Budi mengungkapkan, perekrutan guru honorer harus melalui mekanisme sesuai dengan syarat dan peraturan yang berlaku. Guru honorer harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu berstatus bukan ASN dan tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Selain itu, memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan belum mendapat tunjangan profesi guru.

“Setelah dilakukan penelusuran, terdapat perekrutan guru honorer yang dilakukan oleh Kepala Sekolah masing-masing, yang bisa terjadi bias standar dan subjektivitas dalam perekrutannya. Terkait dengan pemberitaan tentang pemberhentian guru-guru honorer yang sumber pembayarannya melalui Dana BOS, hal tersebut terjadi karena mereka tidak memenuhi persyaratan pada Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS,” ungkap Budi saat memberikan keterangan pers di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/7).

Budi menyebut, sejak akhir 2023, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah menginformasikan seluruh Suku Dinas Pendidikan untuk tegas menerapkan aturan pembayaran honor melalui Dana BOS sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian, awal Mei 2024, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta juga mengeluarkan Instruksi Kepala Dinas Pendidikan untuk tertib administrasi tersebut. “Perlu dipahami juga, berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilarang untuk merekrut tenaga honorer dan pemenuhan kebutuhan pegawai hanya dilakukan melalui jalur ASN, yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS),” tegasnya.

Budi memastikan, para guru honorer tersebut tetap dapat kembali mengajar pada Satuan Pendidikan Swasta dan Negeri melalui sejumlah jalur penerimaan tenaga pendidik. Pertama, melalui jalur ASN yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Kedua, melalui jalur Kontrak Kerja Individu (KKI), yang mana seleksi dilakukan pada akhir tahun, jika diperbolehkan, mengingat saat ini sudah berlaku Undang Undang No. 20 Tahun 2023 Pasal 66 terkait larangan merekrut tenaga honorer baru.

Budi juga menjelaskan, untuk nomor data pokok pendidikan (Dapodik) guru honorer tersebut akan kembali aktif secara otomatis ketika mereka kembali mengajar. Tentunya, seluruh mekanisme perekrutan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta juga terus berkoordinasi dengan Kemendikbudristek RI untuk mengatasi permasalahan ini. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bersama Kemendikbudistek RI akan mengupayakan solusi terbaik untuk guru honorer di DKI Jakarta. (*/hel)

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, perbaikan pendidikan perlu diawali dari tenaga pendidik yang berkualitas.

“Maka, terhitung 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta telah melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah DKI Jakarta sesuai Permendikbud No. 63 Tahun 2022 Pasal 40 (4),” ujar Budi, pada Selasa (16/7).

Dalam peraturan tersebut, guru honorer harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu berstatus bukan ASN dan tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Selain itu, memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan belum mendapat tunjangan profesi guru.

Adapun jumlah tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta saat ini mencapai 4.000 orang yang terakumulasi sejak tahun 2016. Dari jumlah tersebut, akan dilakukan penataan data kembali agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan instruksi dan surat edaran bahwa penerimaan tenaga honorer, termasuk guru honorer, harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Lebih lanjut, Budi juga menjelaskan bahwa pendidikan berkualitas di Jakarta menjadi perhatian khusus dalam upaya menciptakan generasi unggul pada masa yang akan datang. Pihaknya telah melakukan analisis serta koreksi mutu pendidikan secara komprehensif agar terbentuk transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan pendidikan, termasuk tenaga pendidik di Jakarta.

“Selain mutu, kompetensi dari tenaga pengajar juga menjadi prioritas untuk ditata. Hal ini karena sentuhan serta pola mengajar dari guru dapat langsung terlihat dari segi prestasi yang dapat diraih oleh para murid di sekolahnya masing-masing,” jelas Budi.

Di samping itu, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta optimis sinergi antara pihak sekolah dengan para orang tua bisa menyelaraskan mutu dari ekosistem pendidikan. Hal ini tidak lain sebagai bagian dari tujuan mulia menciptakan iklim pendidikan yang baik di Jakarta, agar para calon penerus bangsa mampu menggapai mimpi dan cita-cita.

“Kami optimis para orang tua atau wali murid dapat mendukung upaya yang kami lakukan dengan perbaikan mutu pendidikan ini. Sehingga, ke depan, para murid dapat meraih harapan dan cita-cita, serta turut membangun negeri ini menjadi lebih maju,” pungkas Budi.(*/hel)

Menurut orang tua siswa, Kepala SDN 15 Fina Leisela tidak pernah hadir disekolah selama berbulan-bulan, melainkan kehadirannya disaat siswa mulai menghadapi ujian sekolah, ujar orang tua siswa yang enggan disebut namanya.

“Sekolah ini banyak beban yang dihadapi anak-anak dari kekurangan meja, kursi dan sarana lainnya, kita hanya berharap kepsek bisa hadir sebagai pelengkap dari kekurangan mereka,” lanjutnya

Untuk itu dalam ketegasan, mereka meminta kepada Kadis Pendidikan Kabupaten Buru Dahlan Kabau agar dapat memecat kepala sekolah dari jabatannya.

Diketahui sekolah dasar SDN 15 Fina Leisela berada di daerah pengunungan di Desa Lemanpoli Kecamatan Fina Leisela Kabupaten Buru Maluku dibangun sejak tahun 2009.

Sekolah ini masih terdapat kekurangan fasilitas sarana maupun prasarana dari meja, kursi, buku perpustakaan, komputer, ruang kelas. Dan selain itu juga terdapat banyak kerusakan dari lantai, plafon, dan dindin papan sekolah.

Dari kekurangan itu sebagian siswa terpaksa menerima pelajaran ada yang duduk 2/3 orang satu bangku, dan ada juga yang melantai.

Selain itu siwa dan orang tua siswa berharap pemerintah daerah bisa menyulap sekolah mereka menjadi bangunan beton, tidak seperti saat ini yang dibangun dengan menggunakan papan. (SM)

Aminuddin mengatakan ini sebuah terobosan baru dalam dunia pendidikan yang bisa menjadi contoh bagi sekolah lain di Makassar

“Ini hal sangat luar biasa yang dilakukan SIT Darul Fikri Makassar, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA nya tadi, banyak yang mereka buat. Sebenarnya ini dasar untuk anak-anak menjadi resources. Jadi seorang periset,” ujar Aminuddin, Rabu (15/5/2024).

Lebih jauh, Aminuddin mengatakan bahwa pendidikan era sekarang sudah banyak berubah dengan zaman dahulu yang banyak berbasis teori.

“Kalau teori, itu sudah kuno. Dulu zamannya kita banyak teori. Ketika kita sudah menjadi guru, sudah menggunakan laboratorium by riset. Nah ini perlu dikembangkan terus. Menurut saya, ini adalah salah satu kreativitas yang dilakukan Darul Fikri Makassar, dengan membuat kurikulum. Tentunya kurikulum merdeka juga, tetapi base on riset,” jelasnya.

“Tentu saja ini bisa menjadi contoh untuk sekolah lain. Kenapa? Karena paling tidak sekolah lain itu bisa melihat. ATM lah istilahnya. Amati, tiru, modifikasi. Sekarang yang tidak boleh itu kan plagiat. Tetapi kalau kita ATM, its okey. Apa sih yang dilakukan oleh Darul Fikri? Yang lain bisa juga melakukan modifikasi terhadap hal itu. Kemudian implementatif di sekolah masing-masing. Tetapi dengan cara yang berbeda,” lanjutnya

Sementara itu, Ketua UKM Keilmuan dan Penalaran Unhas Muhajril mengatakan ini sebuah program yang bagus dan patut untuk terus dilanjutkan.

“Karena tidak banyak sekolah SMA yang memulai riset, bahkan yang dipamerkan mulai dari tingkat SD tadi. Hanya saja, memang yang dipamerkan itu riset IPA, kita berharap ke depan ada riset yang bersifat sosial,” ungkap Muhajril.

Mengawali sambutannya, Pj. Bupati Palas menyampaikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas tentunya pemerintah hadir untuk mempersiapkan berbagai bentuk pendukungnya. Salah satunya yakni mendukung dan melaksanakan program pendidikan guru penggerak.

Program ini bukan saja dipersiapkan sebagai penggerak transformasi pendidikan semata, akan tetapi mempersiapkan guru-guru yang nantinya menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah yang berkualitas dan berintegrasi sesuai dengan peraturan menteri pendidikan, kebudayaan dan riset dan teknologi nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah.

Dengan adanya program pendidikan guru penggerak ini, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas bersama segenap stakeholder patut bersyukur karena telah memiliki guru-guru yang hebat, kreatif, inovatif dan memiliki semangat untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Padang Lawas, tambahnya.

Tentu kita ketahui bahwa untuk menjadi calon guru penggerak ini tidaklah mudah, saudara-saudara sekalian harus mengikuti berbagai seleksi, mulai dari seleksi administrasi, simulasi mengajar, wawancara sampai dengan pelaksanaan pendidikan calon guru penggerak yang lebih kurang mengabiskan waktu selama 7 bulan. Bahkan juga harus meninggalkan peserta didik untuk melaksanakan lokakarya serta kegiatan-kegiatan lainnya, tambahnya lagi.

Untuk itu kami doakan dalam kesempatan ini agar saudara-saudara sekalian memperoleh predikat “lulus” dalam program ini dan selanjutnya dapat berkiprah mewujudkan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan di Kabupaten Padang Lawas, dimana keberpihakan pada murid menjadi orientasi utamanya.

Untuk mensukseskan program guru penggerak ini tentunya setiap pemangku kepentingan dimasing-masing instansi memiliki rencana, strategi dan komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Akan tetapi, tanpa adanya sinergitas dari masing-masing pihak maka akan sulit untuk mencapai keberhasilan dari program guru penggerak itu sendiri, tandasnya.

Dengan hadirnya guru penggerak nantinya benar-benar dapat menjadi motor penggerak dalam mempercepat pencapaian visi dan misi serta sasaran pendidikan sehingga pendidikan di Kabupaten Palas dapat berkualitas, maju dan memiliki daya saing, harapnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, pj. Bupati Padang Lawas mengucapan terimakasih kepada balai besar guru penggerak provinsi sumatera utara atas sinergitas yang dibangun bersama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, khususnya dalam proses menghasilkan guru penggerak yang professional di bidangnya.

“Dan memberikan apresiasi atas kreatifitas para calon guru penggerak yang mampu mengarahkan dan melatih para peserta didik untuk menghasilkan karya seni yang begitu hebat,” tutupnya.

Narasumber mewakili BBGP sumut Yanne Dian Samosir, M,AP,. Dan di hadiri oleh Kepala sekolah 221 orang, Peserta Calon Guru Penggerak 20 orang, panitia Dinas Pendidikan 15 orang serta undangan lainnya. (081)

Tarian selamat datang dari siswa-siswi SMA 1 Woja memeriahkan kedatangan Miq Gita, yang hadir untuk memenuhi janji melakukan safari syawal sebagai ganti safari ramadhan yang tertunda.

Dalam sambutannya, Miq Gita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri sambil meminta maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat, serta memanfaatkan kesempatan untuk merayakan ulang tahun Kabupaten Dompu yang ke-209, yang bersamaan dengan peringatan letusan Gunung Tambora 209 tahun yang lalu.

Miq Gita menekankan peran penting guru dalam membentuk generasi yang mandiri, sejahtera, unggul, dan religius di Kabupaten Dompu. Meskipun SMA dan SMK berada di bawah kendali Provinsi dan Pemerintah Pusat, ia meminta para guru untuk selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan visi tersebut.

Selain itu, Miq Gita juga menyoroti pentingnya pengembangan bakat dan prestasi non-akademik, khususnya mengingat NTB akan menjadi tuan rumah PON pada tahun 2028. Ia berharap pemerintah kabupaten memberikan penghargaan kepada para atlet yang berhasil meraih prestasi, serta memberikan perhatian lebih dalam mencegah anak-anak terjerumus dalam perilaku negatif seperti penyalahgunaan narkoba.

(Yyt)

Selanjutnya akan dilakukan verifikasi calon penerima KJMU. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebanyak 624 penerima KJMU tahun 2023 dinyatakan tidak sesuai. Tiga kriteria yang digunakan adalah padanan dengan data SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.

“Dinas Pendidikan secara bertahap melakukan pengecekan ulang data dari Disdukcapil tersebut. Sejauh ini sudah kami cek data 325 orang, sedangkan yang 299 orang akan dilakukan pengecekan selanjutnya. Dari 325 orang yang sudah dicek, terdapat 31 mengakui ketidaktepatan berdasarkan data Disdukcapil, sedangkan 294 orang tidak mengakui/menyanggah,” ujar Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo.

Terhadap 294 orang yang menyanggah akan diberi kesempatan melengkapi dokumen sanggahan pada hari Senin (18/3/2024) “Dinas Pendidikan sudah memanggil mahasiswa tersebut. Setelah itu akan divalidasi, verifikasi kembali dan akan survei ke lapangan untuk mengecek kebenarannya,” Purwo menambahkan.

Ia menjelaskan bahwa pengecekan secara saksama akan terus dilakukan hingga tuntas. “Selain dari data Disdukcapil, kami juga telah mendapatkan hasil verifikasi kampus dengan hasil yaitu 101 orang dinyatakan lulus kuliah dan 29 lainnya memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tidak memenuhi standar,” lanjutnya. Mahasiswa yang sudah lulus dan IPK di bawah standar ini tidak akan terdaftar lagi di tahap 1 tahun 2024.

Terhadap pendaftar KJMU Tahap I Tahun 2024 dilakukan pula verifikasi oleh sekolah asal melalui sistem (4-24 Maret) untuk memastikan memenuhi persyaratan lulusan sekolah menengah di DKI Jakarta maksimum 3 tahun yang lalu. Secara paralel juga dilakukan verifikasi oleh perguruan tinggi melalui sistem (4-28 Maret) untuk memastikan mahasiswa tersebut tidak melanggar larangan yang diatur dalam regulasi KJMU. Kemudian Dinas Pendidikan akan melakukan verifikasi final melalui sistem mulai tanggal 1 sampai 5 April 2024. (*/hel)

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Purwosusilo mengungkapkan, pada pendaftaran calon penerima KJP Plus dan KJMU Tahap I Tahun 2024, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menggunakan sumber DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kategori Layak yang ditetapkan per Februari dan November 2022 serta per Januari dan Desember 2023 yang disahkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemudian, dipadankan dengan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

“Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (UPT P4OP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta hanya sebagai pengguna (user) data DTKS dan data Regsosek,” terang Purwosusilo, di Jakarta, pada Selasa (5/3/2024).

Lebih lanjut, Purwosusilo memaparkan, bantuan sosial biaya pendidikan bersifat selektif dan tidak terus-menerus. Pemeringkatan kesejahteraan (Desil) untuk peserta didik/mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan KJP Plus dan KJMU dibagi atas kategori sangat miskin (Desil 1), miskin (Desil 2), hampir miskin (Desil 3), dan rentan miskin (Desil 4).

“Bagi masyarakat yang terdata dalam pemeringkatan kesejahteraan Desil 5,6,7,8,9,10 (kategori keluarga mampu) tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial biaya pendidikan KJP Plus dan KJMU. Kami berharap masyarakat dapat memahami aturan dan ketentuan yang berlaku ini,” pungkasnya. (*/hel).