Pelaksana Tugas Direktur RSUP NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS, mengungkapkan bahwa hasil survei kepuasan masyarakat mencapai 88,8 persen; angka ini melampaui standar nasional sebesar 80 persen. Meski demikian, ekspektasi publik terhadap pelayanan kesehatan juga terus meningkat.

“Capaian ini patut disyukuri; namun kami tetap fokus melakukan perbaikan, terutama pada waktu tunggu pendaftaran, layanan dokter, hingga pengambilan obat,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Ia menegaskan, kompleksitas kasus kesehatan yang ditangani RSUP NTB seharusnya sejalan dengan peningkatan kualitas layanan; baik dari sisi akreditasi maupun indeks kepuasan masyarakat. Karena itu, pembenahan sarana, prasarana, serta kesehatan keuangan rumah sakit menjadi langkah strategis ke depan.

Manajemen RSUP NTB juga terus mendorong peningkatan performa layanan; salah satunya melalui penguatan layanan poliklinik spesialis seperti onkologi dengan empat subspesialis, yang terbukti meningkatkan kunjungan pasien. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan rawat jalan dan rawat inap, khususnya untuk penyakit berat, menjadi tantangan sekaligus peluang untuk terus meningkatkan kompetensi tenaga medis dan fasilitas.

Sebagai rumah sakit rujukan tertinggi (kelas A), RSUP NTB saat ini memiliki 758 tempat tidur, 2.666 tenaga kesehatan, dan 113 jenis layanan. Selain itu, kerja sama layanan ambulans dengan pemerintah kabupaten/kota juga telah diperluas untuk menjangkau pasien dari luar daerah.

Di sisi keuangan, kinerja RSUP NTB masih perlu diperkuat. Hingga Maret 2026, realisasi pendapatan BLUD baru mencapai Rp123,7 miliar atau sekitar 17,6 persen dari target Rp700 miliar. Sementara total penerimaan mencapai Rp169,8 miliar; dengan realisasi belanja triwulan pertama sebesar Rp102 miliar atau 7,34 persen.

Meski begitu, kinerja non-keuangan menunjukkan tren positif; skor standar pelayanan minimal di berbagai sektor—pelayanan, keuangan, SDM, dan operasional—berada di atas 70 persen, bahkan sebagian menyentuh 90 persen.

Tak hanya fokus pada layanan rumah sakit, RSUP NTB juga terlibat aktif dalam program Desa Berdaya untuk menekan kemiskinan ekstrem. Melalui Indeks Kesehatan Desa (IKD), intervensi kesehatan akan difokuskan pada 40 desa, mencakup penanganan stunting, perbaikan gizi, sanitasi, hingga kesehatan lingkungan.

“Indeks ini menjadi acuan intervensi agar masyarakat lebih produktif dan mandiri,” jelas dr. Fikri.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, RSUP NTB berupaya tidak hanya mempertahankan predikat “Sangat Baik”; tetapi juga menjawab harapan masyarakat akan layanan kesehatan yang cepat, profesional, dan berkualitas tinggi.

(Yyt)

Dalam kunjungan kerjanya ke NTB, Wapres Gibran menekankan pentingnya penggunaan dana BSU secara bijak dan sesuai peruntukannya. “Uang BSU harus dipergunakan sebagaimana mestinya dan digunakan untuk keperluan yang bermanfaat, karena sekarang tahun ajaran baru,” ujar Gibran.

Wapres juga memberikan peringatan tegas kepada para penerima BSU agar tidak menyalahgunakan bantuan tersebut untuk aktivitas yang merugikan. “Jangan pakai untuk judi online. Kalau ketahuan main judi online, uang BSU-nya akan ditarik,” tegasnya.

Program BSU 2025 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan dukungan finansial kepada pekerja yang membutuhkan, terutama menjelang tahun ajaran baru.

Penyaluran BSU di NTB diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat dan mendorong penggunaan dana bantuan untuk keperluan produktif seperti pendidikan dan kebutuhan pokok keluarga.

(Yyt)