendalian dan kepatuhan, BPK menegaskan hal tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan daerah.

BPK juga menyoroti kuatnya sinergi antara Pemprov NTB dan DPRD NTB dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Keberhasilan mempertahankan opini WTP harus menjadi pijakan untuk memperkuat integritas fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat terwujudnya visi NTB Mendunia,” tegas Isma Yatun.

Capaian ini menjadi sinyal positif bahwa reformasi tata kelola yang dijalankan Pemprov NTB mulai menunjukkan hasil konkret, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah yang semakin sehat dan profesional.

(Yyt)

Ritual Betabeq merupakan warisan budaya masyarakat Sasak yang dilakukan sebagai bentuk permohonan restu, perlindungan, dan keberkahan sebelum menyelenggarakan kegiatan penting. Tradisi ini sekaligus menjadi simbol penghormatan terhadap alam, masyarakat, serta nilai-nilai luhur yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, melalui Sekretaris Daerah NTB H. Abul Chair, menegaskan bahwa pengembangan pariwisata dan penyelenggaraan event internasional harus berjalan seiring dengan pelestarian budaya lokal.

“Melalui Ritual Betabeq, kita mempertemukan semangat olahraga dengan kekayaan budaya Sasak. Kami ingin setiap tamu yang datang ke NTB merasa diterima sebagai keluarga,” ujar Abul Chair saat membacakan sambutan gubernur.

Pemprov NTB menilai Pocari Sweat Run Lombok tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah melalui sektor pariwisata, UMKM, transportasi, dan perhotelan.

Marketing Director Pocari Sweat, Puspita Winawati, mengungkapkan bahwa pada penyelenggaraan tahun lalu event ini berhasil menghadirkan 8.400 pelari, dengan sekitar 70 persen peserta berasal dari luar Lombok. Tahun ini, jumlah peserta ditargetkan meningkat menjadi 10.000 pelari.

“Kehadiran peserta bersama keluarga memberikan dampak ekonomi yang besar karena mereka menginap, berwisata, menikmati kuliner, dan berbelanja produk UMKM lokal,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, memastikan dukungan penuh pemerintah daerah agar pelaksanaan Pocari Sweat Run Lombok 2026 berlangsung lebih sukses dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, pelaku usaha, dan komunitas lokal diharapkan menjadikan Pocari Sweat Run Lombok 2026 bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga momentum promosi budaya dan penguatan posisi NTB sebagai destinasi sport tourism kelas dunia yang tetap berakar kuat pada kearifan lokal.

(Yyt)

Antusiasme tersebut terungkap dalam silaturahmi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, bersama sejumlah kepala desa penerima manfaat Program Desa Berdaya Tematik, Sabtu (30/5).

Program ini dirancang untuk memperkuat pembangunan berbasis potensi lokal. Setiap desa diberikan keleluasaan mengembangkan sektor unggulan yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kepala Desa Masbagik Utara Baru, Khaerul Ihsan, mengungkapkan bahwa bantuan tersebut akan difokuskan pada pengembangan budidaya ikan nila melalui BUMDes. Selain memenuhi kebutuhan pasar lokal, hasil budidaya juga diproyeksikan menjadi pemasok bahan pangan bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Masbagik.

“Program ini menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada desa. Dengan dukungan yang tepat, desa dapat tumbuh menjadi pusat ekonomi baru yang mandiri dan produktif,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Desa Sukamulia, Ismail. Menurutnya, dana Desa Berdaya membuka peluang besar untuk mempercepat pengembangan sektor wisata dan kuliner berbasis potensi desa.

Sementara itu, Kepala Desa Pringgasela, Zohri Azizan, menilai program tersebut sangat strategis dalam memperkuat ketahanan pangan, pariwisata, serta pelestarian lingkungan yang berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, bantuan akan difokuskan untuk memperkuat sektor ketahanan pangan dengan melibatkan pemuda, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan agar manfaat program dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.

Tak hanya mendapat dukungan dari pemerintah desa, masyarakat juga menyambut positif program ini. Pengelola budidaya ikan nila BUMDes Masbagik Utara Baru, Jamiludin, optimistis bantuan tersebut akan mempercepat pengembangan usaha masyarakat sekaligus memperkuat pasokan pangan lokal.

Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Halik yang akrab disapa Aka, menegaskan bahwa Program Desa Berdaya bukan sekadar bantuan keuangan, melainkan investasi pembangunan yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Ketika desa bergerak, ekonomi rakyat tumbuh. Ketika ekonomi desa tumbuh, kesejahteraan masyarakat meningkat. Inilah semangat Desa Berdaya untuk mewujudkan NTB Makmur Mendunia,” tegasnya.

Melalui penguatan sektor ketahanan pangan, pariwisata, ekonomi kreatif, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat, Program Desa Berdaya Tematik diyakini mampu menciptakan efek berganda berupa peningkatan pendapatan warga, lahirnya lapangan kerja baru, serta percepatan penurunan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat.

(Yyt)

Kehadiran rumah sakit tersebut diharapkan mampu memperluas akses layanan kesehatan masyarakat di Lombok Timur dan wilayah sekitarnya; sekaligus memperkuat kontribusi Muhammadiyah dalam pembangunan sektor kesehatan di NTB.

Peresmian yang berlangsung di kompleks RS UMMAT PKU Muhammadiyah Lombok Timur itu dihadiri jajaran Muhammadiyah, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, hingga unsur pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan harus diimbangi dengan penguatan budaya hidup sehat di tengah masyarakat. Ia menyoroti meningkatnya kasus diabetes, obesitas, hingga gangguan kesehatan pada anak akibat minimnya aktivitas fisik dan penggunaan gawai berlebihan.

“Membangun budaya hidup sehat jauh lebih penting; karena kesehatan masyarakat tidak hanya bergantung pada rumah sakit, tetapi juga pola hidup sehari-hari,” ujarnya.

Sebagai langkah nyata, Kemendikdasmen terus mendorong program pembiasaan hidup sehat di sekolah melalui gerakan Senam Anak Indonesia Hebat.

Abdul Mu’ti juga mengapresiasi Muhammadiyah NTB yang dinilai sukses menghadirkan layanan kesehatan berbasis pengabdian dan kepedulian sosial. Menurutnya, kualitas rumah sakit tidak hanya ditentukan fasilitas modern, tetapi juga keramahan dan empati tenaga medis kepada pasien.

“Layani masyarakat dengan senyum, ketulusan, dan empati; karena itu menjadi kunci utama pelayanan kesehatan,” pesannya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, optimistis RS UMMAT PKU Muhammadiyah Lombok Timur akan menjadi salah satu rumah sakit rujukan dan pusat layanan kesehatan terpercaya di daerah.

Menurutnya, Muhammadiyah memiliki modal sosial yang kuat berupa budaya pengabdian, kepercayaan publik, dan tata kelola organisasi yang konsisten.

“Di mana pun rumah sakit Muhammadiyah hadir, selalu mendapat tempat di hati masyarakat. Kepercayaan itu harus dijaga dengan pelayanan yang profesional dan penuh empati,” tegasnya.

(Yyt)

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat membuka KK-NTB 2026 di Atrium Lombok Epicentrum Mall, Jumat (15/5), menegaskan penguatan kualitas produk dan kapasitas pelaku usaha menjadi prioritas utama sebelum ekspansi pasar dilakukan secara lebih agresif.

“ Tahun ini kami fokus memperkuat pondasi UMKM terlebih dahulu sebelum masuk lebih jauh ke pasar yang lebih besar,” ujar Miq Iqbal.

Ratusan pengunjung memadati area pameran yang menampilkan berbagai produk unggulan NTB; mulai dari fesyen, kriya, kuliner, kopi lokal, hingga produk ekonomi kreatif dari seluruh kabupaten/kota di NTB.

Miq Iqbal mengapresiasi konsistensi Bank Indonesia Perwakilan NTB dalam membina dan menginkubasi UMKM secara berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan UMKM tidak cukup hanya mengandalkan event pameran, tetapi harus melahirkan pelaku usaha baru yang inovatif, mandiri, dan memiliki daya saing tinggi.

Kehadiran 15 UMKM baru hasil program inkubasi yang lolos kurasi dan tampil di KK-NTB 2026 dinilai menjadi bukti nyata keberhasilan pembinaan.

“Selama ini pameran sering diisi pelaku yang sama. Sekarang mulai muncul UMKM baru yang siap berkembang. Ini progres yang sangat baik,” katanya.

Selain itu, Gubernur menilai kekayaan budaya Lombok dan Sumbawa menjadi modal besar untuk memperkuat identitas ekonomi kreatif NTB. Salah satunya melalui pengembangan kopi khas daerah yang dinilai memiliki karakter unik dan berpotensi menjadi identitas baru NTB di pasar global.

Meski banyak menerima undangan pameran internasional, Pemprov NTB memilih memperkuat kualitas produk dan kesiapan UMKM terlebih dahulu. Namun, NTB dijadwalkan menjadi tamu kehormatan dalam pameran ASEAN–China di Tiongkok pada September mendatang atas undangan Kementerian Perdagangan RI.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Hario K. Pamungkas, mengatakan KK-NTB 2026 menjadi momentum memperkuat ekosistem ekonomi kreatif sekaligus memperluas akses pasar dan pembiayaan UMKM.

Kegiatan yang berlangsung pada 15–17 Mei 2026 tersebut melibatkan 119 UMKM binaan dan mitra Bank Indonesia, termasuk 15 UMKM baru hasil program Wirausaha Unggulan Bank Indonesia (WUBI).

“KK-NTB bukan hanya bazar UMKM, tetapi juga menghadirkan business matching, edukasi keuangan, fashion show, art performance, hingga promosi ekonomi kreatif daerah,” jelas Hario.

KK-NTB 2026 juga fokus memperkuat branding kopi lokal NTB melalui kolaborasi dengan Lombok Coffee Hub dan enam coffee shop terbaik di NTB untuk menghadirkan berbagai signature menu berbahan kopi asli daerah.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin memperkuat posisi NTB sebagai salah satu daerah penghasil kopi unggulan Indonesia,” pungkasnya.

(Yyt)

Dalam kunjungan tersebut, Miq Iqbal memeriksa sejumlah titik rawan longsor, kondisi badan jalan, sistem drainase, hingga penguatan lereng yang masih dikerjakan. Ruas Lenangguar–Lunyuk diketahui menjadi jalur strategis penghubung wilayah selatan Sumbawa sekaligus akses utama distribusi hasil pertanian masyarakat.

Di lokasi, alat berat terlihat masih bekerja melakukan pembersihan material longsor, pemasangan bronjong, penataan badan jalan, serta pembangunan drainase di beberapa titik rawan pergeseran tanah.

Gubernur menegaskan seluruh proses penanganan harus dipercepat dan tidak boleh melewati target akhir Mei 2026.

“30 Mei ini harus selesai semua. Jangan sampai molor lagi,” tegas Miq Iqbal.

Ia menilai kerusakan jalan di wilayah tersebut dipicu kondisi lereng yang labil dan buruknya sistem drainase. Karena itu, pembangunan jalan ke depan tidak boleh hanya berfokus pada pengaspalan, tetapi juga harus memperhitungkan aliran air dan potensi longsor.

“Drainase wajib masuk dalam desain jalan. Jangan hanya bangun badan jalan, tetapi harus menghitung risiko longsor dan kondisi geografis wilayah,” ujarnya.

Miq Iqbal juga mengingatkan pentingnya penanganan dini terhadap kerusakan di sisi kiri dan kanan jalan agar tidak berkembang menjadi kerusakan besar yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah.

Selain faktor keselamatan, ia menyoroti pentingnya ruas Lenangguar–Lunyuk bagi aktivitas ekonomi masyarakat, terutama saat musim panen raya ketika truk pengangkut hasil pertanian melintas.

“Ini berbahaya bagi pengendara, apalagi saat panen raya. Persiapannya harus segera dimulai dan minggu depan sudah dikerjakan,” katanya.

Pemprov NTB melalui Dinas PUPR memastikan percepatan pekerjaan terus dilakukan agar proyek selesai sesuai target. Ruas Lenangguar–Lunyuk sendiri merupakan bagian proyek long segment jalan provinsi di Kabupaten Sumbawa dengan panjang penanganan sekitar 61 kilometer.

Proyek tersebut dibiayai melalui APBD Provinsi NTB dengan nilai sekitar Rp19 miliar dan ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026.

(Yyt)