“Di pemerintahan Pak Prabowo ini, beliau dengan tegas telah membentuk Satgas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk mewujudkan 80 ribu lebih Koperasi Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia,” ujar Budi saat menjadi pembicara pada Retret Kepala Daerah Gelombang II di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025).

Ia menjelaskan, sejalan dengan amanah pendiri bangsa, koperasi diharapkan mampu dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Keberadaan Kopdeskel Merah Putih, imbuh Budi, dalam pelaksanaannya melibatkan jajaran Kementerian/Lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah (Pemda). Untuk itu, ia mengajak kepala daerah agar bersama-sama merealisasikan kebijakan tersebut karena akan memiliki dampak positif kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan, keberadaan Kopdeskel Merah Putih bakal membantu rakyat untuk memperoleh harga komoditas dengan harga terjangkau. Pasalnya selama ini beberapa produk usaha yang dibutuhkan masyarakat kerap melalui rantai distribusi panjang. Akibatnya, harga produk tersebut sering kali tidak dapat dijangkau masyarakat, khususnya dari kalangan bawah.

“Jadi dari pabrik, ke kabupaten langsung ke koperasi, ke masyarakat. Sehingga harga bisa lebih murah dan menguntungkan warga, masyarakat, khususnya di desa,” ungkapnya.

Di lain pihak, Budi percaya Kopdeskel Merah Putih juga akan membantu para petani. Pasalnya, hasil panen petani dapat diserap langsung oleh Kopdeskel Merah Putih untuk kemudian disalurkan kepada konsumen. Dengan demikian, hasil panen tersebut dapat diserap dengan harga yang menguntungkan petani.

Di dalam Kopdeskel Merah Putih tersebut nantinya juga akan berisi unit usaha lain yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini meliputi penyediaan pupuk, agen LPG, gerai sembako, gerai obat murah, hingga pergudangan cold storage. Budi berharap, para pihak terkait, khususnya kepala daerah, dapat saling bekerja sama untuk merealisasikan program tersebut.

“Jadi artinya kesuksesan kita mengeksekusi program ini adalah kemampuan gubernur, bupati, [wali kota], dan juga kepala desa. Untuk sama-sama kita membangun gotong royong, membuat sejarah bagi bangsa ini. Karena yang kita kerjakan hari ini adalah membuat sejarah,” tandasnya.

(*/Rendy)

“Betul (tengah diperiksa, red),” kata Wakil Kepala Kortastipidkor Brigadir Jenderal Polisi Arief Adiharsa ketika dihubungi awak media di Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Mengenai alasan dan substansi pemeriksaan, Arief enggan menjelaskan lebih lanjut dan mengarahkan untuk menanyakan hal tersebut kepada Polda Metro Jaya.

“Tanyakan ke Dirrekrimsus Polda Metro Jaya,” katanya.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Safri Simanjuntak belum merespons mengenai kabar tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Budi Arie telah tiba di Gedung Bareskrim Polri sejak pukul 10.00 WIB. Namun, kedatangannya tidak diketahui awak media.

Berdasarkan pantauan di lokasi, hingga pukul 12.24 WIB, Gedung Awaloedin Djamin di Bareskrim Polri masih tampak sepi dan Budi Arie tidak terlihat.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya berhasil membongkar kasus judi online yang melibatkan oknum Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Atas pengungkapan tersebut, Budi Arie merespons positif langkah kepolisian yang menangkap sejumlah mantan anak buahnya di Kementerian Komdigi atas tuduhan terlibat dalam judi online.

“Bagus itu, sebagai langkah aparat penegak hukum kita apresiasi,” katanya.

Budi Arie yang menjabat sebagai Menkominfo pada Kabinet Indonesia Maju sejak 17 Juli 2023 itu menyerahkan seluruh upaya penegakan hukum terhadap mantan anak buahnya kepada polisi. (*/red/ant)

Ketua Relawan Pro-Jokowi (Projo) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Imam Sofian mengaku pihaknya pasang badan kepada Budi Arie yang juga Ketua Umum Projo itu. Imam menduga ada motif lain di balik dihembuskannya desakan kepada Budi Arie untuk mundur.

Sebab saat ini, kata Imam, Menkominfo Budi Arie tengah sangat getol memberantas judi online. Imam meyakini, ada pihak-pihak yang merasa terusik lantaran sikap tegas melawan judi online yang ditunjukkan Budi Arie.

“Serangan siber ini kan momennya bersamaan dengan operasi memberantas judi online yang saat ini tengah fokus dilakukan Kemenkominfo di bawah kendali Budi Arie. Sepertinya ada pihak yang merasa kepentingannya diganggu makanya muncul serangan siber kemudian desakan mundur,” kata Imam saat dihubungi pada Minggu (30/6/2024).

Projo NTB, kata Imam akan pasang badan membela Budi Arie. Pihaknya juga mendorong agar Budi Arie makin gencar memberantas judi online. Selain itu, Imam meyakini, Budi Arie punya mental kesatria. Ia tak akan surut dengan ‘goyangan-goyangan’ seperti ini.

“Saya kenal betul sama beliau (Budi Arie). Ini hal-hal yang masih dalam batas kendali. Dan saya tahu, Budi Arie enggak akan mungkin meninggalkan medan perang ini. Malah sebaliknya, hati-hati,” bebernya.

Selain itu, Imam juga berpandangan bahwa isu serangan siber ini juga digunakan oleh pihak-pihak yang belum menerima kekalahan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebab menurutnya, dalam perhelatan Pilpres 2024, Budi Arie selaku Ketua Projo punya peran vital menggalang dukungan untuk Prabowo-Gibran.

“Pasti (ada hubungan dengan pilpres), masih ada barisan sakit hati, mereka juga ikut memainkan isu ini. Publik sudah cerdas, sudah bisa membaca lebih dalam terkait apa yang terjadi,” terangnya.

Lebih jauh, Imam memang tak menampik, ketahanan siber Indonesia memang harus terus diperbaiki dari waktu ke waktu, meski adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Salah satu yang perlu ya support anggaran, ini bisa meningkatkan kualitas sumber daya,” terangnya.

Imam mengajak seluruh pihak untuk mulai peduli kepada keamanan siber. Menjaga keamanan siber menurutnya adalah tugas kolektif.

Dilansir dari detikNews, belakangan muncul petisi online desakan Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) seiring PDNS 2 terkena ransomware dan penanganannya yang sampai berhari-hari.

Sampai saat ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cyber Crime Polri, hingga pihak terkait lainnya terus menangani serangan siber ransomware terbaru bernama Brain Cipher.

Sebab, data-data instansi pemerintah, baik yang ada di pusat maupun daerah, terenkripsi oleh hacker hingga berdampak pada 282 tenant PDNS 2. Adapun layanan publik paling terdampak adalah keimigrasian.

Persoalan ini menjadi sorotan publik hingga muncul petisi online ‘Kartu Merahkan Budi Arie’ di Change.org yang berisikan desakan agar Budi mundur dari jabatan sebagai Menkominfo. Petisi tersebut diinisiasi oleh SAFEnet yang terpantau pada Jumat pagi (28/6/2024) sudah ada 5.850 dari target 7.500 tandatangan dan diperkirakan masih akan bertambah.

“Padahal, serangan ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, serangan siber dan kebocoran data pribadi juga terjadi pada sejumlah lembaga pemerintah, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan lainnya. Data pribadi pemilih yang ditawarkan melalui forum jual beli data itu mencakup nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor induk kependudukan (NIK), dan alamat lengkap,” ungkap SAFEnet dalam penjelasan petisi online tersebut.

Menurut pemantauan SAFEnet, selama dua tahun terakhir terjadi kebocoran data pribadi setidaknya 113 kali, yaitu 36 kali pada 2022 dan 77 kali pada 2023. Jumlah itu jauh lebih sedikit dibandingkan temuan lembaga keamanan siber Surfshak yang menemukan lebih dari 143 juta akun di Indonesia menjadi korban kebocoran data hanya sepanjang tahun 2023. Jumlah tersebut membuat Indonesia berada di urutan ke-13 secara global sebagai negara yang paling banyak mengalami kebocoran data.

Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi, termasuk keamanannya, sudah seharusnya Kominfo juga bertanggung jawab terhadap serangan ransomware pada PDNS saat ini.

(Yyt)

Dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (22/5/2204) Presiden juga memerintahkan satgas di mana Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi bertugas selaku ketua bidang pencegahan, untuk segera membuat gebrakan dalam pemberantasan judi online.

“Jadi bagaimana seluruh ekosistem yang memungkinkan terjadinya judi online (bisa) kita selesaikan,” kata Budi kepada wartawan usai ratas pembahasan pemberantasan judi online tersebut.

Menurut Budi, tujuan pembentukan satgas terpadu adalah untuk memberantas judi online secara lebih menyeluruh, dari hulu hingga hilirnya.

Presiden Jokowi pun disebutnya berpesan agar kinerja satgas itu harus berdampak signifikan dalam penanganan masalah judi online.

“Dampaknya harus signifikan, paling tidak dengan langkah-langkah nyata ini akan lebih komprehensif penanganan judi online,” kata Budi.

Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut tentang adakah target yang harus dicapai dalam pemberantasan fenomena judi online di Indonesia.

“Nanti tolok ukurnya adalah transaksi judi online sesuai laporan PPATK harus menurun,” ujarnya.

Berdasarkan data Kemenkominfo, sejak 17 Juli 2023 hingga 21 Mei 2024 tercatat 1.904.246 konten judi online berhasil dihapus (take down) serta sebanyak 5.364 rekening dan 555 dompet elektronik yang terafiliasi dengan judi online sudah diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk diblokir.

Kemenkominfo juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai platform digital seperti Google dan Meta, setelah mencatat perubahan kata kunci sebanyak 20.241 kali di Google dan 2.637 kata kunci baru di Meta.

“Ini yang terus kita kejar supaya pemberantasan judi online di tingkat hulu bisa kita selesaikan,” kata Budi Arie.

Kemenkominfo pun mencatat ada 14.823 konten sisipan terindikasi judi online di situs lembaga pendidikan serta 17.001 konten sisipan serupa di situs-situs pemerintahan.

Budi Arie mengakui bahwa pemberantasan kejahatan digital ini tidak lah mudah, karena judi online itu ibarat “hantu canggih yang kekinian”.

“Ini menjadi bagian dari concern kita bahwa (judi online) memang menantang sekali, memang berat (penanganannya). Tetapi tunggu saja dalam seminggu, dua minggu ini ada gebrakan yang signifikan,” kata dia. (*/red/ant)