Dalam rangka pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio yang akan dilaksanakan pada 23 Juli 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pertemuan sosialisasi pelaksanaan PIN Polio dan Media Briefing diadakan pada Rabu, 10 Juli 2024, pukul 08.30 WITA hingga selesai, bertempat di Ruang Anggrek, Kantor Gubernur, Jalan Pejanggik No. 12, Mataram.

Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM.MARS., menegaskan perlunya dukungan dari semua pihak untuk mensukseskan PIN tahap kedua guna mencapai target eradikasi polio pada tahun 2026, Fikri menjelaskan, dalam persiapan kegiatan ini, pihaknya bersama Bappeda, TP PKK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta Kominfotik Provinsi NTB telah menandatangani komitmen untuk pelaksanaan PIN tahap kedua.

Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio (AFP: Acute Flaccid Paralysis) telah terjadi di tujuh provinsi. PIN tahap pertama telah dilaksanakan pada 21 Mei 2024, PIN tahap kedua akan dilaksanakan pada 23 Juli 2024.

“Vaksin OPV2 akan diberikan kepada anak-anak usia 0-7 tahun. Jangan khawatir, vaksin polio bisa didapatkan secara gratis di Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit, atau fasilitas kesehatan terdekat,” ujar Fikri dalam sosialisasi Pelaksanaan PIN Polio Tahap dua.

Anak-anak yang akan divaksin adalah dari usia 0 bulan hingga 7 tahun, PIN ini akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, dengan target vaksinasi di NTB sebanyak 820.487 anak agar tidak terjadi lumpuh layuh.

Diskusi kali ini bertujuan untuk mensosialisasikan PIN bersama Forkopimda. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan tidak ada kasus polio di NTB, untuk daerah terpencil, akan dilakukan sweeping, tetapi kami juga akan menggerakkan masyarakat untuk datang ke pos vaksinasi terdekat.

“Vaksin polio akan dimulai pada 23 Juli 2024 hingga akhir Agustus 2024, serentak di seluruh Indonesia,” jelas Kadis Kesehatan Fikri.

(Yyt).

Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, mengungkapkan bahwa integrasi layanan primer—mulai dari penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di hulu, posyandu, puskesmas, hingga sanitasi—telah memberikan dampak positif bagi pembangunan kesehatan di NTB.

“Cita-cita kita adalah mewujudkan NTB Emas 2045. Saat ini, usia harapan hidup kita berada di angka 70 tahun; kita ingin meningkatkannya menjadi 80 tahun. Ini akan berjalan seiring dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia,” kata Hamzi.

Ia juga mengharapkan agar dukungan dari PKBI NTB, UNICEF Indonesia, dan lembaga-lembaga terkait terus berlanjut untuk meningkatkan derajat kesehatan di Provinsi NTB. “Keberhasilan kita dalam melaksanakan kegiatan ini membuktikan kemampuan PKBI NTB dalam menjalankan amanah dalam waktu yang singkat,” ujarnya.

Ahmad Hidayat, S.Pd, Direktur PKBI NTB, menjelaskan bahwa program ini merupakan integrasi layanan sektor kesehatan dan sanitasi air bersih (WASH) di puskesmas, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.

“Kami ingin mengevaluasi bersama hasil dari pembelajaran sejak Januari hingga Juni, mencakup pelatihan tenaga kesehatan, pelatihan kader, dukungan kampanye di tingkat puskesmas, rehabilitasi sarana dan prasarana sanitasi, serta peningkatan kualitas implementasi kesehatan lingkungan terkait pemantauan kualitas air,” ungkap Ahmad.

Healthcare Professional UNICEF Indonesia, Boby Syahrizal, menambahkan bahwa kerja sama antara PKBI NTB, Pemerintah Provinsi NTB, dan seluruh stakeholder telah berjalan dengan baik. “Kami menyadari waktu yang tersedia sangat singkat. Namun, berkat dukungan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan seluruh tim kesehatan di kabupaten/kota, program ini dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Menurut data dari PKBI NTB, sebanyak 36 puskesmas telah menerima intervensi, termasuk 19 puskesmas di Lombok Timur, 7 puskesmas di Kota Mataram, dan 10 puskesmas di Lombok Barat.

(Yyt)

Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM.MARS., menegaskan perlunya dukungan dari semua pihak untuk mensukseskan PIN tahap kedua guna mencapai target eradikasi polio pada tahun 2026. Fikri menjelaskan, dalam persiapan kegiatan ini, pihaknya bersama Bappeda, TP PKK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta Kominfotik Provinsi NTB telah menandatangani komitmen untuk pelaksanaan PIN tahap kedua.

“KLB Polio (AFP: Acute Flaccid Paralysis) telah terjadi di tujuh provinsi. PIN tahap pertama telah dilaksanakan pada 21 Mei 2024, dan PIN tahap kedua akan dilaksanakan pada 23 Juli 2024. Vaksin OPV2 akan diberikan kepada anak-anak usia 0-7 tahun. Jangan khawatir, vaksin polio bisa didapatkan secara gratis di Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit, atau fasilitas kesehatan terdekat,” ujar Fikri dalam acara Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan PIN Polio Tahap 2 di The Mirah Hotel, Bogor, Jawa Barat, pada 24-26 Juni 2024.

Fikri menyebutkan bahwa target capaian vaksinasi polio di 27 provinsi, termasuk NTB, adalah 95 persen. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan komitmen kuat dan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda).

Dalam rangka mendukung kesuksesan ini, Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah menggelar workshop bertajuk “Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio Tahap 2.” Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari 27 provinsi yang terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, Bappeda, Diskominfotik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan TP PKK.

Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dr. Yudi Pramono, MARS., dalam sambutannya melalui Zoom Meeting, menekankan pentingnya peran seluruh pihak untuk memastikan cakupan imunisasi sesuai target. Ia juga mengingatkan agar memberikan perhatian khusus kepada wilayah yang cakupan imunisasinya rendah dan rawan terjadinya KLB melalui penguatan imunisasi rutin.

Yudi juga menyoroti pentingnya surveilans lumpuh layu akut dan surveilans polio lingkungan. Ia meminta masyarakat, terutama orang tua, untuk melengkapi imunisasi polio anaknya sesuai jadwal yang ditentukan.

Diskusi dalam kegiatan tersebut juga mengemuka mengenai peran masing-masing leading sektor dalam mencapai target sasaran PIN untuk anak usia 0-7 tahun. Para ibu juga menjadi sasaran edukasi akan dampak polio bagi tumbuh kembang anak, demi generasi sehat di masa depan. Kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk menyukseskan program PIN Polio ini.

Pentingnya strategi komunikasi dan informasi untuk meningkatkan penerimaan masyarakat dalam pelaksanaan PIN ini juga disampaikan oleh Risang Ratmajaya dari Unicef. Ia menekankan bahwa komunikasi yang baik, menyenangkan, dan menghibur kepada masyarakat akan lebih efektif dibandingkan menakut-nakuti tentang bahaya polio.

Menurut Risang, berbagai cara dapat dilakukan untuk mengedukasi dan mengadvokasi masyarakat, seperti melalui pertemuan informal, kegiatan Posyandu, tatap muka, khutbah, siaran keliling oleh Kominfotik atau Promkes Dinas Kesehatan provinsi masing-masing, dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.

Peran Kominfotik sangat strategis sebagai humas dan penyuluh informasi, dengan mendiseminasikan informasi tentang pencegahan polio melalui pendekatan dan kemitraan yang baik dengan media, serta penyebaran informasi melalui media sosial.

Sebagai informasi, berdasarkan laman Kemenkes.go.id, poliomyelitis (polio) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus polio, yang menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan atau bahkan kematian dalam hitungan jam. Penyakit ini menyebar melalui air, makanan, atau tangan yang terkontaminasi kotoran orang yang terinfeksi virus polio.

Bersama, kita dapat mengatasi polio dan memastikan masa depan yang lebih sehat bagi anak-anak Indonesia.

(Yyt)