Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemberian penghargaan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah pusat untuk mendorong persaingan positif antardaerah. “Acara pemberian reward ini sebagai bagian dari upaya kita untuk membentuk iklim yang kompetitif antar daerah,” ujarnya.

NTB dinilai layak mendapatkan penghargaan ini karena menunjukkan peningkatan signifikan di sektor kesehatan. Akses dan pelayanan kesehatan mencatat capaian 86,68%, sementara layanan cek kesehatan gratis mencapai 95,17%. Seluruh puskesmas juga telah menerapkan Layanan Primer Terintegrasi Berbasis Klaster dengan tingkat implementasi 79,87%, melampaui rata-rata nasional.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan atas kerja kolektif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah. “Alhamdulillah kita diberikan penghargaan, apresiasi, artinya terhadap upaya-upaya yang kita lakukan untuk meningkatkan di sektor kesehatan,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa penilaian Kemendagri dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan berbagai capaian, seperti peningkatan kelas Rumah Sakit Manangbai dari C ke B, penguatan layanan di Rumah Sakit Kota Bima, serta tingginya realisasi program pemeriksaan gratis.

Penghargaan ini menjadi pemicu semangat bagi seluruh jajaran Pemprov NTB, termasuk lima rumah sakit milik provinsi, untuk terus memperbaiki layanan kesehatan. “Saya kira ini masih di tahap yang awal sekali, kalau di tahap awal ini kita sudah mendapatkan apresiasi, tentu saja itu memotivasi dan menyemangati,” tutup Gubernur NTB.

(Yyt)

Wagub menegaskan bahwa lomba ini bukan sekadar ajang mencari juara, tetapi bagian dari kreatifitas agar menu-menu olahan ikan yang disajikan tidak hanya berhenti saat lomba, tetapi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. “Masih banyak jenis ikan lokal yang bisa kita olah selain kepiting dan lobster. Saya berharap dari lomba ini lahir duta NTB yang siap membawa nama baik daerah di tingkat nasional,” tutupnya.

Ketua TP PKK NTB, Sinta Agathia M. Iqbal, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menggerakkan kembali semangat “Gemar Makan Ikan” di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. “Tiga tahun berturut-turut NTB pernah menjadi juara umum, dan tahun ini kita ingin merebut kembali posisi itu. Sekaligus membuktikan bahwa masak ikan tidak ribet, tidak amis, dan bisa menjadi makanan yang menarik serta bergizi,” ujar Sinta Agathia.

(Yyt)

“Saya berharap hasil forum ini tidak berhenti sebagai gagasan, tetap menjadi aksi nyata,” kata Gubernur Iqbal. Ia merasa bangga NTB menjadi tuan rumah dan percontohan pengembangan ekonomi syariah, menunjukkan kepercayaan besar dari pusat dan negara-negara lain.

NTB memiliki keunggulan moral dan budaya untuk pengembangan ekonomi syariah yang berbasis keberkahan dan manfaat sosial. Gubernur Iqbal berharap acara ini menjadi awal dari perjalanan bersama membangun ekonomi syariah yang maju dan berkeadaban.

(Yyt)

Gubernur Iqbal menekankan bahwa pengentasan kemiskinan harus menjadi gerakan kolektif; melibatkan pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat. Fokus utama adalah Program Desa Berdaya yang ditargetkan menyentuh langsung 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem di NTB.

“Kita akan jalankan program yang benar-benar menyasar masyarakat paling terdampak. Untuk itu, tim percepatan pengentasan kemiskinan telah kami bentuk,” tegasnya.

Deputi BPPK RI, Dr. Novrizal Tahar, mengapresiasi inisiatif NTB dalam membentuk tim khusus dan menilai Program Desa Berdaya sebagai langkah strategis. Menurutnya, program ini dapat menciptakan ekosistem ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.

“Program ini bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi desa; secara bertahap mengangkat status desa dari kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang diwujudkan melalui program-program pro-rakyat seperti MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, layanan kesehatan gratis, dan bantuan pangan.

“BPPK berperan sebagai penggerak dan penghubung berbagai program percepatan pengentasan kemiskinan, termasuk yang tengah dijalankan di NTB,” pungkasnya.

(Yyt)

Hadir sebagai narasumber utama, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Dra. Nunung Triningsih, M.M., menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian integral dari upaya nyata Pemerintah Provinsi NTB dalam menanggulangi kemiskinan dan mempersiapkan generasi emas 2045.

“Program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2025-2030 meliputi pengentasan kemiskinan; ketahanan pangan; dan pengembangan destinasi pariwisata yang mendunia. Fokus utama adalah bagaimana NTB keluar dari jerat kemiskinan, dengan target kemiskinan ekstrem menuju nol persen pada tahun 2029,” tegas Nunung.

#Posisi NTB dalam Peta Kemiskinan Nasional Membaik

Data terbaru menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di NTB. Berdasarkan data tahun 2023, NTB masih menempati urutan ke-8 provinsi termiskin di Indonesia. Namun, pada 2024, posisinya membaik ke urutan ke-12. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan, meski tantangan masih besar, terutama dalam hal akses pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Sejalan dengan komitmen nasional, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Salah satu implementasi konkret dari Inpres ini di NTB adalah program Sekolah Rakyat.

“Sekolah Rakyat bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan; memuliakan keluarga miskin; dan menyiapkan generasi emas 2045. Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem menjadi prioritas utama untuk diberikan akses pendidikan dan kesehatan secara merata,” jelasnya.

#Dukungan Sistem Data Terpadu

Program ini diperkuat dengan dukungan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2025. DTSEN merupakan penyatuan data dari berbagai sumber seperti DTKS, P3KE, serta data BPJS, yang menjadi basis acuan dalam penetapan sasaran program-program sosial.

“Yang diprioritaskan adalah anak-anak yang masuk dalam desil satu dan dua (kategori masyarakat termiskin). Namun tidak menutup kemungkinan, anak dari keluarga di luar desil tersebut juga dapat menerima manfaat program jika memenuhi kriteria,” tambahnya.

Melalui Sekolah Rakyat, Pemprov NTB menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan transformatif, sebagai bagian dari strategi besar menuju NTB yang lebih sejahtera, adil, dan mendunia.

#Akademisi: Kemiskinan Ekstrem Akibat Faktor Multivariabel

Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram, Dr. H. Lalu Sirajul Hadi, menyampaikan bahwa kemiskinan ekstrem tidak terjadi tanpa sebab, melainkan merupakan hasil dari banyak variabel yang saling terkait.

“Kemiskinan ekstrem bukanlah kondisi yang muncul secara tunggal. Ada banyak faktor penyebab—misalnya, basis ekonomi keluarga yang lemah sehingga tidak mampu menopang kehidupan yang layak. Ada juga yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, yang membuat seseorang kesulitan meningkatkan taraf hidupnya,” jelasnya.

Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Presiden, dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui Gubernur dan Wakil Gubernur, merupakan bentuk nyata dari jihad sosial—sebuah komitmen bahwa negara benar-benar hadir dan terlibat langsung dalam upaya pengentasan kemiskinan.

“Upaya ini adalah bentuk kehadiran negara untuk mengurai variabel-variabel penyebab kemiskinan ekstrem. Meskipun jumlahnya tidak besar, namun penyelesaiannya menjadi penting dan harus ditangani secara serius,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa penguatan kelembagaan di berbagai sektor, seperti sektor ekonomi dan pendidikan, menjadi langkah strategis yang diambil pemerintah saat ini untuk mengurangi kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.

#Penggiat Pendidikan: Butuh Gerakan Budaya Baru

Dr. Bajang Asrin, selaku Penggiat Pendidikan di NTB, menekankan bahwa dalam sudut pandang mana pun, pendidikan adalah faktor yang sangat penting dan mendasar bagi kemajuan bangsa.

“Siapa pun akan sepakat bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk memutus rantai keterbelakangan dan kemiskinan. Ini harus menjadi semangat bersama, terutama ketika sudah ada dukungan kebijakan dari pemerintah pusat melalui Inpres terkait penghapusan kemiskinan ekstrem. Ini adalah modal sosial yang sangat besar bagi kita,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa untuk meretas kemiskinan, khususnya melalui jalur pendidikan, dibutuhkan kebijakan afirmatif yang kuat dan menyentuh aspek mendasar, termasuk dukungan fisik dan mental dari semua pihak.

“Kalau dibandingkan dengan negara tetangga, kita memang agak terlambat. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Maka, kita harus mulai dari sekarang untuk membangun kesadaran pendidikan, terutama bagi anak-anak usia sekolah yang selama ini tertinggal,” tambahnya.

Dr. Bajang juga menyoroti tantangan budaya yang masih menjadi hambatan dalam dunia pendidikan.

“Masih ada sebagian masyarakat kita yang apatis terhadap pendidikan, melihatnya bukan sebagai kebutuhan primer. Ini adalah tantangan budaya. Oleh karena itu, kita perlu menggerakkan semua elemen—tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat—untuk menanamkan bahwa pendidikan adalah jalan utama membentuk sumber daya manusia yang unggul. Ini adalah kunci keberhasilan pembangunan ke depan,” tutupnya.

(Yyt)

#Filosofi Baru: Edukasi dan Keberpihakan

Dalam sambutan pembukaan, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa program ini lahir dari dua semangat utama: keberpihakan kepada masyarakat dan edukasi publik yang mendidik.

“Sejak sebelum pelantikan, saya sudah sampaikan bahwa kita harus bisa hadir sebagai pemerintah yang berpihak pada masyarakat yang tidak mampu. Namun di saat yang sama, kita juga punya kewajiban untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak, khususnya kendaraan bermotor,” ungkap Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal.

Tingkat kepatuhan pajak kendaraan di NTB saat ini masih berada di kisaran 50 persen—angka yang dinilai jauh dari harapan. Karena itu, diperlukan pendekatan baru yang tidak hanya sekadar memberi keringanan, tetapi juga mampu membentuk budaya taat pajak.

#Sistem Reward Berbasis Kepatuhan

“Kalau kita kasih gratis ke semua orang, termasuk yang tidak patuh, maka tidak ada proses pembelajaran. Itu bukan kebijakan yang edukatif. Harus ada perbedaan perlakuan antara yang taat dan tidak taat. Yang patuh harus diberi hadiah,” tegas Miq Iqbal.

Gubernur juga menyinggung moral hazard dari kebijakan sebelumnya, di mana orang yang memanfaatkan pembebasan pajak dari tahun ke tahun adalah orang yang sama. “Itu artinya, kebijakan kita selama ini belum cukup mendidik,” ujarnya.

Program ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 yang lahir dari dua aspek utama: sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat yang layak mendapat bantuan dan sebagai edukasi bahwa ketaatan akan diberi penghargaan.

#Skema Diskon Bertingkat

Dalam skema baru ini, warga yang taat membayar pajak kendaraan selama 4 tahun berturut-turut akan mendapatkan diskon paling besar. Bahkan jika membayar tepat waktu, diskonnya bisa jauh lebih besar daripada mereka yang telat membayar.

Diskon khusus juga diberikan untuk kelompok masyarakat tertentu seperti veteran, penyandang disabilitas, penerima Program Keluarga Harapan (PKH), serta yayasan dan lembaga sosial.

“Kita tahu tidak semua fasilitas publik ramah disabilitas; belum semua kurikulum juga ramah disabilitas. Karena itu, keringanan pajak ini adalah bentuk kompensasi. Ini juga cara pemerintah ‘membayar hutang’ kepada kelompok yang selama ini belum sepenuhnya terlayani,” terang Miq Iqbal.

#Promosi Pelat Lokal dengan Sentuhan Humor

Kebijakan ini juga mendorong warga untuk segera membalik nama kendaraan atas nama yayasan agar mendapat insentif pajak. Begitu juga dengan kendaraan dari luar daerah yang kini diberi gratis Tanda Kendaraan Bermotor (TKB) untuk balik nama ke pelat lokal NTB.

“Orang sekolah lima tahun hanya untuk mendapatkan gelar ‘DR’ di depan namanya. Sekarang kita kasih gratis pelat ‘DR’ buat kendaraan, masa nggak mau? Ini bentuk promosi dan kebanggaan daerah,” canda Gubernur yang disambut tawa dan tepuk tangan hadirin.

#Diferensiasi Berdasarkan Kemampuan Ekonomi

Gubernur juga menegaskan bahwa subsidi atau diskon pajak akan dibedakan antara pemilik sepeda motor dan mobil karena dianggap menggambarkan tingkat kemampuan ekonomi.

“Kalau orang punya mobil, ya mestinya dianggap mampu. Masa penerima PKH punya mobil? Itu keterlaluan. Jadi yang dapat keringanan justru yang punya motor, bukan yang punya mobil,” jelasnya.

#Target dan Harapan

Gubernur berharap langkah ini bisa menjadi cara efektif meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih taat pajak sekaligus memperkuat pemasukan daerah yang pada akhirnya akan dikembalikan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

“Tahun depan, kita evaluasi seberapa besar dampaknya. Harapan saya, kendaraan-kendaraan di NTB semakin banyak yang pakai pelat DR dan EA, dan tingkat kepatuhan pajak bisa naik jauh dari 50 persen,” tutupnya.

# Dukungan Penuh Berbagai Pihak

Turut mendampingi Gubernur NTB dalam kegiatan Gebyar PKB adalah Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri; Plt. Kepala Bappenda NTB; seluruh Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB; serta para mitra seperti Bank NTB Syariah, Jasa Raharja, Honda, dan lainnya.

Berbagai stand UMKM turut memeriahkan acara, seperti Rice Bowl, Gohyong, Zoupa Shoup, dan lain sebagainya. Masyarakat yang hadir tampak antusias mengikuti sosialisasi dan layanan langsung dari Bappenda. Berbagai simulasi dan informasi seputar besaran diskon disediakan agar warga bisa memahami skema yang ditawarkan.

(Yyt)