Laporan telah diterima Polsek Sukanagara pada 10 Juni 2025. Dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (15/6/2025), Ario menyebutkan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan sejumlah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dana desa tahun 2024. Ia menuding Yudi melakukan mark-up pada program-program desa, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengelolaan air bersih desa (PDAM).

“Dugaan penyelewengan juga terjadi pada dana penyuluhan dan pelatihan kesehatan masyarakat sebesar Rp 23,9 juta serta anggaran pengembangan sistem informasi desa senilai Rp 13,78 juta,” ujar Ario.

Selain itu, ia juga mempersoalkan pelaksanaan pembangunan jalan di Kampung Margamulya, RT 04/RW 01, yang didanai dari dana apresiasi tetapi tidak dilengkapi papan informasi proyek, sebagaimana diwajibkan dalam praktik pemerintahan yang transparan.

Menurut Ario, saat dikonfirmasi, Sekretaris Desa Nurjaman tidak dapat menunjukkan bukti kuitansi penggunaan anggaran secara lengkap. Hal ini menambah kecurigaan adanya indikasi penyimpangan penggunaan dana.

*Laporan Juga Disampaikan ke Kejaksaan*

Ario menambahkan bahwa kasus ini akan turut dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Kejaksaan Negeri guna ditindaklanjuti secara kelembagaan.

Sampai berita ini disusun, awak media belum memperoleh jawaban dari Kepala Desa Ciguha terkait tuduhan tersebut. Upaya konfirmasi langsung di lapangan pun tidak membuahkan hasil.

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan penyelewengan dana desa di daerah, yang mencerminkan pentingnya pengawasan berlapis terhadap penggunaan anggaran publik di tingkat pemerintahan desa. (*/Rndy)

“Gubernur Jabar mengeluarkan kebijakan agar angkot Cipanas tidak beroperasi selama masa libur Lebaran 2025,”  kata Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yongky Dilatha di Cianjur, Kamis (4/4/2025).

Dengan pemberian insentif kepada sopir, dia menegaskan bahwa sampai dengan 7 April tidak ada angkot yang beroperasi sehingga tidak ada macet lagi di depan pasar, hanya antrean dengan laju tersendat.

AKBP Rohman mengemukakan bahwa pihaknya sudah melaporkan langsung kepada Gubernur Jabar kalau kawasan Puncak aman tanpa macet selama angkot tidak beroperasi.

“Kendati demikian, kami tetap menyiagakan petugas di titik rawan macet, termasuk di depan Pasar Cipanas,” kata Kapolres.

Sementara itu, sekitar 561 sopir angkot di kawasan Puncak-Cipanas diliburkan selama sepekan tepatnya mulai 1 hingga 7 April 2025.

Kebijakan itu, kata dia, untuk mencegah terjadinya antrean panjang kendaraan yang menyebabkan macet total di jalur Puncak karena angkot parkir dan berhenti sembarangan.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tedy Artiawan menyebutkan berbagai faktor penyebab terjadinya macet panjang hingga belasan jam di jalur Puncak, salah satunya keberadaan angkot yang kerap berhenti sembarangan tepatnya di depan Pasar Cipanas.

Pemkab Cianjur dan Pemprov Jabar memberikan solusi dengan meliburkan angkot selama liburan Lebaran dengan memberikan insentif bagi ratusan sopir berupa uang tunai Rp1 juta dan paket sembako selama tidak beroperasi.

Bantuan itu diserahkan langsung Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berupa uang Rp1 juta dan paket sembako dengan total Rp1,5 juta.

“Bekal untuk mereka selama tidak beroperasi sampai dengan 7 April,” katanya.

Ketika ada angkot yang tetap beroperasi atau berhenti di depan Pasar Cipanas, pihaknya akan memberikan sanksi hingga menyita sementara angkot dan akan mengembalikan kepada yang bersangkutan setelah 7 April