Isu mangkraknya pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di beberapa desa di Kabupaten Mesuji semakin ramai diperbincangkan. Berbagai media siber menyoroti dugaan ketidakjelasan penggunaan dana tersebut, hingga akhirnya Inspektorat Kabupaten Mesuji buka suara.

Saat dikonfirmasi, Inspektur Pembantu (Irban) Inspektorat Mesuji, Dedi Martadinata, SH, MH, menyatakan bahwa pemeriksaan atas permasalahan ini masih dalam antrean dan akan ditindaklanjuti sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Iya, sabar, masih antre (pemeriksaan: Red),” ujar Dedi Martadinata mewakili Kepala Inspektorat Mesuji, Edison Basyid, pada Senin (13/3/2025).

Desakan dari Organisasi Pers

Tak hanya media, dugaan mandeknya pengelolaan dana Bumdes ini juga mendapat perhatian serius dari berbagai organisasi pers. Ketua DPC MOI Kabupaten Mesuji, Heri Purwanto, menegaskan bahwa permasalahan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja.

“Tidak boleh ada pembiaran! Jika ada indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana Bumdes, maka harus menjadi atensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). Negara tidak boleh dirugikan,” tegasnya saat ditemui di kantor sekretariat MOI Mesuji, Simpang Mesuji.

Senada dengan itu, Ketua PPWI Mesuji, Gusmanto, juga mendesak agar dugaan penyimpangan dana Bumdes segera diperiksa.

“Segera lakukan pemeriksaan terhadap Bumdes yang bermasalah. Kami akan kawal prosesnya,” ujarnya dengan nada tegas.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak terkait mengenai langkah konkret yang akan diambil terhadap dugaan Bumdes mangkrak di Kabupaten Mesuji.
(Tim)

Ketentuan tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan BUMDes melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.

Pembentukan BUMDes sendiri merupakan amanat dari Permendes No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes yang menyatakan bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan, dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu penyebab kegagalan BUMDes adalah ketidakmampuan melakukan pengelolaan keuangan secara benar. Prosedur pengelolaan keuangan BUMDes mencakup alur penganggaran, alur penatausahaan, pelaporan dan pengendalian internal.

Sebagai lembaga keuangan Desa yang menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa, BUMDes wajib untuk membuat laporan keuangan unit-unit usaha BUMDes nya setiap bulan dengan jujur dan transparan. Selain itu, BUMDes juga wajib memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun, yang dimana itu semua masih menjadi kendala bagi perangkat BUMDes di kecamatan Cimenyan, khususnya pada Desa Mandalamekar dalam melaksanakan kewajiban pelaporannya.

Melihat fenomena tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Yarsi Jakarta (YARSI) melakukan survei di Desa Mandalamekar wilayah Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, diperoleh informasi bahwa masih menunjukkan lemahnya pengetahuan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan serta menunjukkan kinerja yang masih belum optimal.

Ketua Pelaksana PkM, Dr. Perdana Wahyu Santosa, CSA., CRP. menginisiasi kegiatan PkM dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman bagi perangkat BUMDes.

Kegiatan ini disambut baik oleh Camat Cimenyan Kabupaten Bandung, Solihin, S.Sos. sehingga peserta program ini juga mengundang perangkat BUMDes dari desa-desa lain yang masuk wilayah kecamatan Cimenyan.

Atas dasar fenomena tersebut terbentuklah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Simulasi dan Pendampingan Pengelolaan Serta pelaporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Wilayah Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung”.

“Pelaksanaan program ini diharapkan dapat mendukung keberhasilan BUMDes dalam hal Pengelolaan keuangan BUMDes, khususnya yang berkaitan dengan Akuntansi dan pelaporannya yang berdasarkan SAK-ETAP,” ujar Perdana Wahyu Santosa, selaku Ketua Pelaksana kegiatan ini.

Program Pengabdian ini dilaksanakan di Aula Desa Mandalamekar, Selasa (21/5/2024) Pukul 09.00 WIB, dan diikuti oleh Ketua Sekretaris dan Bendahara BUMDes, dari 7 desa yang masuk wilayah kecamatan Cimenyan, diantaranya Desa Ciburial, Desa Mekarsaluyu, Desa Cimenyan, Desa Mandalamekar, Desa Cikadut, Desa Sindanglaya dan Desa Mekarmanik.

Masing-masing 3 orang dari setiap Desa, jumlah total peserta sebanyak 21 orang.
Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) dimana kegiatan ini melibatkan semua pihak dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung.

” Sasaran kegiatan PKM ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengurus BUMDes yang ada di Kecamatan Cimenyan mengenai pengelolaan dan pelaporan keuangan yang berdasarkan SAK ETAP,” lanjut Perdana Wahyu.

Program ini menghadirkan 2 orang narasumber yaitu Dosen FEB Universitas Yarsi, Ibu Hesty Juni Tambuati Subing, SE., M.Ak., Ak., CSRS. dan narasumber dari Universitas Widyatama Bapak Dr. Khairul Shaleh, SE., M.Sc., AAP-A yang sebelumnya dimana FEB Universitas Yarsi dan FEB Universitas Widyatama telah menandatangani perjanjian kerjasama (MoA).

Program ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari MoA tersebut yaitu melaksanakan kolaborasi pengabdian kepada masyarakat.
Materi yang disampaikan oleh Ibu Hesty Juni Tambuati Subing, SE., M.Ak., Ak., CSRS. memberikan pemaparan tentang dasar-dasar akuntansi BUMDes dan dan tata cara perhitungan akuntansi berbasis SAK-ETAP.

Dilanjutkan Dr. Khairul Shaleh, SE.M.Sc., AAP-A mengenai BUMDes secara umum dan teknis akuntansi BUMDes melalui aplikasi Ms. Excel.

Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab, evaluasi hasil akhir dan pengisian kuesioner untuk melihat pemahaman dan tanggapan peserta setelah mengikuti kegiatan PkM.

“Hasil dari kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai pengelolaan serta pelaporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sesuai dengan SAK-ETAP mengalami peningkatan,” terang Hesty.
Dimana rata-rata hasil pre test atau sebelum melaksanakan kegiatan PkM ini 53% dan setelah mengikuti serangkaian kegiatan yang ada dimulai dari pemberian materi hingga workshop pembuatan laporan keuangan, pengetahuan rata-rata peserta meningkat menjadi 91 persen.

Sementara itu, Dr. Khairul Shaleh menambahkan, melihat dari hasil post test dan hasil praktek dengan aplikasi Microsoft Excel Akuntansi BUMDes, yang mana tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada perangkat BUMDes yang ada di wilayah Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung menunjukkan keberhasilan. (*/hel)