Di Kabupaten Dompu, Mi6 mengumpulkan puluhan Pedagang Kaki Lima (PK) di bawah naungan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten Dompu. Skuad Mi6 dipimpin langsung oleh Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto didampingi langsung oleh Ketua APKLI Provinsi NTB Abdul Majid.

Pertemuan Mi6 dengan para PKL Dompu digelar di Gelanggang Pemuda KNPI Kabupaten Dompu pada Senin (24/6/2024). Pertemuan berlangsung cair dan hangat. Para PKL tampak antusiasi menyampaikan apresiasi dan harapannya kepada Mi6.

Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto yang akrab disapa Didu dalam sambutannya menerangkan, bahwa agenda yang dilakukan Mi6 semata-mata untuk mendengar dari lebih dekat suara dari para PKL. Menurutnya, PKL merupakan eksponen atau kelompok profesi yang perlu diperhatikan lebih oleh pemerintah.

PKL merupakan kelompok ‘rentan’ penyangga ekonomi keluarga. Selain itu, pria yang beken disapa Didu itu memandang bahwa laju dan gerak perekonomian masyarakat paling bawah dapat dilihat salah satunya dari kesejahteraan para PKL.

“Kami dari Mi6 ingin turun langsung, berdialog dengan teman-teman PKL. Kami tidak ingin memperoleh informasi yang kurang tepat. Kami ingin melihat dan merasakan langsung bagaimana kondisi real dari masyarakat. Selain itu, acara ini kan juga bisa menjadi ajang silaturrahim antara Mi6 dengan teman-teman PKL di Dompu,” kata Didu.

Mantan Eksekutif Daerah (ED) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB itu melihat, kondisi dan penataan para PKL di Dompu cukup rapi. PKL di Dompu, khususnya di pusat kota juga menjamur. Nantinya, aspirasi dan harapan dari para PKL akan pihaknya tuangkan dalam bentuk aspirasi tertulis untuk kemudian disampaikan kepada para calon kepala daerah yang akan berlaga di Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024.

“Saya mau meminta persepsi mereka agar para calon secara umum atau kontestan punya concern untuk memberikan tawaran kepada masyarakat nanti untuk dielaborasikan dalam janji dan visi-misi untuk menarik simpati rakyat,” tegasnya.

Selanjutnya didu mengatakan dalam kontek Pilgub NTB 2024 mendatang, sesungguhnya komunitas PKL memiliki posisi tawar politik yang kuat dalam kontestasi tersebut. Hal ini karena jumlah PKL yang cukup signifikan disetiap daerah yang dipakai alat untuk menyampaikan aspirasi politiknya terkait problem PKL agar bisa diendors oleh pemimpin daerah yang terpilih kelak.

“PKL hendaknya mulainya menyatukan barisan dan kekuatannya untuk menghadapi Pilgub NTB 2024 agar posisi tawar politik bisa diperhitungkan jika tidak tercerai berai,” kata didu.

Terakhir, Didu memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada APKLI NTB yang telah memfasilitasi pertemuan antara Mi6 dengan para PKL di Kabupaten Dompu.

“Kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua APKLI NTB Pak Abdul Majid yang hebat yang telah memfasilitasi pertemuan dengan teman-teman PKL di Dompu,” bebernya.

Di tempat yang sama, Ketua APKLI NTB Abdul Majid dalam sambutannya berharap agar para PKL di Kabupaten Dompu memanfaatkan acara tersebut untuk menyampaikan keluhan dan harapannya. Pihaknya juga mengapresiasi upaya Mi6 yang ingin turun langsung melihat kondisi para PKL untuk nantinya disampaikan kepada para paslon yang akan berlaga di Pilgub NTB 2024.

Lebih jauh, Abdul Majid mengapresiasi atas perhatian yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Dompu yang telah memberikan perhatian kepada para PKL selama ini. Meski demikian, ia tetap berharap agar Pemkab Dompu tetap mau melihat lebih dalam dan mendengar lebih jauh harapan dari para PKL.

“Saya dapat informasi, di Dompu ini belum pernah ada penggusuran PKL. Tapi juga memang kami lihat belum ada penataan lebih lanjut. Kami tentu meminta Pemkab Dompu untuk lebih memperhatikan para PKL sekaligus berterima kasih atas pembenaan yang selama ini diberkman Pemkab Dompu kepada PKL. Kami tetap berharap Pemda Dompu dapat lebih memberikan pembinaan lebih banyak kepada para PKL,” tutur Majid.

Majid menggarisbawahi, saat ini harus diakui memang masih ada tantangan untuk mengintegrasikan suara PKL dalam perumusan kebijakan publik. Karena itu, diharapkan pemetaan isu strategis roadshow ini akan dapat melahirkan dan menciptakan platform dialog antara pemerintah dan PKL untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka.

Selain itu, diharapkan pula akan dapat menggagas penyediaan fasilitas dan infrastruktur. Hal yang teramat penting untuk memastikan PKL memiliki akses ke fasilitas yang layak, semisal tempat berjualan yang bersih dan aman. Termasuk juga untuk pengembangan kapasitas, semisal pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan para PKL dalam manajemen bisnis.

“Kalau mau disimpulkan, mendengarkan suara PKL pada akhirnya akan membantu kepala daerah memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya melayani segelintir kelompok elite, tetapi juga populasi yang lebih luas,” tutup Majid.

Isu Strategis dari PKL Kabupaten Dompu

Mengawali penyampaiannya, Ketua APKLI Kabuapten Dompu Supriadin memberikan uplause kepada Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 yang telah datang ke Kabupaten Dompu.

“Dari lubuk hati yang paling dalam tentu kami mengacungi jempol kepada Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 didampingi Pak Ketua APKLI NTB Abdul Majid yang telah hadir di Kabupaten Dompu,” bebernya.

Supriadin berharap Pemkab Dompu lebih aktif menggelar dialog dengan para pedagang kaki lima. Pihaknya mendorong agar Pemkab Dompu lebih memperbaiki tata kelola PKL.

Tata kelola PKL ini menurutnya menjadi salah satu faktor yang akan menentukan keindahan kota. Pihaknya juga mengungkao adanya rencana penggusuran yang akan dilakukan Pemkab Dompu kepada para PKL.

“Ada informasi atau rencana penertiban bagi para PKL. Pemkab Dompu perlu menyiapkan langkah antisipatif, minimal ada langkah atau solusi yang sudah sudah disiapkan jika rencana tersebut dilakukan,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya mendorong agar Pemkab Dompu lebih banyak memberikan pembinaan, pelatihan kepada para PKL.

“Ini sepertinya yang perlu diperbanyak. Pelatihan, pembinaan kepada PKL, misalnya juga pemberian bantuan baik alat seperti gerobak dan tentunya modal,” bebernya.

Selanjutnya Ketua APKLI Dompu menyinggung keberadaan PKL yang turut serta melestarikan Makanan/Jajanan Tradisional khas Dompu seperti Timbu , Dahi, karencu, Manggemada, pangaha balu,ponte hala,karampi,le’de, saronco peke di pasar induk dompu maupun Lapak PKL di lokasi lainnya. Hal tersebut dibenarkan oleh pedagang jajanan khas dompu yakni Johari dan Shinta yang sehari-harinya berjualan panganan khas dompu.

“Saya jualan jajanan tradisional dompu sudah 4 tahun ini dan selalu habis terjual. Hal ini berarti warga dompu masih mencintai kuliner tradisional,” ujar Shinta dan Johari.

Terakhir, Supriadin mendorong Pemkab Dompu agar lebih serius memperhatikan para PKL yang menjual makanan khas Dompu. Makanan khas tersebut juga menurutnya perlu terus diperluas agar masyarakat luar mengetahui ‘kekayaan kuliner’ Dompu.

Sementara itu, Abi Abrian mengungkap minimnya bantuan permodalan kepada para PKL. Bantuan modal menurutnya amat sangat dibutuhkan oleh para PKL.

“Ini yang menurut kami sangat urgent. bantuan permodalan. Ini yang mau kita coba bangun komitmen dengan calon kepala daerah. Sering kami juga dipersulit dalam mendapatkan pinjaman,” paparnya.

Selain itu, Abi juga menyoroti ketidakteraturan pasar di Dompu. Khususnya yang ada di pusat kota. Menurutnya, pasar sebagai episentrum perekonomian masyarakat harus ditata.

“Masalah lain kita juga adalah pasar. Pasar ini sejujurnya harus lebih ditata. Sering bikin macet,” bebernya.

Selain itu, salah satu keluhan yang juga disampaikan oleh para pedagang kaki lima adalah kenaikan harga bahan baku. Para pedagang ini menghadapi kesulitan karena harga bahan baku yang semakin mahal, sementara mereka harus menjaga agar harga jual tetap terjangkau bagi pembeli. Hal ini menimbulkan tekanan keuangan bagi para pedagang kaki lima, yang mengandalkan pendapatan harian mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
(Yyt)

“Beragam isu-isu Strategis di Sumbawa dan Bima perlu diaktulisasikan agar pada kepemimpinan Gubernur NTB hasil Pilgub 2024 bisa mendapatkan perhatian yang adil dan setara,” kata Direktur Mi6 , Bambang Mei Finarwanto, SH kepada media, Rabu 29 Mei 2024.

Menurut Lelaki yang akrab disapa didu menggarisbawahi bahwa Pilgub NTB 2024 menjadi momentum yang baik untuk melakukan kampanye isu isu strategis secara simultan agar segera mendapatkan respon yang cepat dari kandidat yang sedang berkompetisi tersebut.

“Isu tentang kesetaraan Gender dan Peran Perempuan masih cukup relevan digaungkan agar partisipasi kaum perempuan tidak identik dengan urusan domestik semata,” ujar didu sembari menambahkan perempuan perlu diberikan peluang yang sama dalam mengaktualisasikan bakat dan kemampuannya dalam semua bidang kehidupan tanpa ada diskriminasi.

Didu melanjutkan selain isu perempuan, isu yang menyangkut pemenuhan hajat hidup orang banyak yang menyangkut pemerataan pembangunan, khususnya dikalangan rakyat miskin dan marginal perlu tetap dikedepankan.

“Bantuan sosial dan kemanusiaan untuk masyarakat miskin perlu diperbanyak cakupannya ditengah melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok,” ujar didu.

Selain itu didu menambahkan terkait isu pelestarian lingkungan hidup perlu mendapatkan perhatian yang serius di pulau sumbawa agar generasi mendatang mewarisi keseimbangan ekosistem lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan.

“Pulau Sumbawa perlu merekonstruksi ulang penataan kawasan penyangga alam dengan cara melakukan reboisasi / penghijauan agar tumbuh kembali tegakan pohon-pohon sebagai kawasan reservatoir menahan banjir dan bencana lainnya,” kata pria yang pernah menjadi eksekutif daerah Walhi NTB.

Didu menambahkan ditengah serbuan kemajuan tehnologi dan serbuan budaya global perlu dilakukan penguatan terhadap nilai-nilai budaya lokal agar tetap eksis.

“Sumbawa – Bima memiliki seni kebudayaan dengan ciri karakteristiknya yang perlu diperkuat dan dilestarikan agar tidak punah oleh kemajuan jaman,” ungkapnya.

Agar harapan dan keinginan terkait isu strategis kewilayahan itu menjadi perhatian , maka diperlukan sosok pemimpin yang memiliki kepedulian dan empati terhadap hal tersebut.

“Tentu masyarakat Pulau Sumbawa yang terdiri diwakili oleh entitas samawa dan mbojo bisa menguji calon pemimpinnya lewat kajian isu strategis tersebut,” tukas didu.

Terakhir didu menekankan Road Show Skuad Mi6 dipulau Sumbawa ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa momentum Pilgub NTB dapat dijadikan *panggung depan* bagi rakyat Sumbawa untuk mulai memikirkan *isu keberlanjutan* dalam memajukan daerah untuk kesejahteraan bersama sekaligus menjadi catatan *tinta merah* bagi calon gubernur ntb untuk konsisten dan taat dalam menyerap aspirasi rakyat.

“Melalui Road Show Mapping Isu Strategis di Pulau Sumbawa ini, setidaknya Mi6 ingin berbagi peran dengan stakeholder lainnya dalam mewarnai Pilgub NTB 2024 agar berlangsung semarak dan mencerahkan,” Pungkas didu.

(Yyt)

”Bagi para pemilih di Sumbawa, memberikan mandat dan amanah pada pasangan MOFIQ, tidak hanya menjadikan mereka mendapatkan kontinuitas kepemimpinan, tetapi juga energi baru untuk masa depan yang lebih baik,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto, Rabu (24/4/2023).

Itulah sebabnya, kata analis politik kawakan Bumi Gora ini, berdasarkan kajian yang dilakukan Mi6, sejak duet MOFIQ dimunculkan pertama kali ke publik, hingga kini terus memantik antusiasme khayalak di Pulau Sumbawa secara luar biasa. Perpaduan pengalaman dari Mahmud Abdullah dan energi baru dari Papan Dua , Abdul Rafiq, memang menjadikan pasangan ini sebagai harmoni yang betul-betul sempurna.

”Pasangan MOFIQ ini adalah perpaduan pengalaman kepemimpinan, kedekatan dengan konstituen, jaringan politik yang luas, kemampuan manajerial yang kuat, dan rekam jejak dan integritas luar biasa,” ungkap Didu, begitu Bambang Mei Finarwanto beken disapa.

Haji Mo, sapaan karib Mahmud Abdullah, saat ini adalah Bupati Sumbawa petahana. Tokoh kelahiran 10 April 1956 ini adalah figur yang kenyang pengalaman birokrasi. Mengawali karir Abdi Negara semenjak tahun 1983, Haji Mo telah memangku nyaris seluruh jabatan strategis. Mulai dari camat, kepala dinas, hingga Sekretaris Daerah. Karir cemerlangnya kian komplet dengan memangku jabatan Wakil Bupati dan kini Bupati Sumbawa setelah terpilih dalam ajang pesta demokrasi.

Sementara itu Abdul Rafiq sebagai Papan Dua , saat ini adalah Ketua DPRD Sumbawa. Politisi PDI Perjuangan kelahiran 27 Agustus tahun 1974 ini, telah menjadi wakil rakyat semenjak tahun 2009. Dalam dua pemilu terakhir, termasuk Pileg tahun 2024, Abdul Rafiq adalah pemegang rekor suara pribadi terbanyak dari seluruh calon anggota legislatif yang bartarung di Bumi Sabalong Samalewa. Membuktikan bagaimana derasnya dukungan pemilih, untuk politisi muda ini.

Didu mengungkapkan, Sebagai Ketua DPRD, Abdul Rafiq sebagai calon wakil bupati , kenyang pengalaman yang sangat berharga dalam memimpin sebuah lembaga. Ia teruji dalam melakukan negosiasi politik, koordinasi antarfraksi, dan pembuatan keputusan yang kompleks. Hal yang sangat berharga dalam kepemimpinan di eksekutif.

Sebagai Papan Dua, Abdul Rafiq juga merupakan figur yang sangat dekat dengan konstituen. Hal tersebut lantaran sebagai Ketua DPRD, dia memiliki kesempatan unik untuk berinteraksi dengan konstituen secara langsung. Melalui kegiatan legislasi, kunjungan ke daerah-daerah, dan pertemuan dengan masyarakat, tokoh muda yang kini juga menjabat sebagai Ketua KONI Sumbawa ini, memahami secara langsung kebutuhan dan aspirasi warga.

Selain itu, kata Didu, Abdul Rafiq juga memiliki jaringan politik yang luas. Sebagai salah satu tokoh politik utama di Kabupaten Sumbawa, Rafiq menjalin hubungan dengan berbagai pihak, termasuk pemimpin partai politik, pengusaha, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.

”Pengalaman pilkada beberapa dekade terakhir, membuktikan betapa jaringan ini bakal menjelma menjadi aset yang sangat berharga dalam memenangkan Pilkada, baik dalam hal dukungan politik maupun sumber daya finansial untuk menggerakkan tim pemenangan,” kata Didu.

Lima tahun terakhir memimpin lembaga legislatif, juga telah menjadi pembuktian nyata tentang kemampuan manajerial yang kuat dari figur Abdul Rafiq. Publik di Sumbawa bisa menyaksikan langsung bagaimana alumnus Universitas Samawa ini mengelola anggaran dewan, mengoordinasikan berbagai komite, dan memastikan efisiensi dan efektivitas dalam proses legislasi. Sebuah modal yang sangat berguna dalam mengelola birokrasi pemerintahan manakala kelak memenangkan mandat dari rakyat untuk memimpin daerah.

Di luar itu, berbicara tentang figur Abdul Rafiq, adalah bicara pula tentang rekam jejak dan integritas. Integritas dan kredibilitas tersebut, terlihat jelas dalam keseharian Abdul Rafiq dalam menjalankan tugas-tugas publik untuk melayani masyarakat Kabupaten Sumbawa.

”Integritas dan kredibilitas itu, adalah faktor penting untuk memenangkan kepercayaan pemilih,” ucap Didu.

Meluaskan Basis Dukungan Ala MoFiq

Karena itu, Didu menilai, dari sisi strategi, keputusan Haji Mo menggandeng Abdul Rafiq dalam Pilkada Sumbawa 2024, bakal menjadi sebuah keputusan jitu. Sebagai pemimpin legislatif, sebagai Ketua DPRD, Abdul Rafiq memiliki basis dukungan yang kuat di kalangan anggota DPRD, partai politik, dan tokoh-tokoh politik di Sumbawa.

Sehingga, mengandeng Abdul Rafiq akan memastikan Haji Mo dapat mengamankan dukungan politik yang lebih besar dan solid, yang berarti pula memperluas basis dukungan. Mencakup pemilih dari berbagai latar belakang dan golongan.

Selain itu, sudah pasti pula, sebagai Ketua DPRD, Abdul Rafiq memiliki pengalaman yang luas dalam urusan pemerintahan dan politik. Sehingga manakala dua figur ini berpasangan dalam Pilkada Sumbawa, maka hal tersebut bakal membawa tambahan nilai dalam hal pengalaman, keahlian, dan pemahaman tentang dinamika politik, sebuah hal yang sangat penting dalam menggerakkan tim pemenangan untuk menjemput kemenangan di Pilkada.

”Kombinasi antara pengalaman eksekutif dari Haji Mo dan pengalaman legislatif dari Abdul Rafiq, dapat menciptakan pasangan yang saling melengkapi. Keduanya dapat bekerja sama dengan baik dalam merumuskan kebijakan, mengimplementasikan program-program pembangunan, dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan efektif,” kata Didu.

Di samping itu, dalam konteks petahana, mengandeng Ketua DPRD sebagai pasangan, juga dapat mengirimkan pesan persatuan dan kontinuitas. Ini menunjukkan bahwa bupati petahana bersedia untuk berkolaborasi dengan lembaga legislatif dan mempertahankan kesinambungan dalam kepemimpinan untuk melanjutkan pembangunan yang telah dimulai.

Ekspektasi Tinggi Publik

Di sisi lain, dalam banyak pengalaman pilkada di berbagai daerah, pasangan antara bupati petahana dan ketua DPRD kata Didu, secara alami akan menghadirkan ekspektasi tinggi bagi kalangan pemilih dalam Pilkada.

Hal tersebut lantaran pasangan Bupati petahana dan Ketua DPRD membawa kombinasi pengalaman dan kredibilitas yang kuat. Dengan demikian, pemilih akan memiliki ekspektasi tinggi terhadap kemampuan mereka untuk memimpin daerah dengan efektif, berdasarkan rekam jejak mereka dalam menjalankan tugas-tugas publik sebelumnya.

Pada saat yang sama, kehadiran pasangan ini mungkin akan menimbulkan harapan akan kontinuitas dalam pembangunan dan pelayanan publik yang telah dimulai oleh bupati petahana. Pemilih sudah pasti mengharapkan bahwa dengan menggandeng Ketua DPRD, program-program yang telah diluncurkan akan terus diperkuat dan dikembangkan untuk mencapai kemajuan yang lebih lanjut bagi daerah.

Bisa jadi pula kata Didu, ekspektasi pemilih juga akan tertuju pada kemampuan pasangan ini merumuskan kebijakan yang berdaya guna dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Pulau Sumbawa. Sebab, sebagai pemimpin legislatif dan eksekutif, di mata pemilih, kedua figur ini dipastikan mampu menyusun program-program yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Sumbawa baik saat ini maupun di masa mendatang.

Ekspektasi tinggi juga bisa muncul mengingat posisi jabatan publik yang diemban Haji Mo dan Abdul Rafiq saat ini. Hal tersebut memantik harapan masyarakat kalau kedua figur ini memiliki komitmen yang kuat terhadap kepentingan rakyat dan kemajuan daerah. Pemilih sudah pasti mengharapkan bahwa pasangan ini mampu menjalankan tugas-tugas publik mereka dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi.

”Dalam konteks politik yang seringkali dipenuhi dengan dinamika dan kepentingan yang beragam, duet Haji Mo dan Papan 2, Abdul Rafiq juga akan diharapkan memiliki kemampuan untuk menyatukan berbagai pihak dan membangun sinergi dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemilih akan mengharapkan bahwa pasangan ini mampu mengatasi perbedaan dan memperjuangkan kepentingan bersama bagi kemajuan daerah,” ungkap Didu.

Namun demikian, Didu mengingatkan, penting untuk diingat bahwa ekspektasi tinggi ini juga akan diiringi dengan tantangan yang besar. Sehingga, manakala mendapat mandat dari para pemilih kelak, pasangan ini perlu mampu mengelola ekspektasi publik dengan bijaksana dan mengimplementasikan program-program yang konkret untuk memenuhi harapan-harapan pemilih.

”Jika mampu melakukan hal tersebut, pasangan MOFIQ memiliki potensi yang sangat besar untuk meraih dukungan yang kuat dan memenangkan kepercayaan pemilih di Kabupaten Sumbawa.” Tukas Didu.
(Yyt)