Hal itu disampaikan Miq Iqbal saat menerima Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi NTB bersama perwakilan TACB kabupaten/kota se-Pulau Lombok di Kantor Gubernur NTB, Senin (3/8).

Menurutnya, keberhasilan pelestarian diukur dari manfaat yang diberikan bagi masyarakat melalui pendidikan, riset, pariwisata budaya, hingga penguatan ekonomi daerah.

“Lebih baik sedikit, tetapi benar-benar terurus, daripada mengejar status, setelah ditetapkan justru tidak dirawat dan tidak dimanfaatkan,” tegasnya.

Gubernur juga meminta Dinas Kebudayaan NTB segera menyusun basis data cagar budaya berbasis digital sebagai dasar penentuan kebijakan, prioritas pelestarian, dan penganggaran. Selain itu, ia mendorong penguatan penelitian arkeologi serta revitalisasi Kawasan Kota Tua Ampenan tanpa menghilangkan nilai sejarah dan keasliannya.

Miq Iqbal menekankan kebudayaan harus dipandang sebagai aset pembangunan yang mampu menggerakkan pariwisata, membuka lapangan kerja, menghidupkan UMKM, dan meningkatkan pendapatan daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan NTB, Muhamad Ihwan, mengatakan pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi pertama sejak dinas berdiri sebagai perangkat daerah tersendiri. Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan mempercepat penyusunan basis data digital, membentuk Forum Komunikasi TACB se-NTB, serta memperkuat kolaborasi dalam pelestarian cagar budaya.

(Yyt)