Dedi Mulyadi – Media Analis Indonesia

Mendagri Tito Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat di Atas Rata-Rata Nasional

Redaksi 1 — Wed, 16 Jul 2025 07:03:56 +0000

Media Analis Indonesia, Subang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat yang berada di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data yang dikantonginya, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat sebesar 4,98 persen pada triwulan I tahun 2025 secara year on year, sedangkan angka pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 4,87 persen.

Apresiasi tersebut disampaikan Mendagri pada acara Silaturahmi Bersama Gubernur Jawa Barat dan Kepala Daerah se-Jawa Barat di Lembur Pakuan Sukadaya, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Selasa (15/7/2025).

Mendagri menjelaskan, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang melimpah. Pasalnya, provinsi ini memiliki jumlah penduduk terbanyak dan didominasi oleh kelompok usia produktif. Potensi tersebut perlu dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Terlebih, Jawa Barat juga memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA).

“Itu usia produktif di Jawa Barat 69,75 persen yang dari umur 15 sampai 64 tahun. Artinya apa? Ini potensi,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) di Jawa Barat untuk memperhatikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, realisasi APBD berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ia menegaskan, belanja pemerintah salah satunya bertujuan meningkatkan jumlah peredaran uang di masyarakat. Peredaran tersebut penting untuk memperkuat konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu faktor penopang pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belanja pemerintah juga berperan dalam menghidupkan sektor swasta yang berdampak positif terhadap ekonomi.

“Konsumsi rumah tangga itu di atas 50 persen berkontribusi terhadap angka pertumbuhan ekonomi. [Faktor lainnya] investasi, kemudian juga industri, dan lain-lain,” ujarnya.

Karena itu, Mendagri mengingatkan Pemda di Jawa Barat yang realisasi belanjanya masih rendah agar terus melakukan upaya peningkatan. Ia mengimbau kepala daerah untuk secara rutin mengumpulkan organisasi perangkat daerah (OPD) guna mengetahui secara detail realisasi belanja masing-masing.

“Suruh mereka bacain sekdanya [atau] Bappeda mungkin bacain berapa belanja tiap-tiap OPD, mana yang lemot mana yang kencang ketahuan nanti untuk ngejar belanja,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, Mendagri juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi Pemda di Jawa Barat, seperti persoalan kemiskinan ekstrem, angka pengangguran, dan stunting. Berbagai persoalan itu perlu menjadi perhatian para kepala daerah agar terus melakukan perbaikan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Mendagri. Ia menilai forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk berkonsultasi dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi kepala daerah. Ia juga mengapresiasi respons cepat Mendagri ketika dirinya menghubungi untuk berkoordinasi.

“Malam hari ini kita gunakan sebagai pertemuan konsultasi. Kemudian menyampaikan beberapa pokok pikiran [Mendagri] untuk diserap oleh para bupati, para wali kota,” ujarnya.

Sebagai informasi, forum tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jawa Barat, serta pejabat terkait lainnya.

Adapun pejabat yang hadir mendampingi Mendagri antara lain Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sang Made Mahendra Jaya, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan Apep Fajar Kurniawan, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik, Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Restuardy Daud, Pelaksana Harian (Plh.) Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Horas Maurits Panjaitan, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, serta pejabat terkait lainnya.

(*/Rendy)

DKI dan Jabar Siap Bergandeng Tangan Perbaiki Parung Panjang

Redaksi 1 — Wed, 18 Jun 2025 01:20:39 +0000

Media Analis Indonesia, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) sebagai respons terhadap Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang menyinggung penyebab kerusakan jalan di Parung Panjang akibat distribusi material pembangunan di Jakarta.

“Pokoknya kalau kolaborasi, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dengan siapa saja siap,” ujar Pramono di Jakarta, Selasa (17/6/2025) malam.

Sebelumnya pada Rapat Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/6), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bisa menangani perbaikan infrastruktur di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, sendirian.

Menurutnya, dibutuhkan dana sekitar Rp1,2 triliun untuk membangun ulang kawasan itu secara menyeluruh.

“Baru tahun ini pemerintah provinsi turun tangan. Kalau dibuat jalan bermutu itu memerlukan Rp 1,2 triliun. Tetapi tidak mungkin Jawa Barat Rp 1,2 triliun untuk recovery (memulihkan) satu kecamatan, karena kita sangat luas kecamatannya lebih dari 600 kecamatan,” ujar Dedi.

Dedi menyebut Parung Panjang selama ini menjadi kawasan hulu yang memasok material bangunan untuk proyek-proyek besar di Jakarta dan Tangerang.

Namun, dampak distribusi material tersebut menyebabkan infrastruktur rusak parah dan warga sekitar menderita, salah satunya terkena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Dedi juga menilai, perlu ada kesadaran kolektif dari daerah penerima manfaat, khususnya Jakarta dan Banten, untuk ikut bertanggung jawab membenahi kerusakan yang ditimbulkan akibat pertumbuhan ekonomi di wilayah mereka.

“Harus ada yang dibicarakan dengan Tangerang dengan DKI, pertumbuhan pembangunan yang terjadi di Jakarta yang melahirkan multiplier effect (efek berlipat) dan lahirnya orang-orang kaya baru di bidang properti, itu melahirkan kemiskinan dan residu pembangunan penderitaan bagi rakyat Jabar, harus ada recovery yang dilakukan secara bersama,” kata Dedi.

Dedi Mulyadi Baru Lunasi Pajak Lexus Setelah Nunggak Rp42 Juta, Ternyata Ini Alasannya

Redaksi 2 — Sat, 26 Apr 2025 14:57:09 +0000

Media Analis Indonesia, Bandung – Dedi Mulyadi baru saja menuntaskan tunggakan pajak mobil mewahnya. Gubernur Jawa Barat itu mengakui, kendaraan Lexus LX600 produksi 2022 miliknya menunggak pajak hingga Rp42 juta sebelum dilunasi akhir pekan ini. Mobil bernomor polisi Jakarta (B) itu kini resmi berganti pelat menjadi Bandung (D).

“Sudah tidak ada masalah. Sekarang mobil saya berpelat Bandung,” kata Dedi lewat video di akun YouTube-nya, Sabtu (26/4/2025).

Tunggakan pajak Lexus Dedi sempat menjadi sorotan. Mobil senilai Rp1,92 miliar itu tercatat menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp40,4 juta, dengan jatuh tempo pada 19 Januari 2025. Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Taufik Nurrohim, termasuk yang mengkritik Dedi. Ia mengingatkan pentingnya keteladanan pejabat dalam memenuhi kewajiban pajak. “Pejabat publik harus menjadi contoh,” ujar Taufik.

Menjawab kritik itu, Dedi menyebut tunggakan terjadi karena mobil masih berstatus kredit dan tercatat di Jakarta. Proses mutasi kendaraan ke Jawa Barat, kata dia, baru selesai dikerjakan oleh pihak leasing. “Begitu mutasi selesai, pajak di DKI langsung saya lunasi,” ujarnya.

Dedi menambahkan, seluruh kendaraan pribadinya kini sudah berpelat Jawa Barat. “Sebagai bentuk keteladanan,” katanya. Ia berjanji, ke depan pajak kendaraannya akan dibayarkan di Jawa Barat, daerah tempat ia menjabat. (imh)

Lucky Hakim Siap Menghadap Gubernur Jabar usai Diperiksa Kemendagri

Redaksi 1 — Wed, 09 Apr 2025 11:00:09 +0000

Media Analis Indonesia, Jakarta – Bupati Indramayu Lucky Hakim dijadwalkan menghadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Rabu (9/4/2025), usai menjalani pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait perjalanannya ke Jepang tanpa izin saat libur Idulfitri 1446 Hijriah.

“Saya akan menghadap Pak Gubernur. Insyaallah besok (menemui Gubernur Jabar), tanggal 9 besok. Saya ke Bandung,” kata Lucky kepada awak media di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Dia menjelaskan bahwa dirinya baru membuka pesan WhatsApp dari Dedi Mulyadi setelah disindir melalui unggahan Instagram terkait keberangkatannya ke Jepang tanpa izin.

Dia mengatakan kala itu dia langsung menghubungi Dedi dan menyampaikan maaf. “Izin Pak Gubernur, mohon siap salah,” ujar Lucky mengulangi pesan yang disampaikan kepada Dedi saat itu.

Ia pun mengakui kesalahannya dan mengungkapkan bahwa Gubernur Dedi langsung mengingatkan agar tidak mengulangi tindakan bepergian ke luar negeri tanpa izin, terlebih di momen penting seperti Lebaran.

“Lain kali kalau pergi ke Jepang, izin dulu ya,” balas Dedi sebagaimana disampaikan Lucky kepada wartawan.

“Lalu beliau ngasih tahu bahwa kepala daerah itu, walaupun semuanya pada libur, tapi kepala daerahnya tidak,” sambung Lucky.

Pada Selasa hari ini, Lucky Hakim telah menjalani pemeriksaan selama dua jam oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri.

Ia dicecar total 43 pertanyaan terkait perjalanannya ke Jepang, yang diduga melanggar ketentuan larangan bepergian ke luar negeri bagi kepala daerah selama masa libur Lebaran.

“Ada sekitar 43 pertanyaan, ada 2 jam-an lebih tadi terkait tentang berangkat secara umum ya, berangkat ini kapan berangkatnya, lalu fasilitas apa yang saya gunakan,” ujar Lucky.

Dalam pemeriksaan tersebut, Lucky mengakui bahwa dirinya tidak mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada berbagai pihak, khususnya kepada masyarakat Indramayu.

“Betul saya pergi tidak membawa surat izin dari Pak Menteri Kemendagri, tidak membawa izin. Tapi ini salah saya. Jadi saya minta maaf, khususnya pada masyarakat Indramayu, kepada masyarakat Indonesia juga,” tuturnya.

Ia mengaku pasrah apabila menerima sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan dari jabatannya sebagai kepala daerah.

Meski demikian, Lucky menyebut belum menerima informasi resmi dari Inspektorat Jenderal Kemendagri terkait keputusan sanksi tersebut.

Dia mengatakan pihak Inspektorat masih perlu melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menentukan hasil pemeriksaan dirinya dengan 43 poin pertanyaan selama dua jam.

Cegah Banjir di Wilayah Jawa Barat, Lanud Husein Sastranegara Dukung Operasi Modifikasi Cuaca

Redaksi 1 — Tue, 11 Mar 2025 10:30:32 +0000

Media Analis Indonesia, Bandung – Dalam upaya mengantisipasi bencana banjir di berbagai wilayah Jawa Barat, Lanud Husein Sastranegara mendukung operasi Modifikasi Cuaca yang dilaksanakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemerintah Daerah Jawa Barat. Operasi ini bertujuan untuk mengendalikan curah hujan guna mencegah banjir yang berpotensi merugikan masyarakat. Kegiatan ini dimulai pada Selasa (11/03/2025) sebagai bagian dari langkah mitigasi bencana.

Operasi modifikasi cuaca dilakukan dengan menebarkan bahan pembentuk awan, seperti garam atau yodium, ke atmosfer untuk merangsang terbentuknya hujan di daerah tertentu. Teknik ini bertujuan untuk mengatur pola curah hujan di wilayah rawan banjir agar dampak buruk dari hujan deras dapat diminimalisir. Dengan metode ini, diharapkan intensitas hujan yang berlebih dapat dikendalikan dan dialihkan ke daerah yang lebih membutuhkan.

Komandan Lanud Husein Sastranegara, Kolonel Pnb Alfian, S.E., M.Han., menjelaskan bahwa pihaknya siap mendukung operasi ini dengan menyediakan pesawat Cassa 212 nomor registrasi A-2104 dari Skadron Udara 4 Lanud Abdulrachman Saleh. “Kami siap memberikan dukungan penuh dalam operasi ini sebagai bagian dari komitmen untuk membantu mitigasi bencana hidrometeorologi. Langkah ini diharapkan dapat membantu mencegah banjir yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kolonel Alfian.

Lebih lanjut, Kolonel Alfian menambahkan bahwa operasi modifikasi cuaca ini dilakukan sebanyak tiga kali sortie per hari, mulai 11 hingga 20 Maret 2025, dengan penyemaian Natrium Klorida (NaCl) atau garam dapur. Penyemaian dilakukan pada ketinggian 11.000 kaki dengan total bahan semai sebanyak 1 ton. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi potensi banjir di daerah yang sering terdampak hujan deras.

Gubernur Jawa Barat, Bapak Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa operasi modifikasi cuaca difokuskan pada daerah yang rawan banjir akibat curah hujan yang tidak terkendali. “Melalui langkah inovatif ini, diharapkan curah hujan dapat lebih terdistribusi dengan baik sehingga bencana banjir dapat diminimalisir,” ujar Gubernur Dedi Mulyadi. Operasi ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk Sekda Jawa Barat Drs. Herman Suryatman, M.Si., Plt. Kepala BPBD Jabar Anne Hermadiani A., S.Sos., M.A., Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto, serta Kadisops Lanud Husein Sastranegara Mayor Nav Didik Purbo. Kolaborasi ini mencerminkan sinergi antara TNI AU, BMKG, dan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana alam. (*)