“Data pelaporan inovasi daerah yang terus meningkat harus sejalan dengan manfaat yang diperoleh. Untuk itu, kami terus mendorong daerah menjadikan inovasi sebagai prioritas, sehingga pembangunan di daerah semakin efektif dan efisien,” ungkapnya saat menanggapi sejumlah paparan kepala daerah di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Paparan tersebut merupakan tahapan penting dari penilaian daerah terinovatif pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2024. Presentasi kepala daerah ini berlangsung mulai tanggal 28 hingga 30 Oktober 2024.

Dia melanjutkan, inovasi yang dipaparkan kepala daerah berasal dari sejumlah sektor, di antaranya kesehatan, pendidikan, pengelolaan lingkungan hidup, pariwisata, dan sektor lainnya. Setiap inovasi yang dipaparkan menunjukkan bagaimana Pemda terus berupaya menghadirkan solusi efektif atas berbagai permasalahan di daerah. Inovasi yang dipaparkan pada hari pertama juga meliputi peningkatan ketahanan pangan, pengurangan angka stunting, hingga peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi.

Terkait hal itu, Yusharto memberikan apresiasi terhadap inovasi-inovasi unggulan dari berbagai daerah. Ini tidak terkecuali bagi inovasi yang dikembangkan berbasis kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas, maupun inovasi pengelolaan lingkungan seperti Inovasi Underwater Restocking (UWR) di Jawa Timur, Inovasi Sekolah Pertanian Lapangan dan Inovasi Pasukan Tinja (PASTI) dari Sumba Timur.

Selain terkait pengelolaan lingkungan, inovasi dalam bidang pendidikan juga banyak dipaparkan oleh sejumlah daerah, satu di antaranya milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan. Inovasi tersebut adalah Pengimbasan Kurikulum Merdeka dengan Strategi Kartu Pintar (Pendekar). Inovasi ini mengintegrasikan materi pembelajaran, silabus, dan kurikulum bagi guru melalui media kartu pintar. Melalui inovasi tersebut, lebih dari 100 sekolah pada tahun 2024 sudah menerapkan Kurikulum Merdeka di wilayah Sumsel, baik negeri maupun swasta.

“Inovasi berbasis kearifan lokal sangat penting dalam menjaga keberlanjutan program pemerintah daerah. Inovasi tersebut juga sekaligus menunjukkan karakter dan potensi yang dimiliki setiap wilayah,” ungkapnya.

Dalam sesi diskusi, Yusharto juga menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam pengembangan inovasi. “Pemda harus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, akademisi, dan komunitas lokal, agar inovasi dapat lebih efektif diimplementasikan dan diperluas cakupannya,” tegasnya.

Dia menjelaskan, presentasi kepala daerah merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan IGA 2024. Hal ini mengingat IGA merupakan bagian dari komitmen BSKDN dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional melalui inovasi yang berkelanjutan di tingkat daerah. Yusharto berharap, melalui rangkaian presentasi ini akan tercipta inspirasi dan semangat baru bagi daerah untuk terus melahirkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Melalui seruan ini, dirinya juga berharap, inovasi dapat menjadi faktor pendorong utama dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global. “Kami sampaikan terima kasih kepada daerah yang telah berpartisipasi, begitu pun para penilai, semoga apa yang kita lakukan dapat berdampak terhadap kemajuan inovasi di daerah dan manfaatnya yang semakin optimal,” pungkasnya.

(*/Rendy)

“Kerja sama ini [direncanakan] untuk memperkuat bidang kebudayaan, lalu meningkatkan pemahaman tentang kebudayaan kedua belah pihak lalu berikutnya untuk perdagangan, dan beberapa hal yang mungkin saja kita bisa jajaki lewat pertemuan kali ini,” ungkap Yusharto saat memimpin Rapat dengan Himpunan Petani Sejahtera Mandiri Indonesia (HPSMI) secara virtual dari Ruang Video Conference BSKDN, Selasa (13/8/2024).

Tidak hanya dalam bidang budaya, Yusharto menyebutkan potensi kerja sama juga dapat dilakukan dalam bidang pariwisata, teknologi pertanian, promosi dialog antaragama, dan penguatan harmonisasi sosial. Kerja sama lainnya bisa juga bisa dalam aspek pengembangangan infrastruktur, pertukaran pelajar, dan penelitian bersama.

“Dari kemungkinan penjajakan ini, kita bisa melihat kemungkinan untuk bisa menggunakan fasilitas atau katakanlah program yang sudah disiapkan oleh Indonesia Eurasia International Council atau Himpunan Petani Sejahtera Mandiri Indonesia sebagai mitra kita,” terangnya.

Dia melanjutkan, sebagai negara terbesar di Asia Tengah, Uzbekistan memiliki beragam potensi yang dikelola dengan baik. Misalnya dalam mengelola sektor pertanian seperti kapas, gandum, buah, dan sayur yang menjadi produk utama pertanian Uzbekistan. Tidak heran apabila disebutkan pertanian Uzbekistan menyumbang sekitar 25 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Keberhasilan tersebut dapat menjadi potensi kerja sama bagi Indonesia sebagai negara agraris.

“Prinsipnya kami siap memfasilitasi terjadinya kerja sama ini dan menindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang relevan,” pungkasnya.

Puspen Kemendagri

“Kami dukung sekali daerah membentuk wirausaha muda setidak-tidaknya 4 persen dari total penduduk usia kerja. Sekarang ini kita posisinya baru sekitar mendekati 2 persen sebagai pemilik usaha ya bukan sebagai pekerja,” ungkap Yusharto dalam kunjungannya ke Tokyo, Senin (5/8/2024).

Lebih lanjut, Yusharto mengatakan pihaknya sangat antusias menggali beragam informasi terkait upaya Pemkot Taito menumbuhkan minat masyarakat untuk berwirausaha. Tidak hanya terkait regulasi yang dipakai, pihaknya juga ingin mengetahui cara Pemkot Taito dapat menciptakan wirausaha muda yang berkualitas.

“Untuk itu kami sangat senang berada di fasilitas ini, dan barangkali bisa mendapatkan penjelasan yang lebih detail untuk kami, yang berkaitan dengan pembentukan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang bersertifikat,” jelasnya.

Di lain sisi, Yusharto juga ingin mendapatkan gambaran soal dukungan modal dalam wirausaha, apakah Pemkot Taito memiliki skema yang sama dengan pemerintah Indonesia yakni memanfaatkan pinjaman bank atau ada alternatif lain. “Kalau di Indonesia itu lebih kepada bank, setiap bank itu diberi jatah harus mengeluarkan kredit berapa besar kepada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), apakah di bank-bank komersial di Jepang juga seperti itu atau dari pemerintah daerah,” tambahnya.

Tidak hanya itu, menurutnya, untuk memacu pertumbuhan wirausaha di Indonesia, daerah perlu menyederhanakan prosedur izin usaha yang kerap dinilai terlalu panjang. Penyederhanaan birokrasi tersebut diperlukan agar masyarakat semakin terpacu untuk mendirikan usaha sesuai potensi yang dimiliki.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto mengajak seluruh daerah di Indonesia untuk meningkatkan kontribusi masyarakat melalui wirausaha demi perekonomian daerah yang lebih baik. Harapannya, dengan perekonomian yang lebih baik kesejahteraan masyarakat akan terus meningkat.

“Mari kita wujudkan semangat berwirausaha dalam diri kita masing-masing, kita perlu optimis anak muda dapat berkontribusi demi kemajuan daerah masing-masing yang akan berdampak terhadap kemajuan negara kita Indonesia,” pungkasnya.

Puspen Kemendagri

Demikian disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam sambutannya pada kegiatan International Training Program for Smart Governance and Policy Capacity Building, yang bekerja sama dengan INHA University. Kegiatan tersebut berlangsung di Incheon Global Campus Korea Selatan, Senin (24/6/2024).

“Pertemuan ini menandai tonggak penting dalam perjalanan kami menuju peningkatan praktik Smart Governance,” ungkap Yusharto.

Dia melanjutkan, Smart Governance bukan hanya tentang penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mengenai transformasi fundamental terkait cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber daya. Dirinya menambahkan, penerapan Smart Governance yang lebih luas dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan.

Tidak hanya itu, penerapan Smart Governance juga akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas kebijakan. “Pertukaran pengetahuan dan pengalaman pada hari ini tidak diragukan lagi akan berkontribusi pada upaya kita bersama dalam meningkatkan kebijakan yang lebih efektif dan efisien,” ungkapnya.

Yusharto mengatakan, penerapan Smart Governance juga akan berpengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan yang cenderung diputuskan berdasarkan data dan fakta. Upaya ini dipercaya dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menanggapi perubahan dengan lebih efektif. Guna mewujudkan penerapan Smart Governance di Indonesia, Yusharto mengatakan perlu adanya kolaborasi berbagai pihak meliputi pemerintah, pihak swasta, akademisi, masyarakat, hingga media.

“Kolaborasi ini menjanjikan untuk mendorong pertukaran akademis dan kerja sama yang lebih besar di bidang tata kelola dan pengembangan kebijakan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga berharap setiap peserta pelatihan dapat memaksimalkan waktu yang ada, guna menimba ilmu dan pengetahuan terkait pengembangan Smart Governance. Dengan demikian, konsep Smart Governance akan menjadi semakin kuat.

“Saya berharap semua peserta mendapatkan program pelatihan yang sukses dan bermanfaat. Semoga pertemuan ini menginspirasi kita semua untuk terus berupaya mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam tata kelola dan pembuat kebijakan yang cerdas,” pungkasnya.

(*/Rendy)

Dalam sambutannya, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menegaskan, untuk daerah-daerah di wilayah Papua, pihaknya akan menghimpun inovasi yang diinisiasi, diuji coba, maupun diimplementasikan pada tahun 2024. “Kami lakukan ini untuk memberi keleluasaan pada daerah-daerah di Papua untuk menambah jumlah inovasi yang ada di daerah masing-masing,” ungkap Yusharto saat melakukan audiensi ke Jayapura, Papua, Kamis (20/6/2024).

Sementara itu, bagi daerah lainnya, penilaian inovasi yang dilakukan pada tahun 2024 akan mencakup inovasi yang diimplementasikan pada tahun 2022 dan 2023. Kebijakan ini diambil agar terdapat kesetaraan dalam evaluasi dan apresiasi terhadap inovasi yang sudah berjalan di berbagai daerah.

Kendati demikian, Yusharto mengatakan pihaknya juga melakukan penambahan fitur baru pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID). Melalui penambahan tersebut daerah dapat melaporkan inovasi yang dihasilkan dari diklat kepemimpinan.

“Untuk tahun ini (2024) kami juga sudah melakukan penambahan fitur pelaporan hasil pendidikan dan pelatihan (diklat) [kepemimpinan] yang mengandung unsur inovatif. Platform IID dapat menyerap hasil-hasil tulisan dari peserta pelatihan menjadi cikal bakal inovasi di daerah masing-masing,” tambahnya.

Melalui penambahan fitur baru tersebut, Yusharto optimistis laporan inovasi setiap daerah akan meningkat. Menurutnya, dengan banyaknya peserta yang dikirim daerah untuk mengikuti diklat kepemimpinan membuka peluang besar bagi daerah untuk memperkuat ekosistem inovasi di wilayahnya.

“Mereka (peserta diklat kepemimpinan) inilah yang akan menjadi potensial memasukkan hasil-hasil inovasinya yang dituangkan dalam pelaporan hasil pendidikan dan pelatihan ke dalam platform IID,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga menegaskan, pihaknya terus berupaya melakukan pembinaan dengan melibatkan Kementerian dan Lembaga (K/L) lain. Pembinaan itu dilakukan terhadap daerah-daerah yang kurang inovatif di wilayah Papua, yang meliputi Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan.

Upaya pembinaan dimaksudkan agar daerah-daerah tersebut dapat memiliki ekosistem inovasi yang lebih baik, sehingga penyelenggaran pemerintahan daerah menjadi semakin berkualitas.

“Keterlibatan K/L [dalam pembinaan inovasi] ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,” pungkasnya.

(*/Rendy)

“Sesuai dengan arahan Bapak Menteri Dalam Negeri, riset harus dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kebijakan publik yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Selanjutnya, Yusharto menerangkan bahwa peran BRIDA sangat strategis dalam menyediakan informasi dan analisis yang diperlukan untuk menyusun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Yusharto mengimbau BRIDA Jatim untuk terus meningkatkan kinerjanya dengan melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, pihak swasta maupun masyarakat untuk mendukung ekosistem riset yang kuat.

“Kita bisa mendorong mahasiswa di kampus-kampus daerah untuk juga turut berinovasi dengan mendukung mereka melakukan penelitian bisa berupa beasiswa, hasilnya kita bisa jadikan sebagai bagian dari database inovasi bagi daerah,” tambah Yusharto.

Dia menerangkan, sejumlah daerah juga telah menyadari pentingnya membentuk ekosistem riset yang berdampak terhadap pencapaian database inovasi yang meningkat. Melalui database tersebut, daerah dapat memilih inovasi yang memiliki tingkat kematangan yang tinggi untuk dilaporkan melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID). “Bahkan ada daerah yang memiliki database inovasi mencapai 1.300 inovasi, tinggal pilih inovasi yang mana yang nilai kematangannya tinggi untuk dilaporkan,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga mengapresiasi kabupaten dan kota di Jatim yang dari tahun ke tahun prestasi inovasinya selalu baik. Bahkan, pihaknya kerap menjadikan kabupaten/kota di Jatim sebagai daerah percontohan inovasi karena prestasinya tersebut. “Kabupaten dan kota di Jawa Timur sejauh ini selalu kami jadikan contoh kepada daerah-daerah lain terkait peningkatan inovasi yang luar biasa,” jelasnya.

Terkait hal tersebut, Yusharto memastikan, pihaknya selalu mendukung upaya-upaya yang dilakukan BRIDA Jatim untuk mengembangkan riset yang mendukung peningkatan inovasi dan melahirkan kebijakan publik yang berkualitas di wilayah Jatim. “Kami berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah dengan hasil riset yang berkualitas. Sinergi antara BRIDA dan BSKDN diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan di Jawa Timur,” pungkasnya.

(*/Rendy)

“Dari 34 provinsi, terdapat 20 provinsi yang mengalami penurunan persentase kemiskinan ekstrem termasuk Gorontalo. Perlu terus diperhatikan kabupaten/kota mana saja di Gorontalo yang masih tinggi angka kemiskinannya,” ungkap Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberi sambutan dalam Musrenbang Provinsi Gorontalo di Aston Hotel Kota Gorontalo, Selasa (23/4/2024).

Yusharto menjelaskan, ada tiga strategi percepatan penghapusan kemiskinan yang bisa diterapkan Pemprov Gorontalo. Strategi tersebut meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi; peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat; dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.

“Upaya-upaya ini dapat mendukung target nasional pada penghapusan kemiskinan ekstrem. Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri telah mengalokasikan sebesar Rp185,78 miliar atau 9,42% terhadap total belanja daerah pada APBD Tahun 2024,” jelas Yusharto.

Selain mendorong Musrenbang sebagai forum untuk menampung aspirasi dari berbagai stakeholder, Yusharto juga menggarisbawahi mengenai pentingnya Pemprov Gorontalo mengelola setiap potensi lokal yang dimiliki dan membangun kerja sama dengan prinsip pentahelix.

“Perlu juga memperhatikan dengan aktif berbagai dinamika kebijakan dan arahan pembangunan nasional, agar pembangunan daerah dapat selaras dengan pembangunan pusat,” pungkasnya.

(*/Rendy)

“Penerapan inovasi adalah [untuk] memperbaiki kinerja kita sehingga apa yang selama ini [pelayanan publik] oleh masyarakat dianggap lama masih dianggap mahal, masih dianggap lambat itu berubah menjadi lebih cepat, murah, dan mudah diakses masyarakat. Ini semua tujuannya adalah untuk memperbaiki daya saing daerah,” ungkap Yusharto di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Cianjur, Rabu (27/3/2024).

Sejalan dengan itu, Yusharto mengingatkan Pemkab Cianjur untuk meningkatkan perhatian terhadap sebaran inovasi yang masih belum merata dalam berbagai urusan. Sejauh ini, Yusharto menilai inovasi di Kabupaten Cianjur masih didominasi pada urusan pendidikan dan kesehatan. “Kami berharap seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bisa menemukan permasalahan di tempat kerjanya lalu bisa dilakukan [pengembangan] inovasi,” jelas Yusharto.

Dia meyakini dengan mengawasi penerapan inovasi secara lebih optimal, maka pertumbuhan Kabupaten Cianjur di berbagai sektor akan semakin meningkat. Yusharto mengatakan, pihaknya bersedia membantu Pemkab Cianjur meningkatkan inovasi daerah. “Dengan inovasi, mari kita membangun Kabupaten Cianjur yang berdaya dan sejahtera,” tambahnya.

Sebagai informasi tambahan, berdasarkan laporan Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2023 Kabupaten Cianjur masih sangat minim dalam aspek variabel hasil kreatif. Hal ini disebabkan output inovasi daerah yang diterapkan masih rendah. Sementara itu, dilihat dari hasil rekapitulasi sebaran kematangan inovasi daerah Kabupaten Cianjur pada 2023 masih terdapat 5,45 persen indikator yang tidak terisi atau tidak sesuai. Secara keseluruhan, hasil pengukuran IID Kabupaten Cianjur pada 2023 sebesar 44,35 dengan predikat inovatif. (*/Rendy)

“Kami berharap dari Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah) Provinsi Papua Tengah sudah in line untuk menyusun strategi kebijakan yang berkaitan dengan rencana umum ini (isu strategis),” terang Yusharto saat memberi sambutan dalam kegiatan Lokakarya Penguatan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Berbasis Karakteristik dan Kearifan Lokal pada 4 Daerah Otonom Baru (DOB) Papua di Kabupaten Nabire, Jumat (22/3/2024).

Lebih lanjut, Yusharto mencontohkan soal optimalisasi otonomi daerah yang dinilai sukses jika daerah berhasil melaksanakan enam urusan wajib pelayanan dasar. Hal itu terdiri dari kesehatan, pendidikan, sosial, permukiman dan perumahan, ketenteraman dan ketertiban, serta pekerjaan umum dan tata wilayah. “Ini barangkali yang menjadi ukuran kita untuk optimalisasi kualitas otonomi daerah,” tambahnya.

Sementara itu, isu strategis terkait pengendalian inflasi daerah dan kemiskinan ekstrem pada dasarnya berkaitan dengan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Karena itu, jangan sampai produk yang dihasilkan justru membebani masyarakat akibat harganya yang terlalu tinggi.

“Demikian juga dengan kemiskinan ekstrem, berbagai macam intervensi memperbaiki rumah layak huni sehingga bisa menjadi aset bagi masyarakat ini pun bisa menjadi salah satu strategi kita untuk mengeluarkan masyarakat kita dari kategori miskin ekstrem,” jelasnya.

Yusharto menambahkan, untuk menghasilkan strategi kebijakan yang berkualitas diperlukan sinergisitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di lain sisi, kapasitas SDM juga harus terus ditingkatkan agar penyusunan kebijakan semakin baik. Terakhir, transformasi digital pemerintahan juga perlu diupayakan lebih maksimal agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat semakin mudah dan cepat.

“Ini tanggung jawab kita beruntun sampai dengan ASN yang ada di tempat kita dapat menciptakan cara-cara baru untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Cara-cara baru ini yang kita sebut inovasi,” pungkasnya.

(*/Rendy)

Pada tahun 2024, terdapat 5 daerah yang menjadi sasaran penerapan pilot project meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Sigi, Kabupaten Belu, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Nabire.

“Bentuk dukungan tersebut bisa berupa diseminasi inovasi yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengembangkan model praktik baik dari inovasi tematik yang berhasil diterapkan, untuk direplikasi pada daerah 3T dengan permasalahan yang serupa atau memiliki kemiripan,” terang Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memimpin Rapat Identifikasi Karakteristik Daerah Penerapan Pilot Project Tahun 2024 di Aula BSKDN, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Dia melanjutkan, ke depan daerah-daerah pilot project tersebut akan menjadi daerah percontohan bagi daerah lain terkait pengembangan inovasi. Sementara itu, dalam rangka melanjutkan kegiatan pilot project tahun 2023, terdapat tiga tema layanan aplikasi yang akan diterapkan, di antaranya Pajak dan Retribusi Daerah (ePatda), Validasi Data Kemiskinan (e-Vaskin), serta eBUMDES.

“Aplikasi ini merupakan hasil identifikasi dan penyempurnaan atas model dari inovasi-inovasi yang telah berhasil dilakukan di beberapa daerah,” tambahnya.

Dirinya juga membeberkan sejumlah daerah yang dijadikan rujukan tiga tematik pilot project 2024 tersebut. Daerah yang akan dijadikan rujukan terkait aplikasi ePatda adalah Kabupaten Sumedang, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kota Depok, Kota Palembang, dan Kota Surabaya. Kemudian, daerah yang dijadikan rujukan e-Vaskin meliputi Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Berau, dan Kota Palembang. Berikutnya, Kota Denpasar dijadikan sebagai daerah rujukan terkait aplikasi eBUMDes.

“Kami berharap Ibu/Bapak narasumber yang berasal dari daerah penerapan pilot project untuk dapat menyampaikan informasi mengenai karakteristik daerah Bapak/Ibu, sehingga dalam penerapannya nanti kita tidak akan mendapatkan kendala dan dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap aplikasi yang telah dipersiapkan oleh tim dari BSKDN,” jelas Yusharto.

Selain meningkatkan kualitas layanan publik berbasis aplikasi, penerapan pilot project pada sejumlah daerah yang telah teridentifikasi dapat meningkatkan iklim inovasi di daerah terkait. Yusharto menginginkan output dari pelaksanaan pilot project dapat dicatatkan sebagai inovasi. “Untuk dicatat sebagai inovasi memang menjadi tujuan kita tetapi yang utama adalah untuk memperbaiki kualitas layanan publik di daerah Bapak/Ibu sekalian,” pungkasnya.

(*/Rendy)