Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi program kemanusiaan yang telah dijalankan selama delapan tahun terakhir sejak gempa bumi Lombok 2018. Fokus kerja sama meliputi penyediaan akses air minum layak, edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta pengelolaan sampah plastik menjadi fasilitas pendidikan.

Perwakilan ONG Balanced World, Rosa, menjelaskan bahwa organisasinya setiap tahun menjangkau sekitar 1.200 keluarga dan puluhan sekolah melalui distribusi filter air tanpa listrik, bantuan bagi panti asuhan, serta pendampingan masyarakat rentan. Seluruh program tersebut didukung pendanaan dari Pemerintah Kepulauan Canary, Spanyol.

“Kami berterima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi NTB sehingga program kemanusiaan ini dapat terus berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Rosa.

Gubernur Lalu Muhamad Iqbal mengapresiasi konsistensi NGO asal Spanyol tersebut dalam membantu masyarakat NTB, khususnya melalui penyediaan akses air bersih yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup warga.

Namun, Gubernur menilai berbagai program bantuan internasional selama ini belum memberikan dampak maksimal karena masih berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, diperlukan koordinasi yang kuat agar seluruh program saling mendukung dan tepat sasaran.

“Pemprov NTB akan menjadi penggerak kolaborasi agar seluruh program pembangunan memiliki arah yang sama dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Sebagai langkah strategis, Gubernur memperkenalkan program unggulan Desa Berdaya, yang difokuskan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di 106 desa dengan sasaran sekitar 114 ribu jiwa.

Tak hanya itu, Lalu Muhamad Iqbal juga mengusulkan pembentukan kerja sama resmi melalui skema Sister Province antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kepulauan Canary. Skema tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang memperkuat kolaborasi kedua pihak sekaligus memperluas peluang kerja sama di berbagai bidang.

Gubernur bahkan mengundang langsung Gubernur Kepulauan Canary untuk berkunjung ke NTB, meninjau pelaksanaan program di lapangan, serta membahas penandatanganan kerja sama resmi.

Audiensi turut dihadiri Kepala Bappeda NTB serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3A) NTB. Dalam kesempatan itu, kedua belah pihak mulai memetakan peluang kolaborasi di wilayah prioritas, seperti Kecamatan Lembar dan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai lokasi pengembangan program berikutnya.

(Yyt)

Media Analis Indonesia.Mataram, NTB – Kemiskinan ekstrem tidak dapat diputus hanya dengan bantuan sosial. Ia membutuhkan strategi yang mampu membangun kemandirian keluarga, menggerakkan potensi lokal, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Berangkat dari pemahaman tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadirkan Program Desa Berdaya, sebuah pendekatan pembangunan yang memadukan pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, penguatan ekonomi desa, dan kolaborasi lintas sektor sebagai strategi graduasi kemiskinan ekstrem menuju NTB Makmur Mendunia.

Bagaimana strategi tersebut bekerja dapat dilihat dari kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, ke Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Kunjungan itu bukan sekadar agenda peninjauan program, melainkan upaya memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengevaluasi berbagai persoalan yang masih menghambat pembangunan desa.

Di Desa Mekarsari, Gubernur berdialog dengan keluarga penerima manfaat, meninjau rumah yang sedang direhabilitasi, melihat usaha-usaha produktif yang mulai tumbuh, hingga menyusuri jalan menuju Dusun Malaka yang masih sempit dan rusak. Dari pertemuan langsung dengan masyarakat itu tampak bahwa bantuan pemerintah telah menumbuhkan harapan, tetapi masih memerlukan dukungan infrastruktur,p pelayanan dasar, dan pendampingan agar benar-benar menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.

Kunjungan tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan tidak pernah berdiri sendiri. Modal usaha akan sulit berkembang apabila akses jalan masih terbatas. Rumah yang layak huni akan lebih bermakna apabila diikuti kesempatan memperoleh penghasilan. Potensi desa pun tidak akan menghasilkan nilai tambah apabila belum didukung kelembagaan ekonomi, akses pasar, dan tata kelola yang baik.

Mekarsari menjadi gambaran kecil dari wajah pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Dari desa ini terlihat bahwa upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, menghubungkan pembangunan manusia, pemberdayaan ekonomi, penyediaan infrastruktur dasar, dan pengembangan potensi lokal dalam satu ekosistem yang saling menguatkan. Gagasan inilah yang menjadi fondasi Program Desa Berdaya.

Membangun Jalan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap pekerjaan produktif, pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak, infrastruktur dasar, dan permodalan. Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB mengembangkan Desa Berdaya Transformatif sebagai strategi graduasi untuk membangun keluarga yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.

Program ini dilaksanakan melalui empat pilar utama, yaitu perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan. Keempat pilar tersebut saling melengkapi sehingga bantuan yang diberikan tidak berhenti sebagai intervensi jangka pendek, tetapi menjadi fondasi peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Pada tahap pertama, Program Desa Berdaya Transformatif dilaksanakan di 40 desa dengan sasaran 6.337 kepala keluarga miskin ekstrem yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat. Setiap desa memperoleh Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp300 juta, sementara setiap kepala keluarga sasaran memperoleh bantuan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp7 juta dalam bentuk aset produktif sesuai rencana usaha yang telah diverifikasi. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan bantuan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp200 juta per desa untuk rehabilitasi delapan unit rumah.

Antusiasme masyarakat terhadap program ini tercermin dari tingginya partisipasi dalam penyusunan rencana usaha. Dari 6.337 kepala keluarga yang menjadi sasaran, sebanyak 5.277 keluarga atau 83,27 persen telah mengajukan proposal usaha. Setelah melalui verifikasi berjenjang, 5.024 proposal atau 79,28 persen dinyatakan layak memperoleh dukungan. Sebanyak 209 proposal masih memerlukan penyempurnaan, sedangkan 1.104 keluarga yang belum mengajukan proposal menjadi prioritas pendampingan pada tahap berikutnya.

Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi memosisikan diri sebagai penerima bantuan semata. Mereka mulai memanfaatkan program sebagai peluang membangun usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Di sisi lain, pemerintah memilih memastikan setiap bantuan benar-benar tepat sasaran sehingga memiliki peluang berhasil dalam jangka panjang.

Sebaran proposal yang telah disetujui memperlihatkan kesiapan masyarakat di berbagai daerah. Kabupaten Lombok Barat mencatat jumlah proposal terbesar dengan 1.443 proposal, disusul Lombok Tengah sebanyak 1.234 proposal, Lombok Timur 935 proposal, Kota Mataram 421 proposal, dan Kabupaten Sumbawa 304 proposal. Sebaran ini menjadi dasar penyusunan pola pendampingan dan pengembangan usaha sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Jenis usaha yang dipilih masyarakat juga menunjukkan arah pembangunan ekonomi desa. Dari 5.024 proposal usaha yang disetujui, 2.481 proposal atau hampir 50 persen memilih peternakan unggas sebagai usaha utama. Selanjutnya 1.588 proposal bergerak di sektor perdagangan, 360 proposal pada pertanian dan perkebunan, sedangkan sisanya tersebar pada sektor perikanan, jasa, industri rumah tangga, dan berbagai usaha produktif lainnya.

Dominasi usaha peternakan unggas dan perdagangan menunjukkan bahwa masyarakat memilih sektor yang telah mereka kuasai. Pemerintah kemudian memperkuat potensi tersebut melalui bantuan aset produktif dan pendampingan usaha agar mampu berkembang menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan.

Selain usaha utama, masyarakat juga mengajukan 2.016 usulan usaha kedua sebagai sumber pendapatan tambahan. Diversifikasi ini menjadi indikator tumbuhnya ketahanan ekonomi keluarga, karena penghasilan tidak lagi bergantung pada satu jenis usaha.

Untuk mendukung seluruh usaha tersebut, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan Rp35,144 miliar dalam bentuk transfer aset produktif. Sebesar Rp30,296 miliar atau 86,2 persen dialokasikan untuk usaha utama, sedangkan Rp4,848 miliar atau 13,8 persen digunakan untuk mendukung usaha kedua. Skema ini menegaskan perubahan pendekatan pemerintah, dari bantuan yang bersifat konsumtif menjadi investasi produktif yang mampu menghasilkan nilai ekonomi bagi keluarga penerima manfaat.

Meski demikian, prinsip kehati-hatian tetap menjadi bagian penting pelaksanaan program. Masih terdapat 208 proposal yang belum dapat disetujui dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp1,456 miliar, sebagian besar merupakan usulan pada sektor peternakan ternak besar yang masih memerlukan penyempurnaan dan verifikasi lebih lanjut. Langkah ini menunjukkan bahwa kecepatan pelaksanaan tetap diimbangi dengan ketepatan sasaran dan kualitas program.

Lebih jauh lagi, hasil pendataan menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem memiliki dimensi yang lebih luas daripada persoalan pendapatan. Dari 6.337 keluarga miskin ekstrem, masih terdapat 4.809 rumah tidak layak huni, 1.064 keluarga yang belum memiliki akses air bersih yang memadai, 2.424 keluarga yang belum memiliki listrik mandiri, 2.985 keluarga yang belum menerima bantuan sosial, serta 1.570 keluarga dengan 2.074 anak yang belum memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Di bidang perlindungan sosial, masih terdapat 2.801 keluarga atau 44,2 persen yang belum menerima bantuan sosial dan 1.506 keluarga atau 23,8 persen yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. Fakta tersebut menegaskan bahwa peningkatan pendapatan harus berjalan seiring dengan pemenuhan layanan dasar agar keluarga benar-benar mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Karena itu, Program Desa Berdaya dikembangkan sebagai platform kolaborasi lintas sektor. Data menjadi dasar penyusunan kebijakan, sementara setiap persoalan diterjemahkan menjadi intervensi yang saling melengkapi, mulai dari rehabilitasi rumah, penyediaan air bersih, akses listrik, perlindungan sosial, layanan kesehatan, hingga pendidikan. Tujuan akhirnya bukan sekadar meningkatkan pendapatan, tetapi meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

(bersambung)

(Yyt)

Program yang digagas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat itu langsung mendapat respons positif dari Menteri Desa. Yandri menilai pendekatan orkestrasi dan kolaborasi lintas sektor yang diterapkan NTB berpotensi menjadi model nasional dalam upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem berbasis desa.

“Konsep yang disampaikan Pak Gubernur sangat baik; pendekatan orkestrasi dan kolaborasi ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menurunkan kemiskinan ekstrem,” ujar Yandri.

Ia menegaskan, kementeriannya siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB; termasuk melibatkan sektor swasta, perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat dalam program pemberdayaan desa.

Menurut Yandri, Kementerian Desa memiliki jaringan sekitar 500 perusahaan nasional yang akan didorong membina desa melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Dengan kolaborasi seperti ini, tidak boleh ada desa yang tertinggal,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yandri juga menyatakan kesiapannya menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB yang akan digelar di Mataram pada 16 April 2026 bersama Menteri Sosial Republik Indonesia.

Strategi Desa Berdaya

Dalam pemaparannya, Miq Iqbal menjelaskan bahwa Desa Berdaya menjadi strategi utama NTB untuk menurunkan kemiskinan ekstrem secara sistematis dan berkelanjutan.

Program ini tidak sepenuhnya menciptakan kebijakan baru; melainkan mengintegrasikan berbagai program yang sudah berjalan agar bergerak secara terpadu di tingkat desa.

“Kami tidak membuat program baru dari nol; yang kami lakukan adalah mengorkestrasi berbagai program yang sudah ada agar bekerja lebih efektif di desa,” jelasnya.

Pendekatan tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha melalui program CSR, perguruan tinggi, hingga lembaga filantropi seperti Badan Amil Zakat Nasional.

Selain itu, Pemprov NTB juga melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara langsung melalui pendamping mandiri yang dibiayai pemerintah provinsi; bekerja bersama pendamping desa yang telah bertugas di lapangan.

Intervensi program dilakukan dalam dua level sekaligus, yakni pada tingkat keluarga dan tingkat desa.

“Sekitar 60 persen warga miskin ekstrem masih produktif dan bisa diberdayakan melalui program ekonomi; sementara sisanya merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan sosial berkelanjutan,” ujar Miq Iqbal.

Desa Tematik dan Rantai Pasok Pangan

Selain pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal.

Setiap desa diarahkan memiliki komoditas unggulan, seperti desa lele, desa cabai, desa ayam petelur, desa sapi, hingga desa wisata.

Menurut Miq Iqbal, pengembangan desa tematik harus terhubung langsung dengan kebutuhan pasar agar mampu menciptakan aktivitas ekonomi berkelanjutan.

Salah satu peluang besar adalah program nasional Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah besar dari daerah.

“Desa tidak boleh hanya menjadi penonton; desa harus menjadi produsen yang memasok kebutuhan pangan untuk program nasional,” tegasnya.

Untuk itu, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi tertutup (close loop) yang memprioritaskan penggunaan pangan lokal dalam rantai pasok program nasional tersebut.

Dalam sistem ini, koperasi desa dan BUMDes akan berperan sebagai penghubung antara produksi desa dengan distribusi pasar di tingkat kabupaten hingga provinsi.

Menguatkan Desa, Menahan Urbanisasi

Miq Iqbal menegaskan bahwa penguatan ekonomi desa juga menjadi strategi penting untuk menahan laju urbanisasi sekaligus menciptakan keseimbangan pembangunan antara desa dan kota.

Menurutnya, banyak negara maju menghadapi persoalan serius akibat urbanisasi yang tidak terkendali; desa kehilangan penduduk produktif karena minimnya peluang ekonomi.

Karena itu pembangunan desa harus mampu menghadirkan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi yang menarik bagi generasi muda.

“Jika desa kuat, daerah akan kuat; ketika desa berkembang, banyak persoalan sosial bisa diselesaikan dari akarnya,” pungkasnya.

Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta masyarakat, program Desa Berdaya diharapkan mampu menjadi model pembangunan desa yang inklusif sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

(Yyt)