Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola aset dan pajak daerah yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Selain itu, pelatihan ini juga menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan aset dan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono menekankan, pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan kewajiban sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dia menegaskan, ASN harus terus meningkatkan keterampilan dan wawasan agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi, termasuk dalam mengelola Barang Milik Daerah (BMD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Manajemen aset daerah yang baik tidak hanya soal pencatatan, tetapi juga bagaimana aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung layanan publik dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” katanya di Ruang Auditorium Gedung F Lantai 4 Kantor BPSDM Kemendagri, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Begitu pula dalam pengelolaan pajak daerah yang memerlukan sistem yang transparan, serta kesadaran wajib pajak agar pendapatan daerah dapat dikelola dengan baik. Adapun pengelolaan pajak daerah dan retribusi harus dilakukan dengan strategi yang tepat. Berbagai strategi tersebut termasuk melalui perbaikan sistem pemungutan, optimalisasi data, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah (Pemda) dan berbagai pemangku kepentingan.

“Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah bukan sekadar meningkatkan penerimaan, tetapi juga memastikan pengelolaannya berjalan secara efektif dan sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah. Melalui monitoring yang ketat serta pelaporan yang akuntabel, diharapkan tata kelola pemerintahan daerah semakin transparan dan berdaya guna bagi masyarakat.

“Pengelolaan aset dan pajak daerah yang efektif bukan hanya soal kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa mengoptimalkan manfaatnya bagi masyarakat,” tegasnya.

Sugeng berharap, pelatihan ini dapat membekali para peserta dengan pemahaman yang lebih mendalam serta keterampilan teknis yang bisa diterapkan dalam tugas sehari-hari. Harapan lainnya, yaitu aparatur Pemda mampu mengelola aset dan keuangan daerah dengan lebih profesional, berintegritas, serta memiliki dampak nyata dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

“Pemerintah daerah harus mampu mengelola aset dan pajak daerah dengan transparan dan akuntabel, karena dari sinilah pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan,” tandasnya.

Sebagai informasi, pelatihan ini diikuti oleh aparatur Pemda dari berbagai wilayah, baik secara langsung maupun daring. Peserta dibekali dengan berbagai materi terkait arah kebijakan pengelolaan aset daerah, strategi optimalisasi pajak dan retribusi daerah, hingga implementasi kebijakan keuangan daerah sesuai dengan regulasi terbaru.

(*/Rendy)

Dalam sambutannya saat membuka diklat, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono menekankan pentingnya efisiensi kerja dan kemandirian nasional, khususnya di bidang energi. Ia menyoroti fakta bahwa Indonesia, meski kaya sumber daya alam, masih mengimpor 54 persen bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura.

“Sebagai negara penghasil minyak, kita masih bergantung pada impor BBM dari negara yang tidak memiliki sumber daya minyak. Ini menjadi tantangan yang harus kita jawab dengan kebijakan berbasis data dan riset,” ujar Sugeng di Gedung F Lantai 4 Kantor BPSDM Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Sugeng juga menekankan pentingnya menyelaraskan teori dengan implementasi kebijakan berbasis bukti dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, kebijakan yang didukung data dan analisis yang tepat akan menghasilkan keputusan yang lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan.

“Teori tanpa kebijakan hanya menjadi wacana akademik, sedangkan kebijakan tanpa dasar teori akan menghasilkan keputusan yang spekulatif,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sugeng menguraikan tiga prioritas nasional yang ditetapkan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi dan pangan, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan hilirisasi industri. Upaya hilirisasi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi juga mampu memproduksi barang olahan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat wawasan kebangsaan, Sugeng mendorong para peserta diklat untuk memiliki visi strategis dalam pembangunan bangsa. “Kita tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perkembangan dunia. Kita harus menjadi pemain utama dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Sugeng mengajak seluruh peserta diklat untuk mengubah pola pikir dan berkontribusi nyata dalam pembangunan nasional. “Sepuluh pemuda yang memiliki visi dan semangat dapat mengguncang dunia. Saya yakin pemimpin masa depan ada di ruangan ini,” pungkasnya.

(*/Rendy)

Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono menegaskan bahwa peningkatan kompetensi SDM aparatur merupakan pilar utama dalam memastikan kualitas layanan publik yang optimal. Apalagi, saat ini mayoritas aparatur Damkar, yaitu sekitar 63 persen, berstatus non-ASN, dan hanya sebagian kecil yang telah tersertifikasi.

“Kesempatan ini tidak banyak, kami berikhtiar maunya dengan APBN sebanyak mungkin. Namun, seperti yang kita ketahui, kemampuan keuangan negara terbatas, makanya ini untuk men-trigger. Namun, kami akan memfasilitasi daerah melalui PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” katanya saat membuka kegiatan di Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/2/2025).

Sugeng pun menekankan peran strategis Damkar yang meliputi tiga visi utama: pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan. Menurutnya, indikator keberhasilan Damkar bukan diukur dari banyaknya insiden kebakaran atau jumlah pemadaman, melainkan dari seberapa efektif upaya pencegahan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kebakaran.

“Sosialisasi dan mengingatkan, karena mencegah jauh lebih baik daripada kita memadamkan dan menyelamatkan,” ungkapnya.

Sugeng menambahkan, Kemendagri berkomitmen untuk mengembangkan tujuh jafung dan meningkatkan kompetensi aparaturnya melalui pendidikan, pelatihan, serta sertifikasi. Harapannya, upaya ini dapat mencetak aparatur pemerintahan yang berkualitas di masa depan, termasuk pada Jafung Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait 32 urusan pemerintahan yang terdiri dari 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Dari enam urusan wajib layanan dasar, termasuk di dalamnya pendidikan, kesehatan, dan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, Sugeng menekankan pentingnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 100 persen.

Kemendagri, kata Sugeng, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu yang mengemban jabatan tersebut benar-benar kompeten di bidangnya.

“Ketika ikut pelatihan, lakukan yang terbaik, pahami dengan benar. Karena apa yang kita peroleh akan diaplikasikan ke lapangan. Dan siapa nanti yang bersungguh-sungguh ikut pelatihan pasti akan menentukan karier ke depan. Dan bagaimana karier kita ke depan ditentukan dari tahap awal,” pungkasnya.

(*/Rendy)

Dalam sambutannya, Sugeng menekankan pentingnya skill kepemimpinan bagi pejabat aparatur. Menurutnya, keahlian tersebut akan membantu aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban. Sugeng menambahkan, dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menulis buku berjudul “Paradoks Indonesia dan Solusinya”. Salah satu poin yang termuat dalam buku tersebut yakni perlunya semua pihak untuk bersiap menghadapi perang. Adapun perang dalam konteks tersebut dapat dimaknai secara luas.

“Misalnya perang tarif, perang harga, perang investasi, perang insentif. Itu kan basically adalah perang, berkompetisi. Maka kita harus siap diri untuk berkompetisi dengan berbagai negara di dunia, termasuk kalau di daerah ya antara pemerintah daerah,” ujar Sugeng.

Sugeng menekankan, sebagai bangsa yang besar, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pangsa pasar komoditas. Berbagai kekayaan alam yang dimiliki Indonesia semestinya dapat dikelola dengan baik secara mandiri oleh bangsa. Karena itulah, imbuh Sugeng, kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan swasembada pangan menjadi relevan.

“Di situlah peran para pemimpin. Baik itu dilihat dari [pejabat] pengawas, administrator, apalagi bagi pimpinan kita. Kita punya tugas untuk membuat organisasi yang kita pimpin memahami beberapa situasi tadi, permasalahan. Memahami apa yang kita hadapi dan ancaman ke depan,” imbuhnya.

Sugeng menambahkan, dalam waktu dekat Indonesia memiliki momentum berharga dalam memajukan pembangunan nasional. Pasalnya, pada 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bakal disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam konteks ini, Sugeng meminta para aparatur di lingkup Kemendagri untuk turut serta dalam memastikan kebijakan nasional terselenggara dengan baik di daerah.

“Kita harus memastikan bahwa agenda besar kita sampai 2045. Tentu upaya itu membutuhkan sekali lagi kesadaran kolektif dan kita semua di Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan tugas kewenangan kita masing-masing,” tandasnya.

Hadir pada forum tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hyronimus Rowa, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Suryawan Hidayat, Sekretaris Korpri Kemendagri Belly Isnaeni, dan Plh. Kepala Pusat (Kapus) Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan BPSDM Kemendagri Tutik Lestari.

(*/Rendy)

Hal ini disampaikan oleh Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pengawas Angkatan I serta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan kepemimpinan dalam rangka meningkatkan kinerja dan efektivitas publik.

Sugeng menegaskan, keberhasilan Diklat tidak hanya soal predikat, tapi juga lebih pada kemanfaatan peran di sebuah institusi pemerintah agar selalu sanggup mengelola berbagai sumber daya organisasi.

“Kepemimpinan modern harus mampu memprediksi peluang dan tantangan di tengah pergolakan atau dinamika global yang untuk diterjemahkan dalam dokumen perencanaan pembangunan secara komprehensif, mulai jangka panjang, menengah hingga cakupan jangka pendek,” katanya pada Jumat (28/6/2024).

Sugeng menggarisbawahi peran penting RKPD yang diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran dan program pembangunan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional dan daerah. Pembangunan daerah yang terencana dengan baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan kualitas pelayanan publik.

Ia berharap, pelatihan kepemimpinan ini harus berkontribusi besar terhadap perumusan hingga implementasi kebijakan yang berdampak. Harapan ini ditujukan baik bagi alumni maupun yang sedang menjalani proses pembelajaran dalam pelatihan kepemimpinan. Peran alumni juga harus berkembang dan berdampak signifikan dalam interaksi dengan unit kerja, mitra kerja maupun masyarakat.

(*/Rendy)

Penyelenggaraan workshop yang juga melibatkan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Makassar ini berlangsung di Hotel Arthama, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dari tanggal 12 hingga 14 Juni 2024.

Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono mengatakan, workshop kolaborasi ini merupakan inisiatif yang bagus dalam rangka meningkatkan transformasi digital di Indonesia. Hal ini sangat penting untuk mempercepat pelayanan serta membangun kepercayaan kepada lembaga. Apalagi pada tahun lalu, BPSDM dan rombongan telah memenuhi undangan KAS Jerman untuk studi strategis ke Berlin dan Dresden mengenai transformasi digital.

Sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo, kata Sugeng, pemerintah pusat dan daerah memerlukan alat untuk mendukung visi Indonesia 2045 yang dibuat dalam rangka mewujudkan negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Dia menyebut, setidaknya ada empat pilar transformasi digital yang perlu dipahami, yaitu budaya, keterampilan, keamanan, dan peminimalan penyimpangan.

“Presiden telah meluncurkan Govtech dengan nama Inadigital, sebuah superapps yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah. Untuk mencapai visi 2045, kita memiliki 5 sasaran, 8 misi, dan 17 arah pembangunan yang diukur dengan 40 indikator kinerja,” kata Sugeng saat acara pembukaan, Rabu (12/6/2024).

Dengan demikian, pihaknya berharap workshop ini bisa memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi era digitalisasi, serta memperkuat kolaborasi antarberbagai pihak untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.

Di sisi lain, Country Director KAS Jerman Perwakilan Indonesia dan Timor Leste Dennis Suarsana menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi ini. Menurutnya, kemajuan bangsa terkait digitalisasi publik bukanlah pilihan, melainkan keharusan.

“Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Indonesia harus beradaptasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dennis pun menekankan manfaat digitalisasi administrasi publik. Digitalisasi, kata dia, memungkinkan pelayanan lebih cepat, menghemat waktu dan biaya operasional, serta meningkatkan akuntabilitas, mengurangi peluang korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, digitalisasi memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam memantau perkembangan kebijakan pemerintah, menciptakan hubungan erat antara masyarakat dengan pemerintah. Meski begitu, dirinya tidak menafikan pula adanya tantangan yang harus diatasi ke depan.

“Kita harus menghadapi berbagai tantangan seperti infrastruktur yang belum merata, kesenjangan SDM, dan hambatan lainnya. Oleh karena itu, perlu kerja sama sinergis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

(*/Rendy)

Berdasarkan sertifikat itu, BPSDM Kemendagri berhasil meraih Akreditasi A dengan masa berlaku selama lima tahun. Sertifikat akreditasi LPPBJ ini merupakan pengakuan formal yang diberikan LKPP terhadap kapasitas BPSDM Kemendagri dalam mengelola pelatihan pengadaan barang/jasa. Sertifikat ini menunjukkan bahwa BPSDM Kemendagri telah memenuhi standar yang ditetapkan dan mampu melaksanakan pelatihan dengan kualitas tinggi.

Dalam sambutannya, Sugeng Hariyono mengatakan, capaian ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh tim BPSDM Kemendagri dalam meningkatkan kualitas pelatihan pengadaan barang/jasa. “Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelatihan yang terbaik dan berkualitas demi meningkatkan kompetensi para pengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintahan,” ujar Sugeng.

Dengan diterimanya sertifikat akreditasi, BPSDM Kemendagri diharapkan dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pelatihan yang terpercaya dan profesional dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Sertifikat ini juga menjadi motivasi bagi BPSDM Kemendagri untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan dalam setiap program pelatihan yang diselenggarakan.

Penyerahan sertifikat ini juga menandai langkah penting BPSDM Kemendagri dalam upaya meningkatkan standar pelatihan, sekaligus berkontribusi positif terhadap pengelolaan pengadaan barang/jasa di Indonesia.

(*/Rendy)