Laporan telah diterima Polsek Sukanagara pada 10 Juni 2025. Dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (15/6/2025), Ario menyebutkan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan sejumlah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dana desa tahun 2024. Ia menuding Yudi melakukan mark-up pada program-program desa, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengelolaan air bersih desa (PDAM).

“Dugaan penyelewengan juga terjadi pada dana penyuluhan dan pelatihan kesehatan masyarakat sebesar Rp 23,9 juta serta anggaran pengembangan sistem informasi desa senilai Rp 13,78 juta,” ujar Ario.

Selain itu, ia juga mempersoalkan pelaksanaan pembangunan jalan di Kampung Margamulya, RT 04/RW 01, yang didanai dari dana apresiasi tetapi tidak dilengkapi papan informasi proyek, sebagaimana diwajibkan dalam praktik pemerintahan yang transparan.

Menurut Ario, saat dikonfirmasi, Sekretaris Desa Nurjaman tidak dapat menunjukkan bukti kuitansi penggunaan anggaran secara lengkap. Hal ini menambah kecurigaan adanya indikasi penyimpangan penggunaan dana.

*Laporan Juga Disampaikan ke Kejaksaan*

Ario menambahkan bahwa kasus ini akan turut dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Kejaksaan Negeri guna ditindaklanjuti secara kelembagaan.

Sampai berita ini disusun, awak media belum memperoleh jawaban dari Kepala Desa Ciguha terkait tuduhan tersebut. Upaya konfirmasi langsung di lapangan pun tidak membuahkan hasil.

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan penyelewengan dana desa di daerah, yang mencerminkan pentingnya pengawasan berlapis terhadap penggunaan anggaran publik di tingkat pemerintahan desa. (*/Rndy)

Kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan infrastruktur desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kepala Desa Telogorejo, Abdul Muntolip, dalam pernyataannya kepada awak media, mengungkapkan.“Alhamdulillah, pembangunan jalan rabat beton di desa kami sudah rampung. Jalan ini memiliki panjang 256 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 0,15 meter, dengan total anggaran sebesar Rp175.947.295.” Jalan tersebut terletak di Rk 02, Rt 09 dan diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Pembangunan jalan ini merupakan hasil dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, Ketua BPD, dan aparat desa.

“Kegiatan ini adalah permintaan langsung dari warga, khususnya di Rk 02 Rt 09,” tambah Abdul Muntolip.

Dengan adanya jalan baru ini, diharapkan mobilitas warga akan meningkat.

“Kami percaya pembangunan ini akan mengubah citra desa dari desa berkembang menjadi desa maju, serta meningkatkan aksesibilitas, ekonomi lokal, dan kualitas hidup masyarakat,” ungkapnya.

Kepala Desa juga menekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan ini.
“Kami berharap nilai properti di sekitar dapat meningkat dan infrastruktur ini dapat bertahan lama,” tutupnya.

Dengan selesainya kegiatan ini, Pemerintah Desa Telogorejo berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan desa yang lebih maju.
(Okta)

Kepala Desa Sidang Makmur, Mickos Yahdi, saat ditemui pada 5 Agustus 2024, mengungkapkan bahwa tujuan utama dibangunnya jalan usaha tani tersebut adalah untuk memudahkan para petani dalam mengeluarkan hasil pertanian mereka. “Selama ini, para petani kesulitan mengeluarkan hasil pertanian di wilayah ini. Alhamdulillah, setelah dibangunnya jalan ini, kegiatan pertanian di sini menjadi lebih lancar,” ujarnya.

Salah seorang warga setempat, Mulyono, juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa atas pembangunan jalan usaha tani tersebut. “Matur nuwun Pak Lurah, jalan ini sangat membantu kami para petani,” ungkap Mulyono dengan rasa syukur.

Dengan adanya program ini, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mempermudah distribusi hasil pertanian, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Sidang Makmur.

Pelaporan mantan penjabat kepala desa itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dana APBDes tahun 2023-2024

Rifai Reniuriyaan berharap pelaporan yang dilaksanakan hari ini dapat ditindak lanjuti oleh Kejaksaan Negeri Buru yang mana selama masa jabatannya tidak ada laporan pertanggung jawaban atas keuangan dana APBDes yang di dalamnya terdapat Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa.

“Ada beberapa laporan pekerjaan yang dinilai fiktif,” Ucap Reniuriyaan.

Menurutnya dugaan korupsi itu terjadi pada bidang Pembinaan Masyarakat Desa yang berorentasi pada kegiatan Kebudayaan dan Keagamaan, termasuk membuat program pengadaan anggaran untuk bidang Pertanian dan Peternakan, keramba ikan, dana Bundes serta pengadaan motor dinas.

Selain itu juga, kata Reniuriyaan, terdapat mark-up anggaran pada pekerjaan proyek pembangunan penangkap mata air senilai 337 juta yang bersumber dari Dana Desa, untuk itu Rifai sangat berharap dalam pelaporan ke kejaksaaan negeri buru dapat ditindak lanjuti.

Reniuriyaan menyebutkan kalau anggaran APBDes tahun 2023 berkisar satu miliar lebih.

Sebelumnya pelaporan dugaan tindak pidana korupsi itu juga sempat dilaporkan ke Polsek Namlea dan Polres Buru.

Reniuriyaan berharap dari pelaporan yang dilayangkan hari ini ke Kejaksaan Negeri Buru menjadi evaluasi bagi kepala desa berikutnya agar Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyakarat. (SM)

“Pansus DPRD meminta Kejaksaan Negeri Buru segera memeriksa Kades Seith, saudara Yahya Fakaubun,” tegas Wakil Ketua Pansus DPRD Buru, Naldi Wali usai mengelar rapat bersama eksekutif dan sejumlah kades, Rabu (15/5/2024).

Sebagai mana diketahui, Pansus DPRD dibentuk guna membahas LKPJ Bupati Buru terhadap realisasi APBD.

Salah satu fokus pembahasan juga terkait dengan penggunaan dan realisasi DD/ADD.

Menyoal rapat dengan pihak eksekutif dan para kades hari ini, Naldi menjelaskan, kalau itu bagian dari agenda kerja DPRD dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

Dikatakan, pansus DPRD telah beberapa kali telah melayangkan undangan kepada Kades Seith . Tetapi selalu berhalangan hadir tanpa alasan yang jelas. Ada beberapa persoalan besar yang terjadi di Desa Seith, ucapnya.

Karena itu, Pansus berkeinginan agar Yahya Fakaubun hadir langsung guna mengklarifikasi beberapa persoalan yang terjadi terkait dengan pengelolaan DD.

“Saya meminta Kejaksaan untuk memeriksa Kades saudara Yahya Fakaubun dalam pengelolaan DD tahap IV Tahun 2022 dan DD tahun 2023 tahap I, II, III, dan IV, ‘lagi pinta Naldi Wali.

Naldi menyebutkan, kalau Pansus DPRD Buru telah mengantongi bukti hasil pemeriksaan internal dari Kantor Inspektorat. Ada beberapa temuan besar yang diduga melibatkan oknum kades.

“Ada perjalanan dinas fiktif, termasuk pengelolaan keuangan terkait dengan pembangunan kantor desa yang uangnya sudah dicairkan, namun pembangunannya tidak dilaksanakan,” ungkap Naldi.

Naldi menduga, ada banyak item-item pekerjaan yang tercantum dalam dokumen APBDes sampai kini belum dilaksanakan.

“Ada beberapa item yang uangnya sudah dicairkan, namun pekerjaannya tidak direalisasikan,” sentil Naldi.

Oleh karena itu, selaku wakil ketua pansus, Naldi mendesak Kejaksaan Negeri Buru dalam waktu dekat segera memanggil Kades Seith untuk segera diperiksa.

Tegasnya lagi, kalau masalah penyelewengan DD di Seith itu telah menjadi temuan dan telah diaudit oleh Kantor Inspektorat. Sehingga kejaksaan sudah bisa campur tangan membawa ke ranah hukum dugaan tindak pidana korupsi.

“Jadi sudah sewajarnya kejaksaan mengambil langkah untuk memeriksa saudara kades Seith,” pungkas Naldi.

Lebih jauh diungkapkannya, bahwa pembinaan dan internal oleh inspektorat sudah dilaksanakan, maka sudah sewajarnya kejaksaan masuk guna menindaklanjuti hasil temuan dugaan penyelewengan DD tersebut.

Ditanya soal hasil kerja pansus, Naldi menambahkan, kalau sudah berjalan hampir sebulan.

Menyangkut dengan temuan internal inspektorat di Desa Seith, maka pansus telah sepakat untuk terjun langsung ke lapangan.

Dalam pemeriksaan internal inspektorat itu terungkap, kalau dugaan penyelewengan itu terjadi sebab adanya Kelalaian dari kaur keuangan/bendahara Desa Seith dalam menyiapkan bukti pertanggugjawaban pada kegiatan-kegiatan.

Kedua, Kurangnya fungsi verifikasi dari Sekertaris Desa selaku koordinator pengelola keuangan Desa. Dan Kurangnya fungsi pengawasan dari Kepala Desa Seith selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa terhadap penatausahaan pengelolaan keuangan.

Inspektorat juga menilai, Kurang optimalnya fungsi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Buru. (SM)