Rapat penting ini dipimpin oleh Marsda TNI Eko Dono Indarto selaku Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, dan dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga teknis, Kemenkomdigi, BSSN, BAKTI Komdigi, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dari sektor telekomunikasi (APJII, ATSI, APJATEL, ASPIMTEL, dan operator telekomunikasi nasional).

Dalam forum tersebut, Kemenko Polkam menyoroti urgensi percepatan transformasi digital di wilayah Kalimantan Utara yang masih terkendala keterbatasan akses internet, pasokan listrik untuk Base Transceiver Station (BTS), serta belum optimalnya kesiapan sistem keamanan siber di tingkat daerah. Deputi menegaskan bahwa “Bapak Menko Polkam memberikan perhatian khusus terhadap konektivitas digital di Kalimantan Utara. Sinkronisasi program antara pusat dan daerah menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih dan intervensi kebijakan dapat tepat sasaran.”

Sejumlah isu strategis mengemuka: usulan perluasan layanan internet oleh BAKTI, kebutuhan evaluasi kebijakan moratorium menara telekomunikasi oleh Komdigi, serta percepatan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh kabupaten/kota oleh BSSN. Pemerintah daerah turut menekankan pentingnya penguatan literasi siber serta peningkatan kapasitas SDM guna menghadapi eskalasi ancaman digital.

Dalam rapat tersebut disepakati tiga langkah prioritas nasional yang akan segera diakselerasi, yakni mempercepat revolusi infrastruktur digital dan kelistrikan untuk menjangkau hingga ke desa-desa terpencil, membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) sebagai sistem peringatan dini dan respons cepat terhadap serangan siber di wilayah rawan, serta membangun orkestrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan transformasi digital yang inklusif, aman, dan berdaulat.

Langkah ini merupakan bagian dari grand strategy Kemenko Polkam dalam mengawal arah kebijakan digital nasional, sekaligus memperkuat pertahanan non-militer melalui ruang siber. Kalimantan Utara kini diposisikan bukan hanya sebagai wilayah perbatasan fisik, tetapi juga sebagai benteng siber strategis dalam menghadapi dinamika ancaman digital global.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan kebijakan terintegrasi, pemerintah menargetkan Kalimantan Utara sebagai model akselerasi transformasi digital dan pertahanan siber di kawasan perbatasan Indonesia. Ini bukan sekadar agenda pembangunan, tetapi panggilan sejarah untuk memastikan bahwa setiap jengkal tanah Indonesia terhubung, terlindungi, dan berdaya dalam era digital. (*)

Program ini dirancang untuk membekali anak muda dengan keterampilan digital yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Beberapa pelatihan yang akan diberikan mencakup manajemen media digital, strategi pemasaran berbasis teknologi, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan dalam bisnis dan dunia kerja.

Ganda Anugrah Ketua MCM menekankan pentingnya kesiapan anak muda dalam menghadapi era digital. “Kami ingin membangun generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi berbasis digital yang berdampak luas,” ujarnya.

Ahmad Irham Tajhi menambahkan bahwa program ini akan dirancang dengan pendekatan berbasis praktik langsung agar peserta dapat mengimplementasikan keterampilan yang mereka pelajari. “Kami ingin memastikan bahwa anak muda Sumut tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki kemampuan praktis yang dapat diterapkan dalam dunia nyata,” katanya.

Pelatihan ini akan menyasar pelajar, mahasiswa, serta pemuda yang tertarik mengembangkan potensi mereka di bidang teknologi digital. Dengan dukungan dari BAJA-BN Sumut, diharapkan program ini bisa menjangkau berbagai komunitas dan daerah di Sumatera Utara.

Selain sesi pelatihan, program ini juga akan menghadirkan para praktisi industri digital untuk berbagi pengalaman dan wawasan tentang tantangan serta peluang di dunia digital. Dengan pendekatan ini, peserta diharapkan dapat lebih siap menghadapi persaingan global.

Melalui inisiatif ini, Ketua MCM berharap agar Sumatera Utara bisa menjadi pusat pengembangan talenta digital di Indonesia. “Kami ingin menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan pemuda inovatif dan siap berkontribusi dalam perkembangan teknologi di Indonesia,” tutupnya. (*/Dy)

Setelah SK Tim Kajian Kedaulatan Digital Indonesia keluar pertanggal 9 November 2024. Tim Digital SMSI Pusat di Pimpin Prof. Rizal E. Halim, ngebut menggelar diskusi pada Kamis, 14 November 2024 di Kopi Godog, Jakarta.

Pada pengantarnya, dipertemuan diskusi terbatas tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan, ada ide agar UU penyiaran, UU Pers dan Rencana UU Kedaulatan Digital di kordinasikan dalam satu pintu dibawah naungan Komdigi.

Mengapa hal tersebut menjadi urgen, karena dimasa akan datang untuk percepatan pembangunan dan menyongsong Indonesia Emas 2045.

Ketua Tim Kajian Kedaulatan Digital Indonesia SMSI Pusat, Prof Rizal Halim mengatakan, di era digitalisasi ini, jika pemerintah akan melakukan penyempurnaan tatakelola masyarakat pers, maka banyak yang harus disinkronkan. Terkait hal tersebut, SMSI siap mendukung.

“Kita dorong agar OTT media digital ini dapat digawangi oleh Komdigi. Maka, SMSI mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam meregulasi media-media digital di Indonesia di satu pintu Komdigi. Kita fokus pada domain yang dimiliki SMSI,” terangnya.

Lanjut Rizal, SMSI mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam meregulasi media-media digital di Indonesia. SMSI mendukung regulasi tersebut melalui satu pintu di bawah Komdigi.

Sementara itu, Sekjen SMSI Pusat Makali Kumar mengatakan, wacana di pemberitaan SMSI ditanggapi oleh anggota Dewan Pers.

“Ada yang nanya, apakah SMSI akan mendukung omnibus law? Kita fokus pada revisi UU penyiaran dan lebih simple lagi, kita dukung Komdigi menjadi leading sector yang mengatur pertumbuhan digital di Indonesia,” serunya.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Daerah dan Pendataan SMSI Pusat, Yono Hartono menambahkan, yang terpenting, Komdigi mampu menciptakan media digital yang sehat, berkelanjutan dan terintegrasi. Kami sepakat mendukung,” ujar Yono.

“Dengan ribuan anggota SMSI yang berbadan hukum dan mematuhi kode etik, sesungguhnya SMSI telah ikut andil besar mengatasi berbagai hoaks dan lain-lain. Ke depan, penyelesaian masalah berbagai media dan platform jika terintegrasi di Komdigi, hal tersebut menunjukkan negara hadir di tengah masyarakat Pers,” imbuh Yono.

(*)

“Untuk itu perlu digali lagi apakah terdapat faktor lain yang menghambat daerah dalam membentuk MPP, seperti political will kepala daerah ataupun kemungkinan sudah adanya sistem pelayanan mandiri oleh daerah,” ungkap Pelaksana Harian (Plh.) Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik (KKPP) Faisal Syarif saat memimpin Rapat Pembahasan Policy Brief Strategi Penerapan Digitalisasi MPP di Daerah di Ruang Rapat Pustrajakan KKPP Gedung Krisna Lantai 3 BSKDN, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Lebih lanjut, Faisal menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, saat ini terdapat 216 MPP atau 43 persen dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia. Faisal menambahkan, angka tersebut belum sesuai target penerapan MPP di tahun 2024.

“Dilihat dari kemampuan fiskalnya, daerah yang belum mendirikan MPP masih didominasi dengan daerah-daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang rendah sebesar 29 persen dan sangat rendah sebesar 35 persen,” jelas Faisal.

Guna mencapai target penerapan MPP 2024 di seluruh daerah, Faisal mengatakan pihaknya akan terus mendorong daerah untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik. Selain itu, dia juga mengimbau agar daerah dapat mempelajari berbagai model MPP digital yang telah dikembangkan. Harapannya melalui hal tersebut, daerah dapat memiliki gambaran MPP seperti apa yang akan diterapkan di wilayahnya.

“Menjawab pentingnya transformasi digital dan terpenuhinya target penyelenggaraan MPP di daerah, terdapat beberapa model MPP berbasis digital yang telah dikembangkan, yaitu MPP Digital Nasional, MPPI (Mal Pelayanan Publik Indonesia), dan aplikasi mandiri penunjang MPP oleh daerah,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Faisal juga berharap masing-masing model MPP tersebut tidak bersifat kompetitif, melainkan diarahkan sebagai komplementer yang dapat mendukung, melengkapi, dan memperbaiki satu sama lain sebagai suatu kesatuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Digitalisasi pada penyelenggaraan MPP diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai layanan yang ada di MPP serta mendorong efisiensi anggaran dan mempermudah pemerintah daerah dalam menyelenggarakan secara pelayanan publik terpadu,” pungkasnya.

(*/Rendy)