Hassanudin menyampaikan bahwa keberhasilan Indonesia kembali masuk ke dalam kelompok upper middle-income country setelah terpuruk di era COVID-19 membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang yang terus berupaya menjadi lebih baik. “Periode bonus demografi yang tengah bangsa Indonesia hadapi terjadi hanya satu kali dalam peradaban sebuah negara. Momentum ini harus dimanfaatkan agar Indonesia dapat menjadi negara berpendapatan tinggi serta mencapai visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Untuk mencapai target tersebut, mulai tahun 2025 pertumbuhan ekonomi harus berada di kisaran 6% hingga 7% secara berkelanjutan. Target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) di tahun 2045 meliputi: pendapatan per kapita setara negara maju; kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang; kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat; daya saing sumber daya manusia meningkat; serta intensitas Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju net zero emissions.

Pascadisahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah sedang memfinalisasi Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK). RIBK akan berfungsi sebagai haluan bersama dalam membangun kesehatan di seluruh Indonesia yang harus diacu oleh pemerintah pusat dan daerah dalam merencanakan kesehatan di wilayahnya.

Sebagai program prioritas Kabinet Merah Putih, Presiden memberi penekanan pada tiga area program kesehatan, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan kasus TB, dan pembangunan RS lengkap berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur menyerahkan penghargaan Karya Kencana Satya Lencana kepada PNS terbaik dan penghargaan kepada tenaga kesehatan teladan berbagai kategori, meliputi dokter, perawat, bidan RS, tenaga penunjang RS, puskesmas, pengabdian dan bencana, komitmen pelayanan terbaik, serta pemenang lomba video edukasi kesehatan. (Yyt)

Dalam pertemuan tersebut, Hassanudin menginstruksikan Dinas Kesehatan NTB dan instansi terkait untuk mengintensifkan upaya sosialisasi PIN Polio Tahap II yang akan diselenggarakan secara serentak di 27 provinsi. “Sosialisasi yang masif sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Tujuan utamanya adalah melindungi anak-anak dan balita NTB dari ancaman penyakit polio,” tegas Hassanudin.

Pj Gubernur juga menekankan pentingnya edukasi menyeluruh tentang berbagai penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan balita. Menurutnya, kesehatan masyarakat merupakan modal utama dalam menghadapi bonus demografi yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2040.

“Untuk menyiapkan masyarakat memasuki bonus demografi, kita harus memulai dari kesehatan yang baik,” ujar pria kelahiran 7 September 1965 ini. Ia menambahkan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan instansi terkait harus konsisten memberikan edukasi serta pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat NTB.

Sementara itu, Dr. Lalu Hamzi Fikri menyampaikan laporan persiapan pelaksanaan PIN Polio Tahap II di NTB. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap melaksanakan arahan Pj Gubernur untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting di bidang kesehatan, termasuk Direktur RSUD Provinsi NTB, Direktur RS Mandalika, Direktur RS Mata, Direktur RSJ Mutiara Sukma, Direktur RS HL. Manambai Abdulkadir, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB.

Dengan adanya instruksi tegas dari Pj Gubernur Hassanudin, diharapkan pelaksanaan PIN Polio Tahap II di NTB dapat berjalan sukses dan mencapai target yang diinginkan, sehingga dapat melindungi generasi muda NTB dari ancaman penyakit polio.

(Yyt)