Dailami mengatakan, peresmian ini menegaskan komitmen Provinsi Gyeonggi dalam membangun ekosistem inovasi berbasis teknologi masa depan seperti semikonduktor, bioteknologi, dan mobilitas canggih, serta dalam mendukung UMKM dan membangun pusat-pusat pertumbuhan regional berbasis riset dan kolaborasi akademik.

“Bagi kami di Indonesia, khususnya DPD RI yang merupakan representasi daerah dari seluruh provinsi, hal ini menjadi inspirasi sekaligus peluang,” ujarnya, di lokasi acara, Raffles Hotel, Jalan Prof Dr Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025).

Ketua Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta ini meyakini, kekuatan pembangunan tidak hanya bersumber dari pusat, namun juga dari potensi daerah yang dikelola secara kolaboratif, partisipatif, dan inovatif.

“Kami siap menjembatani GBC dengan pemerintah di daerah seluruh Indonesia,” terangnya.

Menurutnya, dengan lebih dari 700 ribu pelaku UMKM di Provinsi Gyeonggi. Kemudian, ratusan ribu pelaku UMKM di provinsi-provinsi Indonesia maka ada tantangan yang sama untuk mentransformasikan UMKM menjadi pelaku utama ekonomi digital dan rantai pasok global.

Melalui kerja sama dengan Gyeonggido Business and Science Accelerator (GBSA), Dailami melihat potensi untuk membangun kolaborasi antar-techno valleys dan kawasan industri inovatif di Indonesia.

“Ada juga peluang untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha daerah melalui program inkubasi, pelatihan, dan pertukaran teknologi. Selanjutnya, mendorong investasi Korea di sektor-sektor unggulan daerah seperti agrikultur berkelanjutan, ekonomi biru, pariwisata berbasis budaya, dan biohealth.

“Kami percaya bahwa hubungan Indonesia dan Korea Selatan bukan hanya hubungan antar negara, tetapi juga antar daerah, antar komunitas, dan antar pelaku perubahan,” bebernya.

Ia menegaskan, DPD RI berkomitmen menjadi jembatan strategis bagi daerah-daerah di Indonesia untuk membangun sinergi konkret dengan Provinsi Gyeonggi dan GBSA, baik dalam bentuk program bersama, pertukaran bisnis, maupun forum kerja sama tahunan.

“Mari kita jadikan kerja sama ini bukan hanya simbol diplomasi, tetapi juga platform konkret untuk menghadirkan kesejahteraan dan kemajuan yang setara bagi rakyat di kedua negara,” pungkas Dailami.

Untuk diketahui, peresmian Kantor Gyeonggi Business Center (GBC) Jakarta turut dihadiri GBSA Vice President, Kim Byeong-Ki; Consul General Embassy of The Republic Korea, Gang Won Joon; Presiden of The Korean Association in Indonesia, Kim Jong Hun; dan Director General GBC Jakarta, Shin Ho Jin.(*/hel)

Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dailami Firdaus mengecam keras jika kebijakan tersebut betul dilakukan pihak rumah sakit karena mencederai rasa keadilan dan hak asasi manusia (HAM) dalam menjalankan perintah agama.

“Ini adalah perilaku SARA yang tidak boleh ditolerir. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI harus melakukan investigasi dan menjatuhkan sanksi berat jika terbukti,” ujarnya, Senin (2/9).

Dailami menjelaskan, berdasarkan pemberitaan beredar, salah seorang dokter bedah senior dari Universitas Indonesia, Diani Kartini sampai mengundurkan diri karena adanya SARA di RS Medistra.

“Tentu ini menjadi salah satu bukti yang bisa memperkuat kebenaran informasi. Ibu Diani sampai rela mengundurkan diri demi menjaga marwah Islam dan keteguhannya menggunakan jilbab,” terangnya.

Menurutnya, rumah sakit sudah seharusnya tidak boleh pilih-pilih pasien maupun pegawai berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Sebab, Indonesia sudah menyepakati Bhinneka Tunggal Ika.

“Adanya kebijakan rumah sakit yang bersifat SARA sangat membahayakan persatuan dan kesatuan, serta menganggu ketenangan berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.

Ia meminta, pihak rumah sakit segera memberikan klarifikasinya dan memastikan tidak ada kejadian serupa terulang di kemudian hari.

“Tidak perlu ditutup-tutupi. Terpenting, adalah kalau benar terjadi kesalahan tersebut yang harus meminta maaf dan memastikan tidak ada aturan larangan berjilbab bagi pegawai maupun pasien rumah sakit,” pungkasnya.(*/hel)

Dailami mengatakan, pemberian alat kontrasepsi tersebut merupakan kebijakan sesat yang justru bisa mendorong pelajar dalam pergaulan bebas.

“Sudah jelas, kalau dalam Islam itu seks bebas atau zina dilarang. Jadi, tidak usah malah difasilitasi kalau memang belum menikah,” ujarnya, melalui keterangan tertulis, Senin (5/8).

Dailami menjelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) harus dievaluasi lagi.

“Terutama pada Pasal 103 Ayat 4 yang menyatakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja, paling sedikit terdiri atas deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi,” terangnya.

Menurutnya, lebih bijak jika pemerintah terus mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi tentang larangan seks bebas atau zina kepada pelajar maupun mahasiswa.

“Perlu lebih dimasifkan lagi, baik kaitan dari sisi kajian agama maupun bahayanya dari sisi kesehatan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar atau remaja tegas harus dilarang. Bahkan, semestinya jika ada yang menjual kepada pelajar atau remaja belum menikah semestinya ada sanksi.

“Saya juga mengkritik alat kontrasepsi yang bisa mudah diperoleh dan dijual bebas. Bahkan, di gerai minimarket alat kontrasepsi dijual tanpa ada persyaratan tertentu dari pembeli,” tegasnya.

Dailami berharap, penjualan alat kontrasepsi ini dapat dilakukan pengaturan secara baik untuk mencegah akses pelajar atau generasi muda dari seks bebas.

“Menurut hemat saya, meski mereka bisa terlindung dari penyakit atau kehamilan karena seks bebas. Tapi, yang harus direnungkan adalah kita memfasilitasi mereka dalam perbuatan dosa atau dilarang agama,” pungkasnya.(*/hel)

“Supaya tidak ada disinformasi, pihak-pihak terkait harus bisa membuka komunikasi dengan baik,” ujar Prof. Dailami melalui pesan tertulisnya di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Lebih jauh dikatakan Prof. Dailami , meskipun terdapat kesalahan dalam proses perekrutan karena melanggar regulasi, namun sebaiknya guru-guru yang memang berkompeten dan punya kemampuan bisa dibantu mendapatkan pekerjaan serupa, misalnya di sekolah-sekolah swasta.

“Pengabdian sebagai guru ini kan bisa di mana saja, tidak harus di sekolah negeri. Saya dapat informasi ada sekolah-sekolah swasta di Jakarta yang masih membutuhkan guru,” terang Prof. Dailami yang juga Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam As-Asyafiiyah ini.

Dijelaskan, nantinya sekolah-sekolah swasta yang memang membutuhkan tenaga pendidik bisa segera diinventarisir dan melaksanakan prosedur penerimaan di sekolah masing-masing.

“Kan ada 107 orang yang tidak lagi dipekerjakan. Nanti dari 107 ini silakan dites lagi kemampuannya di sekolah swasta yang membutuhkan. Kalau memang dinilai layak dan mumpuni, saya yakin pasti diterima,” tegasnya.

Berdasarkan informasi dari pemberitaan di media, lanjut Prof. Dailami, sebelumnya diduga mereka berdasarkan subjektifitas karena tidak ada pengumuman dan tes resmi dari Dinas Pendidikan.

“Kalau tidak ada pengumuman resmi, dari mana mereka tahu ada informasi lowongan di sekolah itu? Kemungkinan awal kan pasti dari komunitas di sekolah itu, bisa keluarga, saudara atau teman,” paparnya.

Menurut Prof. Dailami, mereka yang merekrut juga harus dimintai keterangan. Apakah membuat kontrak sebagai guru honorer secara resmi atau tidak?

“Kalau perekrutan hanya dilakukan secara lisan atau tidak di atas materai tentu guru yang direkrut juga tetap harus berbesar hati menerima keputusan ini,” ungkapnya.

Ia berharap, nantinya guru-guru yang memang berkompeten dan memenuhi persyaratan dapat mengikuti pentahapan sebagai tenaga Kontrak Kerja Individual (KKI) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Bahkan, bisa mengikuti tes sebagai Calon Aparatur Sipil Negara untuk formasi guru.

“Hanya memang, solusi dari ketiga opsi itu kan tidak bisa serta merta saat ini. Harus menunggu proses penganggaran dan kebutuhan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Sementara ya setidaknya masih bisa mengajar di sekolah-sekolah swasta dan mendapatkan penghasilan,” pungkas Prof. Dailami. (*/hel)

“Pemerintah Indonesia sudah secara tegas mengutuk tindakan tersebut, menentang Israel dan mendukung rakyat Palestina. Kelima oknum yang dikenal sebagai aktivis Nahdlatul Ulama ini jelas melukai perasaan kita semua, saya sangat miris,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/7/2024).

Bang Dailami meminta pemerintah Indonesia maupun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengambil tindakan tegas dan memberikan sanksi kepada kelima orang tersebut.

“Secara kasat mata tentu mereka sudah jelas tidak patuh pada kebijakan pemerintah Indonesia,” terangnya.

Menurutnya, sanksi tegas harus diberikan untuk mencegah hal serupa terulang. Sebab, sebagai umat Islam sudah semestinya mereka memiliki keberpihakan kepada sesama Muslim.

“Saat ini sudah menggema gerakan All Eyes on Rafah sebagai bentuk perlawanan kepada kejahatan dan kekejaman Israel. Apa sebab mereka sebagai sesama Muslim sampai tidak punya empati?,” ungkapnya.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI ini mengajak agar umat Islam di Indonesia terus bahu-membahu membantu dan jangan menyakiti rakyat Palestina.

“Saya minta semua jangan lupa sejarah. Palestina adalah yang kali pertama mengakui kedaulatan Republik Indonesia saat masa penjajahan. Pada 6 September 1944, Mufti Besar Palestina, Amin Al-Husaini menyampaikan kepada dunia terkait dukungan terbuka atas kemerdekaan Indonesia,” pungkasnya.(*/hel)

“Nama-nama yang diusulkan diantaranya Marullah Matali, Lutfi Hakim, Zainuddin, Dailami Firdaus dan Moh. Ihsan. Nama-nama tersebut akan diusulkan kepada para pimpinan partai politik,” kata Ketua Umum Bamus Suku Betawi 1982, Zainuddin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (7/7/2024).

Marullah Matali merupakan Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata, Lutfi Hakim merupakan Ketua Umum FBR, Dailami Firdaus merupakan anggota DPD RI dapil Jakarta, Moch Ihsan merupakan Ketua Umum FORKABI dan Zainuddin merupakan Ketua Umum Bamus Suku Betawi 1982.

Menurut dia, usulan nama-nama ini lahir dari hasil konsolidasi dengan para sesepuh dan tokoh adat, dalam rangka menyongsong sukses Pilkada 2024.

Mereka menekankan bahwa usulan tersebut harus dipandang, demi keberlanjutan peradaban Betawi, yang telah turun-temurun sejak 3.000 tahun lalu.

Zainuddin menuturkan Suku Betawi yang merupakan salah satu suku asli Nusantara dengan jumlah sekitar 7 juta jiwa, kini berada pada urutan keenam dari 1.340 suku di Indonesia.

“Di Jakarta sendiri, suku Betawi menempati urutan kedua, dengan jumlah sekitar 3 juta jiwa atau 27 persen dari total populasi ibu kota,” kata dia dalam jumpa pers dengan tema “Suku Betawi Menyongsong Sukses Pilkada 2024 di Jakarta”

Di dalam sistem demokrasi Indonesia, kata dia, suara suku Betawi memiliki peran yang sangat menentukan, dalam pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Hal ini menjadi semakin relevan, setelah disahkannya UU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), yang menegaskan kedudukan suku Betawi sebagai Putra Asli Daerah, dan menempatkan budaya Betawi sebagai prioritas, bersama suku-suku lain yang tinggal di Jakarta,” paparnya.

Dengan kedudukan tersebut, tambah Zainuddin, suku Betawi kini memiliki hak untuk mendapat ruang, dan pelibatan langsung dalam spektrum politik dan pemerintahan.

“Semangat Vox Betawi Vox Dei, No Betawi No Party (Betawi Adalah Suara Tuhan, Tanpa Betawi Tidak Ada Pesta ‘Demokrasi’) menjadi seruan utama,” katanya.

Melalui usulan ini, suku Betawi berharap dapat berperan lebih, dalam menentukan arah masa depan Jakarta, serta memastikan budaya dan nilai-nilai Betawi tetap terjaga, dan dihormati dalam setiap aspek kehidupan. (*/red)

Pasalnya, kegiatan yang sejatinya adalah bagian dari rangkaian memperingati HUT Kota. Jakarta harusnya dapat memperlihatkan wajah Jakarta sebagi kota religius dan berbudaya. Hal tersebut disampaikan Senator RI Dapil Jakarta Prof. DR. H. Dailami Firdaus SH, LLM, MBA.

“Selayaknya Jakarta Internasional Marathon dapat dimulai atau dilaksanakan setelah ibadah sholat Subuh. Bukan pada pukul 4 pagi atau sebelum ibadah sholat subuh. Apalagi lokasi startnya tidak jauh dari masjid Istiqlal,” tutur Prof. Dailami kepada pers di Jakarta, Senin (25/6/2024).

Sebagai kota yang masyarakatnya religius harusnya, lanjut Prof. Dailami, Pemerintah Daerah Jakarta mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan tersebut secara matang.

“Bukan hanya sekedar mengejar momentum saja dan bangga dengan pencapaian jumlah peserta saja, namun juga harus dapat mengedepankan wajah daripada masyarakat ibukota yang religius humanis dan beradab,” tambah cucu ulama terkemuka alm. KH Abdullah Syafi’ie ini.

Menurut Prof. Dailami, masalah ini harus jadi pelajaran berharga bagi pemda Jakarta juga panitia penyelenggara dan instansi terkait lainnya untuk dapat menyesuaikan waktu kegiatan agar tidak berbenturan dan mengesampingkan hal-hal yang fundamental yaitu waktu ibadah.

Sepeti diketahui, JAKIM 2024 berlangsung Minggu 24 Juni 2024, start di Monas dan finish di Gelora Bung Karno. (*/hel)