Forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan; memperkuat perencanaan lintas sektor; sekaligus mendorong integrasi sistem pemerintahan berbasis digital yang selama ini dinilai masih terfragmentasi.

Sekretaris Diskominfotik NTB, Mujaddid Muhas, menegaskan bahwa forum tersebut bukan sekadar agenda formal; melainkan ruang konsolidasi program kerja antar perangkat daerah serta wadah menyerap masukan dari berbagai pihak, termasuk mitra pembangunan dan stakeholder.

“Forum ini menjadi titik temu untuk memastikan seluruh program berjalan searah; sekaligus memperkuat sinergi demi pembangunan digital NTB yang lebih terukur,” ujarnya.

Kegiatan ini diikuti perwakilan perangkat daerah provinsi hingga kabupaten/kota; serta mendapat dukungan Tim Ahli Gubernur, termasuk Adhar Hakim, yang memberikan arahan strategis terkait penguatan kebijakan komunikasi dan informatika ke depan.

Sementara itu, Kepala Diskominfotik NTB, Ahsanul Halik, menegaskan bahwa NTB masih menghadapi sejumlah tantangan serius; mulai dari sistem yang berjalan sendiri-sendiri; lemahnya integrasi aplikasi; hingga implementasi Satu Data yang belum optimal.

“Kita harus jujur; masih banyak aplikasi dibangun parsial tanpa arsitektur yang jelas. Akibatnya, data belum sepenuhnya valid dan sulit dimanfaatkan secara maksimal,” tegasnya.

Tak hanya itu; komunikasi publik pemerintah dinilai belum sepenuhnya strategis; kesenjangan infrastruktur digital masih terjadi; serta literasi digital masyarakat dan ASN belum merata.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Diskominfotik NTB menetapkan lima fokus utama kebijakan 2027; yakni penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi; percepatan Satu Data Daerah; transformasi komunikasi publik berbasis narasi pembangunan; penguatan infrastruktur dan literasi digital; serta peningkatan statistik sektoral.

Salah satu target ambisius yang dicanangkan adalah integrasi 80 persen aplikasi perangkat daerah pada 2027; langkah ini diambil untuk menghentikan praktik pengembangan aplikasi yang berjalan sendiri tanpa konektivitas.

Selain itu; pemerintah juga membidik peningkatan Indeks Keamanan Informasi sesuai standar Badan Siber dan Sandi Negara; serta mendorong keterbukaan informasi publik agar segera mencapai kategori informatif.

“Data berkualitas adalah fondasi kebijakan. Tanpa data yang akurat; pembangunan akan berjalan tanpa arah yang jelas,” kata Ahsanul.

Diskominfotik NTB juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah; ke depan, setiap pengembangan aplikasi wajib terkoordinasi dalam satu arsitektur sistem digital terpadu.

“Digitalisasi bukan lagi pilihan; melainkan keharusan. Semua harus terhubung dalam satu sistem yang terintegrasi,” tegasnya.

Forum Perangkat Daerah Tahun 2027 pun resmi dibuka; diharapkan mampu melahirkan perencanaan yang lebih adaptif; terintegrasi; dan berdampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik di NTB.

(Yyt)