Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Yogyakarta M. Weli Septiya Putra mengatakan, pihaknya juga mendorong Pemda memahami dan menerapkan 43 indikator pelayanan SPM, terdiri dari 14 indikator di tingkat provinsi dan 29 indikator di tingkat kabupaten/kota sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“Dalam konteks ini, penerapan SPM tidak hanya menjadi sebuah kebutuhan, tetapi juga merupakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017,” ujar Weli dalam penutupan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Perhitungan Indeks Pencapaian SPM dan Penyusunan Rencana Aksi SPM di Yogyakarta, Jumat (3/5/2024).

Oleh karena itu, Weli berharap, dengan adanya diklat ini para peserta mampu memahami dan mengutamakan urusan wajib terkait pelayanan dasar. Dengan begitu, diharapkan implementasi SPM dapat dilakukan secara terukur dan efektif di instansi masing-masing.

Sebagai informasi, diklat ini dirancang untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan para peserta terkait perhitungan Indeks Pencapaian SPM serta penyusunan Rencana Aksi SPM yang terintegrasi, baik dalam perencanaan tahunan maupun jangka menengah di daerah masing-masing.

(*/Rendy)

Kepala Bagian Integrasi Pengembangan Kompetensi Achmad Dheni mengatakan, acara ini bertujuan untuk menunjukkan kemajuan yang telah dicapai dalam pengembangan Learning Management System (LMS) oleh Ajari Technologies.

“Kami berharap kerja sama antara BPSDM Kemendagri dan Ajari Technologies akan mewujudkan LMS yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan Kemendagri,” kata Dheni.

Dalam acara tersebut, BPSDM Kemendagri berkomitmen akan terus melakukan koordinasi dengan Ajari Technologies untuk segera mengimplementasikan LMS yang telah dikembangkan.

Sementara itu, perwakilan dari Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan berharap agar LMS dapat segera digunakan mengingat banyak kegiatan yang membutuhkan LMS.

Di sisi lain, para peserta juga memberikan berbagai masukan terkait keberadaan LMS tersebut. Perwakilan dari Pusat Standarisasi dan Sertifikasi, misalnya, menekankan pentingnya keamanan data peserta ujian, di samping perlunya portofolio dinamis dalam LMS.

Adapun terhadap saran dan masukan itu, Bayu selaku perwakilan dari Ajari Technologies berkomitmen untuk menindaklanjutinya sebagai upaya perbaikan. “Kami sangat mengapresiasi masukan yang diberikan oleh peserta rapat. Kami akan segera menindaklanjuti masukan-masukan tersebut untuk meningkatkan kualitas LMS yang kami sediakan,” ungkapnya.

Sebagai informasi, acara ini dihadiri oleh perwakilan Ajari Technologies dan BPSDM Kemendagri yang berasal dari masing-masing pusat.

(*/Rendy)

Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendengarkan penjelasan profil The Habibie Center sebagai calon mitra lokal KAS Jerman.

Pertemuan yang digelar secara hybrid ini dimoderatori oleh Pranata Humas Ahli Muda Silvany Dianita bersama Bagian Integrasi. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan KAS Jerman di antaranya Country Director KAS Jerman Dennis Suarsana, Project Manager Ari Dharma Strauss, dan Project Keuangan Lia. Selain itu, turut hadir perwakilan The Habibie Center, seperti Ketua Pembina Ilham Habibie, Executive Director Hasan Ansori, dan Program Director Julia Novrita.

Rapat ini juga dihadiri Tim Pengawasan Ormas Asing (TPOA) di antaranya perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Badan Intelijen Negara, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, serta perwakilan dari masing-masing pusat di lingkungan BPSDM Kemendagri.

Sebagai tindak lanjut rapat, BPSDM Kemendagri akan berdiskusi lebih lanjut secara internal dengan melibatkan TPOA untuk mengambil keputusan rekomendasi terhadap permohonan yang disampaikan dalam pertemuan. Selain itu, BPSDM Kemendagri juga akan menyampaikan laporan lebih lanjut hasil rapat kepada masing-masing pimpinan dan hasil keputusan rekomendasi kepada KAS Jerman, The Habibie Center, serta Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri.

(*/Rendy)